Ditemukan 634 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-06-2015 — Putus : 12-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Rbg Tanggal 12 Juni 2015 — MOCHAMAD NUR HASAN,SH,M
42 — 6
42 — 6
Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun 2013tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati Rembang Nomor 32Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.
Register : 19-10-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 22 Februari 2016 — Drs. TATANG SURATIS
63 — 18
63 — 18
jawab adalah sebagai berikut :e Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah.e Pelaksanaan Tugas Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahyang Meliputi: Anggaran, Perbendaharaan, Aset dan Akuntansi.e Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi Dinas.Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai Sekertaris Tim Anggaran PemerintahDaerah, dan tugas TAPD secara keseluruhan dengan rincian tugassebagai berikut :e Menyusun dan mengolah pokokpokok kebijakan yang memuatsingkronisasi kebijakan pemerintah dearah
Register : 04-02-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2014/PN.MTR Tanggal 23 Juni 2014 — - 1.SUPRIYANTO
- 2.DHEKI SUKRIAT alias DHEKI
- 3.BAYU ANDROMEDA ANUGRAH REZKI alias BAYU
193 — 708
193 — 708
Tebet, Jakarta Selatan karena saksi seringmenyapu dan membersihkan bagian depan dari rumah ibu YULIANA;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidaktahu;Menimbang, bahwa pada persidangan telah dilakukan pemeriksaansaksi melalui Teleconfrence/Skype :32.Saksi CAESAR MUHNI RIZAL Als ECHA, dibawah sumpahmenerangkan; Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian Dearah NTB; Bahwa saksi diperiksa terkait masuknya barangillegal/selundupanberupa Handphone BlackBerry dan Iphone dari Singapura
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 993 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — H.Azrafiany Azis Raof,S.H
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;Hal. 6 dari 428 hal. Put. Nomor 993 K/Pid.Sus/2017(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yang ditandatangani oleh Ir. H.
Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yang ditandatangani oleh Ir. H.
Register : 03-08-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr Tanggal 21 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.BRATHA HARIPUTRA, SH. MH
2.HERLAMBANG SURYA ARFAI, SH
3.A.A. GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA, SH
4.NI MADE SRI ASTRI UTAMI, SH
5.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, SH
6.IMAN RAHMAT FEISAL SH
7.RETA RUSYANA PRIMADANI, SH
8.DANNY CURIA NOVITAWAN, SH
Terdakwa:
1.AGUS FANAHESA
2.Drs. H. Johari
209 — 49
1.BRATHA HARIPUTRA, SH. MH
2.HERLAMBANG SURYA ARFAI, SH
3.A.A. GEDE AGUNG KUSUMA PUTRA, SH
4.NI MADE SRI ASTRI UTAMI, SH
5.DWI DUTHA ARIE SAMPURNA, SH
6.IMAN RAHMAT FEISAL SH
7.RETA RUSYANA PRIMADANI, SH
8.DANNY CURIA NOVITAWAN, SH
Terdakwa:
1.AGUS FANAHESA
2.Drs. H. Johari
209 — 49
Koperasi Saharjo, SH.M.Kn.MH(foto copy legalisir);
7. 1 (satu) exemplar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya (foto copy legalisir)
8. 1 (satu) exemplar Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 A Tahun 2008 tentang Anggaran Dasar dan Petunjuk Operasional Perusahaan Dearah
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
113 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yangditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggal 22Desember 2011, khusus belanja hibah
Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD yangditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggal 22Desember 2011 khusus belanja hibah
Register : 23-12-2009 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN Tanggal 13 Desember 2010 — H. Rakiman dkk Lawan H. Sulaiman Harahap dkk
106 — 61
106 — 61
umum tersebut pada ayat I pada pasal inidan mengingatkan peraturanperaturan yang bersangkutan, pemerintah daerah30mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruangangkasa untuk daerahnya, sesuai dengan daerah masingmasing ;Ayat 3:Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlakusetelah mendapat pengesahan, mengenai daerah tingkat I dari Presiden,daerah tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan daerahtingkat dari Bupati/walikota/Kepala Dearah
Register : 19-08-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Tipikor/2014/PN Smr Tanggal 8 Januari 2015 — TUKIYO,S.Pd Bin WARIJAN
84 — 11
84 — 11
menerima surat dari kepala ULP perihal input data untukpengadaan atau pelelangan ;Petugas LPSE akan memasukkan identitas datadata SKPD, Nama PaketPelelangan termasuk Pagu dsb , nama PA, Alamat Email PA;Memasukkan namanama panitia yang akan memproses ;Setelah hal tersebut dimasukkan, maka pokja sudah siap melakukanpelelangan paket pengadaan.Bahwa tahapan pelelangan secara LPSE mulai dari munculnya anggarandalam DPASKPD yaitu sbb :e Setelah adanya Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SatuanKerja Perangkat Dearah
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - UMBU NEKA PAJA
71 — 34
71 — 34
Pemerintah Dearah KabupatenSumba Tengah;8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin,tanggal 12 M ei 2014 oleh kami IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum;sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS KOMARUDIN, SH; sebagai Hakim Anggotadan HARTONO, SH.
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/PID.TPK/2015/PT JAP Tanggal 27 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Dony Steven Umbora, SH
Terbanding/Terdakwa : SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG HADI SUSANTO, SE.,MM
53 — 30
Terbanding/Terdakwa : SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG HADI SUSANTO, SE.,MM
53 — 30
untuk Pencairan Dana Perjalanan Dinas SPPTU danSPMTU yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa II menandatanganiSP2DTU setelah semua prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhisesuai dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalananDinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yangtelah diubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun 2007, tentang Pedomanpengelolaan keuangan Dearah
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PT JAYAPURA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP Tanggal 27 Juli 2015 — SINARNO POEDJI ATMANTO, S.Sos. DKK
72 — 27
72 — 27
danSPMTU yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa Il menandatanganiSP2DTU setelah semua prosedur kelengkapan administrasi SPM, telah terpenuhiHal. 125 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PT JAPsesual dengan prosedur hukum dalam hal permintaan pembayaran uang perjalananDinas dan honor panitia di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2012 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yangtelah diubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun 2007, tentang Pedomanpengelolaan keuangan Dearah
Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590 K/PID.Sus/2016 Tanggal 27 April 2017 — PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO T1; MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY T2;
850 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
850 — 648 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memperkaya diri ... [Selengkapnya]
Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Hal. 19 dari 217 hal. Put.
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
77 — 17
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
77 — 17
menjelaskan saksi tidak tau proposal LPK Sempoauntuk kegiatan apa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;FATHURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan mengetahui secara adminitrasi untukpembuatan rekomendasi pemberian hibah terhadap LPK SempoaCorporations Bontang;Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi saat ini kepala UPTDsekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Dearah
Putus : 10-02-2016 — Upload : 06-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN.Smg Tanggal 10 Februari 2016 — dr. Istanto, M. Kes. Bin Kukuh Tejo Sawarno
94 — 29
94 — 29
karya, Dinperindagkop;Bahwa saksi menerangkan, bagi petugas pemungut retribusi adainsentifnya dengan dasar berupa PP Nomor: 69 Tahun 2010 tanggal 18Oktober 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sesuai denganketentuan dalam Pasal 3 Bahwa penerima insentif adalah pejabat, danpegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan restribusi sesuai dengantanggung jawab masing masing, disamping itu Bupati/Kepala Daerah,Wakil Bupati/ Wakil Kepala Dearah
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
72 — 12
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
72 — 12
menjelaskan saksi tidak tau proposal LPK Sempoauntuk kegiatan apa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;FATHURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan mengetahui secara adminitrasi untukpembuatan rekomendasi pemberian hibah terhadap LPK SempoaCorporations Bontang;Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi saat ini kepala UPTDsekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Dearah
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
127 — 39
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
127 — 39
Abadi Purna Utama adalah Surat Keputusan WalikotamadyaKepala Daerah TK II Surabaya Nomor : 188.45/039/402.1.04/1998,tertanggal 30 Maret 1998 tentang Pembentukan Tim PenelitianPelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas / tanah bengkokdesa yang menjadi kelurahan di kotamadya Dearah TK II Surabaya.Identitas SPPT atas obyek tanah pengganti dari PT. Abadi PurnaUtama yang terdapat di dalam berita Acara Penelitian yaitu :1. No.
Register : 11-11-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
210 — 279
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
CHASILS PELAWI ALIAS CH.PELAWI
210 — 279
Peran daerah dalampemberdayaan KUBE sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dankeberlangsungan KUBE, sehingga peran Pemerinrah Dearah dalam hal iniInstansi Sosial di Kabupaten/ Kota dan Instansi Sosial Provinsi diberikesempatan yang luas mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, danpengendaliannya, sebagaimana diatur Pedoman Pelaksanaan KUBE yangdikeluarkan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial danPenanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial RI.Bahwa bahwa sumber dana KUBE tersebut adalah APBN
Register : 07-12-2021 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 11-05-2022
Putusan PN AMBON Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 21 April 2022 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
247 — 27
1.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
2.DEMIANUS E PALAPIA, SH
3.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
4.FEBYANTI L. SAHETAPY,SH.
5.CHATERINA .O.LESBATA,SH
6.ENDANG ANAKODA, SH, MH
Terdakwa:
STEVEN LATUIHAMALLO, S.Pd
247 — 27
/p>
119.1 (satu) jepitan Rekapitulasi Penerimaan Dana Bos dan lampirannnya;
120.1 (satu) jepitan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
121.1 (satu) Jepitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
122.1 (satu) buku Panduan BOSDA Bantuan Operasional Sekolah Dearah
289.1 (satu) buku Panduan BOSDA Bantuan Operasional Sekolah Dearah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Propinsi Maluku Tahun Anggaran 2018.
Register : 21-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
74 — 22
1.ANDI YAPRIZAL, SH
2.BAYU NURHADI, SH.
Terdakwa:
NASERUDDIN Bin Alm. JAMALUDDIN
74 — 22
menjelaskan saksi tidak tau proposal LPK Sempoauntuk kegiatan apa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat membenarkan;FATHURRAKHMAN Bin (Alm) ABDUL KARIM, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;Bahwa saksi menjelaskan mengetahui secara adminitrasi untukpembuatan rekomendasi pemberian hibah terhadap LPK SempoaCorporations Bontang;Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi saat ini kepala UPTDsekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Dearah
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
150 — 35
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
150 — 35
melalui Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Surabaya No. 460.135.01145NV.1.1997,tertanggal 12 Oktober 1998 ; Bahwa dasar saksi ditunjuk sebagai Tim Penetilitian PelepasanAset Tanah BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan kepada PT.Abadi Purna Utama adalah Surat Keputusan WalikotamadyaKepala Daerah TK I Surabaya Nomor188.45/039/402.1.04/1998, tertanggal 30 Maret 1998 tentangPembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan tukar menukarbekas tanah kas / tanah bengkok desa yang menjadi Kelurahandi Kotamadya Dearah