Ditemukan 1553 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ciptawan cipta ciptana ciptadi citaman ciptadana
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 13-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
RUSDI KOFIA
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA
131 — 36
  • dijamindalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan :Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapanhukum.halaman 13 dari 73 Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2020/PN TtePasal 281 ayat (1) UUD RI Tahun 1945, kutipannya antara lainmenegaskan:beaee Hakuntuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum....adalahhak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Secara filosofi bahwa Manusia sebagai Makhluk ciptaan
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 17-11-2008 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Kdr
Tanggal 17 Nopember 2008 — EDI WINARTO,SH
Melawan
LIESTIAWATI Dkk
79 — 33
  • Inilah "biang" penghancuran tatanan Klenteng Ciptaan Tergugat s/d VI. Dengan kedokmenegakkan AD/ART organisasi mereka mengubah isi Anggaran Dasardengan menggunakan bemper pengikut fanatik yang tidak tahu apaapa itu, dandiklaim sebagai suara ummat anggota, selanjutnya menarik orang luar sebagaiwayangnya.2.5.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 03-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
SUTIYAH Alias MUTIA Binti SANMIARJA
214 — 131
  • Anshor Thogut adalah Adalah orang yang membelathogut seperti DPR, aparat pemerintahan TNI POLRI dll.Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakanPancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai landasanNegara serta bukan syariat islam atau hukum islam yangdijadikan landasan maka Negara Indonesia adalah Negara kafirtermasuk pemerintahannya dan pendukung pendukungnya.Bahwa terdakwa tidak setuju dengan system pemerintahan diIndonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam karenamerupakan ciptaan
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 15-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 137/Pid.B/2015/PN Tbh
Tanggal 15 September 2015 — - KHATIJAH Alias IJAH Binti RAJALI
74 — 11
  • dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistemhukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalah sehingga harus baginyadiyatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaan dimaksud tidak sematapembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi si korban atau bagi kepentingankelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisi lain yakni untuk memberikanpembinaan yang berbasis pada pendidikan moral, intelektual dan yuridis berbudayahukum karena setiap orang harus bisa dipandang sebagai makhluk ciptaan
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Pembunuhan
Register : 13-11-2014 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 139/PID.B/2014/PN.WKB
Tanggal 27 Maret 2015 — - MANASE UMBU DETA, SH.
96 — 48
  • terhadap seorang Pendeta yang disegani dalammasyarakat;= Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma mendalam bagi keluarga korban;= Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;= Terdakwa berbelitbelit dan tidak mengakui perbuatannya;HALHAL YANG MERINGANKAN :=" Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwaselain pertimbanganpertimbangan tersebut perlu puladingat bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalahtidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 421/Pdt/2017/PT.DKI
Tanggal 1 Nopember 2017 — PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.PANN MULTI FINANCE (PT.PAN (PERSERO) CS >< OEI BENNY WINARTO (DIRUT PT.CARAKA TRANS PACIFIC)
265 — 304
  • Halaman 24 Putusan Perkara Perdata No. 421/PD1/2017/PT.DKIdimana jelas bahwa subjek hukum dari Undangundang No. 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah manusia, bukan badan hukum Perseroan Terbatas.Selain itu juga sudah ditegaskan didalam konsiderans Udangudangtersebut menyatakan bahwa: bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semestadengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untukkesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya
    Selain itu juga sudah ditegaskan didalam konsiderans Udangudang tersebut menyatakan bahwa:bahwa manusia, sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esayang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semestadengan penuh ketaqvaan dan penuh tanggung jawab untukkesejahteraan umat manusia, oleh penciptaNya dianugerahi hakasasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaandirinya serta keharmonisan lingkungannya.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 212/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — JOKO SULISTYONO Bin SUTYO
74 — 13
  • meresahkan warga Desa Bukit JayaC3 dan terakhir kalinya kedua korban tersebut telah pula mendekam dalam tahananMapolsek Sungai Lilin terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan dan perampokanyang dilakukan terhadap warga Desa Bukit Jaya C3 dan sederet perbuatan kedua korbanyang kerap meresahkan warga yang tidak sampai pada pihak kepolisian, sehingga faktahukum ini tentunya akan turut dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa;Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada satu orangpun ciptaan
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata Pembagian Harta
Register : 15-06-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 138/Pid.B/2015/PN Tbh
Tanggal 15 September 2015 — - SUNARTO ALIAS YANTO ALIAS JUHELMI ALIAS EMI BIN SAMSUAR
138 — 24
  • dalam tatanan teori pemidanaan yang dianut dalamsistem hukum pidana Indonesia, ketika seseorang dinyatakan bersalahsehingga harus baginya dijatuhkan hukuman pidana maka tujuan pemidanaandimaksud tidak semata pembalasan yang hanya memberikan kepuasan bagi sikorban atau bagi kepentingan kelompok masyarakat tertentu tetapi adanya sisilain yakni untuk memberikan pembinaan yang berbasis pada pendidikan moral,intelektual dan yuridis berbudaya hukum karena setiap orang harus bisadipandang sebagai makhluk ciptaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 110/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 10 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
158 — 107
  • menggelar Sidang Runggun khusus diGBKP Runggun Kemenangan Tani, melainkan GBKP KlasisMedan hanya memberikan usulan untuk membantu permasalahanyang terjadi di GBKP Runggun Kemenangan Tani, ModeramenGBKP juga tidak mempermasalahkan adanya bantuan GBKPKlasis Medan untuk membantu penyelesaian serta mendamaikanyang terjadi dalam internal GBKP Runggun Kemenangan Tani,sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 5 angka 3 Tata GerejaGBKP 20152025:Misi GBKP adalah Menegakan keadilan, perdamaian dankeutuhan ciptaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1502/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, SH
Terdakwa:
UJANG SAEPUDIN Als ABU RIJAL Bin OTONG SUPRIYADI
236 — 130
  • Bahwa Saksi tidak sependapat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesiayang menggunakan Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagailandasan Negara, karena merupakan ciptaan manusia, dan tidak berhukumkepada hukum Allah.Atas keterangan saksi MUHAMMAD KHOERON alias SULIS alias TEDI binABDUL KHANAN tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya.5. Saksi SAFRISON alias ECON, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :hal35, dari 79 hal.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 — Perdata : ABNER SAWAT SAMANAS, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong, dk
253 — 211
  • Bahwa masyarakat Papua sebagai insan ciptaan Tuhan dan bagian dari umatmanusia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilainilaiagama, demokrasi, hukum dan nilai nilai budaya yang hidup dalam masyarakathukum adat, serta memiliki hak untuk menikmati hasil pembangunan secarawajar ;halaman 52 dari 70 hal Putusan Nomor 42/PdtG/2018/PN SonMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum undangundang Otsus Papuatersebut, di jelaskan bahwa Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dariNegara
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 25-10-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.G/2010/PN.TK
Tanggal 25 Oktober 2011 — 1. PT.PUPUK SRIWIJAYA (PPD LAMPUNG ),2. CV.ANUGERAH MANDIRI, Gudang Jaka Utama,3. PT.UJUNG LIMA NUSANTARA, 4. PT .UJUNG LIMA NUSANTARA, 5. PT.CIPTA NIAGA / PT.Perusahan Perdagangan Indonesia (Persero)6. PT.BANK BUKOPIN, Cab.TANJUNG KARANG,
108 — 122
  • MENERIMA PEMBAYARANNYA, TETAPI TERGUGAT TETAP MENJATUHKAN HUKUMAN SEBELUM PENGADILAN MENYATAKAN SIAPA YANGBERSALAH, YAITU:Penggugat dituntut dan ditetapkan harus membayar harga pupukKCL itu, yang pupuknya telah dijual lagi oleh Tergugat danpembayaran telah lunas diterima.Memaksa Penggugat membayar harga dengan mencicil dan memotongtagihan.MEmMUTUSKAN SEPIHAK DAN TIDAK MEMBERITAHUKAN, yakni MENGHENTIKAN PEMBERIAN KERJAKEPADA PENGGUGATMeminta Penggugat untuk memberikan tambahan jaminan baru untukhutang ciptaan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
76 — 27
  • .= Bahwa saksi membuat SK pembagian dana insentif karena pembagian tersebutdiluar dari Dinas Kehutanan;H Bahwa dana insentif bisa saja dicairkan tanpa adanya SK dari saksi sebagaiBupati; Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari terdakwa tentang hasil rapatpembicaraan dana insentif; Bahwa penempatan istilah Tim Pengendal merupakan ciptaan untukmerealisasikan dana insentif, tidak ada acuan peraturan yang mengatur;H Bahwa saksi sebagai Bupati ada menerima sejumlah dana dari dana Insentifyaitu
    merupakan ciptaan untukmerealisasikan dana insentif, tidak ada acuan peraturan yang mengatur;Bahwa benar Insentif itu diberikan kepada orang yang betul betul melakukanpemungutan dilapangan;Bahwa benar (saksi ade charge) yang dimaksud dengan himbauan adalah merupakanramburambu yang harus dilaksanakn akan tetapi tidak ada sanksinya; berbeda denganaturan hukum yang harus dilaksanakan;Him 163 Putusan Tipikor No.09/Pid.B/TPK2012/PN .PDG.Bahwa benar yang jadi dasar keluarnya Himbauan adalah karena adanya
Pengadilan PT KEPULAUAN RIAU Pidana Khusus
Register : 25-07-2023 — Putus : 07-09-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 14/PID.TPK/2023/PT TPG
Tanggal 7 September 2023 — Pembanding/Penuntut Umum I : Abram Marojahan, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : Ir. PRIHYONO ALPRIYANTO
111 — 70
  • Exindo Information Technology tanggal 13 Januari 2018;
17. 1 (satu) set dokumen No : 007/EXINDO-IT/IV/2018 Tanggal 9 April 2018;
18. 1 (satu) lembar dokumen copy Surat Pendaftaran Ciptaan PT. Exindo Information Technology tanggal 29 Maret 2006;
19. 1 (satu) lembar dokumen copy Laporan Pembayaran SIMRS BP Batam oleh PT. Sarana Primadata;
20. 2 (dua) lembar dokumen copy Mutasi Rekening BANK BNI kepada PT.
1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Ulang;
51. 1 (satu) bundle Dokumen copy Lelang Awal;
52. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 055/SPD-DIR/IV/2018 tanggal 09 April 2018 perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan SIMRS Versi Web;
53. 1 (satu) Dokumen copy Bill of Quantity Pekerjaan Pengadaan SIMRS;
54. 1 (satu) Dokumen copy Nomor : 007/EXINDO- IT/IV/2018 tanggal 9 April 2019 Perihal : Surat Dukungan;
55. 1 (satu) Dokumen copy Surat Pendaftaran CIptaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-06-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Mei 2017 — Merly Sagala, berkedudukan di Jalan Setia Budi Raya No.3 Rt002/Rw002 Kel.Setia Budi Kec.Setia Budi Jakarta Selatan Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada TP.Jose Silitonga, SH.MA, Beralamat Di Perkantoran Apartemen Mutiara Bekasi, Jalan Jend A. Yani No.8 Pekayon Jaya Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2016 .......sebagai Penggugat ; Lawan: 1. Pendeta BILMAN SIMANUNGKALIT, S.Th., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pimpinan HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Setia Budi Raya No.3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. Pendeta DR. DEWI SRI SINAGA, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pendeta diperbantukan di HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Setia Budi Raya No.3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi,Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. Pendeta MARIHOT MANULLANG, S.Th., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pendeta diperbantukan di Resort HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Setia Budi Raya No.3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; 4. Pendeta COLAN WZ PAKPAHAN,M.Th., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pimpinan Distrik HKBP VIII DKI Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Selat bali Blok E12 No. 1C, 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; Selanjutnya disebut juga selaku PARA TERGUGAT; 5. Sintua Batara Sakti Simanjuntak, M.Min, bertempat tinggal Terakhir diketahui beralamat di Komplek Departemen Kesehatan Pasar Minggu Jakarta Selatan , sebagai Turut Tergugat I 6. Sintua TUMPAL AMBARITA, SH baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya selaku Majelis HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat Jl. Setiabudi V Gg. III No. 20, RT/RW : 001/03, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telepon 021-5204129, selanjutnya disebut Turut Tergugat II; 7. Sintua EMMYNAR SITOMPUL, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Majelis sekaligus Sekretaris Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Karet Karya IV No. 10, RT/RW : 006/05, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat III; 8. JONSON PANJAITAN, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya selaku Jemaat HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Kikir I no. 1 Kp. Ambon, Jakarta Timur, Telepon 021-4894610, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV; 9. Sintua YOSUA LUMBANTOBING, SE., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai MajelisHKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Teratai No. 23, Tomang, Jakarta Barat, Telepon 021-5666527, selanjutnya disebut Turut Tergugat V; 10. Sintua IR. IRVAN LUMBANRAJA, baik selaku Pribadi maupun sebagai Majelis HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Taman Setiabudi Timur No. 45, RT/RW : 008/07, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telepon 021-5279425,selanjutnya disebut Turut Tergugat VI; 11. TONI. RP. SIRAIT, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Jemaat HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Warga Raya No. 51A, RT/RW : 008/03, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon 021-7941786, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII; 12. Sintua REINHARD SITORUS, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Majelis HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Cikatomas I, No. 8. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telepon 021-7233911, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII; 13. SIHAR REBECCA SIMANJUNTAK, SE., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya Bendahara HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam VIII/5, Jakarta Selatan, telepon 021-8291861, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX; Selanjutnya disebut juga PARA TURUT TERGUGAT.
196 — 80
  • Bahwa hal ini dapat PARA TERGUGAT pahami karena Manusia mempunyaiKETERBATASAN PIKIRAN DAN PENGETAHUAN dan sebagai sesamamahluk ciptaan Tuhan, tidak salah rasanya apabila TERGUGAT meluruskanagar PENGGUGAT tidak mengulangi kembali kesalahan/kekeliruan yangnyata dikemudian hari agar menjadi jelas, antara lain:1. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum(Rechstaat), bukan berdasarkan Agama (Machstaat).2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Tte
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
RANI ANDINI YASA
Termohon:
POLDA MALUKU UTARA
147 — 85
  • .,...adalahhakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.Secara filosofi bahwa Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT (TuhanYang Maha Esa), oleh PenciptaNya dianugerahi hak asasi untuk menjaminkeberadaan harkat dan martabat dirinya yang bersifat universal danlanggeng/tetap, oleh karena itu wajib dilindungi, dihormati, dipertahankan,dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun (videkonsideran menimbang huruf a dan b UU UU 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 48/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 September 2020 — Penggugat:
BOBBY SUHARDIMAN
Tergugat:
1.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum pada KEMENDAGRI
2.Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum KEMENDAGRI
403 — 237
  • Achmad Mustahid A.Dan celakanya padahal nota bene susunan Depinas SOKSI Hasil Munas IXlanjutan tahun 2010 tidak legitimate/illegal dan jelasjelas SOKSI adalahOrganisasi Kemasyarakatan dan bukan sebagai Perkumpulan, SOKSI KubuRusli Zainal telah mendaftarkan ciptaan logo yang mengatas namakan SentralOrganisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ke Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual dengan No.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 596/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 4 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI PENGUSAHA ANAK NEGERI
Terbanding/Tergugat : PT.PERTIWI LESTARI
54 — 19
  • Gambaran kenyataan tersebut kini telahberkesesuaian dengan apa yang terkandung dalam makna lagunasional ciptaan Ismail Marzuki, Ibu Pertiwi yang merupakanpersonifikasi nasional dari Indonesia atau negara yang pada intinyamemaknai hutan, gunung, sawah, lautan merupakan simpanankekayaan dan sebagai harta pusaka untuk nusa dan bangsa, yangsewajibnya ikut dilestarikan bukan untuk di tebang dan dihancurkanhanya demi meraup sebesarbesarnya keuntungan bagi segelintirpihak saja (kaum pemodal dan konglomerat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 09-02-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pdt.Sus/2011
Tanggal 9 Februari 2012 — ESPN STAR SPORTS (“ESS”), dk VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)
592 — 1283 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 2 UU Hak Cipta;Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hakcipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yangtimbul secara otomatis setelan suatu ciptaan dilahirkan tanpamengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yangberlaku."
    Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta:"Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak vang sematamatadiperuntukkan bagi pemegangnva sehingga tidak ada pihak lain yangboleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.Dalam pengertian "mengumumkan atau memperbanyak", termasukkegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menviarkan, merekam,dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 31-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
453 — 227
  • Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan TuhanYang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleksyang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemuamanfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas danmanfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yangterkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antaralain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal.