Ditemukan 2139 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmb Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
25 — 6
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
25 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
Register : 15-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0388/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 21 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :ea dcnally ba gic Lic sil cgle abelf pactArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.
Register : 17-07-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 962/Pid.Sus/2013/PN.Jkt-Sel Tanggal 9 September 2013 —
15 — 5
15 — 5
, ( dua ratus ribu rupiah ) dengan carabertemu langsung didepan Pasar Baru, Pecenongan Jakarta Pusat;Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif ( belumtertangkap ) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wibdengan cara membeli seharga Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah ) dengan carabertemu langsung didepan Pasar Baru Pencenongan Jakarta Pusat;Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan 1bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menter
Register : 07-02-2018 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 30/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 28 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
43 — 2
43 — 2
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 22-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0394/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
9 — 3
9 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 10-01-2018 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 05-03-2018
Putusan PA KANDANGAN Nomor 0017/Pdt.P/2018/PA.Kdg Tanggal 24 Januari 2018 — Pemohon I dan Pemohon II
30 — 2
30 — 2
Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi:Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah Jo. Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
Register : 05-07-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 22 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 8
13 — 8
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Register : 15-03-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan PA MAJENE Nomor 89/Pdt.P/2018/PA.Mj Tanggal 27 Maret 2018 — Pemohon:
Sitti Kamariah binti Jamaden
18 — 14
Sitti Kamariah binti Jamaden
18 — 14
No.89/Pdt.P/2018/PA.Mjtelah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter Agama Nomor11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suamiist) atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalildalil Pemohon telah terbukti dan tidakternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodatapada Kutipan Akta Nikah Pemohonharus dikabulkan;
Register : 24-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0356/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 8 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 6
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 17-09-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0391/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 22 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 2
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 28-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA STABAT Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.Stb Tanggal 18 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
13 — 6
13 — 6
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
Register : 10-01-2011 — Putus : 24-02-2011 — Upload : 19-07-2011
Putusan PA Kabanjahe 401792 Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj Tanggal 24 Februari 2011 — JAYANTA GINTING BIN NGANDI GINTING melawan EDUARDI GINTING BIN NGANDI GINTING dan MAISARAH BINTI KARTO SUGASI
1284 — 381
1284 — 381
Fotokopi Keputusan Menter iKebudayaan Republik Indonesia,jawabannya;dalil gugatannyaberikutA.n. PENGGUGAT,15092009, yangKabupaten Karo.Ngandi Ginting10/AR/1992, yangUrusan Agama,Serdang.(P.2) ;(Pribumi), A.n.26/6/1998, yangMamak, KecamatanPendidikan Dantentang Pensiun,Nomor : C02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992,yang dikeluarkan oleh A.n. MenteriKebudayaan RI.(P.4);5.
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PA PUTUSSIBAU Nomor 104/Pdt.P/2020/PA.Pts Tanggal 26 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
33 — 5
33 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
Register : 05-01-2018 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 22 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 12-02-2018 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 34/Pdt.P/2018/PA.Rbg Tanggal 1 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
34 — 3
34 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 25-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA MUNGKID Nomor 988/Pdt.G/2019/PA.Mkd Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 5
12 — 5
atau tidakmemperdulikan Penggugat sejak Mei 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
Register : 05-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 179/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
14 — 4
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois asc JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 24-06-2011 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43606/PP/M.XVII/19/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
121 — 27
121 — 27
Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan sebagai berikut:ayat (1) huruf aBea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yangdimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terhadap:Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional;ayat (2)Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menter
Register : 11-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA PUTUSSIBAU Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Pts Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
23 — 2
23 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
Register : 24-09-2021 — Putus : 19-10-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PA POLEWALI Nomor 747/Pdt.P/2021/PA.Pwl Tanggal 19 Oktober 2021 — Pemohon melawan Termohon
30 — 22
30 — 22
nikahPemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakimsebagai wali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam dictum amarpenetapan ini, Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakimtersebut untuk menanyakan kembali kesediaan wali Pemohon (ayahkandung) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya,sebagaimana diamantkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter