Ditemukan 634 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah darah derah daeerah dearma desrah diarah daearah deaerah deerah dehrah
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG
Tanggal 10 Oktober 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUS RUMINTO ADJI, S.T. BIN WAGIMAN Diwakili Oleh : Dr. Unggul Basoeky, S.H.,M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUIS ARI GUNTORO, SH
406 — 58
  • 050/001.1 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2016;
  • Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal selaku Pengguna Anggaran Nomor 050/001.4 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pembentukan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal TA. 2016;
  • Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah
    (DPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 No : 1.03 01 30 10 5 2 Tanggal 28 Desember 2015;
  • Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah (DPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2016 (Perubahan) No : 1.03 01 01 30 10 5 2 Tanggal 26 Oktober 2016;
  • Copy 1 Bendel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pembangunan sarana prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan Sport Centre Kota Tegal tanggal 6 April 2016;
  • Copy 1 bendel buku Surat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 17 Desember 2012 — Drs. AHMAD MULYANA
65 — 14
  • menjabat Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda KotaBandung Tahun 2010 adalah saksiUus Ruslan.Benar yang menjabat selaku Walikota Bandung tahun 2010 adalahsaksi DADA ROSADA.Benar pada APBD Setda Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 adaanggaran dana bantuan sosial.Bahwa sejak tahun 2009 saksi menjadi CPNS sebagai staf Sub BagianKeuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandungdan tahun 2010 sampai dengan sekarang menjadi PNS sebagai staf SubBagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Dearah
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 11 Oktober 2016 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
124 — 151
  • Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtdiwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KeDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurtdiwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan AnggPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;Bahwa dalam Nota Keuangan Rancangan Perda tentang APBD ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Bupati Bengkalis tanggalDesember 2011, khusus belanja hibah dianggarkan sebesar96.399.100.000
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 07-06-2023
Putusan PN MANADO Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd
Tanggal 6 Juni 2023 — Penuntut Umum:
1.Rosalita Anggi Pramudianti
2.PINGKAN W. I GERUNGAN, SH. MH.
3.Pidsus Kejati Sulut
4.OLLIVIA L. PANGEMANAN, S.H., M.H.
5.FAUZAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
ADES AMBIA, SST
419 — 18
  • 2017
  • 1 (satu) rangkap Foto copy Legalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 171391302061245 tanggal 30 Oktober 2017
  • 1( satu) rangkap foto copy legalisir daftar SP2D Satker Nomor: 171391302072488 tanggal 30 November 2017
  • 1( satu) bundel Foto copy Legalisir Daftar SP2D Satker Nomor: 171391302084362 tanggal 18 Desember 2017
  • 1 ( satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah
    bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2017
  • 1 ( satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah Pemerintah Kota Bitung Ta 2018;
  • 1 ( satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( DPPA SKPADA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah
    perkotaan Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditanda tangani oleh MAXIMILIAN JONAS LOMBAN
    2. Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2017 Kota Bitung yang di tada tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT
    3. Dokumen pelaksanaan anggaran pemerintah Kota Bitung dan surat perintah pencairan dana Tahun 2017
    4. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah
      MAXIMILIAN JONAS LOMBAN
    5. Rekomendasi teknis Hibah air minum perkotaan APBN Tahun 2018 Kota Bitung yang di tadan tangani oleh CHANDRA SITUMORANG,ST,MT
    6. Laporan dan rekomendasi hasil Verifikasi Program hibah Air Minum APBN 2018 Kota Bitung
    7. Berita acara Survey Verifikasi tahun 2018
    8. Lembaran pegesahan Verifikasi
    9. Rincian Dokumen pelaksanaan anggaran berserta lampiran
    10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Dearah
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
144 — 28
  • Abadi PurnaUtama adalah Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK IISurabaya Nomor: 188.45/039/402.1.04/1998, tertanggal 30 Maret 1998tentang Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan tukar menukarHim. 95 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sbybekas tanah kas / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan dikotamadya Dearah TK II Surabaya.Identitas SPPT atas obyek tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utamayang terdapat di dalam berita Acara Penelitian yaitu:1. No.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
502 — 1538
  • Tolikora/Xl/2014, Jakarta 04 Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolongan Karya Provinsi Papua Surat MandatHalaman 115 dari 219 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.UtrP330P331P332P333P334P335P336P337P338P339Nomor.05/SM/DPD/P.GOLKAR/Papua/Xx1V/201 4 Jakarta 04Desember 2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai GolonganKarya Provinsi Papua Surat MandatNomor.02/SM/DPD/P.GOLAR/X1V/2014 Jakarta 04 Desember2014.Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Dearah PartaiGolongan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 289/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Drs. BAGUS HARIANTO Kejaksaan Negeri Bangkalan
156 — 65
  • Bangkalan tahun 2014 karena masih ada yang belumterbayarkan/terealisasikan ;Bahwa Sisa yang belum terbayar terhadap negara adalah + sebesarRp.2.006.923.036, (dua milyar enam juta Sembilan ratus dua puluh tigaribu tiga puluh enam rupiah) dimana hal itu masuk dalam lingkup Sadr.SUFIATUN sebagai Bendahara Pengeluaran;Bahwa saksi tidak tau proses tentang adanya temuan BPK RI pada bagianUmum Sekertariat Dearah Kab.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Ptk
Tanggal 28 April 2016 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN Ir. Bambang Widianto
201 — 144
  • Sanggau tahun 2010 pekerjaan bangunan bendung dibangun (satu)buah dan 3 (tiga) buah yang dilakukan rehab;Bahwa Benar ada pekerjaan pasangan batu di dearah Engkolai pada proyekpeningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks Kab. Sanggau tahun 2010tidak dimasukan dalam Addendum dan terdakwa IIr.Heri Liewarnata,MM alias Aphin ada meminta untuk pembayarannya;Bahwa Benar sdr. Zulkifli, S.Sos tidak tangan berita acara pemeriksaan 100% proyek peningkatan jaringan irigasi jangkang kompleks Kab.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
202 — 33
  • MADE SUMIARTA Bahwa adapun jenisjenis kegiatan yang menggunakan SPPD diBagian umum Sekretariat Kabupaten Buleleng diantaranya adalahperjalanan Dinas Luar Negeri, Perjalanan Dinas ke luar Dearah dandalam Daerah, dan SPPD tersebut peruntukannya adalah digunakanoleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisiten, Staf ahli dan Staf umumlainnya dan bersumber dari DPA, sedangkan untuk kegiatan perjalandinas kepala Desa tidak bisa menggunakan anggaran dari bagianumum ; Bahwa untuk perjalanan Dinas Buapti memang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Desember 2014 — Ir. SUGIYANTO, MM Bin KASIM ATMAWIJAYA
115 — 43
  • Melakukan kunjungan ke dearah secara sampling danberkordinasi dengan dinas pertanian provinsi;e Bahwa Tim Monev telah mengirimkan memorandum kepadaPPK dengan tembusan kepada Dirjen Tanaman Pangan untukmengambil langkahlangkah :1. Memberi teguran kepada perusahaan pemenang lelang;2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
129 — 113
  • Legislasi;b. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah; Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Herliyan Saleh selaku Bupati Bengkalismenetapkan Peraturan Bupati Nomor : 38 Tahun 2011 tentangRancangan Kerja Pemerintah Daerah
    Porb. anggaran; danc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwyjudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama KepalaDaerah; Bahwa Terdakwa selaku Ketua Badan Anggaran DPRD KabupatenBengkalis yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor :
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
139 — 27
  • ., M.Si. selaku Sekretaris DaerahKabupaten Banggai bersama Saksi ISNAENI LARENGKENG selaku KepalaBagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Dearah Kabupaten Banggaibersamasama datang di kantor Notaris ZAMHIR ADIPRAJA KORONA,S.H., M.Kn. membuat Akta Notaris Nomor 252 untuk menguatkan dokumendokumen yang dibuat sebelumnya terkait proses penyelesaian ganti rugilahan dengan posisi Terdakwa HASANUDIN DATU ADAM sebagaipemegang akta dan Saksi SYAHRIAL LABELO, SH.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
108 — 50
  • : pelatihan, KKGIMGMP, dan KKKSIMKKS. pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikanpintu dan jendela, perbaikan meleber dan perawatan lainnya. pembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon, termasuk untukpemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorersekolah, tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan tega kependidikansekolah ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Dearah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 22 Agustus 2011 — DRS.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
226 — 123
  • IGEDE PANCA ASTAWA SH.MH. terhadap BP PBB bahwa Kepala Daerahlah yangmempunyai hak otoritas untuk mengatur penggunaan atau peruntukannya BP PBBtersebut , sudah barang tentu pengaturannya dengan melihat ketentuanketentuan yangberlaku , maka sehubungan dengan hal tersebut maka menurut Majelis kata DEARAH yangdimaksud diatas berarti bukan Pemerintahan Daerah melainkan adalah Pemerintah Daerah(tanpa akhiran an) , dan kalau dicermati ketentuan pasal 1 angka 3 UndangundangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
154 — 68
  • Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang/ jasa.Pengaturan tugas KPA terdapat dalam Peraturan Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor No.78/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg
Tanggal 21 Maret 2012 — H. Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH (TERDAKWA)
138 — 47
  • pendek atau investasi jangka panjang ;Bahwa dana non bugeter itu ada tetapi posnya adalah BIT (belajatidak terduga) dan uang itu tidak boleh digunakan, bahwa kepaladaerah boleh menggunakan uang tersebut itu ada di SKPP ;Bahwa semua hasil pemanfaatan atas kegiatan investasipenempatan deposito berupa bunga deposito harus masuk sebagaipendapatan daerah ;Benar penggunaan deposito kas daerah sebagai jaminan pinjamanSKPD mengakibatkan keadaan ekstra kontabel karena yangberwenang hanya Bupati selaku kepala Dearah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
137 — 33
  • Anggota DPRD Kota Balikpapanmemberikan masukan berupa pokokpokok pikiran dari masyarakatyang disampaikan melalui Badan Anggaran dan diparipurnakan diDPRD Kota Balikpapan setelan di Paripurnakan hasilnya akandisampiakan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan saat RapatMusrenbang Kota pada sekitar Bulan Mei (Setiap tahunnya),kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah apakah Pokokpikiran tersebut dimasukkan dalam kegiatan SKPD atau diluar darikegiatan SKPD dalam bentuk menyusun Rencana KegiatanPemerintah Dearah
Pengadilan PN JAMBI
Register : 04-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 21-07-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jmb
Tanggal 7 Maret 2016 —
122 — 59
  • pembayaran;) Melaksanakan pemungutan penerimaan pajak;)batas anggaran yang ditetapkan;8) Menandtangani SPM;9) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yangdipimpin;10) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;11) Menyusun dan menyampaikan, melaporkan keuangan SKPD yangdipimpin;12) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;13) Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran lainnya berdasarkankuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 08-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 30-08-2024
Putusan PT PADANG Nomor 18/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 11 Agustus 2015 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : BUDI SASTERA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. MARLON MARTUA SITUMEANG, SE. Diwakili Oleh : M. KAPITRA AMPERA, SH., MH DKK
35 — 26
  • Memerintahkan barang bukti berupa ;
    1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 1.20.03 Sekretariat Dearah Kab. Dharmasraya Tahun Anggaran 2009.
      2. Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
      Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
      Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
      Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
      240 — 86
      • Melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna baranglainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dearah;m. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepaladaerah melalui Sekretaris Daerah;Sesuai Pasal 86 Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005,tentang Penatausahaan Keuangan Daerah:1.