Ditemukan 634 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : daerah darah derah daeerah dengah desrah diarah daearah deaerah deerah
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 14/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
244 — 94
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor. 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundanganmenyatakan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan terdiri atas :UndangUndang Dasar Negara Repubik Indonesia Taahun 1945Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatUndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UUPeraturan PemerintahPeraturan Presiden~ 929 5 pPeraturan Daerah Propinsi, danPeraturan Dearah Kabupaten Kota.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 131/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
AHMAD HUZAIFAH, ST, MM
Tergugat:
WALI KOTA BEKASI
333 — 402
  • Tanda Terima laporan ke LPSK tanggal 31 08 2018 yang di terimasaudara Rizki; Karena hingga saat ini kasus tersebut belum selesai sesuai PraPradilanNomor 150/Pid.Pra/2018/PN Jak Sel Tanggal 29 Januari 2019 dan KPKmasih kekurangan alat bukti dan belum menyita uang tersebut danmemeriksa kembali anggota DPRD Kota Bekasi Tahun 2010 maka uangyang saya serahkan ke Sekretaris Dearah Kota Bekasi Tjandra UtamaEffendi masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi hal ini WaliKota Bekasi, karena yang saya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 06-11-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/TUN/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — I. MENTERI DALAM NEGERI RI, II. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., Msi DAN BAMBANG PURWANTO, S.St vs H. SUGIANTO SABRAN DAN EKO SOEMARNO, SH;
100 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sugianto Sabran dan EkoSoemarno, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun20102015;Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Dearah(DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 9 Tahun 2010 tentang Usulan Penetapan Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Calon Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Baratterpilih Masa Bhakti Tahun 20102015, yang memutuskan dan menetapkanserta mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKotawaringin
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 27-11-2014 — Putus : 24-02-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 246/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 24 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,2.PT. PADASA ENAM UTAMA
511 — 535
  • Tergugat Il Intervensi) NomorPEU/10/048/IX/96, Perihal Permohonan Surat Keterangan, tertanggal3 September 1996, yang isinya untuk memberikan surat keteranganguna mempertegas pembayaran ganti rugi terhadap lahan lahanmasyarakat desa Aliatan, Desa Kebun dan Desa Sei Agung yang telahditerbikan SKPT oleh Camat Tandun dan Camat Siak Hulu yangdipergunakan menindat lanjuti pengurusan Hak Guna Usaha (videbukti tertanda T.lL Interv. 4) ;Bahwaselanjutnya Bupati Kepala Dearah Tk.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 31-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 324/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Tn. H. HUSIN bin MADI
2.Tn. OMAN bin MADI
3.Tn. UMAR HERMAN bin MADI
4.Tn. SUDIRMAN bin MADI
5.ANGGI AGUMANDA binti USMAN
6.HENDRA IRAWAN bin UJANG
Tergugat:
1.PT. CITRA ABADI MANDIRI
2.PT. CITRA DAMAI AGUNG
3.AGUNG SEDAYU GROUP
Turut Tergugat:
BPN RI Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA TIMUR
473 — 301
  • Bukti T.T4 : Fotocopy Surat Keputusan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Dearah Khususlbukota Jakarta No. 35/HGB/BPN.31/2014 tanggal05 Agustus 20145. Bukti T.T5 : Fotocopy Akta Jual Beli dan Pengalihan Hak No.188 tanggal 06 Oktober 19766. Bukti T.T6 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 41/Rawaterate,diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 1976, atasnama Maemunah Binti Mardjuki, luas 9.240 M27.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 2 Februari 2016 — PT.Network Armas Artindo, dalam hal ini diwakili oleh Herru Arttan’s -LAWAN- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang, DKK
82 — 19
  • penyelenggaraan reklame sewamedia reklame untuk mencegah terjadinya MalAdministrasi atau perbuatanmelanggar hukum oleh TERGUGAT.Bahwa melihat TERGUGAT tidak juga menyadari kekeliruannya, maka padatanggal 26 Agustus 2013 PENGGUGAT kembali mengirim surat yang ketigakali dengan melampirkan sebuah contoh berkas Kontrak Perjanjian SewaMedia Reklame yang diterima TERGUGAT pada tanggal 30 Agustus 201331.dengan disertai penjelasan dasar dan alasan hukum menurut PeraturanPemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Dearah
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 20-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 19/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 8 Mei 2012 — SRI WAHYUNI, SE, MM., Binti KARTO SOEWIGNYO
52 — 26
  • Merencanakan APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD Mengkoordinasikan kegiatan dibidang pengelolaan keuangan daerah Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik lisan maupuntertulis.Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerahkabupaten Sragen Nomor : 188.4/444.A/30/2005 tanggal 19Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi BadanPengelola Keiauangan Dearah Kabupaten Sragen Pasal 5 mengatur uraiantugas Kepala BPKD Kabupaten Sragen antara lain : Membantu Bupati dalam menentukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-05-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 K/TUN/2010
Tanggal 27 Mei 2010 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), vs KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PATI .dkk
590 — 531 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Isi Keputusan berupa Pemberian IzinPertambangan Daerah Eksplorasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapurkepada PTSG seluas 700 ha yang meliputi Dearah Desa Gadudero,Tumpegunung, Sukolilo, Subersuko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ;Terkait persoalan Kars, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 1456 Tahun 2000 mengatur Kawasan Kars dibagjimenjadi tiga bagian, yakni Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars KelasIl, Kawasan Kars Kelas Ill.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-12-2016 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — H. MURMAN EFFENDI, SH. MH.
127 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tambang danPembangunan Pabrik Semen di Desa Lubuk Resam KecamatanSeluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu PT Pola CiptaAlamba Konsultan;1 (satu) buku final Report Detail EngeneringDesign ( DED) PabrikSemen di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ProvinsiBengkulu PT Geonet Infimedia;2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semen diDesa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ProvinsiBengkulu;1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah
    Pola Cipta AlambaKonsultan;1 (satu) buku final Report Detail EngeneringDesign (DED) Pabrik Semendi Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu PT.Geonet Infimedia;2 (dua) buku gambar Arsitek Proyek Pembangunan Pabrik Semen diDesa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma ProvinsiBengkulu;1 (satu) Peta Sebaran Batu Gamping Dearah Seluma KecamatanSeluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Ganesha Consulting;1 (satu) lembar SP2D Nomor SPM : 083/SPMLS/ESDM/07 tanggal12 Desember 2007
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-01-2016 — Upload : 22-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 134/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 20 Januari 2016 — Hj. UMMI QOYYIMAH Binti ATOILLAH (TERDAKWA)
63 — 18
  • Rembang TA. 2013;- 1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Rembang TA. 2013;- 1 (satu) buah buku I Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.
    Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran II Peraturan Bupati Rembang Nomor 32Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.
    Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Peraturan Dearah Kab. Rembang Nomor 5 Tahun2013 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.Rembang TA. 2013;1 (satu) buah buku Lampiran Il Peraturan Bupati Rembang Nomor 32Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah Kab.
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 10-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SABANG Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Sab
Tanggal 10 Oktober 2017 — -Syahrul Ramadhan Bin M.Yamin Sulaiman
156 — 40
  • Aceh Besar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dearah hukum Pengadilan Negeri Jantho, berdasarkan Pasal 84 Ayat(2), Ayat (8) KUHAP yaitu sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekatdengan Pengadilan itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya tindak pidana dilakukan, terdakwa melakukan beberapatindakan pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, makaberdasarkan Pasal 84 Ayat (2), Ayat (3) KUHAP, Pengadilan Negeri Sabangberwenang memeriksa
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-07-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 51/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Sukit
2.Hardiyanto
3.Nanang Sulistio
4.Darsono
5.Ichwanuddin Buchori
6.Abdullah
7.Parjiyo
8.Kadimin
Tergugat:
Bupati Sragen
Intervensi:
1.ANINDITA WIDI SETYANINGTYAS
1.ABIMANYU KESUMO JATMIKO, S.E.MM
226 — 236
  • (fotokopi sesuaidengan aslinya);+0 020222 nn enna nn nennnnnne3. 7T3 : Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten SragenNomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Dearah Kabupaten Sragen Nomor 4Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan DearahKabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 30-07-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
964 — 732
  • Peraturan Dearah KabupatenKota. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak untukhidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperobudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak di tuntut atas dasar hukum yangberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apapun.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-04-2003 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 25/Pdt/G/2002/PN.DUM
Tanggal 15 April 2003 — PENGGUGAT I : 1. Pertamina; PENGGUGAT II : 2. PT. Caltex Pacific Indonesia (PT.CPI) VS TERGUGAT I : 1. Ujang Sonik; TERGUGAT II : 2. Abdul Karim; TERGUGAT III : 3. Lurah/Kelurahan Batang Serosa; TERGUGAT IV : 4. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bengkalis; TERGUGAT V : 5. Bupati Bengkalis; TERGUGAT VI : 6. Syahril Amp; TERGUGAT VII : 7. Suhendry; TERGUGAT VIII : 8. Marzuki; TERGUGAT IX : 9. KASRAN
106 — 56
  • diterbitkan oleh Tergugat IV/Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalistersebut ad. 4a di atas ternyata tanah terperkara yang merupakan sebagian dari 1.116,4 Hatanah yang dikuasai secara faktual oleh Penggugat II sejak 1957 dan dikuasai bersamaPenggugat I sejak 1983 sampai sekarang berdasarkan ganti rugi kepada rakyat, KontrakKarya dan Kontrak Bagi Hasil antara Penggugat II (PT.CPI) dengan Penggugat I(Pertamina) atas nama Pemerintah R.I. dalam rangka Mengeksploitasi danMengekplorasi Minyak dan Gas Bumi di Dearah
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 05-08-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 78/Pid./Sus/2015/PN.Slw
Tanggal 5 Agustus 2015 — Hj. FARIDA HANOUM Binti H. SUDARI EFENDI
31 — 12
  • Alam selaku Kasubbag Pertambangan Energi danLingkungan Hidup sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;e Bahwa Tugas dan tangggung jawab Ahli sebagai Koordinator SKPD yang adadibawah kewenangan Ahli antara lain Pertanian, Kehutanan, Perikanan danKelautan, Pertambangan Energi dan Badan Lingkungan Hidup;e Bahwa Koordinasi dengan SKPD terkait diantaranya mengadakan rapatrapatRutin (satu) bulan sekali yang dibahas terkait dengan kegiatan pertambangan ;e Bahwa Jabatan Ahli sesuai Struktur Sekretariat Dearah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-11-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/PDT/2009
Tanggal 3 Nopember 2010 — H. SUWARNA A.F dkk ; VS HANS W. VRIENS, dkk ;
79 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat sebagai bagian dari perusahaanmultinasional, dengan klien klien perusahaanperusahaan multinasional; dan20ill) Keadaan, di mana perbuatan melawan hukum yangdilakukan Para Tergugat dilakukan saat ParaPenggugat melaksanakan amanat rakyat yangdisampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKalimantan Timur, dan perobuatan melawan hukum yangdilakukan Para Tergugat dapat menggagalkanpelaksanaan amanat rakyat tersebut bahkan dapatmenimbulkan perpecahan antara Pemerintah Pusatdengan Pemerintah Dearah
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 06-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS BUDIYANTO
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
214 — 137
  • Bank Pembangunan Dearah Jawa Tengah No. 0290/HT.01.01/2001tanggal 26 Agustus 2011 Yaitu Mengkoordinasikan kegiatan operasionalpelayanan (teller, Customer service, BO dan akuntasi) dan pemasaran(analist kredit, legal admin kredit, pemasaran dan penyelesaian kredit dikantor cabang pembantu. Dan selanjutnya terhadap Terdakwa 2 KEMALADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI berdasarkan SuratPerintah Dari Pemimpin PT.
    Bank Pembangunan Dearah Jawa Tengah No. 0290/HT.01.01/2001tanggal 26 Agustus 2011 yaitu Mengkoordinasikan kegiatan operasionalpelayanan (teller, Customer service, BO dan akuntasi) dan pemasaran(analist kredit, legal admin kredit, pemasaran dan penyelesaian kredit dikantor cabang pembantu. Dan selanjutnya terhadap Terdakwa 2. KEMALADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI berdasarkan SuratPerintah Dari Pemimpin PT.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 10/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
GUNAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
194 — 101
  • dengan aslinya);: Surat Keterangan Pusat Rehabilitasi Narkoba ArRahmantanggal 28 Desember 2020; (sesuai dengan aslinya);: Surat Keterangan Bebas Narkoba NomorSKBN/11/XII/2020/Rumkit tanggal 4 Desember 2020 atas namaGunawan yang dikeluarkan oleh Biddokes Polda Sumsel RumahSakit Bhayangkara Palembang (sesuai dengan fotokopi);: Berkas Memo banding atas nama Gunawan Nrp. 84060970Jabatan Brig Unit Sabhara Polsek Kalidoni PolrestabesPalembang, (sesuai dengan fotokopi);: Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Dearah
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Perijinan
Register : 29-03-2016 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 8 September 2016 — ALDI FERIYAL FARID lawan KEUCHIK GAMPONG BEURAWE
132 — 109
  • dipenuhinya Hakhak Penggugat dalamHalaman 28 dari 82 HalamanPutusan Perkara Nomor : 10/G/2016/PTUNBNA26.imenjalankan usahanya telah melanggar Hak Asasi Penggugat danTergugat yang menolak memberikan rekomendasi kepada Penggugattelah pula melanggar ketentuan Pasal 5 UUAP sebagaimana tersebutCi atas ;= == 2 nn nnn nn nnn enn nn nn nnn nn nee3Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat juga melanggarPasal 42 ayat (2) huruf g Undang Undang nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 61/Pid.Sus/LH/2020/PN Lbs
Tanggal 9 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Therry Gutama, SH.MH
Terdakwa:
1.ZAENAL PGL ZAENAL
2.NGIZINKEN TARIGAN Pgl TARIGAN
67 — 7
  • 8,48 M(Delapan koma empat puluh delapan meter kubik) yang terdakwa angkutHalaman 25 dari 52.Putusan Nomor 61/Pid.Sus/LH/2020/PN Lbs.bersama terdakwa NGIZINKEN TARIGAN Pgl TARIGAN denganmenggunakan 1 (Satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel PS 136 warnaKuning dengan Nomor Polisi BM 8534 DI adalah milik BUDI TAMBUNANPgl TAMBUNAN;Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kepada siapa BUDITAMBUNAN Pgl TAMBUNAN membeli kayu bulat jenis kayu Terap /Tarok dan harganya namun setelah terdakwa sampai di dearah