dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telahsesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)yang dilakukan oleh ANA ARDHILLAH Pembimbing Kemasyarakatan pada BalaiPemasyarakatan (BAPAS) Klas I Malang bahwa Anak sebaiknya dikenakan PidanaPenjara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak setelahmempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapatAnak akan dijatuhi pidana penjara yang akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Pasal 85 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan pidana denda yang akan dijatuhkankepada Anak tetapi setelah mempertimbangkan pasal 71 Ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yangberbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" maka sudah sepantasnya Hakimmemutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaantidak sematamata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapiyang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar Anak menyadari kesalahannyasehingga tidak

III.A/O5/V/2021 dengankesimpulan pada pokoknya Anak dijatuhi pidana penjara di lembaga pembinaankhusus anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RINomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan :1) Tindak pidana diancam hukuman penjara 7 (tujuh) tahun;2) Dalam perkara ini Anak melakukan pengulangan tindak pidana;3) Apabila lingkungan pergaulan klien tidak dibatasi dan tidak diawasi secaraseksama baik dari unsur keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat,maka dinilai

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaanterhadap Anak agar dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akanmengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut,Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndangNomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

kondisi lingkungan pergaulan Anak,Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakanperbuatan yang dilatarbelakangi oleh faktor kKurangnya pengawasan / kontrolorang tua ;Menimbang, bahwa undangundang sistem peradilan pidana Anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjaminperlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan denganhukum sebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Anakdan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaanPenuntut Umum;Halaman 14 Putusan No.10/Pid.SusAnak/2018/PN.PmnMenimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan dengan dakwaanTunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3,4 KUHP Jo UU No.11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

berat ataukahmasih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untukmempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telahdipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula aspekaspek yang lain;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagaitindak pidana Anak, maka Hakim Tunggal sebelum menjatuhkan putusan akanmempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadapAnak seperti yang termaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SistemPidana Peradilan Anak (SPPA

pelaku yang sudah dewasa maka hukuman yang lebihberat layak dijatuhkan terhadapnya ;Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan anak yang pelakunyaadalah Anak, tak jarang Anak divonis dengan pidana minimum, maka olehKarena itu, karena dalam perkara ini Pelakunya adalah Anak berusia 17 (tujuhbelas) tahun yang tidak menyadari akan akibat dari perobuatannya, maka sudahsepantasnyalah terhadap Anak dikenai pidana minimum sebagaimanadiamanatkan dalam UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA

bersalah dan dipidana, makaterhadap Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnyasebagaimana dictum putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan olehHakim tunggal dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman = atau pidanakepada Anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagiAnak, para korban maupun masyarakat;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 KUHP, mengingat UndangUndang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

kelangsungan masa depan anak, orang tua anak, korban, masyarakat ataupunkepentingan negara dalam rangka penegakan hukum;Menimbang bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalamHasil Litmasnya merekomndasikan Pengembalian kepada orang tuasebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a UU SPPA.

Menurut HakimAnak telah melakukan perbuatan pidana yang cukup berat, oleh karena itutindakan dalam perkara ini tidak dapat dikenakan;Menimbang bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalamHasil Litmasnya merekomndasikan Pidana dengan syarat PelayananMasyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) UU SPPA.

karena itu jikaAnak dihukum melakukan Pelayanan Masyarakat akan menggangu prosespembelajaran Anak, yang mana pendidikan anak di sekolan merupakan halyang sangat penting bagi anak, oleh karena itu Pidana dengan syaratPelayanan Masyarakat tidak dapat dikenakan kepada Anak;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 363 ayat 1 ke1 dan ke4Kitab UndangUndang Hukum Pidana mengatur jenis pidana yang harusdijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (5) UU SPPA

Hakim diharuskan juga untuk melihatkeadilan secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat(social justice);Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari PembimbingKemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat bahwa oleh karena Anak AKPtelah mengakui perbuatannya, demi kepentingan terbaik dari anak maka dijatuhidengan Putusan berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu Pasal 71 Ayat(1) huruf (e) dan berkaitan dengan Pasal 85 UU RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

);Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebihdengan telah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan danjiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok di LPKA merupakan sarana yangdapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo meskipun pelakunyaterkualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak AKP telah melakukan perbuatanyang merugikan orang lain, maka Hakim memandang Anak AKP harusdiberikan

dari 25 Putusan Nomor 6/Pid Sus Anak/2019/PN Wngmampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalamperkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama HANI SEPTAMAals SAKROK Bin WURYANTO sebagai Anak di persidangan, dengan identitasselengkapnya sebagaimana tersebut di atas, dimana identitas tersebut dibenarkanoleh SaksiSaksi dan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum di Junctokandengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA

), maka hukum acara dalam memeriksa perkara ini mengacu padahukum acara sebagaimana diatur dalam UndangUndang SPPA tersebut, dimanaAnak haruslah masuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 9 September 2002, sehinggaketika tindak pidana yang didakwakan terjadi, usia Anak belum genap 18 (delapanbelas) tahun;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan Anak

perilakunya, maka Hakim tidak sependapat dengantuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana Pembinaan di YayasanPembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta selama 6 (enam) bulan,dan Hakim berpendapat bahwa pidana pengawasan lebih tepat dijatunkan kepadaAnak, agar Anak tetap dapat bersekolan sehingga diharapkan akan dapatmenyelesaikan sekolahnya dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah,dimana hal tersebut sejalan dengan rekomendasi dari Bapas;Menimbang, bahwa Pasal 77 UndangUndang SPPA

Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak di bawah pengawasanPenuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;Menimbang, bahwa lamanya Hakim menjatuhkan pidana pengawasan,akan ditetapkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan Anak diancam dengan pidanadenda, maka denda tersebut diganti dengan wajib latinan kerja, dan oleh karenaancaman dari Pasal yang terbukti adalah pidana dan denda, maka Anak jugadijatuhi pidana pelatihan kerja;Menimbang, bahwa Pasal 78 UndangUndang SPPA

melaporkan kejadian tersebut .Bahwa benar pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut belummencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau setidaktidaknya belumdewasa.Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan SakSi .............cccceeeeeesmengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah).Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

GAM (DPO) masuk ke dalam rumah SakSi .............00::::0:eeeees , sehinggadengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (2)ke3 jo Pasal 65 KUHP Jo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan

terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untukmemperbaiki sikapnya dikemudian hari; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) ke3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP JoUndangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2018/PN Bna(SPPA

khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu sebagai berikut:(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yangbertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masapertumbuhan dan perkembangannya;Hal. 21 dari 24Nomor: 01/Pid.Sus.Anak/2017/PN.SMD(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) juga diberikan kepadaanak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukumberdasarkankeputusan hakim.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 UU SPPA

pergaulannya;Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Anaktersebut haruslah dijatuhkan sanksi dengan tujuan bukanlah sematamata merupakanpembalasan dendam, yang mewakili perasaan saksi korban, keluarga maupun masyarakat,membuat jera diri Anak melainkan juga hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagaiusaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak, sebagaimanayang diamanatkan Undangundang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (UU SPPA

), yaitu salah satu asas dalam SPPA ialah kepentingan terbaik bagi anak(for the best interest for the child), yang berarti segala pengambilan keputusan harus selalumempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Putusan tersebut bukanmerupakan sanksi sebagaimana halnya pemidanaan untuk pelaku tindak kejahatan yangdilakukan oleh orang dewasa;Menimbang, bahwa dalam hal pelaku tindak pidana melakukan kejahatansebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, dimana dalam ancaman hukumanterdapat pidana denda, maka sesuai dengan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA, yang menentukanApabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidanadenda diganti dengan pelatihan kerja, maka Hakim akan menentukan

Selanjutnya mohonditerbitkan penetapan diversi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 5 Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Demikian untuk menjadi perhatian.Lhoksukon, 9 April 2018Fasilitator DiversiABDUL WAHAB, S.H., M.H.PENETAPANNornor 01/Pid.SusAnak/2018/PN LSKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHalaman 5 dari 9 Diversi Berhasil Nomor : 01/Pid.SusAnak/2018/PN LskKetua Pengadilan Negeri LhoksukonSetelah membaca:1.

No 28/JN/2021/MS.Acehbenar, demikian juga pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakanbahwa terhadap keterangan saksi korban Jaksa Penuntut Umum telahmembuat alibi sendiri adalah tidak benar, karena JPU dan Majelis Hakimdalam melakukan pemeriksaan saksi anak korban telah menerapkanSisitem Peradilan Pidana Anak (SPPA), oleh karenanya alasan PenasehatHukum tersebut adalah mengadaada.

Bahwa pernyataanpernyataan Penasehat Hukum terkait pendapatnyakepada ahli Visum Et Revertum dan ahli psikologi anak adalah terlalumengadaada dan pernyataanpernyataan tersebut menunjukkanPenasehat Hukum belum sepenuhnya memahami Hukum Acara, baikKUHAP, Qanun Acara Jinayat dan SPPA, sehingga dalam memoribandingnya terlihat belum mampu memahami sistem pembuktian pidana,khususnya tentang SPPA;Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkasperkara a quo, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut

Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melaluiPenasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan ;Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan kepada PembimbingKemasyarakatan untuk membacakan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anakyang pada pokoknya memberikan Saran/rekomendasi sebagai berikut :Menyarankan agar Klien dijatuhi pidana penjara sesuai Pasal 71 Ayat (1)huruf e, Pasal 81 Ayat (1), (2), (4) dan (5) dan Pasal 85 UU RI No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

yudikatifyang sematamata berfungsi sebagai corong undangundang maka dalammenjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan rasakeadilan yang pantas bagi keluarga Korban, rasa keadilan yang memberikan efekjera bagi Anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya dikemudian haridan rasa perlindungan hukum dan rasa keamanan bagi masyarakat yang secaratidak langsung merasakan efek dari akibat perobuatan Anak;Menimbang, bahwa Bab V UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (UU SPPA

1. Menyatakan Anak Raju Wanda pgl Raju bin Burhan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan Ancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak Raju Wanda pgl Raju bin Burhan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dilaksanakan

meyakinkanterpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yangdidakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka anak yang berkonflikdengan hukum harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukumdan meyakinkan berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Jaksa Anak;Menimbang, bahwa Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepadapelaku tindak pidana anak terbagi atas PidanaPokok dan PidanaTambahan (Pasal 71 UU SPPA

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaanpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.Selain itu, VU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesionalmengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA)O menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atauO mengikutsertakannya dalam program pendidikan

,pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS diHal 26 dari 31 halaman, No. 01Pid.SusAnak/2019/PN.Ckr.instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwapenahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anaktelah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindakpidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.Menimbang, bahwa anak

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN, oleh karena ituAnak haruslah dijatuhi pidana sebagai konsekuensi pertanggungjwaban pidanaatas perbuatannya;Halaman ke 15 dari 19 halamanPutusan Nomor: 6/Pid.SusAnak/2019/PNBIk.Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan tindak pidanasudah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 69 Ayat(1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA

), maka Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanketentuan dalam UndangUndang ini, kemudian berdasarkan Pasal 79 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)yang menyatakan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anakmelakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan,sehingga dengan berdasar pada fakta hukum yang terungkap di persidanganmaka Hakim memilih menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan mana yangpaling

tepat dijatunkan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 82UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);Menimbang, bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk sidangPengadilan Negeri atas nama Anak ANDI IBNU ADAM ALS ADAM Bin Muh.

FAISAL TANJUNG Anak RAYHAN lahir pada tanggal20 Juli 2003;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa Anakyang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anakyang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas bahwa Para Anakmasih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan

berat ataukahmasih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untukmempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telahdipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula aspekaspek yanglain;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagaitindak pidana Anak, maka Hakim Tunggal sebelum menjatuhkan putusan akanmempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindungan terhadapAnak seperti yang termaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SistemPidana Peradilan Anak (SPPA

maka hukuman yang lebihberat layak dijatuhkan terhadapnya ;Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan anak yang pelakunyaadalah Anak, tak jarang Para Anak divonis dengan pidana minimum, maka olehkarena itu, karena dalam perkara ini Pelakunya adalah Anak berusia 15 (limabelas) dan 16 (enam belas) tahun yang tidak pernah menyadari akibat dariperbuatannya, maka sudah sepantasnyalah terhadap Anak dikenai pidanaminimum sebagaimana diamanatkan dalam UU 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA

dan dipidana, makaterhadap Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya sebagaimana dictum putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan olehHakim tunggal dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman = atau pidanakepada Para Anak telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagiPara Anak, korban maupun masyarakat;Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP, mengingat UndangUndang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Pidana yang dijatuhkan kepada Anakdilarang melanggar harkat dan martabat Anak.w Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapatdikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b.penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS;e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g.perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan ini dikenakan paling lama (satu) tahun. wonnaan Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitiankemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demihukum.

UUNo. 11 tahun 2012 tentang SPPA.2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan Pelatihnan Kerja di Balai Latinan Kerja Sumenep selama 3 (Tiga)Bulan.3. Menyatakan agar barang bukti berupa: Sepotong kerudung warna putih, jaket/ switer/ jumper warna merah mudapada lengan terdapat kombinasi warna hitam kotakkotak, celana dalamwarna merah muda kombinasi hitam dan miniset warna hitam.di rampas untuk dimusnahkan.4.

berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif keKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016tentang Perubahan UU RI No. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA

UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA akan memberikanpertimbangan sebagai berikut:Ad.1.

UU No. 11tahun 2012 tentang SPPA, Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkaraini;1. Menyatakan Anak , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Dengan Sengaja membujuk Anak MelakukanCabul sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;3.

No.11 tahun 2012 tentang SPPA;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamahan Jupiter ZCW model solo warna birunomor polisi KT 6785 OF nomor rangka MH331B004BJ668795 nomor mesin31B668929 dengan STNK a.n. MARWIYAH; 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamahan V110ZHE KT 5659 DG nomor rangkaMH384NS00K2K685824 nomor mesin 4WH363371 a.n. THAMRIN;Seluruhnya dikembalikan kepada KPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atasnama tersangka BAHARUDDIN Bin KADIR;4.

No. 11 tahun 2012 tentang SPPA, dengan pertimbangan sebagaiberikut:1. Klien saat ini masih aktif sebagai pelajar SMP Negeri 2 Muara Badak;2. Klien baru pertama kali melakukan/terlibat tindak pidana;Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.SusAnak/2017/PN Trqg,.3.

Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam KUHP adalahsetiap orang selaku subyek hukum dalam pengertian sebagai naturlijke person.Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anakyang berkonflik dengan hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum,sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan Anak yangBerkonflik dengan Hukum yang

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaandalam lembaga; dan e. penjara.

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapatdikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b.penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS;e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan olehpemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g.perbaikan akibat tindak pidana.

Tindakan ini dikenakan paling lama (satu) tahun. woccaaa Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitiankemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demihukum.

keinginan Anak Korban yang manadalam persidangan pun menyampaikan bahwa ia masih mencintai Anak Chiko,berdasarkan fakta fakta ini Hakim berpendapat kepentingan terbaik bagi Anak danAnak Korban adalah yang terutama dalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Anak juga tergolong pribadi yang belum stabil sehinggatidak mengetahui akibat dari perbuatannya terhadap dirinya, orang lain dan keluarga;Menimbang, bahwa dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak(UU SPPA

) sangat ditekankan pada prinsip keadilan restoratif yang artinya pemidanaansebagai bentuk perbaikan dan pemulihan keadaan, selain itu dalam Pasal 79 Ayat (1)UU SPPA ditekankan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam halAnak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengankekerasan, yang mana dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengantindak pidana berat atau tindak pidana serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan,pengedar narkoba dan terorisme

yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun,sedangkan tindakan Anak terhadap Anak korban telah didahului dengan hubunganpacaran yang kemudian membujuk Anak korban untuk berhubungan badan tapi tidakdengan paksaan atau ancaman;Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf i dan Pasal 81 Ayat (5) UU SPPA jugamenegaskan bahwa pada pokoknya pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir, hal ini mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anaksebagai pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana

sebagaimana pertimbangan Hakim di atas, Anak harusdiberikan kesempatan untuk memperbaiki diri atau memperbaiki perilaku tentunyadengan pembinaan mental spiritual, pembinaan psikososial, pembinaan dalam halpenghidupan atau pelatihan keterampilan sesuai bakat dan tentunya kondisi jasmaniyang baik untuk menjalani semua pembinaan di atas;Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam hukummateriil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuaiPasal 71 Ayat (3) UU SPPA