Ditemukan 1411 data
AMBO ECCE
61 — 19
dilarang diantaranya adalah Permohonan menetapkan statusHalaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.6/Pdt.P/2018/PN.Tjtkepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak statuskepemilikan suatu benda di ajukan dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Petitum Pemohon tersebut,maka secara implisit petitum Permohonan Pemohon tersebut merupakan bentuk daripernyataan suatu kepemilikan seseorang;Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim dalam persidangan ini, secaraex oficio
Terbanding/Penggugat : SYAHRONI Bin HELMI
80 — 32
Putusan Nomor 38/PDT/2020/P TPLKMenimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbanganpertimbanganputusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi dari Pembandingsemula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusandalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat/ Pembanding terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secaraex oficio/ karena jabatannya akan
11 — 2
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;Subsider :Atau, apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan, Termohon tidak hadirdipersidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehatikepadaPemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namuntidak berhasil, namun Ketua Majelis secara eks oficio memintakan nafkahkepada Pemohon, adapun nafkah yang di mintakan sebagai berikut; a.Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.000.000
12 — 4
peraturan perundangan yang berlaku,akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
43 — 3
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islamdan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid II :ous Il Ube aie y pod lly UluArtinya : Hakim dapat menjatuhkan putusan cerai dengan alasan keresahanmenurut Imam Malik, apabila terbukti ;Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara Ex Oficio
5 — 0
permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasanperceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya makaPermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohonsebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini ataskehendak talak suami incasu Pemohon, maka Majelis Hakim secara ex oficio
9 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
10 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
11 — 3
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewakiuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
9 — 0
peraturan perundangan yang berlaku, akantetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku RegisterPerkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktu waktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
12 — 0
tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Hal 7 dari 10 Put No 0689/Pdt.G/2014/PA.SbyBahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
10 — 7
oleh karenanya sesuai pasal 155 HIR maka majelishakim secara ex officio memerintahkan penggugat untuk mengucapkansumpah yang isinya menerangkan bahwa apa yang didalilkan oleh penggugatdalam surat gugatanya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya;Menimbang, bahwa penggugat telah mengucapkan sumpah suplitoiryang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;Menimbang, dalam pasal 1943 KUHPerdata dikemukakan bahwasumpah suplitoor ini diperintahkan hakim karena jabatanya (ex oficio
17 — 1
pemohonMut'ah sebesar Rp.1.000.000,(Satu juta rupiah) sebagai ganti rasa pengobatgunda gulana atau yang disebut pengobat rasa sedih seorang isteri yangditinggalkan suaminya;Bahwa atas permintaan Penggugat konpensi/Termohon masing masingtelah mengajukan permohonan demikian juga Tergugat rekonpensi/Pemohonjuga mengajukan jawaban yang keberatan atas jumlah yang diminta penggugatkonpensi/Termohon dan hanya sanggup memberi nafkah yang dinggap majelisterlalu sedikit sehingga majelis hakim memutuskan secara ex oficio
51 — 14
Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding yang berprofesisebagai dosen adalah patut dan memenuhi rasa keadilanbilamana setelah terjadi perceraian denganTermohon/Pembanding, dibebani/dihukum untuk memberi mutahsebesar Rp. 30.000.000, (Tiga puluh juta rupiah) dan nafkahiddah sebesar Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah)selama iddah kepada Termohon/Pembanding;Menimbang, bahwa tentang nafkah madliyah dan nafkahuntuk anak, Hakim Banding berpendapat bahwa untuk dua hal initidak dapat ditetapkan secara ex oficio
37 — 4
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonanpemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran tersebut dari pihak pemohon dengan telahberselingkuh dengan perempuan lain, karenanya untukkepentingan keadilan antara kedua belah pihak maka pemohonharus diberi hukuman dengan memberi beban kepada pemohonuntuh termohon sebagai istri yang teraniaya, hal iniberdasarkan pasal 41 (c) hakim secara ex oficio
67 — 16
No. 0039/Pdt.G/2016/PA.Sri.memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1)dan (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Majelis Hakim secara ex oficio memandang perlu menambahkan satu amaryaitu. memerintahkan kepada Panitera
12 — 1
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
10 — 0
peraturan perundangan yangberlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada BukuRegister Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti aktanikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akanmemudahkan sewaktuwaktu diperlukan;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, makapermohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertionya admistrasi maka secara Ex Oficio
7 — 0
peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapiperkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan,sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;Bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnyaitu. sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya , sehingga akan memudahkansewaktuwaktu diperlukan ;Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonanPara Pemohon patut diterima dan dikabulkan;Bahwa untuk tertibnya admistrasi maka secara Ex Oficio
8 — 0
XXXX, lahir di Surabaya tanggal 23092011;Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di wilayahKantor Urusan Agama Bubutan vide bukti P. 4 karena itu untuk tertibnyaadmistrasi maka secara Ex Oficio Majelis memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor UrusanKecamatan Bubutan, Kota Surabaya Kota Surabaya ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 (ayat 1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah dirubah