Ditemukan 2139 data
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
741 — 602
Gelora Sawita Makmur Nomor:229/HK.330/E.2/03/2005, tanggal 24 Maret 2005 perihal SuratPersetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS);1 (Satu) lembar fotokopi yang terlegalisir berupa Surat KeteranganTerdaftar No: PEM18/WPJ.06/KP.0403/2005 tanggal 14September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan PajakKPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu;1 (Satu) bundel fotokopi yang terlegalisir berupa Keputusan Menter!
62 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meranginadalah sebesar Rp. 2.110.373.340, ;Bahwa untuk paket proyek di KabupatenMerangin penanggungjawab proyek diserahkansepenuhnya kepada Kuasa Pimpinan ;Bagian Proyek (KUPRO) yang ada di KabupatenMerangin, dalam hal ini berdasarkan SuratKeputusan Menter i Pertanian yangditandatangani oleh Kanwil DepartemenPertanian Provinsi Jambi NomorKU.610/SK/34/Keu/II11/2000 tanggal 20 Maret2000, telah ditunjuk Sdr. Nasril B. sebagaiKUPRO dan Sdr.
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
401 — 563
Tentang alasan Pembatalan, telah diuraikan dalam Premis aktahalaman 6 (enam) yaitu : bahwa sehubungan dengan adanyakoreksi dari Menter' Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia di Jakarta untuk membatalkan akta aktaakta yang telahdibuat dan membuat lagi dengan akta Yayasan yang baru, makamereka telah saling mupakat dan setuju untuk membatalkan aktayang telah mereka buat.,...,b.
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
202 — 713
Bahwa Gubernur Kepulauan Riau mengirimkan surat kepada Menter!
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
243 — 143
Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor Wilayah Bpn,Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan Bajo Seluas6.094 M2 , An. Muhamud Nip Dan Shm Nomor : 02482/ Labuan BajoSeluas 12.020 M2 An. Dai Kayus ;595. Buku Agenda Surat Masuk Dari Maa Low Office MuhamadAchyar And Associates Perihal Permohona Pemblokiran Shm Nomor :02492/Labuan Bajo Seluas Seluas 6.094 M2 , An.
Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran Shm No. 02492/Labuan BajoPutusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 210 dari halaman394575.576.577.978,979.580.981.582.983.584.585.586.587.588.589.990.991.992.993
Adam Djudje, Nomor :4852/14.21.400.14/X1/2015, Tanggal 16 November 2015 ;Buku Agenda Surat Masuk Dari Sekda Mabar Perihal PermohonanSertipikat Tanah Pemda Nomor: Pem 130/57/II/2016, Tanggal 24Februari 2016 ;Putusan Perkara No. 13/PID.SUSTPK/2021/PT KPG, Halaman 334 dari halaman394574.575.576.577.978.579.580.981.582.583.584.985.586.587.588.589.590.991.Buku Agenda Surat Keluar Kepada Muhamad Achyar Dari MarOffice Menter Agraria Inspektur Utama Bpn Kepala Kantor WilayahBpn, Perihal Permohonan Pemblokiran
202 — 677 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inidikutip sebagai berikut:Halaman 12 Permohonan:Konsiderans Peraturan Menter PUPR Nomor23/PRT/M/2018; dan konsiderans Peraturan GubernurDKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018:a. tidak ada delegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 201 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2011;danb. tidak ada subdelegasi untuk mengatur PPPSRS dariUndangUndang Nomor 20 Tahun 2011 sepertidelegasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Ilangka 202
726 — 412
Waktu Saksi dari staf sampai KasiPengusahaan saksi cukup kaget dengan adanya ini, karena setahu Saksi tidak adaPutusan No. 26/G/2016/PTUNSMD Hal. 84 dari Hal. 173tumpang tindih dengan Perusahaan lain itu versi Kutai Timur bahkan Tahun 2012seluruh Kabupaten di Kalimantan Timur diundang oleh Menter ESDM untukRekonsiliasi Data, jadi data seluruh Kabupaten dimasukkan dalam Gambar Peta, padawaktu itu belum kelihatan tumpang tindih seluruh Dinas Pertambangan ESDMKalimantan dikumpukan bulannya Saksi lupa
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
209 — 107
Sehinggapendistribusian kambing etawa ke beberapa desa yang ada diKabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh saksi Hadi Wiyonobertentangan dengan Keputusan Menter! Pertanian RI nomor : 1055/Kpts/ SR.120/ 10/ 2014 tentang Penetapan Galur Kambing Sendurotertanggal 13 Oktober 2014 dan juga Keputusan Kepala DinasPeternakan Kabupaten Lumajang Nomor : 188.45/ 17/ 427.46/ 2016Halamaan 37 dari 214 Hal.
131 — 38
mendapatpersetujuan Menteri;38.Bahwa dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1984Tentang Perusahaan Umum DAMRI yang merupakan penyesuaian dariPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1982 mengatur sebagai berikut :Ayat (1) : Kepada pegawai Perusahaan diberikan pensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku bagi pegawaiPerusahaan;Ayat (2) : Disamping pensiun kepada pegawai Perusahaan dapatdiberikan jaminan hari tua lainnya yang diatur oleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menter
Disamping pensiunkepada PegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang penyedian danpenyelenggaraannya aiaturoleh Direksi setelahmendapat persetujuan Menteri; Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1984 : Pasal 48 ayat (1)Kepada pegawaiPerusahaan diberikanpensiun berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlakubagi pegawaiPerusahaan; Pasal 48 ayat (2)Disamping pensiunkepada pegawaiPerusahaan dapatdiberikan jaminan hari tualainnya yang diatur olehDireksi setelah mendapatpersetujuan Menter
1.Burhan Ashshofa, SH., MH
2.SUMIDI, SH.
3.RAHMAT S., SH.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
JOKO ALS YOKO ALAS JOKO KRISSATA
169 — 62
botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Smirnoff, tanpa dilekati pita cukai. 2 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Jhonnie Walker Black Label, tanpa dilekati pitacukai. 1 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar40%, isi 750 ml, merk Cointreau, tanpa dilekati pita cukai Bahwa berdasarkan barang bukti tersebut ahli menjelaskan kerungianNegara atas perbuatan tersebut adalah: berdasarkan Peraturan Menter
1243 — 1625 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 17 P/HUM/2021Putusan MARI Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 62 (Bukti T14):Memenntahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf Peraturan Menter!' Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenter!'
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1019 — 1800
Prosedur dimaksud diatur dalam Bab IV BagianKedua tentang Pemberhentian, Pasal 21 Peraturan Presiden No. 61 Tahun2016 Tentang KPAI, yang menyebutkan Ketua, Wakil Ketua, dan AnggotaKPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menter!.
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1594 — 1230
19 September 2018. 7143 (tiga) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia nomor 691 tahun 2018 Tentang Panitia SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama tanggal 26November 2018 yang ditanda tangani oleh Menteri AgamaLUKMAN HAKIM SYAIFUDDIN. 751 (Satu) lembar fotokopi Surat keputusan Menteri Agama Nomor:Wm.01.02/ Kp.00.3/ 1156/ SK/ 1997 tanggal 23 Mei 1997 yangmengangkat HARIS HASANUDIN, S.Ag sebagai Pegawai NegeriSipil beserta 1 (Satu) lembar fotokopi Surat keputusan Menter
Sehingga saksi katakan /ni memangada surat KASN, ini sedang diikhtiarkan oleh Pak Menter!.Yang saksi ingat, pada saat itu LUKMAN HAKIM SAIFUDDINbelum bersikap bahwa HARIS HASANUDIN harus jadi, yangdikatakan LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN hanya Ini suratKASN, bagaimana pendapat hukum saudara?.
Bam PLT, terus bamo wis. 00:00:532198 He em. 00:00:578277 amo wis. tu, itu trknya .. tiknya Ketum sama Pak Menter. 00:00:572198 Oh, gitu. 00:01:00Bar? lye, wis. 00:01:012158 Tetapi, tetapi gimana? 00:01:01BaTT Sampeyan tema. He e. 00:01:0221598 Oh, gitu? Tens gimana? 00:01:03yo, wis. Jadi sampek, 5: k opo? Limang tahun, same kurang piranBa77 pee pek, sampek opo g peyan kurang pirang) ny na2198 Opone? 00:01:08BoT? Jare ono batese lima tahun itu opo maksude? 00:01:082198 Lima tahun apa?
943 — 1014 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti telah melakukan pelanggaran atas Pasal 182 ayat (4) KUHAPdengan membenarkan pelanggaran ketentuan Pasal 144 KUHAP atasperubahan dakwaan dalam Surat Tuntutan yang berbeda dengan SuratDakwaan;a) Bahwa Judex Facti membenarkan pelanggaran ketentuan Pasal 144KUHAP, yaitu perubahan Surat Dakwaan secara diamdiam dansepihak dari JPU, yang semula dalam Surat Dakwaan materi perkaraadalah penggunaan bersama frekuensi, kemudian dalam SuratTuntutan diubah menjadi penggunaan frekuensi tanpa izin menter
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., adalahmerupakan tugas dan tanggung jawab dari Pemimpin Kegiatansebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6)Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
setiap saat ketikadipanggil Bupati untuk menanyakan perkembangan kegiatanpada saat rapat;(Pointer 85) dalam memori banding ;Bahwa keterangan lainnya yang Terdakwa sampaikan di depanpersidangan ini adalah Terdakwa merasa dizalimi dalamperkara ini;Ad.10.Muhammad Mukti selaku Pemimpin Kegiatan dalammelaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan berdasarkanperintah Terdakwa;Bahwa Saksi Muhammad Mukti, AP, Msi., selaku PemimpinKegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) dan ayat(6) Peraturan Menter
Terbanding/Terdakwa : SUPRIATMAN, S.Pd
527 — 790
tersebut bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 18Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanahyang menyebutkan Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjangatau diperbaharul, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunanbangunan dan bendabenda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanahdan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepadaNegara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menter
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
343 — 608
ketentuanketentuan yang termuat dalam Pasal 7, Pasal13 huruf b, Pasal 15 huruf b, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 TentangHalaman 241 Putusan Nomor : 6/G/2018/PTUN.BJMTata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral DanBatubara ataukah tidak, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pasal 119 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara mengatur:Pasal 119IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menter
1010 — 5267
HafarIndotech, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0006143.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 17 Maret 2018;Selanjutnya disebut PENGGUGAT III;Dalam hal ini Penggugat I, Il, dan Ill memberikan kuasa kepada:1. Dr. Andi Irmanputra A.S, S.H., M.Hum;2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.;3. Hermawanto, S.H., M.H.;4. Alungsyah, S.H.;5. Happy Hayati Helmi, S.H.
397 — 213
Chevron PasificIndonesia;g) 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Menter ESDM RI Nomor3709/19/MEM.S/2013 tanggal 17 Mei 2013 perihal BioremediasiPT Chevron Pasific Indonesia yang ditandatangani oleh Ir. JeroWacik, SE;h) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Menteri ESDM RI Nomor4298/06/MEM.S/2013 tanggal 5 Juni 2013 perihal PermasalahanBioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia yang ditandatanganioleh Ir.
Ir RUDI RUBIANDINI,RS selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegaitan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 16 Januari 2013115. 2 (dua) lembar asli bukti pemotongan pajak penghasilan Pph Pasal 21atas nama RUDI RUBIANDINI tahun pajak 2012116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menter ESDM Nomor4913/70/SJN.P/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
310 — 270
Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan suratkeputusan bersama Menter!