Ditemukan 511 data
27 — 5
39 dari 68 halaman Putusan Nomor 0026/Pat.G/2016/PA.Mn.tidak terbukti sah menurut hukum, dalil Penggugat posita angka 8Bahwa Puncak dari kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugatdengan Tergugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat padaSatreskrim Polres Madiun Kota sebagaimana laporan polisi No.LP/353/XV/2015/JATIM/RES Mdn Kota, oleh karena Penggugat tidakmampu membuktikan dalil posita angka 3 7 dan fakta hukumnyaPenggugat di posita angka 9 telah mengakui laporan yang nota benedugaan tindak pidana
KDRT ringan telah diselesaikan dengan perdamaian:tidak terbukti sah menurut hukum, dalil Penggugat posita angka 10,rumah tangga Penggugat tidak harmonis dan tidak sejalan lagi dengantujuan awal dari perkawnan yaitu membina keluarga yang sakinah,mavweddah warohmah disebabkan oleh kerana KDRT sebagaimanaPenggugat dalilkan;tidak terbukti sah menurut hukum, dalil Penggugat posita angka 11Bahvea antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejakbulan oktober 2015 (+ 4 bulan).Maka menurut
Andi Damawan Stiaji, SH
Terdakwa:
Deden Cahya Juvendra
120 — 62
Dengan demikiancara yang dilakukan Terdakwa untuk melakukanpengelabuan dengan cara sewa mobil danmenggadaikannya lagi kepada orang lain untukmengambil untung menunjukkan sikap arogansiTerdakwa yang menyepelekan hukum apalagibelum lama sebelum melakukan perbuatan iniTerdakwa pernah dua kali melakukan tindakpidana lain yaitu pada tahun 2017 melakukantindak pidana KDRT dan telah dijatuhi hukumanpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan yangkedua tahun 2019 telah melakukan perbuatanancaman kekerasan
39 — 21
Angka yang diminta inisangat besar dan di luar kemampuan Tergugat Rekonpensi.3025.Apabila nafkah iddah merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi,maka:a. mengingat bahwa Tergugat Rekonpensi sudah berstatustersangka dalam dugaan tindakan pidana KDRT yangdilaporkan oleh Penggugat Rekonpensi di Polres JakartaSelatan sehingga terancam akan kehilangan pekerjaan(PHK)b. memperhitungkan kebutuhan yang wajar dari PenggugatRekonpensic. mempertimbangkan penghasilan perbulan TergugatRekonpensi,d. maka besarnya
52 — 23
Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2020 adalah puncak daripertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON karena akibat daripertengkaran tersebut telah mengganggu pikiran dan aktivitas PEMOHONdalam menjalani pekerjaan maupun kehidupan PEMOHON dalamkesehariannya, bahkan TERMOHON pula telah membuat Laporan Polisiatas kejadian tersebut dengan Laporan Dugaan Tindak Pidana KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Polresta Pangkalpinang,sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B94/V/2020/SPKT/RES.PKP,Tanggal 15 Mei
YOHAN SUTANDAR
Tergugat:
1.MINA LIANA
2.Dr. NATALIA WIDIASIH, Sp.K.J
3.Dr. AZAHARI C. NURDIN, Sp.K.J
4.Dr. DIAN PITAWATI, Sp.K.J
171 — 136
, dimana Penggugat mempunyai hak menyangkal karenasebagai Terdakwa atas perkara tindak pidana KDRT terhadap Tergugat, sesuai dengan Pasal 175 KUHAP, yang dikutip sbb.:Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 362/Pat.G/2018/PN Jkt.UtrJika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawabpertanyaan yang diajukan kepadanya.
178 — 76
Bahwa mengenai nafkah sejak awal pernikahan dan sampai dengansebelum adanya 3 (tiga) Laporan Kepolisian yang dibuat Tergugat terhadapHal 6 dari 66 Putusan Nomor 752/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.Penggugat yakni mengenai tindak pidana KDRT, pengeroyokan danpencurian, serta sebelum Penggugat menjalani hukuman penjara selama 4(empat) bulan akibat Laporan Kepolisian Tergugat mengenai KDRT,Penggugat memberikan nafkah sebesar + Rp.10.000.000, (Sepuluh jutarupiah)/bulan, namun sejak Penggugat harus menghadapi semua
40 — 12
perkawinanyang sah sejak 30 Nopember 2003, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan), telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan adanya laporan pengaduandari Siti Siswanti (Penggugat) kepada Kepolisian Resor Grobogan tentangPutusan Nomor : 1459/Pdt.G/2018/PA.PwdHalaman 56 dari 85 halamanterjadinya tindak pidana
KDRT yang dilakukan oleh Achmad Chusnulhadi,S.Pd.
21 — 11
Hasnawati sebagai Pelapor dengandugaan tindak pidana KDRT, yang dikeluarkan oleh atas nama KepalaKepolisian Resor Takalar tanggal 31 Maret 2021. Bukti surat tersebuttelah diperiksa oleh majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yangternyata sesuai dan telah dinazegelen, kKemudian diberi kode bukti (T.7)diberi tanggal dan paraf ketua Majelis;Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan No. 101/Pat.G/2021/PA. TkIB.
120 — 76
Putusan No.221/Pdt.G/2021/PA.Nnk Bahwa 05 November 2021, dengan segal rekayasa Termohon,Termohon mengadukan penganduan palsu ke Polres Nunukan atas dugaantindak pidana KDRT; Bahwa kemudian selasa 23 November 2021, Termohon danJUSLIADI alias ENJU telah digerebek Aparat dalam Operasi TNI AL;Bahwa berdasarkan halhal yang telah disampaikan Pemohon di atas, dalildalilJawaban Termohon pada Point 5 dalam Surat Jawaban dan Rekonvensitanggal 29 November 2021 aquo adalah dalildalil yang tidak benar,memutarbalikan
79 — 16
menabrakkan mobilnya 2(dua) kalike mobil Pemohon,dan tidak ada yang melihat peristiwa pemukulantersebut,serta tidak pisum atau bukti lain, sedangkan visum yang ada yang telahdijadikan bukti adalah peristiwa tanggal 26 Agustus dalam mobil,sehinggaseandainya benar ada peristiwa tanggal 27 dan jika benar ada pemukulan pastiada visum, sedangkan peristiwa menabrakkan mobil adalah pengakuanTermohon di persidangan, demikian pula tidak benar adanya perusakan kacamobil sebagaimana telah diputuskan dalam perkara pidana
KDRT dankekerasan,serta mobil tidak pernah dijadikan bukti dalam perkara tersebut, jadibenar perbuatan Termohon menabrakkan mobilnya sebagai perbuatan yangmembahayakan anak;Bahwa perbuatan Termohon membanting anak dan membiarkan anak lari kejalan yang sangat berbahaya tersebut benar dan bukan sebagaimana didalilkanTermohon hal ini dilihat oleh banyak orang dan sangat membuat Pemohonmalu dihadapan orang ramai;Bahwa Termohon telah memilih pergi menunaikan ibadah haji bersamaandengan mantan suaminya
131 — 62
Mohon juga majelis hakim dapat memperhatikanbahwa Penggugat pada butir 10 repliknya menuduh Tergugat melakukantindak pidana KDRT tanpa alat bukti yang sah yakni putusan pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1918 KUH Perdata sebagai berikut:Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang past,yang menyatakan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatanatau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagaisuatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali