Ditemukan 654 data
103 — 36
ImeldaSuci Lestari umur 11 tahun.19.3. Bahwa benar sejak awal pernikahan antara Terdakwa denganSdri. Heldawati sebenarnya sudah ada timbul gejala permasalahandalam keluarga karena adanya campur tangan mertua Terdakwadalam urusan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Heldawati, hal itudikarenakan setelah menikah Terdakwa dan Sdri. Heldawati masihtinggal serumah dengan mertua Terdakwa,namun Terdakwa tetap berusaha mengatasinya dengan carabermusyawarah dengan istri (Sdri.
20 — 10
HotelPutusan rengaaiuan 11Inggl Meaan NoMOr: 36Z/PU1/ZU15/F 1.man Halaman /Parapat, sehingga mempengaruhi jalannya usahausaha Pengugatlainnya, kredibilitas dan kepercayaan para relasitemanbisnisPenggugat menjadi turun, hal mana apabila dinilai dengan uang patutditetaokan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);19.3. Kerugian kehilangan keuntungan:Penggugat yang seorang wiraswastawan, dengan uang panjarpembelian tanah Ex.
EDI ANDRIYADI Bin ADNAN MAKRUF
Tergugat:
Drs. Himpal Siagian
93 — 40
Daud Zainal.19.3 Bahwa dimana keberadaan Surat bantahan itu sekarang.19.4 Bahwa kepada siapa surat bantahan itu ditujukan/dikirim oleh M. DaudZainal.19.5 Bahwa apakah ada bukti surat bantahan itu pernah diterima oleh yangdimaksud dalam surat itu. Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2020/PN.
84 — 11
Kavling No. 2 Kelurahan SukamanahKecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya denganluas tanah 477 m* atas nama Yo Siong Hwei.19.3.Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 666tanggal 26 Februari 2002 atas tanah yang terletakdi Blok A.7.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 79/B/PK/PJK/20173. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.perdagangan tidak dikenakan PPN dalam hal: pengusaha jasaperdagangan dan pembeli barang berada di dalam Daerah Pabean,sedang penjual barang selaku penerima jasa perdagangan beradadi luar Daerah Pabean sepanjang penjual barang tersebut tidakmempunyai BUT di Indonesia dan pembayaran jasa tersebutdilakukan secara langsung oleh penjual barang tersebut kepadapengusaha jasa perdagangan;Bahwa dalam Surat Edaran tersebut jelasjelas memberikan syaratsuatu
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inaq Mushin (isteri Kedua) mendapat 1/16 bagian dari 1/10 bagian(1/16 x 1/10 bagian) = 1/160 bagian;19.3. Amaq Rohain bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari istripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.4. H. Saepuddin bin Amaq Haerudin (anak lakilaki dari isteripertama) mendapat 2/16 bagian dari 1/10 bagian (2/16 x 1/10bagian) = 2/160 bagian;19.5. H.
75 — 39
Dalam ketentuan SSUK huruf Bangka 19.3 disebutkan : Penyedia harus menyelesaikanpekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.Mendasarkan kepada hal tersebut sangat terlihat jelas, dimana Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuaidengan waktu yang disebutkan dalam SPMK yaitu selama195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender danpekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember2012.Bahkan setelah pemberian kesempatan menyelesaikanpekerjaan oleh Tergugat Il selama 50 (lima puluh
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat kendaraan yaitu pembayaran untukBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Retribusi Untuk SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Restribusi Bukti PemilikanKendaraan Bermotor tidak merupakan unsur harga jual yangmenjadi Dasar Pengenaan Pajak bukan seluruh pembayaran biayapengurusan suratsurat kendaraan yang dibayarkan olehHalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 362/B/PK/PJK/2017Termohon Peninjauan Kembali kepada Biro Jasa yang tidakmerupakan unsur harga jual yang menjadi Dasar PengenaanPajak.19.3
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
Terbanding/Tergugat II : IR ARSYADJULIANTO RACHMAN
Terbanding/Tergugat III : H. M RUSLI ZAINAL
Terbanding/Tergugat IV : H. SYAMSURIZAL
52 — 29
penyelesaian yang konkrit danjelas dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;19.Bahwa, FAKTANYA pekerjaan Wraping Venue pada PON XVIII 2012Provinsi Riau yang dilaksanakan PENGGUGAT telah melalui prosesAudit Institusi Pemerintah yang dilakukan secara berjenjang yakni :19.1 Berdasarkan Hasil Audit BPK LHP PDTT PON XVIII Tahun2012 Provinsi Riau.19.2 Berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan BPKP Provinsi Riau,No.LATT 364/PW04/3/2013 tanggal 16 Juli 2013 padapokoknya menyatakan ada Pekerjaan Wraping Venue olehPENGGUGAT.19.3
219 — 105
Penghasilan Tergugat selama bekerja di cabang Balikpapan minimalsama dengan penghasilan brutto Tergugat saat bekerja TrakindoUtama Divisi Tembagapura yaitu sebesar Rp22.050.000,00 perbulan,berupa gaji pokok, tunjangan setempat, mine side income, tunjanganjabatan supervisor dan bantuan langsung tunai;19.3.
PT Pertamina Persero
Tergugat:
PT. BAKRIE HARPER
Turut Tergugat:
1.Ir. Anton S Wahjosoedibjo
2.Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH, FCBArb
3.Prof. Dr. Frans Hendra Winarta, SH.,MH.FCBArb,MCIArb
454 — 189
Hal inididasarkan pada Pasal 19.3 Perjanjian yang menyatakan :Jika Para Pihak gagal menyelesaikan perselisihan secaramusyawarah dalam waktu selambatlambatnya 90 hari sejakterjadinya perselisinan tersebut, maka Para Pihak setujupenyelesaiannya diputus oleh suatu Badan ArbitraseNasional Indonesia di bawah ketentuan dan prosedurBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) danpersidangan arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta.Berdasarkan kutipan Pasal 19.3 Perjanjian di atas secara jelasdan nyata serta
perkaraa quo bersumber dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon daripelaksanaan Perjanjian yakni berkenaan dengan Pembangunan,Pengoperasian, Penyewaan dan Pemeliharaan Pipanisasi BBM diKertapati Jambi.Selanjutnya, terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian yangberujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh konsorsiumTermohon terhadap Pemohon melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (Selanjutnya disebut BANI) selaku lembaga peradilan yangmemiliki yurisdiksi absolut Sesuai Pasal 19.3
1.MUHAMMAD TEGUH
2.SAHFERI NURDIN
Tergugat:
1.Hj. Holijah Binti Hasan Bin H Wahid
2.Senny Senorita
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang
2.Justin Aritonang SH Camat, Kepala Wilaya Kecamatan Notaris dan PPAT, oleh Menteri Dalam Negeri / Kepala Badan Pertanahan Nasional
111 — 20
Perbuatan tersebut melwan hukum;19.3. Adanya kesalahan pihak pelaku;19.4.
99 — 41
Dan pihak Kedua menyetujuiuntuk menerima kuasa yang dilimpahkan oleh pihakPertama.....19.3. Pasal 3 Perjanjian tentang Hak dan KewajibanPihak Pertama (CV. Dwi Karya Pratama) Pasal 3berbunyi : "CV. Dwi Karya Pratama berhak atasRoyalty Fee dari hasil penjualan batu bara sebesarUSD 9 per metriks ton dari pihak Kedua selambatlambatnya 7 hari kerja sesudah pihak keduamenerima pembayaran atas hasil penjualan batubara dari pihak pembeli.
Terbanding/Penggugat I : Sdr. MUSTAJIB
Terbanding/Penggugat II : Sdr. MOHAMMAD RUDI
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. FATHUR ROZI
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdri. LAILATUL MUHAFFIFAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. WIRYONO
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sdri. NANIK BINTIYATUL MUSHOLEHAH
Turut Terbanding/Tergugat II : Sdri. CICIK FARIDA
Turut Terbanding/Tergugat III : ASIH DWI YUNARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Sdr. FATHUR ROHMAN
48 — 922
Barat : Tanah Tergugat ;19.3. Selatan : Tanah Bekas Yasan ;19.4. Timur : Tanah Bekas Yasan ;Bahwa, setelah Penggugat II bersepakat dengan Tergugat (Sebagaimana di dalilkanpada dalil angka 20 (dua puluh) diatas, pada tanggal 29 Maret 2015 Penggugat IImemenuhi kewajibannya sebagai pembeli atas tanah di maksud dengan membayaruang sesuai harga yang di sepakati, yaitu Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)dengan pembayaran secara dua tahap, yaitu :20.1.
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam menetapkan nilai pabean menggunakan metodePengulangan (fall back), sedapat mungkin berdasarkanpada nilai pabean yang pernah ditetapkan sebelumnyadan harus memperhatikan larangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 19.3.
129 — 46
Menetapkan xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :19.1. xxxxxxxxx (isteri ) 19.2. xxxxxxxxx (anak laki laki) ;19.3. xxxxxxxxx (anak laki laki);19.4. xxxxxxxxx (anak perempuan);19.5. xxxxxxxxx (anak perempuan) ;20.
XXxxxxxxx (anak laki laki) ;19.3. XXxxxxxxx (anak laki laki);19.4. XXxxxxxxx (anak perempuan);19.5. XXxxxxxxx (anak perempuan) ;20.Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxx adalah sebagai berikut :20.1. XxXxxxxxxx (isteri)20.2. XxXxxxxxxx (anak laki laki) ;20.3. XxXxxxxxxx (anak laki laki);20.4. XxXxxxxxxx (anak perempuan);20.5.
79 — 40
Bahwa dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugattentang Pengelolaan Jaga Malam No.300/7900/PDPKM/2012tanggal 7 Desember 2012, diatur dengan jelas pada Pasal 19ayat (19.2 dan 19.3), yakni :e Apabila terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yangtimbul akibat dari perjanjian ini, maka Para Pihak sepakatakan menyelesaikan secara musyawarah ; e Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka ParaPinak setuju untuk menyelesaikannya melalui KepaniteraanPengadilan Negeri Medan ; 257.
71 — 43
Inaq Masri Binti Amaq Istur (TT.58)19.3. Inaq Rahyun Binti Amaq Istur (TT.59)19.4. Inaq Hamsan Wadi Binti Amaq Istur (TT.60)19.5. Laq Enap Binti Amagq Istur (TT.61)19.6. Loq Kejoh Bin Amag Istur (TT.62)19.7.
97 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
2011"19.1 Jika Pihak Kedua menilai bahwa pekerjaan telah selesai (terkecualibeberapa kekurangan atau cacat yang tidak menyebabkan bangunan tidakdapat digunakan atau ditempati), Pihak Kedua akan memberitahukan haktersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama melalui Tim Teknis/TechnicalAssistance (TA).19.2 Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima pemberitahuan PihakKedua tersebut pada ayat 1 pasal ini, Pihak Pertama melalui TimTeknis/Technical Assistance (TA) akan mengadakan pemeriksaan ataspekerjaan.19.3
21 — 12
9 tahun 2010, tentangTata cara Pengajuan perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pe19. gawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalahsebagai berikut:19.1 Pasal 19 ayat (1) berbunyi Setiap pegawai negeri padaPolri yang aklan melaksanakan perceraian wajib mengajukansurat permohonan izin kepada Kasatker dengan melampirkanpersyaratan 19.2 Pasal 19 ayat (8) berbunyi Apabila pembinaan yangdilakukan tidak membawa hasil, maka permohonan perceraianditeruskan kepada pejabat yang berwewenang*19.3