Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh tahun ditemukan luka terbuka akibatkekerasan benda tajam

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Pada korban dilakukan pemeriksaan:Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v,RR:18X/V, Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terouka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x2 cm, tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Kesimpulan:Pada korban lakilaki berusia dua puluh

Bangka Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaiberikut:Korban datang dengan sadar, mengeluh luka ditusuk;Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 142/Pid/B/2018/PN Sol.Pada korban dilakukan pemeriksaan:Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran 15, tekanan darah 100/80, Nadi 80x/v, RR:18X/V,Suhu Ketiak 36,5 C skala nyeri 6;Pemeriksaan lukaluka : luka terbuka pada perut bagian bawah ukuruan luka 3 x 2 cm,tepi luka rata dan terdapat usus keluar dengan ukuran 6 cm;Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas

pertambangan dan Energikabupaten Gunung Mas sampai dengan sekarang.Bahwa pendidikan ahli adalah S1 Pertambangan lulus tahun2004.Bahwa prosedur untuk melakukan kegiatan usahapertambangan adalah setiap pelaksanaan kegiatan usahapertambangan harus memiliki ijin yang diberikan oleh bupatisesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakan kegiatanuaha pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diaturdalam UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batu bara.Bahwa prosedur pengurusan perijinan untuk skala

rakyat,perijinan skala menengah dan perijinan skala besar sesuaiUU No.4 tahun 2009 yaitu :a.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambangan rakyat (IPR) kepadaBupati Kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambangan rakyat14(WPR) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yangberwenang.b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh

Kawashima Engineering PlastikIndonesia (KEPI) (selaku pihak Kedua) telah menandatangani PerjanjianBersama (PB) tentang Perubahan Struktur Skala Upah yang mana sudahdilakukan Perundingan Bipartit sebelumnya.Kutipan isi Perjanjian Bersama (PB) sebagai berikut:1) Para Pihak sepakat menjalani UMKS tahun 2014 sesuai dengan suratkeputusan Gubernur Jawa Barat No. 561/Kep.1540Bangsos/2012tentang Upah Minimum Kab.

SHIN KAWASHIMA selaku Presiden Direktur dan BpkSuranta seklau HRD manager, yang dalam kesepakatannya Tergugat padapoint.4 Sepakatuntuk September 2013 selesaidanadakesepakatanstrukturskala upah tahun 2014.Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartite antara Tergugat denganPara Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke II (dua), namun dalamperundingan bipartite ini Tergugat, terkait struktur dan skala upah 2014 pihakTergugat hanya mau menggunakan Strukturskalaupah pada tahun 2013.Sehingga perundingan

(Bukti P7)12.13.1415.Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 perundingan bipartite antara Tergugatdengan Para Penggugat tentang skala Upah 2014 yang ke III (tiga), namun Tidakada kesepakatan.tentang pendapat para pihak dalam Risalah Bipartite:e 6Tergugat :1) Untuk UMSK tahun 2014 kelompok II digunakan sebagai acuanperhitungan struktur skala upah tahun 2014 termasuk juga denganpenilaian masa kerja (sundulan).2) Budget sebesar Rp 76.019.590, Struktur skala upah berlaku untukPekerja PKWTT (saja) baik level

KarenaTergugat tidak mau merinci budget kenaikan skala upah, sedangkan Para16.17.18.19.20.21.Penggugat memberikan rincian budget kenaikan upah di hitung terhadap semuaPekerja dari level operator sampai Manager.sehingga pertemuan tidak adakesepakatan. (Bukti P11)Bahwa pada tanggal 03 Juni 2014 diadakan meeting lobby yang ke III (tiga) olehPara Pihak, namun tidak ada kesepakatan.

SHIN KAWASHIMA mengenai Struktur Skala Upah , untuk perubahan skala upah Tahun 2013 dibahas tiapbulan di tahun 2013 dan diberlakukan mulai 1 Januari 2013 (bukti P5) ;Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 diadakan bipartit antara para Penggugatdengan Tergugat membicarakan struktur dan skala upah Tahun 2014 dan tidakdihasilkan kesepakatan, dan tanggal 27 Maret 2014 kembali diadakanperundingan bipartit ke II kembali tidak dihasilkan kesepakatan karena budgetyang diberikan perusahaan sebesar Rp 76.019.590

Lukman Rukmana (Pelaksana padaKantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor) ;Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :.

IRWAN GUMELAR,SSTP juga tidak melaksanakan tugas mereka sebagai Tim PengadaanTanah Skala Kecil yaitu melakukan penelitian mengenai status hukumtanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya ;Bahwa kemudian atas permohonan pengukuran tersebut, pada tanggal 4Desember 2014 petugas dari BPN Kota Bogor melakukan pengukuranterhadap lahan yang diminta oleh Terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA,SH yang dihadiri oleh Tim Skala Kecil sesuai daftar hadir tanggal 4Desember 2014 :Bahwa

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.

(UMKM) (foto copy) ;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA. Salamun, terkaittanahtanah a quo yang dijadikan tempat relokasi di JambuDua ;e.

perubahanperubahannya;Bukti tertulis bahwa perusahaan telah melunasi kewajibankewajiban finansial dibidang kehutanan yang meliputi ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sertakewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh Instansi yangberwenang;Laporan keuangan perusahaan pemegang IUPHHKHA untuk 5(lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuaidengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 tentangAkuntansi Kehutanan;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala

1:50,000 atau1:100.000; danPeta Mosaic potret udara skala 1:20,000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir:Bahwa Penggugat sudah memenuhi Persyaratan tersebut diatas sesuaidengan surat permohonan perpanjangan PT.

1 : 50.000atau 1: 100.000; dan6) Peta mosaic potret udara skala 1 : 20.000 atau citrasatelit resolusi minimal 30 (tiga puluh) meter denganliputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Pasal 5:(1)(2)Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 dilakukan oleh Direktur Jenderal:Direktur jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada unit eselonIl lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanansesuai tupoksi;Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud

Peta Skala 1 : 50.000; dan2.

Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat dilokasi areal yang dimohon;Copy Akte Pendirian Perusahaan beseerta Perusahaannyayang telah disahkan oleh Mentteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan atau surat pemberitahuan pendaftaranperubahan Akta Perusahaan oleh Kemnmterian Hukum danHak Asasi Manusia;Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala 1 : 50.000beserta electronic file shp;Peta penafsiran citra satelit resolusi minimal 30 (tiga puluh)meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahun terakhir;Sertifikat

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor;Il.

Terdakwa beserta seluruh TimPengadaan Tanah Skala Kecil tidak ada membuat daftar nominasi pihak yangberhak dan objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPenjelasan pasal 28 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012 tentangPengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan PemerintahKota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersamasama dengan HIDAYAT YUDHAPRIATNA, SH. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor/PA/PPK/KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkat berdasarkan Keputusan WalikotaBogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagangkaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 591.45halaman 98 dari 227 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai Relokasi Pedagang kakiLima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasi dan Usaha Mikro KecilMenengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014, dengan susunan :l.

IRWAN GUMELAR, S.STPselaku Camat tanah Sareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil,bersamasama HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku Ketua Tim PengadaanTanah Skala Kecil/PA/PPK/Kepala Kantor Koperasi dan UMKM Kota Bogordengan, RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D bin BOB ADNANselaku Appraisal dan KAWIDJAJA HENRICUS ANG Alias ANGKAHONG sertaDR.

Turut Tergugat sudah pernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugat bahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu, dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapat dijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Suatu produk serHalaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strtifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidang tanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengan data yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kita menyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luas tersebut yaitu 6.105 M2.3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

sengketa yang sudah bersertipikat SHM No.28 tahun 1984 dst danpembuktiannya berupa Bukti T1 berupa SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Dani bersertasurat ukurnya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2 maka terdapat faktayuridis bahwa Tergugat memiliki tanah seluas 6.105 m2 dengan ukuran 68 x 90 sesuaidengan surat ukur No.745/PRPTE/1984;Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya dan pembuktiannyamenyatakan yang pada intinya menyatakan adanya kekeliruan penulisan angka ukurapabila diliat skala

yang ada, 89 x 90 adalah salah, sesuai skala tersebut merupakan 68 x90 sehingga luas = 6.105 m2 sesuai dengan SHM No.28 tahun 1984 An.M.Ali Daniberserta surat ukumya No.745/PRPTE/1984 luas tanah sejumlah 6.105 m2;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 18 Pebruari2020 dimana selengkapnya sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, makaHakim berkesimpulan yang disengketakan berada di antara sertipikat SHM No.104tertanggal 30 Nopember tahun 2009 beserta surat ukur nomor 30/2009

dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Strdalam proses persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apayang didalilkan lawan benar sebagian atau seluruhnya maka pengakuan tersebut samaseperti bukti persangkaan (Pasal 173 HIR/310 Rbg), bahwa pengakuan Turut Tergugatjuga termasuk dalam alat bukti langsung (direct evidence) karena alat bukti tersebutdiajukan secara fisik dalam jawaban Turut Tergugat yang menyatakan adanya kekeliruanpenulisan angka ukur apabila diliat skala

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :Hal. 21 dari 294 hal. Put. No. 996 K/Pid.Sus/2017.

IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat TanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.4582 Tahun 2012tentang Pengangkatan dan Alin Tugas dalam Jabatan Struktural di LingkunganPemerintah Kota Bogor tanggal 13 Juli 2012 bersama sama dengan HIDAYATYUDHA PRIATNA, S.H. selaku Kepala Kantor Koperasi dan UMKM KotaBogor/PA/PPK/Ketua Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil yang diangkatberdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor : 821.2.454 Tahun

Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun, berdasarkan Surat KeputusanNomor : 591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A. Salmun pada Kantor Koperasidan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun Anggaran 2014,dengan susunan :. Ketua : Kepala Kantor Koperasi dan Usaha MikroKecil Menengah Kota Bogor ;Il.

No. 996 K/Pid.Sus/2017591.45152 tahun 2014 tentang pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.

TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagaiRelokasi Pedagang Kaki Lima eks. MA.

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000.Hasil plotting koordinat pengamatan lapangan ke dalam petadimaksud menunjukan bahwa titiktitik kKoordinat tersebut berada di dalamkawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Bahwa dalam peta tersebut di gambarkan titik koordinat dengan noktahmerah dan areal perkebunan kelapa sawit KUD.

kegiatan pengusahaan tanaman, pemeliharaantanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenistanaman dan diversifikasi tanaman;Bahwa Luasan Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunanyang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman,tekhnologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yangdiwajibkan memiliki izin usaha;Bahwa jenis usaha perkebunaan terdiri dari :a.

Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan petadigital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundangundangan dan tidak terdapat izin yang diberikanpada pihak lain;7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yangmembidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal darikawasan hutan;8.

Unsur yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan denganluasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunandengan kapasitas pabrik tertentu;Halaman 96 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLW3.

Pelalawan dengan skala 1 : 50.000, menunjukkan bahwa titiktitikkoordinat tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT)Halaman 107 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWMilik PT.

yang gugatannya padapokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 61 tahun lebih atau lahir pada tanggal26 Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (21 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp. 3.911.052, perbulan, denganperincian sebagai berikut :=" gaji pokok sebesar =Rp. 3.871.052= tunjangan skala

upah =Rp. 40.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dariTergugat sebesar Rp.40.000, perbulan adalah merupakan tunjanganyang sifatnya tetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetapsetiap bulan tanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidakmasuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat,Penggugat tidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam programpensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

Bahwa upah pokok Penggugat UMK yang membedakan Rp.3.871.000,ada tunjangan tetap skala upah perhitungan kelipatan 3 tahun nominalRp.5.000, sampai kelipatan 25 tahun dengan Rp.45.000, yang jaditunjangan Pengugat sekarang, kalau saksi tunjangan Rp.40.000, buktiP8 berupa slip gaji dibenarkan oleh saksi;Bahwa saksi sebagai wakil ketua FSPMI;Saksi 2.

Bahwa berdasarkan bukti P8 berupa slip gaji atas nama Penggugat,diperoleh fakta bahwa Gaji Pokok Penggugat adalah Rp.3.871.000, perbulan dan skala upah sebesar Rp.40.000,, maka total adalahRp.3.911.000,4.

proses perkara a quo ini Penggugat masihbekerja ditempat Tergugat maka saat yang tepat putusnya hubungan kerjaantara Penggugat dengan Tergugat adalah saat putusan ini dibacakan;Menimbang bahwa Penggugat mulai bekerja ditempat Tergugat sejaktanggal 16 mei 1997 dan dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat karena usia pensiun pada saat putusan ini dibacakan, yaitupada tanggal 7 Agustus 2019, maka masa kerja Penggugat adalah 22 tahunlebin, dengan upah terakhir (Gaji pokok dan skala

RISKY KARIMAH sebagai dokter yang merawat pasien pada RS PT.NUSANTARA SEBELAS MEDIKA WONOLANGAN PROBOLINGGO,yang pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala bagianbelakang dan leher belakang dengan skala nyeri lebih kurang lima.KESIMPULAN :DIAGNOSA : Nyeri pada kepala bagian belakang dan leher belakangdengan skala nyeri lebih kurang lima ; Kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhandengan benda keras dan tumpul ; Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atauhalangan

RISKY KARIMAH sebagai dokter yang merawat pasien pada RS PT.NUSANTARA SEBELAS MEDIKA WONOLANGAN PROBOLINGGO,yang pada hasil pemeriksaan terdapat nyeri pada kepala bagianbelakang dan leher belakang dengan skala nyeri lebih kurang lima.Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 211/Pid.B/2020/PN KrsKESIMPULAN :DIAGNOSA : Nyeri pada kepala bagian belakang dan leher belakangdengan skala nyeri lebih kurang lima ; Kerusakan tersebut diatas dapat disebabkan oleh persentuhandengan benda keras dan tumpul ;Kerusakan

./1983, tanggal 02 Desember1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat danAmanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati INusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000, dan luas 1.896Ha) yang telah dilegalisir; Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok HutanBayafa (RTK 34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati I TimorTengah Selatan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur sebagaiKawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas1.896 Ha dan skala 1:20.000,) yang telah dilegalisir ; Satu lembar

Satu lembar foto copian peta tata batas kelompok hutan Bayafa(RTK 34) Pulau Timor sebagaimana ditunjuk dengan SkepMenteri Kehutanan No.89/kpts.1/1983, tanggal 02 Desember1983 terletak di wilayah kecamatan Amanuban Barat danAmanuban Selatan Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Dati INusa Tenggara Timur di SoE (skala 1: 20.000, dan luas 1.896Ha) yang telah dilegalisir ; Satu lembar foto copian peta penetapan Kelompok HutanBayafa (RTK 34 ) Pulau Timor Kabupaten Dati II TimorTengah Selatan Propinsi Dati I

Nusa Tenggara Timur sebagaiKawasan .........Kawasan hutan tetap (Dengan fungsi Hutan Lindung Luas1.896 Ha dan skala 1:20.000,) yang telah dilegalisir ; Satu lembar foto copian Peta zaman Belanda SchetskaartBoschreserve Baijava (scala 1 : 25.000.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS - 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua - Bali, 148 Km Barat Daya Kuta - Bali, 154 Km Barat Daya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar - Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada Objek Pertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13 Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatan wanprestasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim ganti rugi dari Penggugatsebesar Rp 547.321.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; 10.

Menyatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011dengan kekuatan 6,8 Skala Richter pada kedalaman 10 Km, dengan Pusat Gempa pada titik 9.89 LS 114.53 BT, yaitu 143 Km Barat Daya Nusa Dua Bali, 148 Km Barat Daya Kuta Bali, 154 Km BaratDaya Tanah Lot Bali, 156 Km Barat Daya Denpasar Bali sesuai dengan Laporan Berita Gempa Bumidari BMKG Stasiun Geofisika Sanglah Denpasar telah menyebabkan kerusakan pada ObjekPertanggungan pada Tergugat berupa gedung sekolah CHIS yang terletak di

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak bersedia memenuhi klaim gantirugi dari Penggugat untuk kerusakan Gedung Sekolah CHIS akibat gempa bumi yang terjadi pada 13Oktober 2011, pukul 11:16:27 Wita dengan kekuatan 6,8 Skala Richter (SR) adalah perbuatanMLA (Tm mn mann nnn nentHal. 40 dari 41 hal Putusan No. 48&Pdt.G/2013rtN.Jkt.Pst.=9.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;20.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;21.Surat Kuasa Khusus dari H.

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;29.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;30.dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama Adha Wijaya,S.E.;31.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaAchmad Subchan, terdiri dari :32.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;37.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;38.KTP atas nama Achmad Subchan;39.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaSlamet Priyadi, terdiri dari :40.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

Fadli, S.E. dan Lurah Air Putih Jumri, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;46.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;47.Foto copy KTP atas nama Slamet Priyadi;48.1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas namaArbayah, terdiri dari:49.Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampaksosial pembangunan folder Gang Indra, Kelurahan Air Putih,Kecamatan Samarinda Ulu kepada

No. 2797 K/Pid.Sus/201764.1 (satu) sket skala 1 : 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;65.dan foto copy KTP atas nama lrana Yanti.66.1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal20 Nop 2007 atas nama PT.

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

bulat / gelondongan hasil penebangan.Bahwa berdasarkan LAPORAN HASIL KEGIATAN PENGECEKAN TITIKKOORDINAT LAPANGAN DI KECAMATAN NASSAU, KABUPATEN TOBASAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA yang ditandatangani oleh PARUHUMdari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan menggunakan alat GlobalPosition System (GPS) merk Garmin Type MAP 76 CSx dan alat tersebut merupakanStandarisasi Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan berdasarkan hasil titikkoordinat yang telah diambil kemudian diplot ke dalam peta skala

Putusan Nomor 726 K/Pid.Sus/2013Setelah hasil titik koordinat diambil dan diplot ke dalam peta dengan skala 1 :250.000 pada lampiran Kep. Menteri Kehutanan RI No.

/1986 atas nama TONY HERMANSYAH, SHM No. 123/1986 atas nama BOY IHWANSYAH, SHM No. 132/1998 atas nama YENI RUSBIANTI, SHM No. 133/1998 atas nama ASDI SURIANSYAH dan SHM No. 134/1998 atas nama JONY HERMANSYAH yang ditandatangani oleh ROMADHON MUBAROK dan HENDRAS BUDI PANINGKAT, S.ST (Petugas yang melaksanakan pengukuran) serta ditandatangani oleh TUTIK NURYATI, SH (Kepala Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan;