Amr Halaman. 16 Bahwa, Saksitahu dulunya Paulus/Ulu tinggal di dearah pertokoan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi yang diajukan Kuasa ParaTergugat, Kuasa hukum Para Penggugat menyatakan akan mananggapinya dalamkesimpulan dan demikian pula kuasa Para Tergugat menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan.Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 13 April 2017Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sedangkan KuasaHukum Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan

MUHAMMADNOOR Als ANANG EBEH Bin SELAMAT ACU (yang diajukan dalam berkasterpisah) lalu sabusabu tersebut terdakwa Il masukan kedalam kotak rokok merkDiplomat Mild Menthol, dan terdakwa ll membawa sabusabu tersebut danmenyerahkan sabusabu tersebut kepada terdakwa ditempat yang sama saatterdakwa dan terdakwa Il menyerahkan uang untuk pembelian sabusabu yaknidi dearah Jl. Guntung Jingan Amaco Kel. Loktabat Utara Kec.

Tiba tibaPutusan Nomor 217/Pid.B/2016/PN.LhtHalaman 8 dari 21sdr Juli datang mendekati saksi dan berkata menawarkan gadaian mobil untukkeperluan mengurus PNS, saksi tertarik lalu sdr Juli bersama dengan rekan rekannya saksi ajak pergi kerumah saksi;Bahwa karena sdr Aswan juga ada keluarganya di dearah Jarai, dankeluarganya tersebut melihat mobil Aswan ada pada saksi, lalu sdr Aswanmenelepon saksi dan berkata bahwa mobil yang saksi gadai tersebut adalahmiliknya, oleh karena saksi merasa tertipu sehingga

tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.Untuk Penyimpangan Pelaksanaan tukar menukar tanah bondo desa,Desa Karangreja tidak sesuai dengan ijin / rekomendasi yangdikeluarkan oleh Gubernur maupun Bupati, peraturan atau ketentuanyang dilanggar adalah :a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan danPengawasannya pada Pasal 9 ayat ( 2) : Pengesahan KeputusanDesa dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Dearah

tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.2) Untuk Penyimpangan Pelaksanaan tukar menukar tanah bondo desa,Desa Karangreja tidak sesuai dengan ijin / rekomendasi yangdikeluarkan oleh Gubernur maupun Bupati, peraturan atau ketentuanyang dilanggar adalah :a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan danPengawasannya pada Pasal 9 ayat ( 2) : Pengesahan KeputusanDesa dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Dearah

Pelaksanaan tukar menukar tanah banda desa,Desa Karangreja tidak sesuai dengan ijin / rekomendasi yangdikeluarkan oleh Gubernur maupun Bupati, peraturan atau ketentuanyang dilanggar adalah :Hal 108 dari 193 halaman, Putusan Nomor 119/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.a)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan danPengawasannya pada Pasal 9 ayat ( 2) : Pengesahan KeputusanDesa dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Dearah

tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur.4) Untuk Penyimpangan Pelaksanaan tukar menukar tanahbondo desa, Desa Karangreja tidak sesuai dengan jjin /rekomendasi yang dikeluarkan oleh Gubernur maupunBupati, peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah :Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentangSumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan danPengawasannya pada Pasal 9 ayat ( 2 ) : Pengesahan KeputusanDesa dimaksud dalam ayat ( 1 ) dilakukan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Dearah

tentang PerusahaanDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan PeraturanDaerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 13 tahun 2017tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Benuo Takasebagai tersebut pada BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal22 yang menyatakan:Pasal 22Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:a.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 3, Tambahan Lembaran Dearah

KabpatenPenajam Paser Utara Nomor 2); danb.Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :12 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 4 tahun 2003tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun2012 Nomor : 12, Tambahan Lembaran Dearah KabupatenPenajam Paser Utara Nomor 11); dicabut dan dinyatakantidak berlaku.Halaman 44 dari 94 HalamanPutusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.SMDBerdasarkan dalildali

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) UU Pemerintanhan Daerah tersebut dapatdisimpulkan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yangdibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah. KewenanganPemerintahan Daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiridalam pelaksanaan asas otonomi hanya yang telah ditentukan menjadiurusan Pemerintahan Daerah.

Putusan Nomor. 54 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.mengenai penyelenggaraan jalan untuk pengangkutan batubara.Padahal kewenangan Daerah Provinsi di bidang Mineral dan Batubarasebagaimana disebutkan dalam lampiran UU Pemerintahan Dearah darihuruf a sampai dengan g sebagaimana disebutkan di atas, sama sekallitidak memberikan kewenangan untuk mengatur tentangpenyelenggaraan jalan untuk pengangkutan mineral

. /1.711, April 1994Hal 22 dari 67 hal Putusan No.312/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Dearah Khusus lbukota Jakarta,khususnya pada butir (3) Kesimpulannya, telah menegaskan bahwaPengakuan pemilikan tanah Girik C.103 atas nama Ripun bin Remis dantanah Girik C. 480 atas nama Muhiji bin Saan adalah pengakuan yangtidak didukung data juridis yang kuat atau setidaktidaknya tanahdimaksud pernah dikuasai secara terus menerus dalam jangka waktuyang cukup panjang dan atau misalnya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah KotamadyaJakarta Selatan sebagaimana dalam suratnya No. /1.711, April 1994 yangditujiukan kepada Gubernur Kepala Dearah Khusus lbukota Jakarta,khususnya pada butir (3) Kesimpulannya, telah menegaskan bahwaPengakuan pemilikan tanah Girik C.103 atas nama Ripun bin Remis dantanah Girik C. 480 atas nama Muhiji bin Saan adalah pengakuan yang tidakdidukung data juridis yang kuat atau setidaktidaknya tanah dimaksud pernahdikuasai secara terus menerus

Sebaliknya kerjasama yang aktif a quo berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan yang sama sekali tidak diperhatiakan oleh Majelis HakimJudex facti, terjadi oleh karena adanya kerja sama yang aktif antara saksiKalendi Mananghau selaku Bendahara umum Dearah dengan saksiDenny Untono selaku orang yang menerima/diuntungkan denganpemberian uang panjar sejumlah Rp. 6.250.000.000, (enam milyar duaratus lima puluh juta rupiah), oleh karena itu sudah sepatutnya agar YangMulia Majelis Hakim Tinggi

Bahwa untuk membuktikan teroukti atau tidaknya unsur ini, makaseharusnya Majelis Hakim judex facti memperhatikan fakta hukum yangterungkap di persidangan tentang apakah uang dalam 9 (sembilan)lembar cek yang ditandatangani Terdakwa/Pembanding dan kemudianHal 55 dari 71 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT KPGdisimpan dalam Brangkas Pemegang Kas Dearah oleh saksi KalendiMananghau telah menyebabkan kerugian keuangan negara ?

DIAH mengarahkansaksi untuk tempat mengantar sabu tersebut sekitar pukul 23.30 wibsaksi Sampai di dearah JI. Gudang Air Kelurahan Dukuh, KecamatanKramat jati, Jakarta Timur dan pada. Dan tidak lama kemudian sdr.DIAH (dpo) menyuruh terdakwa berhenti disebuah warung di dearahJI. Gudang Air, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, JakartaTimur. Dan kemudian sdr.

Mangga T, SE selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Jeneponto (TAPD) menyerahkan Rancangan Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (KUA) Kab. Jeneponto TahunHalaman 68 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.

Mangga T, SE selaku Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah DaerahKabupaten Jeneponto (TAPD) menyerahkan Rancangan Kebijakan UmumAnggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (KUA) Kabupaten JenepontoTahun Anggaran 2013 dan Rancangan Priorotas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2013, Kepada DPRDKabupaten Jeneponto melalui Sekertaris DPRD Kabupaten Jeneponto yangditerima pada tanggal 15 Juni 2012 oleh HJ Bungsuhari (Staf DPRD Kab.Jeneponto); KUA dan PPAS tersebut baru mulai

Mangga T, SE selaku Wakil Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah Kabupaten Jeneponto (TAPD) menyerahkan Rancangan KebijakanUmum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (KUA) KabupatenJeneponto Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Priorotas Plafon AnggaranSementara (PPAS) Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2013,Kepada DPRD Kabupaten Jeneponto melalui Sekertaris DPRD KabupatenJeneponto yang diterima pada tanggal 15 Juni 2012 oleh HJ Bungsuhari(Staf DPRD Kab.

Frans Sompie dalampengakuannya telah menyebutkan bahwa penerbitan akta jual beli benardilakukan di Tomohon dan dibuat masih dalam draft/risalah yang kosong(Surat Pengakuan tanggal 14 Mei 2011), sehingga hemat Penggugat aktaakta tersebut sangat tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuanperundangundangan, apalagi tidak dibuat dan ditandatangani dihadapanPejabat Pembuat Akta Tanah di dearah/lokasi objek jual (PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 1250 K/Pdt/1986, 20Juli 1989

SUTRIS di dearah gelora A.

kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga; Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana yangdilakukan oleh terdakwa ; Bahwa saksi ada membeli beras dari terdakwa pada hari Minggu tanggal7 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wita sebanyak 1 (satu) karung berassupermama berat 25 (dua puluh lima) kg seharga Rp215.000,00 (dua ratuslima belas ribu rupiah) di warung milik saksi di Depan Gardu ListrikSerongga; Bahwa awalnya terdakwa sekira sebulan lalu datang warung nasi miliksaksi di dearah

mengajukan bukti surat yaitu :T.I 1menguatkan dalil bantahannya Fotocopy Sertifikat HakGuna Bangunan No. 300tahun 2008 atas namaWANDIZAINUDDIN ; T.I2Fotocopy Akta Jual BeliNomor : 445/2010 tertanggal23 Desember 2010, antaraTuan JOKSEN SARAGIHdengan WIRMAN KOTObertindak berdasarkan SuratKuasa Lisan dari tuanWANDI ZAINUDDIN yangdibuat di depan Notaris danPPAT JAINUDDIN, SH,SpN T.I3Fotocopy Putusan PengadilanNegeri Sintang Nomor : 04/PDT.G/2008/PN.STG,tertanggal 12 Juni T.I4 Fotocopy Surat dariSekretaris Dearah

Legislasi;b. anggaran; danCc. pengawasan(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama KepalaDaerah;(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,diwujudkan dalam membahas dan menyetujul Rancangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah; Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan(MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan PimpinanDPRD Kabupaten Bengkalis Nomor

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Aparatur Sipil Negara adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yangbekerja pada instansi pemerintah; Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugatadalah Pegawai Negeri Sipil dengan mempunyai NIP 19660410 199203 1 006 yangsebelumnya mempunyai NIP 450006379 sebagaimana termuat pada Petikan KeputusanGubernur Kepala Dearah

(lebih kurang enam belas ribu meterpersegi) tersebut di atas, sebelum Penggugat dan Tergugat melakukanperikatan perjanjian sedang dalam proses sengketa antara Penggugatdengan:(1) Gubernur Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;(2) Walikota Jakarta Barat;(3) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;(4) Dinas Pekerjaan Umum Dearah Khusus Ibukota Jakarta;(5) Kantor Kodim Jakarta Barat;Bahwa Penggugat dan Tergugat berkehendak saling mengikatkan diridalam perjanjian untuk mengadakan kesepakatan mengurus,Halaman

hasil laporanpengawasan Inspektorat Aceh, menerbitkan surat Nomor 700/7501 tanggal 20Mei 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Aceh agar memerintahkanKuasa Pengguna Anggaran (Turut Tergugat II) supaya menetapkan tender paketpekerjaan pengadaan bantuan WKSBM (Prasmanan) Kota Langsa sebagaitender gagal (vide Bukti TT Il 3), dan Kepala Dinas Sosial Aceh telahmengeluarkan surat Nomor 467.2/2765/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukankepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Dearah

terhadap saksi YUDIANSYAH BIN MATSANI yang dilakukan oleh terdakwa dan bapaknya HAIRUL GANI BINIMRON;Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut karena saat kejadiansaksi berada di rumah kemudian saksi mengetahui dari saksi YUHANAibunya saksi YUDIANSYAH yang memberitahu bahwa saksi YUDIANSYAHmengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke Puskesmas, lalu saksi bersamasaksi WEDI SANDRA SAPUTRA pergi ke Puskemas Gunung Megangselanjutnya saksi naik ojek untuk menjemput MAT SANI BIN NIDIN dikebunnya di dearah

Frans Sompie dalampengakuannya telah menyebutkan bahwa penerbitan akta jual beli benardilakukan di Tomohon dan dibuat masih dalam draft/risalah yang kosong(Surat Pengakuan tertanggall 14 Mei 2011), sehingga hemat Penggugataktaakta tersebut sangat tidak prosedural dan bertentangan denganketentuan perundangundangan, apalagi tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di dearah/lokasi objek jual(Putusan MARI Nomor Reg: 1250 K/Pdt/1986, 20 Juli 1989: Akta jual belliPPAT adalah