4hal.Pts.No.1303/Pdt.G/2008/PA.TAistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto Undang Undang Nomor 3 tahun2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI Mengabulkan gugatan penggugat;e Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesarRp.106.000, (seratus enam ribu rupiah);Demikian putusan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal25

sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patutdengan relass panggilan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 21 Nopember 2013,Nomor 390/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkaneksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebutdidasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat (1) joncto

Semua keterangan kedua saksi Pemohontersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonanPemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal308309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangansaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telahmenemukan fakta yang pokoknya sebagai

sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

loo 56 Wl goulArtinya Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

berpendapat bahwa antara pemohon dengan istripemohon tersebut benar benar telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 24 Nopember 1973 di wilayah Kantor UrusanAgama kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung & tidakpernah bercerai, namun tidak terdaftar dalam Buku RegesterNikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangantersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto

Undang UndangPeradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pemohon: Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan istri pemohonyang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 1973 diwilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung; Membebankan biaya perkara pada

tanah milik almarhum Ratu Karta Yuda, Nenek Penggugat, maka Tergugattidak akan menerbitkan Surat Keputusan Obyek sengketa, karenanya patut untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak danmemerintahkan untuk mencabutnya;Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak Cermat dan tidak teliti tersebut adalahmerupakan perbuatan yang melanggar .Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) khususnya bertindak Cermat serta melanggar Undangundang yakniUndangundang No.5 Tahun 1960 joncto

No.10 Tahun1961 Bab II Bagian I Pasal 3 ayat (2) sehingga perbuatan tersebut memenuhiketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang No.5 Tahun 1986 jonctoUndang Undang No.9 Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa agar Tergugat akan melaksanakan putusan nanti yang merupakankewajibannya maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa(Dwang Som) sebesar Rp5.000.000.000, (Lima Miliyar rupiah) apabila lalai dalammemenuhi putusan ini

bintiPangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli warisdari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya,karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh sesuai denganUndangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 pasal 20 ayat (1), sebab tanah10.11.hak milik Penggugat bukanlah tanah bekas Swapraja, karenanya secara hukumtidak hapus dan tidak beralih kepada Negara dan tidak termasuk dalam Undangundang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 joncto

huruf (A)yang menetapkan bahwa hakhak dan wewenangwewenang atas bumi dan airdari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunyaUndangundang Pokok Agraria tersebut hapus dan beralih kepada Negara, dengandemikian hak milik atas tanah yang di Hibahkan yang dipunyai serta diknasai olehPenggugat/Pembanding berdasarkan bukti P.1 berupa harta tanah Warisan secarahukum tidak hapus dan tidak beralih kepada Negara sejak berlakunya Undangundang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 Joncto

Indo Sawit Kekal sebagai Pemegang Izin Lokasi;Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, jelaslah bahwa penerbitan izinlokasi dan Revisi Perpanjangan Izin lokasi Pembangunan Perkebunan KelapaSawit dan Panrik Pengolahan atas nama Tergugat II Intervensi PT.Indo SawitKekal seluas 13.700 Ha tidak memenuhi Prosedur dan cacat hukum serta tidak sahdan harus dinyatakan batal, oleh karenanya terbuktilah telah melanggar pasal 53ayat (2) Undangunsdang No.9 Tahun 2004 joncto Undangundang No.51 Tahun16.17.18.2009

Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama joncto

denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dandapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onhee/ baartweespalt) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluargasakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Hakim untuk mengabulkan gugatanPenggugat dengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugatsependapat dan mengambil alin pendapat dari Kitab Iqna Juz II halaman 133yang berbunyi:Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatannyamenyebutkanMenetapkan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugatkarena perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa petitum gugatan Penggugattersebut bersifat umum, sedangkan fakta hukumnya adalah pertengkaran yangterus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk

di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 7 Desember2020 bertemu namun tidak bersedia menandatangani relaas tersebut makaupaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasisebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g joncto

pasal 82 ayat 1 dan 4Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor3 tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama joncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapatdilaksanakan;Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakanoleh pejabat

dengan alasan bahwa pada awalnya rukun dan harmonisnamun sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis seringterterjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat hingga Penggugat pulang ke Biak untuk berobat danselama Penggugat menjalani pengobatan di RSUD Biak Tergugat tidak pernahmenjenguk dan memberi nafkah kepada PenggugatMenimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

2019 dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk menjalanipengobatan di bulan Juni 2019 disebabkan tidak ada kepedulian Tergugatkepada Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang hal inimembuktikan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 joncto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali makaMajelis Hakim berpendapat

orangsaksi yang telah disumpah;Menimbang, bahwa ternyata upaya menasihati pemohon agarbersabar tidak bercerai dengan termohon tidak berhasil,sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 suratArrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohondinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohonsesuai dengan maksud pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 joncto

dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 jonctoPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapemohon;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto

(Lima belas jutarupiah);Perbuatan terdakwa SANAWI PAIDI alias AGUS alias GONDESBIN (Alm) SAPAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372KUHP Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2017/PN JpaATAUKEDUABahwa terdakwaSANAWI PAIDI alias AGUS alias GONDES BIN(Alm) SAPAN bersama sama dengan Saksi NORKHOLIK BIN (ALM)KARDONO (terdakwa lain dalam berkas terpisah/splitzing), Pada hariJUMAAT Tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaktidaknya pada suatu

(Lima belas jutarupiah);Perbuatan terdakwa SANAWI PAIDI alias AGUS alias GONDESBIN (Alm) SAPAN sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378KUHPidana Joncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan PenuntutUmumtersebut,terdakwa menyatakan telah mengerti dantidak mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannyaPenuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. Saksi MUNYATONAH Binti H.

Tentang Unsur Barang siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapadalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yangdalam perkara ini ialah Terdakwa Sanawi Paidi Alias Agus AliasGondesBin (Alm) Sapanyang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukansebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindakpidana melanggar PasalPasal 378 KUHPidana Joncto Pasal 55ayat 1 ke 1 KUHP.Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaansecara teliti dan seksama.

niat yang samadan telah melakukan perbuatan sebagaimana diniatkan Terdakwadan saksi Norkholik dengan demikian perbuatan Terdakwa dansaksi Norkholik adalah perbuatan turut serta sebagaimanadimaksud dalam unsur pasal ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasansebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakimberkeyakinan unsuryang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal378KUHPidana Joncto

Loyang (Nampan) plastic wamahajai; 1(satu) buah kain taplak meja wama kuning.Barang bukti tersebut adalah barang milik saksi SANAWI PAIDI aliasAGUS alias GONDESBIN (Alm) SAPAN maka sudah sepatutnya apabiladikembalikan kepada saksi SANAWI PAIDI alias AGUS aliasGONDESBIN (Alm) SAPAN.Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhihukuman pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biayaperkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;Memperhatikan Pasal878 KUHPidana Joncto

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;wonn Menimbang, bahwa kenyataannya pula Tergugat telah meninggalkandan membiarkan Penggugat sudah 4 tahun lamanya, Tergugat hidup bersenang senang berlehaleha tidak memberi biaya hidup, sehingga Penggugat jadikandalil alasan menggugat cerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidakmelawan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasanalasan tersebut; non Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf fUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Islam Pasal 116Menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri10terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagai yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaalasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat percearaiansebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto

utl> ols px a. rwlaaoll i>Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarikkebaikan" wonn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dantidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Joncto Pasal 19 huruf ( f ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum Islam, disamping itu Penggugat mampu membuktikan dalil alasangugatannya

dilaksanakan Penggugat yangselalu hadir dan Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telahdipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire sebanyak 2 kali padatanggal 18 September untuk sidang tanggal 24 September 2020 dan 25September untuk sidang tanggal 01 Oktober 2020 maka upaya perdamaianbaik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimanadiamanatkan pasal 154 RB.g joncto

pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama joncto pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahunHalaman 5 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIK1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang bahwa

Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIKTergugat mulai tidak harmonis sering terterjadi pertengkaran disebabkanTergugat berhubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Rosaseorang wanita Cafe Tanjung Ria di Biak sehingga Penggugat melaporkanTergugat ke Kesatuan Tergugat dan di Nabire Tergugat berhubungan lagidengan seorang wanita Cafe Kendedes di Nabire bernama Fina hinggasekarang;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya joncto

FinaMenimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat danTergugat sejak tahun 2014 mulai terusik dengan sikap dan sifat Tergugat yangsuka berhubungan cinta dengan wanita lain dan hal tersebut telah menjadiHalaman 9 dari 12 Putusan no 47/ Pdt.G/2020/PA.BIKkebiasaan Tergugat yang sulit untuk di tinggalkan sehingga memicuperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 joncto

Ne093/Pdt.P/2008/PA.TA.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang UndangPeradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto Undang UndangPeradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN Mengabulkan permohonan pemohon: Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan suami pemohonyang dilaksanakan

., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendumNomor 008/ADDKCMJK/BPRSBMI/04/2015 tanggal 30 April 2015.. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?Y Tertulis. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Dan selanjutnyaberkenan memutus dengan amar sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugatkarena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad AlMurabahah Nomor 39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Knhari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor 008/ADDKCMJK/BPRSBMI/04/2015 tanggal 30 April 2015 pada Hari , tanggal .Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada

SH., M.Kn hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 joncto addendum Nomor008/ADDKCMJK/BPRSBMI/04/2015 tanggal 30 April 2015 pada Hari ,tanggal .5. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum 1 unit kendaraanroda 4, Merk Mercedes Benz, Tipe OH 1518/51, Tahun 1999, Warna SilverMetalik, Nomor Rangka : MHL684200WL008330, Nomor Mesin: 386951 60363239, Nomor BPKB 107954724 tertulis atas nama Bombong LukitoSamudro, SH untuk menutupi kerugian Penggugat.6.

Nomor 1 1/Pdt.G.S./2020/PA.Sda.2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; 3) Memenuhi prestasi tetapitidak sesuai atau keliru;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pemeriksa terhadapbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut : Bahwa terbukti Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban (prestasi)Penggugat sebagaimana dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah No :39 dibuat dihadapan Notaris Hadi Soetopo, SH., M.Kn hari Selasa tanggal22 Juli 2014 joncto

Nomor Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah duakali dipanggil secara patut;Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah akta aotentik yang dikeluarkan olehPejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaiakta, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg joncto Pasal 12 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975,Joncto Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, fotokopi tersebuttelah disesuaikan

alamatnyasampai sekarang sudah 3 tahun;Menimbang, bahwa atas dalildalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugattidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidangwalaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya Tergugattersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalildalil gugatanPenggugat tersebut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya dan memenuhimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 joncto

) huruf (a)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto

tidak berhasil; Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa semua keterangan saksisaksi tersebut sesuai dengan yangdidalilkan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai secara materiil, kesaksian saksisaksi tersebut dapat dijadikan alat bukti sempurna untuk menguatkan dalildalil ataualasan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksisaksi tersebut, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara diri Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ditandai dengan sudahberpisah selama 3 tahun, sehingga harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

bahwa antara pemohon dantermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempattingga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, membuktikan rumah tangga pemohon dantermohon sudah tidak ada keharmonisan dan kedamian lagi;Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tanggayang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam AlQur'an surat ArRum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juncto Pasal 1UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

penderitaan danmudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalahperceraian (talak) sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surat AlBagarahayat 227:Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnyaAllah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka permohonan pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sebagaimanaketentuan Pasal 39 ayat 2 UndangUndang Nomor Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf(f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf (f) dan(b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang menghadap setelahdipanggil secara resmi dan patut, sementara permohonan pemohon dipandang cukupberalasan, maka permohonan pemohon dapat diputus tanpa kehadiran termohon,berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.

dari Hibah Pangeran KasoemaAgung oleh karena Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ratu KartaYuda binti Pangeran Cakra Prabu Wijaya berhak untuk menggugatnya diPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, untuk pembatalannya,sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftarkan di Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak pada tanggal 10 Januari 2011 maka gugatanPenggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hariseperti yang telah ditentukan oleh pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun1986 joncto

UndangUndang No. 9 Tahun 2004 joncto UndangUndangNo.51 Tahun 2009 atas perubahan pertama dan kedua dari UndangUndang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan diterbitkannya Izinizin Usaha Pertambangan EksplorasiBahan Galian Pasir Zircon dan Izin Pembangunan Perkebunan KelapaSawit yang menjadi Objek Sengketa diatas tanah hak milik Penggugatyang berasal dari Peninggalan alrnarnhum Nenek Penggugat yang bernamaRatu Karta Yuda binti Pangeran Cakra Prabu Laksana yang berasal hibahdari

Penggugat merasakepentingannya dirugikan karena tidak dapat melakukan perbuatan hukumatas tanah tersebut sehingga Penggugat mempunyai hak menggugatsebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) UndangUndang No.5Tahun 1986 joncto UndangUndang No.9 Tahun 2004 joncto UndangUndang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat selaku pewaris dan pemilik atas tanah tidak mengetahuidan tidak diberitahu oleh Tergugat tentang akan diterbitkan SuratKeputusan Izin Lokasi seperti diatas

Pertambangan tersebut adalah cacat hukum dan harusdibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak karena telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yakniPasal 10 sub b juncto pasal 64 juncto pasal 65 ayat (1) UndangUndangNo.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional RI, No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Caramemperoleh lIzin Lokasi dan hak atas tanah bagi Perusahaan dalamrangka penanaman Modal, joncto

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa penerbitan SuratKeputusan yang dilakukan oleh Bupati Ketapang berupa izin lokasi yangmenjadi objek sengketa ini tidak memenuhi prosedur dan cacat hukum sertatidak sah dan harus dinyatakan batal, karena telah terbukti telah melanggarPasal 53 ayat (2) Undangundang No. 9 Tahun 2004 joncto Undangundang No.51 Tahun 2009 atas perubahan pertama dan kedua dari UndangUndang No.5Tahun 1996 Tentang Peradilan Tatas Usaha Negara, karena terbit diatas tanahhak

Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

tinggal selama tahun 7 bulan dan selama pisah tempattinggal Tergugat tidak pernah lagi berusaha untuk kembali dengan Penggugat, semuaketerangan saksi tersebut sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat maka MajelisHakim menilai secara materil, kesaksian saksi tersebut dapat dijadikan alat buktisempurna untuk menguatkan dalil atau alasan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksisaksi tersebut, makaketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

isteri tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus harus dinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto

maka Majlis Hakim menilai & berpendapat bahwa antarapemohon dengan suami pemohon tersebut benarbenar telah melangsungkan pernikahan padatahun 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung & tidak pernah bercerai,namun tidak terdaftar dalam Buku Regester Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7Tahun 1989 joncto

UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 joncto UndangUndang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKANe Mengabulkan permohonan pemohon:e Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang dilaksanakan padatahun 1954 di wilayah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung;e Membebankan biaya perkara pada pemohon

istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) Undang UndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto

UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama joncto Undang Undang Nomor 3 tahun2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menetapkan jatuh talak satu bain shughro tergugat ataspenggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat sebesarRp.221.000, (dua

telahmengajukan bukti tertulis (P) dan saksiaksi di persidangan;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telahdicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebutdapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) sertaketerangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto

Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambilalih pendapat dari Kitab Iqna Juz I halaman 133 yang berbunyi:Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto

Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang