Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR, akan menyelesaikan kewajiban bungasebagaimana point 3 (tiga) tersebut selambatnya tanggal 31 Desember2020.Setelah isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat secara tertulis dantelah ditandatangani oleh para pihak diatas meterai pada tanggal 15 September2020 tersebut yang dibacakan dihadapan Para Pihak,maka Para PihakHalaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bitmenyatakan telah menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian itu dan akanmemenuhi kewajiban sebagaimana

KEDUA kepada Pihak PERTAMA di lakukan dengan caradiangsur dalam 35 (tiga puluh lima) kali angsuran, dengan angsuran setiap bulannyaRp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang di bayar setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) daribulan kalender, dimulai dari Tanggal 28 Januari 2016 berakhir tanggal 28 Nopember 2018dan Pihak KEDUA bisa juga melakukan pelunasan pinjaman lebih cepat sesuai dengankemampuannya.Pasal 3Bahwa apabila Pihak KEDUA Lalai memenuhi kewajibannya membayaran angsurankepada Pihak PERTAMA selambatnya

Tanggal 30 Agustus 2022 Setor Rp. 33.014.015a Apabila terdapat setoran angsuran yang tidak mencukupi sebagaimanatercantum pada poin 2, maka akan dipenuhi pada jadwal angsuran berikutdan pelunasan pinjaman wajib dilakukan selambatnya pada Tanggal 30Agustus 2022.Halaman 2 dari 4 Halalaman Putusan Nomor 28/Padt.G.S/2021/PN Ktg 4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sesuaikesepakatan point 2 dan poin 3, maka agunan berupa tanah dan bangunanSHM No, 00244/Insil An.

menyanggupisyaratsyarat perdamaian yang ditentukan oleh Tim Likuidasi PTBPR Budisetia (Dalam Likuidasi) sebagai Penggugat, yaitu sebagaiberikut : Pelunasan kewajiban hutang akan dilakukan selambatnyatanggal 15 November 2019 yaitu sebesar kewajiban HutangPokok sebesar Rp.4.375.000, (empat juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah).Halaman 2 dari 5 Putusan Perkara Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2019/PN PdgJika sampai tanggal tersebut diatas Saya Ade Syahputra tidakmelunasi kewajiban sebagaimana yang disepakati diatas,maka selambatnya

disamping rumah saksi di Desa MbetungKecamatan Juhar Kabupaten Karo dan saksi telah menimbun tanahtersebut dengan menggunakan goni yang berisi tanah untuk menambahfondasi rumah sekitar bulan Agustus 2010, namun datang terdakwaFIRDAUS TARIGAN sebagai Kepala Desa Mbetung melarang saksi ;e Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi yang diperoleh saksi dari neneksaksi ;e Bahwa Terdakwa marah kepada saksi dan menyuruh saksi untukmembongkar timbunan saksi tersebut, dan apabila saksi tidakmembongkarnya selambatnya

olehmasyarakat ;e Bahwa permasalahan tersebut pernah dimusyawarahkan, dan sewaktudimusyawarahkan tersebut, saksi disoraki oleh masyarakat ;e Bahwaaliran air PAM ke rumah saksi telah ditutup ;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa tidak senang dankemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Juhar ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakanada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak adamenyatakan bahwa timbunan tersebut harus dibongkar selambatnya

TunggakanAngsuran Kepada Pihak PERTAMA dan segala biayabiaya yang timbul akibatkelalaiannya memenuhi kewajiban tersebut yakni Tunggakan Angsuran ke 7(tujuh) yang telah jatuh tempo tanggal 11 April 2016 hingga TunggakanAngsuran ke 14 yang akan jatuh tempo pada tanggal 11 November 2016sebesar Rp.17.720.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)yang di bayar dalam dua tahap yakni tahap Pertama pada tanggal 01November 2016 sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan Tahap Keduadi bayar selambatnya

angsuran kepada Pihak Pertama dengan caracara dan dalam tenggangwaktu berturutturut, yaitu :a) Penyetoran pembayaran tahap pertama (awal) sebesar Rp. 57.000.000 (limapuluh tujuh juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertamaselambatlambatnya tanggal 30 September 2019;b) Penyetoran pembayaran tahap dua (terakhir) sebesar Rp. 118.193.375,(seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuhpuluh lima rupiah) akan dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama padawaktu selambatnya

delapan belas ribu rupiah) kepada pihak PERTAMA, sesuaiSurat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 027.1/2174.1/16 tanggal 15September 2014 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan BelanjaPengadaan Konstruksi Jaringan Air Pembuatan BangunanKonservasi Air Sumur Resapan Air 28 Unit di Desa Jiwowetan,Kecamatan Wedi dan Desa Kiringan Kecamatan Tulung, Klaten,tahun anggaran 20)14.Pasal 3: Pihak KEDUA sanggup membayar kewajibanya sebagaimana padapasal 2 yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan TahunAnggaran 2015 atau selambatnya

Kontrak Nomor 602.1/2705/17 Kegiatan PekerjaanPembangunan Jalan KetitangGondangsariSerenan, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2013.Pasal 4Pihak PERTAMA sanggup membayar DENDA KETERLAMBATANPENYELESAIAN PEKERJAAN sebagaimana dimaksud pada pasal 1 danmembayar KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN sebagaimana dimaksud padapasal 2, yaitu sebesar Rp.124.955.784,62 (seratus dua puluh empat juta sembilan ratuslima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma enam dua rupiah) kepadaPihak KEDUA selambatnya

Sri Yuli Hartami selambatnya akhir bulan Desember 2014 ;Demikian Perjanjian Bersama ini kami buat dalam 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup,dengan kekuatan Hukum yang sama, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ; Menimbang, bahwa Perjanjian bersama tersebut di atas telah dibacakandipersidangan pada tanggal 15 Desember 2014, dan Penggugat maupun Tergugatmembenarkan dan menyetujui seluruh isi Perjanjian bersama tersebut; Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa

ketentuansebagai berikutPasal 11.1 Para pihak dengan ini menyatakan sepakat dan mufakatmengakhiri dan menyelesaikan seluruh Sengketa diantaramereka sehubungan dengan Perkara secara damai ;1.2Dengan adanya kesepakatan perdamaian dan pencabutanperkara oleh KDRI atau dikuatkannya Perjanjian ini dalamsuatu). akta perdamaian, SYF akan membayar kepada KDRIuang penyelesaian sejumlah total USD 156.778,68 (seratuslima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapanDolar Amerika Serikat dan enam puluh delapan sen)selambatnya

SELAIN ITU,PENGGUGAT SUDAH MEMBUAT SURAT PEMBATALAN PENGUNDURANDIRI.30.Bahwa Tergugat mendalilkan jika Penggugat 2 sudah mengajukan suratpengunduran diri pada tanggal 31 Agustus 2010 sehingga antaraTergugat dengan Penggugat 2 dianggap sudah tidak memiliki hubungankerja lagi (Bukti P13);31.Bahwa pengunduran diri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 162adalah surat pengunduran diri diajukan secara tertulis selambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, tidak terikat dalamikatan dinas

Sementara Penggugat 2 sejak tanggal 27 Agustus 2010 sudahtidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat (Bukti P14);33.Bahwa dengan demikian, ketentuan yang diatur dalam Pasal 162 yaitusurat pengunduran diri diajukan secara tertulis selambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, TIDAK TERPENUHI;34.Bahwa surat pengunduran diri yang pernah diajukan oleh Penggugat 2kepada Tergugat semata atas tekanan atau intimidasi dari Tergugat yangmengancam akan mempidanakan Penggugat 2 jika tidak mau

sepantasnyalah jika tuntutanganti kerugian tersebut harus dibayar secara lunas dan seketika kepadapara Penggugat Rekonvensi, selambatlambatnya dalam tempo 8(delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini diputuskan;Bahwa selain itu para Penggugat Rekonvensi juga menuntut kepadaTergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka melaluiadvertensi di surat kabar atas perbuatannya yang melawan hukum danmerugikan para Penggugat Rekonvensi tersebut, yang harus telah dimuatdi mass media yang ditunjuk selambatnya

No.1093 K/Pdt/2009Rp 855.000.000,00 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) secarasekaligus, selambatnya dalam waktu 8 hari sejak putusan ditetapkanpengadilan ;4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbukakepada para Penggugat Rekonvensi melalui advertensi di surat kabar yangditunjuk selambatnya dalam waktu 8 hari sejak putusan Pengadilandijatunkan, dengan biaya ditanggung seluruhnya oleh TergugatRekonvensi;5.

Jambi kepada paraPenggugat Rekonvensi selambatnya dalam waktu 8 hari sejak putusanpengadilan dijatuhkan ;6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan nya melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejakputusan pengadilan dijatunkan sampai dipenuhi untuk seluruhnyakewajiban tersebut ;7.

Bahwa pembayaran uang kompensasi dari Pihak Il kepada Pihak sebagaimana maksud poin 6 di atas, selambatnya terhitung dua bulan darisejak tanggal kesepakatan Perdamaian dikuatkan menjadi Akta Pedamaianoleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong;8. Bahwa jika Pihak II lalai terhadap kewajibannya sebagaimana maksud poin6 tersebut diatas, maka Pihak II dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan dari keterlambatannya tersebut;9.

Bahwa dalam perkembangannya diketahui ternyata BPKB tersebut masihmenjadi jaminan utang di sebuah Bank,mengetahui hal tersebut Penggugatmeminta jual beli mobil tersebut dibatalkan dan saat itu disepakati olehTergugat yang berjanji akan mengembalikan uang pembayaran jual bellimobil tersebut Rp. 135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dalamwaktu selambatnya 2 (dua) bulan;3.

Bahwa akibat perisitiwa sebagaimana diuraikan dalam posita 1 (Satu) danposita 2 (dua) maka selanjutnya pada tanggal 16 April 2018 Penggugat danpara Tergugat dan Tergugat II bersepakat untuk menjadikan hal diatassebagai utang piutang dengan komitmen Para Tergugat dan II untukmengembalikan uang Rp. 135.000.000, (Seratus tiga puluh lima juta rupiah)dalam waktu selambatnya 2 (dua) bulan atau berakhir pada tanggal 16 Juni2018 , dan kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II selaku isteri Tergugat untuk

PANGESTIKA binti WISUDURI);

kepada PIHAK PERTAMA / BANK jyaitusebesar Rp.31,729,931, (tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).Pasal 2Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR akan membayar di muka sebesar Rp.10,000,000, (sepuluh juta rupiah) telah membayar kewajiban hutangnyaHalaman 4 dari 4 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2019/PN Lgstersebut pada tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp.8,000,000, (delapanjuta rupiah) dan kekurangannya Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) lagi akandisetorkan selambatnya

pemohon adalah anak satu satunya dari Alm LimThian Phoo dan Oey Pek Hie,serta maksud dan tujuan ingin memperoleh Penetapandari Pengadilan Negeri Pemohon ingin menjual rumah untuk keperluan dan biayahidupMenimbang,bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat I dari UndangUndang RiNo.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiapkematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada IntansiPelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang mencatatkan tentangkematian selambatnya

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Memberikan hak asuh atas anak Efvan Azriel Aga Rizkiyansyah bin Abdul Aziz kepada penggugat;

Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah wajib untuk anak Efvan Azriel Aga Rizkiyansyah bin Abdul Aziz sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah} selambatnya

Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah wajib untuk anak EfvanAzriel Aga Rizkiyansyah bin Abdul Aziz sebesar Rp 2.000.000, (Dua JutaRupiah selambatnya pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya dengankenaikan sebesar 10% (sepuluh persen);Subsider:Atau mohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telahditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh oranglain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut BeritaAcara

PencatatanSipil Kota Tangerang, dikarenakan lupa dan kekurang tahuan pemohon, dansaat ini pendaftaran tersebut diperlukan pemohon untuk kelengkapanadministrasi pemohon yang akan berangkat ke Luar NegeriMenimbang,bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat dari UndangUndang RiNo.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa setiapkematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada IntansiPelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang mencatatkantentang kematian selambatnya