Ditemukan 828 data
114 — 14
Tirta Swastia A. mendalilkan iuran pesertadana pensiun sebesar 6 % dari gaji pokok terakhir sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 SuratKeputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor : KEP/05/030.02/IPTN/HRO000/12/99 Jo. Pasal 30 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT.
136 — 41
WANDY GUNAWAN,Swastia ; Dengan Pengakuan Penggugat dalam ad.7 Posita Gugatan tsb., merupakan BuktiTetap tidak ada pelanqgqaran hukum vang dilakukan Tergugatlll selaku Peiabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Tergugat Hal 57 Putusan No.214/at.G/201 1/PN.Jkt.Psilll tidak terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; Bahwa dengan berakhirnva HGB atas Satuan Rumah Susun 369/1.Milik Penggugat tanggal 19072008, yang menurut Penggugat dalamad.8 Posita Gugatan, oleh TergugatIV Penggugat diberi HGB yangberdiri
227 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Penggugat Rekonvensi Il IX umumnya adalahpensiunan yang memiliki karir yang cemerlang di pemerintahan maupun swastia,seperti IRJEN BPK (Tergugat Konvensi VIII), Guru Besar di IPB (TergugatKonvensi VII), Tokoh Politik Nasional (Tergugat Konvensi VII), Penggiat/AktivisSosial yang diakui secara internasional dengan dianugerahi Social Entrepreneurof the Year 2006 (Tergugat Konvensi II), mantan Top Executive di Bank Swasta(Tergugat Konvensi III) dan Advokat/Pengacara Profesional (Tergugat KonvensiIX
184 — 127
BPR Tripilar Arthajaya adalah lembaga swastia,maka Majelis berpendapat bukankah BPKP menggantikan tugas LPSatau atas nama LPS dan laporannya juga ke LPS karena untukkepentingan LPS yang juga sesama Lembaga Negara maka menurutMajelis tak ada salahnya sesama Lembaga Negara membantu, ...dst.Pendapat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo merupakan argumenyang keliru, setidaknya kurang tepat.
949 — 287
(Persero) BPD DIYmerupakan pegawai swastia tidak murni, karena secara administratif ikut aturan aturan Kementerian Dalam Negeri, namun secara operasional mengikuti aturan aturan Perseroan;Menimbang, bahwaberdasarkan alatalat bukti dan saksisaksi yangdiajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebutdi atas dalam kaitannyasatu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim Anggota dan Hakim AnggotaIl berpendapatbahwa benar terbukti Turut Tergugat telah mengangkatPenggugat sebagai pegawai Tergugat Isebagai
131 — 193
untuk perusahaannya sendin diluar negeri dan untuk perusahaanyang akan menjadi pelaksana penempatan TKI Swasta wajib mendapat ijintertuis berupa : SIPPTKI (Surat fin Pelaksana Penempatan TKI) dan waijibmemiliki Surat fin Pengerahan (SIP) dari Menteri;Halaman ke 45 dari 84 halamanPutusan Nomor : 129/Pid.Sus/2017/PN Tlg.Bahwa yang dimaksud dengan Surat fin Pelaksana Penempatan TKI / SIPPTKIadalah lin tertulis yang diberikan oleh menteri kepada perusahaan yang akanmenjadi pelaksana penempatan TKI Swastia
75 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tirta Swastia A. mendalilkan iuranpeserta dana pensiun sebesar 6 % dari gaji pokok terakhir sebagaimana dalam Pasal 24ayat 1 Surat Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara NomorKEP/05/030.02/IPTN/HRO0000/12/99 Jo.
61 — 38
Surabaya yaitu identitas sesuai dengan KTP;Bahwa yang memberikan prosedurnya begini bu. llbu indrayani sebelum ke saya dia kebank menyerahkan data pribadi ke bank kemudian di analisis oleh bank kalau sudah oknant di kirim ke saya dan pihak dari banknya memberikan ke saya lalu selesai ditandatangan kemudian saya meminta KTP aslinya;Bahwa alamat suaminya di Surabaya di Potret Agung No. 38 tidak samadengan isterinya tetapi secara yuridis tak ada masalah;Bahwa pekerjaan ibu Indrayani dan suaminya adaiah Swastia
1.ERWIN ISKANDAR, S.H.
2.RIMA EKA PUTRI, SH
3.IBNU SUUD. SH
4.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
5.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
1.RIRI KHASMITA
2.EDIRIANTO
1124 — 161
- Foto copy legalisir pendaftaraan balik nama Wijali Swastia.
- Foto copy legalisir KTP atas nama Cendra Beti.
- Foto copy legalisir KTP atas nama Suhadi Hartono.
- Foto copy legalisir KTP atas nama Riri Khasmita.
- Foto copy 1 (satu) bandel buku tanah dan warkah Sertifikat Hak Milik No.715/Kelapa Dua seluas241M2 nama pemegang hak EDRIANTO.
231 — 65
Magelang, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasiauntuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV;WIDIYASTUTITempat lahir Boyolali, Tanggal lahir 24 April 1942, beralamat di Bayanan RT 02RW 03 Desa Siswodipuran Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali, AgamaKristen, Pekeraan Pedagang untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT XV;IWAN WALUYOTempat lahir Magelang, Tanggal lahirr 16 Februari 1955, beralamat diNgadireno RI 001 RW 012 Desa Tamanagung Kecamatan MuntilanKabupaten Magelang, Agama Kristen, Pekerjaan Swastia
1.ERWIN ISKANDAR, S.H.
2.RIMA EKA PUTRI, SH
3.IBNU SUUD. SH
4.BHAROTO, S.H.
5.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
Terdakwa:
1.FARIDAH, SH.,Mkn
2.INA ROSAINA, SH.
716 — 274
Srengseng ;
- Foto copy legalisir tanda terima tanggal 21 Juni 2017 ;
- Foto copy legalisir Surat Pernyataan atas nama Suhadi Hartono, tanggal 16 Juni 2017;
- Foto copy legalisir bukti penerimaan negara tanggal 27/04/2017 ;
- Foto copy legalisir surat kuasa atas nama Riri Khasmita tanggal 16 Juni 2017 ;
- Foto copy legalisir berkas pendaftaran online No.berkas 28969028/2017, tanggal 16 Juni 2017 ;
- Foto copt legalisir pendaftaran balik nama Wijati Swastia
282 — 352 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tujuan kerjasamaantara pemerintah dan Badan usaha dalam penyediaanifrastruktur seebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf a dan bPerpres Nomor 67 Tahun adalah = untuk mencukupikebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalampenyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swastia,meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayananmelalui persaingan sehat. bahwa dengan diterbitkanPerpres Nomor 67 Tahun 2005 maka seluruh jenis atauobyek penyediaan infrastruktur antara pemerintah danbadan usaha sebagaimana
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
di audit, bukannilai asset pada saat di beli sehingga tidak ada kesesuaian antara nilaiuang yang diinvestasikan saat asset dibeli;Audit dilakukan sepihak oleh Agus Sentoso, tanpa melibatkan PihakNjoo Daniel Dino Dinatha;BPKP merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ( Pasal 52 Keppres Nomor 103Tahun 2001), sehingga BPKP tidak berwenang melakukan tugas dibidang pengawasan keuangan perusahaan swastia
127 — 34
LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama LengkapTempat LahirUmur atau Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama LengkapTempat LahirUmur atau Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaSwasta ;SD (Tidak tamat) ;MUHAMAD RIDWAN BIN JUMADE ;Palembang ;38 tahun/ tanggal , bulan , tahun 1978 ;Lakilaki ;Indonesia ;Gang Buntu Desa Sadai Kecamatan Pukatsadai Kabupaten Bangka Selatan PropinsiKepuluanan bangka Belitung ;Islam ;Swastia
82 — 19
adalah :Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukumpidana, Bandung hal 42) memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukandapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsidapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan PegawaiNegeri atau perorangan swastia
105 — 52
Maka yang dimaksudkan denganKedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindakPidana Korupsi dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukanpegawai Negeri atau orang perseorangan swastia ;Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan PutusanMahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yangdidalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa dan Terdakwall dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebagai
1.ERWIN ISKANDAR, S.H.
2.RIMA EKA PUTRI, SH
3.IBNU SUUD. SH
4.AZAM AKHMAD AKHSYA, SH
5.BHAROTO, S.H.
Terdakwa:
Dr. ERWIN RIDUAN, S.S.Sos., S.H., M.Kn.,
488 — 130
Foto copt legalisir pendaftaran balik nama Wijati Swastia ;
56. Foto copy legalisir KTP atas nama Cendra Beti ;
57. Foto copy legalisir KTP atas nama Suhadi Hartono ;
58.
108 — 19
Makadapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jeniskedua ini tidak terbatas pada pejabat ;Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalahyang dimaksud dengan kedudukan yang disamping dapat dipangku olehPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangkuoleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orangperseorangan swastia ;Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada denganPutusan Mahkamah Agung tanggal 18
184 — 46
selanjutnyadisebut Tergugat Intervensi XV;MUKTI MUKSIN warga negara Indonesia, lahir di Gasing, tanggal 15071956, Tani, Pemegang Kartu Tanda Penduduk : 474.4/727/GS/IX/2006,beralamat di Dusun I, RT.03, RW.02, Desa Gasing, Kecamatan TalangHalaman 6 dari 146 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2017/PN Skyfh18.19)20.21.22.23.Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnyadisebut Tergugat Intervensi XVI;SARI FEBRIANI warga negara Indonesia, lahir di Palembang, tanggal 28021980, Swastia
75 — 11
Makadapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jeniskedua ini tidak terbatas pada pejabat ;Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalahyang dimaksud dengan kedudukan yang disamping dapat dipangku olehPegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangkuoleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orangperseorangan swastia ;Menimbang, bahwa pendapat Soedarto tersebut senada denganPutusan Mahkamah Agung tanggal 18