keterangan seorang saksi yang telah disumpah dansumpah suplitoir pemohon;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidakbercerai dengan termohon tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

berkumpul kembaliuntuk membina rumah tangga, akan tetapi sampai surat gugatan ini Penggugatajukan Tergugat tetap tidak ada kabar beritanya ; 6 Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagimana tersebut diatas, Penggugatsudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karenasudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ; Berdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telahdisumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon tidakberhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 fPeraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

., Kecamatan ..........2+, Kabupaten Bone, sekaligus untukdijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketaperkawinan, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untukmengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar keterangan saksisaksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dari pihak yangberperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Joncto Pasal 76 ayat (1

) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Joncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama penggugatyang bernama ...........:.. dan saksi kedua penggugat yang bernamaeee.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang telahdisumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon tidakberhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalamsebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untuk berceraidengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto

surat dengandemikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugatbercerai dengan Tergugat dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk tidak bekerja sehingga tidak dapatmenafkahi Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat ( 1 ) huruf fUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 1 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Tumah TanggaMenimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat danTergugat tidak rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihandan pertengkaran, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tanggayang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

orang saksiyang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak bercerai dengantermohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antara pemohon dengantermohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto

ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto

telahberusaha mengajak Termohon rukun kembali untuk membina rumahtangga akan tetapi Termohon tetap tidak obersedia;Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagimana tersebut diatas,Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga denganTermohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali ;Nomor : 0624/Pdt.G/2011/PA.Pwd adeBerdasarkan alasan atau dalildalil diatas, maka permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

tergugat susah dihubungi karena tidak diketahuikeberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto

diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jonctoPasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitumgugatan Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto

terjadiperselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat berselingkuh denganperempuan lain, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danranmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

No. 0189/Padt.G/2018/PA Bjm.maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadapisteritersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telan memenuhi alasan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antarasuami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcokanteruSs menerus

sehingga sulitdidamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dariPemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinansudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

maha Mengetahui.Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

orangsaksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak berceraidengan termohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertidimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

H Nomor9/Akta.Pdt/2019/PN Skw Joncto Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Skw, pada hariSenin, tanggal 23 Desember 2019 ;Mengingat Pasal 271 Rv serta UndangUndang lain yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Banding dari ParaPembanding semula Para Penggugat tersebut;2. Menyatakan pencabutan banding perkara Perdata Nomor7/PDT/2020/PT PTK adalah sah menurut hukum;3.

bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai & berpendapat bahwaantara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus secepatnya diakad nikahkandengan berpedoman Kaidah Figih yaitu mudlorot / bahaya itu harus dihindarkan terjadinya :J) 53 sosallMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanPemohon untuk menikahkan anaknya yang masih umur 17 tahun tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7tahun 1989 joncto

orang saksiyang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agar bersabar tidak bercerai dengantermohon tidak berhasil, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antara pemohon dengantermohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telah cukup alasan untukbercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 joncto

solusiyang tepat ;Menimbang, bahwaberdasarkan faktafakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Penggugat yang tidak mauberbaikan kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dan sejak satu tahunyang lalu antaranya keduanya sudah pisah tempat tinggal, serta sikap Penggugat yangtetap tidak ingin berbaikan dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai telahmemenuhi unsurunsur dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 tahun 1975 joncto

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenaPenggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalildalil gugatan, maka gugatanPenggugat tersebut dipandang beralasan dan dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka MajelisHakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan

berusaha memberikan saransarandan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun lagi bersama Tergugat, akan tetapiusaha tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut, yang maksuddan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugattidak mengajukanjawaaban karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilansecara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto

Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir baiksecara pribadi atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai denganketentuan pasal 390 ayat (3) HIR Joncto pasal 27 Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, perkara a quo merupakan sengketaperkawinan antara orangorang yang beragama Islam, oleh

yang terkandung dalam Al Quran, Al Hadits dan Qaidah Figh.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapatdikategorikan perkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudahtidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan rahmah dan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagimewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat denganTergugat tidak saling mencintai dan selalu terjadi perselisinan terus menerusharus dinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto