Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT telah melakukan pembayaranPremi kepada TERGUGAT, yaitu sebesar Rp. 31.878.000, (tiga puluhsatu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) berikutpengiriman persyaratannya berupa Surat Permohonan PenutupanAsuransi (SPPA) Jiwa Kredit tertanggal 19 September 2013 kepadaTERGUGAT hal mana proses ini lazim dilakukan untuk memperolehpertanggungan asuransi jiwa;.

Bahwa dengan diterimanya Premi sesuai yang ditetapkan olehTERGUGAT dan Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) JiwaKredit tersebut, maka secara hukum telah tercapai kesepakatan sesuaiketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 tahun 2014tentang Perasuransian jo.

Mengapa haltersebut baru disampaikan oleh TERGUGAT setelah sekitar setahun sejakTERGUGAT menerima Premi dan SPPA dari PARA PENGGUGAT? Jelaspersyaratan ini hanya dibuatbuat oleh TERGUGAT dengan itikad yang tidakbaik untuk menghindari klaim asuransi PARA PENGGUGAT;13.Bahwa sehubungan dengan permintaan TERGUGAT melalui emailterkait dengan tambahan medical checkup model C atas Alm.

Bahwa dalam rangka melaksanakan isi perjanjian kerjasama (PKS)Penggugat Il mengajukan 2 (dua) buah SPPA (Surat PermohonanPenutupan Asuransi) untuk Penggugat (H. lis Abdul Haris), yakni:1) SPPA pertanggungan jiwa kredit;2) SPPA Asuransi kebakaran untuk agunan;10. Bahwa penerbitan Asuransi kebakaran untuk agunan tidak adapersyaratan yang menyimpang dari ketentuan Perjanjian Kerjasama(PKS) maka Tergugat PT. Asuransi Himalaya Pelindung telahmenerbitkan polis untuk asuransi kebakaran tersebut;.

Bahwa sedangkan untuk permohonan (SPPA) Jiwa kredit hingga saat iniTergugat (PT. Asuransi Himalaya Pelindung) belum menerbitkan Poliskarena belum terpenuhinya persyaratan standar dalam asuransi jiwa,maupun syaratsyarat yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasamaantara Penggugat Il dengan Tergugat ketika pengajuan penjaminanasuransi;.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).AtauKeduaBahwa Anak ANAK II bersama Anak ANAK I, pada hari Kamistanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 01.30 Wib yang bertempat di rumahayah ANAK Il yang sedang dibangun di Gp. Reung Reung Kec. KembangTanjung Kab. Pidie atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dibulanOktober 2020 atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamHal 6 dari 25 hal.

UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA).AtauKetiga :Hal 8 dari 25 hal. Putusan No. 3/JN.Anak/2020/MSSgi.Bahwa Anak ANAK II bersama Anak ANAK I dengan pada hari Kamistanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 Wib yang bertempat dirumahayahnya Anak ANAK II yang sedang dibangun di Gp. Reung Reung Kec.Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Anak atauPenasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi)atas dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, PenuntutUmum telah menghadirkan saksisaksi sebagai berikut:1.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atau kedua perbuatan Anakmelanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal1 butir 24 Jo. Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentangHukum Jinayat Jo. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA), atau ketiga perobuatan Anak melanggar ketentuansebagaimana diatur dan diancam Uqubat dalam Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.

UU No. 11 tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Hakim akanmempertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;Hal 18 dari 25 hal. Putusan No. 3/JN.Anak/2020/MSSgi.Menimbang, bahwa dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaituperbuatan Anak melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

MENGADILI:

1 Menyatakan Anak Rizal Permana pgl Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP jo Pasal 486 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada dakwaan tunggal;

2 Menjatuhkan pidana kepada Anak Rizal Permana pgl Rizal dengan pidana penjara selama 2 (dua

., dkkPenasihat Hukum dari POSBAKUM yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkanPenetapan Penunjukan Penasihat Hukum sesuai Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danPasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA);Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Kakak KandungAnak yang mewakili Orang Tua Anak, dan Pendamping dari Pekerja SosialDinas Sosial Kabupaten Pasaman sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs tanggal 2 Juni2020 tentang penetapan hari sidang; Hasil Penelitian Kemasyarakatan; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Anak sertamemperhatikan

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,Hakim berpendapat Ms sesuai dengan identitasnyaberusia 16 Tahun 10 Bulan atau belum berusia 18 Tahun sehingga masukdalam kategori Anak sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA.

, UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN LbsHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak QI telah terbukti secarasah dan meyakinkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalamkeadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke1 danke3 KUHP jo Pasal 486 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA pada dakwaan tunggal;2.

alasan pembenar yang dapatmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan anak dan anak mampudipertanggungjawabkan atas perbuatannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan LAPORANHASIL PENELITIAN KEMASYARAKATAN DARI BALAI PEMASYARAKATAN(BAPAS) KEDIRI oleh Atik Hendrawati yang dalam laporan hasil penelitiannyaterhadap para anak telah memberikan saran agar seyogyanya terhadap anakdijatuhi sanksi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat(2) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA

kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak untukmenjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan;Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan semua fakta hukumyang ditemukan dipersidangan maka hakim sampai pada kesimpulan bahwaterhadap anak tidak akan dijatunkan pidana yang melebihi 2 (dua) tahundihubungkan juga dengan hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatanyang mana hakim juga memiliki Kewajiban untuk memperhatikannya (vide pasal60 ayat (3) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA

) maka hakim berpendapatbahwa terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana bersyarat;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UUno.11 tahu 2012 tentang SPPA maka dalam hal penjatuhan pidana bersyaratditentukan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana mengenai syaratumum yang akan dijatuhkan mengacu pada syarat umum pemidanaansebagaimana yang tercantum dalam pasal 14a ayat(1) KUHP yakni bahwapidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari adaputusan yang

oleh anak dan meskipun dengan syaratumum yang telah ditentukan sudah mengakomodir hal tersebut akan tetapiuntuk kepentingan anak dan masyarakat ke depan Hakim tetap akanmenjatuhkan syarat khusus terhadap para anak;Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 197UURI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka terhadap anak sesualketentuan tersebut harus pula dijatuhi pidana denda akan tetapi sesuai denganketentuan Pasal 71 ayat (3) UU no.11 tahun 2012 Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA

) yang menyatakan bahwa terhadap anak apabila ancaman pidananya juga termasuk denda maka terhadap anak akan dijatunkan pidana PelatihanKerja yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1)SPPA maka Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga yangHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2019/PN Tigmelaksanakan pelatinan kerja yang sesuai dengan usia anak dan ayat (2)menyatakan bahwa pidana pelatinan kerja tersebut paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 1 (Satu) tahun

1. Menyatakan Anak Riang Sanjaya Melko Pgl Riang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Riang Sanjaya Melko Pgl Riang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;
3. Menetapkan

Advokasidan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat yang beralamat di Medan No.7 ulang Karang Selatan Padang, yang ditunjuk oleh Orang Tua Anak untukmendampingi Anak EE dengan Surat Kuasa yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hariSenin tanggal 2 November 2020 dibawah nomor 63/XI/SK/Pdn/PN.Lbs;Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tuanyaselama persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA

Barang siapa;Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yangmenunjukan subjek hukum pidana, yakni orang sebagai pelaku yang melakukanperbuatan pidana, dan perbuatan pidana tersebut dapatdipertanggungjawabkan kepadanya.Menimbang, bahwa mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka Anak termasukdalam subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku.

Namun dalam hal initerdapat pengaturanpengaturan khusus dan pengecualian dalam penangananAnak sebagai pelaku tindak pidana.Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,Hakim berkesimpulan sesuai dengan identitasdalam Surat Dakwaan berusia 17 tahun 10 bulan atau belum berusia 18 tahun,sehingga masuk dalam kategori Anak sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Selain itu terhadap identitas lainnya tidakada bantahan dari Anak dan Penasihat Hukumnya.

dakwaan tunggal Penuntut Umum.Menimbang, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaanmemberatkan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP Jo UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dalam dakwaan tunggal Penutut Umum,maka terhadap Anak haruslah dihukum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya telah menuntutAnak untuk dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Menyatakan Anak i telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalamkeadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHPjo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada dakwaantunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak (denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Tanjung Pati;3.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKedua :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Sdr. MUAMMAR KHADAFI (dilakukan penuntutanterpisah) yang sedang dibangun di Gp. Reung Reung Kec. KembangTanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKetiga :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Anak MUAMMAR KHADAFI Bin MUSNIADI yang sedangdibangun di Gp. Reung reung Kec. Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Anak atau PenasihatHukum menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, PenuntutUmum telah menghadirkansaksisaksi sebagai berikut:1.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),atau kedua perbuatan Anak melanggarketentuansebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 1butir 24 Jo.Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atauketiga perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamUqubat dalam Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.

UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahuludakwaan alternatif kKesatu yaitu perouatanAnak melanggar Pasal 1 butir 26 jo.Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. 1/JN.Anak/2020/MSSgi.Pasal33 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yangmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

Menyatakan Anak, bersalahn melakukan Tindak PidanaSerangkain Kebohongan atau Membujuk Anak melakukan persetubuhandengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI no. 17 tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anakjo UU RI no.11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan PidanaAnak);2.

berdasarkan hasil Visum Et Repertum, dokter Batam,telah memeriksa korban berumur 13 tahun, dengan kesimpulan Telah dilakukanpemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 13 tahun tampak adanyarobekan selaput keperawanan di arah jam 3.Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81ayat (2) UU RI no. 17 tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU no.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU no.35 tahun2014 ttg Perlindungan Anak jo UU RI no.11 tahun 2012 tentang SPPA

Visum Et Repertum dokter Rumah Sakit Batam, telahmemeriksa korban, umur 13 tahun, dengan kesimpulan: Telah dilakukanpemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 13 tahun tampak adanyarobekan selaput keperawanan di arah jam 3, Perbuatan Anak sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI no. 17 tahun 2016tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.1 tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas UU no.35 tahun 2014 tentang PerlindunganAnak jo UU RI no.11 tahun 2012 tentang SPPA

atas, Anak dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif maka melihat fakta fakta hukum tersebut Hakim akanlangsung mempertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Melanggar pasalMelanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI no. 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UU no.1 tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo UU RI no.11tahun 2012 tentang SPPA

(Sistem Peradilan Pidana Anak) tersebutdihubungkan dengan faktafakta hukum Hakim berpendapat bahwa unsurmembujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan KesatuMelanggar pasal Melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI no. 17 tahun 2016 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua Atas UU no.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo UURI no.11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak

SusAnak/2018/PN Tlgdimaksud dalam pasal 71 ayat (1) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA denganpertimbangan sebagai berikut:~ Klien anak merasa dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum di masamendatang;~ Orang tua klien yaitu ibu sanggup untuk membina, mendidik danmengawasi perkembangan klien anak apabila klien anak telah selesaimenjalani proses hukumnya;od Masyarakat dan pemerintah setempat masih sanggup untuk menerimaklien anak kembali dan hidup

sedangkan terhadap saran agar anakdikenai pidana pembinaan di Rumah hati Jombang Hakim juga tidaksependapat karena saat ini anak berstatus sebagai pelajar aktif di SMPN Campurdarat;Menimbang bahwa hakim selanjutnya akan mempertimbangkansekiranya pidana apa yang paling memungkinkan untuk membuat anak Jjera,tidak mengulangi lagi perbuatannya akan tetapi tetap bisa bersekolah disekolahnya Saat ini serta tetap berada dalam pengawasan orang tua;Menimbang bahwa nafas dari UU no.11 tahun 2012 tentang SPPA

) dihubungkan jugadengan hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang mana hakimjuga memiliki kewajiban untuk memperhatikannya (vide pasal 60 ayat (3) uuno.11 tahun 2012 tentang SPPA) maka hakim berpendapat bahwa terhadapterdakwa akan dijatuhkan pidana bersyarat yang mana jangka waktu masapidana dengan syarat adalah paling lama 3 (tiga) tahun (vide pasal 73 ayat (6) UUno.11 tahun 2012 tentang SPPA);Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UUno.11 tahu 2012 tentang SPPA maka

SusAnak/2018/PN Tlgmelanggar ketentuan yang menjadi syarat khusus dalam penjatuhan pidanabersyarat terhadap anak;Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Sesuai ketentuan Pasal 197UURI no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan maka terhadap anak sesuaiketentuan tersebut harus pula dijatuhi pidana denda akan tetapi sesuai denganketentuan Pasal 71 ayat (3) UU no.11 tahun 2012 Sistem Peradilan PidanaAnak (SPPA) yang menyatakan bahwa terhadap anak apabila ancaman pidananya juga termasuk denda maka terhadap anak

akan dijatunkan pidana PelatihanKerja yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1)SPPA maka Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga yangmelaksanakan pelatinan kerja yang sesuai dengan usia anak dan ayat (2)menyatakan bahwa pidana pelatihnan kerja tersebut paling singkat 3 (tiga) tahundan paling lama 1 (Satu) tahun maka terhadap anak dalam penjatuhan putusanakan dikenakan pidana untuk melakukan pelatihan kerja sesuai ketentuan pasal78 ayat (1) dan (2) uu no.11 tahun 2012

MENGADILI:

1 Menyatakan Anak Rizal Permana pgl Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP jo Pasal 486 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA pada dakwaan tunggal;

2 Menjatuhkan pidana kepada Anak Rizal Permana pgl Rizal dengan pidana penjara selama 2 (dua

., dkkPenasihat Hukum dari POSBAKUM yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkanPenetapan Penunjukan Penasihat Hukum sesuai Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danPasal 55 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA);Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Kakak KandungAnak yang mewakili Orang Tua Anak, dan Pendamping dari Pekerja SosialDinas Sosial Kabupaten Pasaman sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs tanggal 2 Juni2020 tentang penetapan hari sidang; Hasil Penelitian Kemasyarakatan; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Anak sertamemperhatikan

;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan,Hakim berpendapat Ms sesuai dengan identitasnyaberusia 16 Tahun 10 Bulan atau belum berusia 18 Tahun sehingga masukdalam kategori Anak sesuai Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA.

, UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHalaman 25 dari 26 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2020/PN LbsHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak QI telah terbukti secarasah dan meyakinkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalamkeadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (2) ke1 danke3 KUHP jo Pasal 486 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang SPPA pada dakwaan tunggal;2.

keterangan untuk nikah.7) Surat persetujuan orang tua Prajurit/calonsuami/istri.8) Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.9) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)calon suami/istri.10) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)orang tua calon suami/istri.11) Ijazah terakhir calon suami/istri.12) Akta kelahiran calon suami/istri.13) KTP calon suami/istri.14) KTP orang tua calon suami/istri.15) Foto calon suami/istri gandeng.16) SKHPP (Surat Keterangan Hasil PenelitianPersonel).17) SPPA

Bahwa pada saat Terdakwa membuat SKHPP (Suratketerangan hasil penelitian personel), SPPA (Surat PendapatPejabat Agama) dan Surat Keterangan Dokter (PemeriksaanKesehatan) tidak pemah melapor kepada pejabat terkait.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuaiPasal 263 Ayat (1) KUHP.Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Majelis Hakim tertanggal 3 Oktober 2019, padapokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :a.

KTP calon suami/istri.KTP orang tua calon suami/istri.Foto calon suami/istri gandeng.SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).@ Pe 2 3Surat Keterangan Dokter (Rikkes)5.

Bahwa benar Staf Bintal dan Staf Intel Korem 091/Asn tidakpernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) danSKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) SerkaBertianto Sosohan.12.

Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkoordinasi ataupunmeminta izin dengan pejabat terkait yang berwenang dalampembuatan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) SKHPP (SuratKeterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat KeteranganDokter.21.

Maka berlaku UU Nomor : 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak/SPPA;;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang SPPAsebagai undangundang lex spesialis, knusus pelaku tindak pidana anakNegaramemiliki kKebijakan khusus antara lain lebin mengedepankan perlindungan anakyang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana;Penjauhan pidana penjara merupakan pilihan terakhir dan terpaksa/ ultimumremedium sebagai saalh satu upaya menekan over kapsitas napi LP

diputuskan oleh hakim anaktingkat pertama bukan merupakan solusi terbaik menyelesaikan perkara a quo;karena pemidanaan penjara berkemungkinan untuk menggagalkan studi anak,yang bisa berefek negative dikemudian hari; yang akhirnya juga membebanimasyarakat dan Negara;Menimbang bahwa, jenis pidana yang dapat diterapkan terhadap pelakutindak pidana anak di atur dalam Pasal 71 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; meskipun jenis dan macam pidanasebagaimana Pasal 71 UU SPPA

tersebut, banyak dipandang belumemplementatif namun sudah cukup mengakomodir kepentingan Anak Berhadapandengan Hukum;Menimbang bahwa, penjabaran pidana sebagaimana Pasal 71 ayat (1) bangka 3 UU SPPA terurai dalam Pasal 73 ayat (2) yang menyebutkan bahwadalam hal menjatuhkan pidana dengan syarat maka hakim harus menentukansyarat umum dan syarat khusus; Syarat umum yakni tidak boleh melakukan tindakpidana sebelum masa syarat berakhir; dan syarat knusus yakni untuk melakukanatau tidak melakukan hal

No: 11Tahun 2012 Tentang SPPA,jo. UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP; UU Nomor :49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI : Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Anak danJaksaPenuntut Umum tersebut;e Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 06 Januari2016, Nomor 15/Pid.SusAnak/2016/PN.Rap. dengan amar sebagai berikut :MENGADILI SENDIRI1.

UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Pasal 112 ayat (1) UURINo. 35 Tahun 2009 jo. UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sehinggaMajelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas akanmemilih langsung dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalamPasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. UURI No. 11tahun 2012 tentang SPPA yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap Orang2.

mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan yaitu:Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalammemberantas Narkoba.Halhal yang meringankan :e Anak menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;e Anak belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan memilih penjatuhanpidana yang paling tepat untuk Anak;Menimbang, bahwa Pasal 71 ayat (1) huruf b (8) UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat SPPA

nomor 4tersebut tidak dicantumkan maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) yaitutidak dipenuhi ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, e, f, h, k dan pasalini mengakibatkan putusan batal demi hukum;2.Bahwa Mengenai pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang keberatanatas putusan Pengadilan Negeri Barabai yang menyatakan bahwaKetua/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitiankemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 60 Ayat (3) UUNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

) danoleh karenannya Putusan itu dapat dinyatakan Batal Demi Hukum, Pasal 64Ayat (4) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, menurut pendapat kamiPenuntut Umum bahwa pada persidangan pertama, telah dihadirkan OrangTua Terdakwa pada waktu itu yang datang adalah Ibu Kandung Terdakwa,penasihat hukum Terdakwa (Bantuan Hukum dari Pengadilan NegeriHalaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PID.SUSANAK/2015/PT.BJMBarabai) serta Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS AMUNTAI untukmendampingi Terdakwa MUHAMMAD RAHADI

als RAHADI Bin AHMADNOOR, yakni berdasar pada Pasal 55 Ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012Tentang SPPA dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan Hukum lainnya,dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sehinggadalam hal Ketua/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitianKemasyarakatan adalah keyakinan Ketua/Mejalis Hakim yang memeriksadan mengadili;Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohonsupaya

Pasal 1 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif,dimana pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidanadengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkaitHalaman 15 dari 20 Putusan Nomor 02/Pid.SusAnak/2017/PN Kdruntuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihankembali pada keadaan semula

selain itu faktor Anak yang tinggaljauh dari orang tua kandungnya juga menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan darikenyataan dilakukannya tindak pidana ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agarAnak dijatuhi pidana penjara dalam waktu 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Hakim berpendapat,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) UU SPPA

terpidana menjadi jahat, maka Hakimtidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara tersebut;Menimbang, bahwa dengan melihat dominannya pertimbangan keadaanmeringankan dibanding keadaan memberatkan, dan fakta mengenai motif Anakmelakukan tindak pidana yang hanya ingin mengalihkan kerugian, Hakim memilihuntuk menjatuhkan pidana bersyarat;Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat selain dengan alasan tersebutdi atas juga dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Pasal 73 Ayat (1) UU SPPA

yang ada di masyarakat untuk mengadakanrehabilitasi terpidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbanganbahwa keadaan meringankan lebih dominan daripada keadaan memberatkan, serta faktabahwa Anak melakukan tindak pidana sematamata karena ingin mengalihkan kerugianyang dialaminya karena uang palsu tersebut ia dapatkan saat menjual ponsel, makaHakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana bersyarat terhadapAnak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA

Sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (3)UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Makna dari ketentuan tersebutberbeda dengan istilah subsidair yang disampaikan Penuntut Umum.

), Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabilakeadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, sehinggaMajelis Hakim menilai bahwa pidana penjara, sekalipun merupakan upayaterakhir, merupakan pidana yang tepat diterima Anak yang menginsyafiperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, Pidanapenjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) darimaksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan Pasal 81 ayat (3)UU SPPA, Minimum khusus

pidana penjara tidak berlaku terhadap Anaksehingga dalam perkara ini, di mana Anak telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal, dengan ancaman pidananya berupa pidana penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda palingbanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang apabila disesuaikandengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang berbunyi Apabila dalam hukummateriil diancam pidana kumulatif berupa

penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pelatihan kerja dan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang berbunyiPidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama1 (satu) tahun maka Majelis Hakim, setelah melakukan musyawarah danmufakat demi menjatunkan putusan yang seadiladilnya, sepakat untukmenjatuhkan pidana penjara dan pelatinan kerja kepada Anak di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana akan disebutkan durasinya didalam amar putusan di bawah sesuai dengan peraturan

perundangundanganyang berlaku tersebut di atas;Menimbang, bahwa pidana penjara bagi Anak di LPKA yang tersebut diatas, telah sesuai dengan amanat undangundang, yakni Pasal 85 ayat (1) dan(2) UU SPPA, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, dimana Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja bagi Anak di LPKA yangtersebut di

atas, telah sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) UU SPPA, Pidanapelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerjayang sesuai dengan usia Anak., yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwaHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2020/PN PtsYang dimaksud dengan lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antaralain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya,oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangketenagakerjaan, pendidikan

tersebut Pemohon dengan Termohon telahberhubungan selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak:3.1 (Lakilaki), umur 1 tahun 8 bulan;Yang saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI dengan Jabatan TamudiBagjianbang dan Pemohon telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yangberwenang dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/I/2018 yang dikeluarkanKomandan Pusat Latinan Tempur, tertanggal 03012018 dan SuratPendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor SPPA

Kolonel Inf NRP 1900000180266 (P7) ; Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor : SPPA/3/1/2018, tanggal26 Januari 2018.An.Kepala Bintaldam II /Sriwijaya (P8) ; Surat Pernyataan Rinsy Gustini,A.MF , dengan saksisaksi :1. M.Rasyad2. Zaini. Z.3.

hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:emai: KE DANILeladn aMa Telp : 021384 3348 (ext.318)fungsi p1anak lakilaki yang bernama Nama, umur 1 tahun 8 bulan. anak tersebutberada dalam asuhan Termohon; Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI dengan JabatanTamudi Bagjianbang dan Pemohon telah mendapatkan izin cerai daripejabat yang berwenang dengan Surat Izin Cerai NomorS/C/01/1/2018 yang dikeluarkan Komandan Pusat Latihan Tempur,tertanggal 03012018 dan Surat Pendapat Pejabat Agama TNI ADNomor SPPA

perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Anggota TNI dengan Jabatan TamudiBagjianbang dan Pemohon telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yangberwenang dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/I/2018 yang dikeluarkanKomandan Pusat Latihan Tempur, tertanggal 03012018, dan Surat PendapatPejabat Agama TNI AD Nomor SPPA

Kolonel Inf NRP 1900000180266 (P7) ; Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD Nomor : SPPA/3/1/2018, tanggal26 Januari 2018.An.Kepala Bintaldam II /Sriwijaya (P8) ; Surat Pernyataan Rinsy Gustini,A.MF , dengan saksisaksi :1. M.Rasyad2. Zaini. Z.Hal. 11 dari 17 hal. Put.

menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali namuntidak berhasil sedangkan saksi Said Gusti Randa bertugas untuk memantau situasidan kondisi disekitar, namun ternyata perbuatan tersebut berhasil diketahui olehpemilik rumah dan tak lama kemudian warga sekitar dan menghakimi terdakwa dansaksi Said Gusti randa ;Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363ayat (1) ke4, 5 KUH Pidana, Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor : 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

terbuktimelakukan tindak pidana atas pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanaatas pasal yang didakwakan kepadanya, maka semua perbuatan Terdakwaharuslahmemenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DakwaanTunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4, 5 KUH Pidana, Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

)Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal makaHakim mensesuaikan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan ;Menimbang, bahwa menurut Hakim dakwaan yang sesuai dengan faktafaktadipersidangan yaitu dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke4, 5 KUH Pidana,Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistim PeradilanPidana Anak (SPPA)yang unsurunsurnya sebagai berikut1 barang siapa.2 Mengambil sesuatu barang3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

adalah bahwa terdakwa mengambil sepedamotor dengan enggunakan kunci T milik Ardi yang pada saat itu sepeda motorJupiter MX warna les biru bodi hitam No Pol BM 4137 JW milik saksiCandra stangnya dalam keadaan terkunciDengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhiseluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke4, 5 KUH Pidana, Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak(SPPA

Terdakwa berada dalam tahanan dan agarTerdakwa tidak melarikan diri atau menghindari diri dari pelaksanaan Putusan, maka sudahselayaknya Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa haruslahdibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke4, 5 KUH Pidana, Jo UndangundangRepublik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (SPPA

UndangUndang SPPA inisecara khusus mengatur keselurunhan proses penyelesaian perkara Anak yangberbeda dengan perkara dewasa, mulai tahap penyidikan sampai tahappembimbingan setelah menjalani pidana.

Berangkatdari konsep tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalam penanganan perkaraperkara yang melibatkan Anak harus dilakukan dengan sangat hatihati danprofesional sehingga apa yang menjadi landasan utama lahirnya UndangUndang SPPA tersebut bisa terpenuhi;Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan penyebutananak tidak pernah disebut menjadi Terdakwa tetapi pertimbangan ini perluHakim sampaikan sehingga ke depannya Penuntut Umum lebih hatihati dalammenyusun dakwaannya agar tidak menimbulkan

RekomendasiSesuai kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang TimPengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas IlWatampone, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Nomor: 63/TPP/O1/2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda dengan tanpamengurangi hak dan kewenangan Jaksa selaku Penuntut Umum dan MajelisHakim dalam penanganan perkara klien Anak berdasarkan ketentuan Pasal 2huruf d UndangUndang SPPA yang pada pokoknya berdasarkan asaskepentingan terbaik bagi Anak

untuk itu sebaiknya klien Anak diberikanpidana pokok berupa Pidana dengan syarat Pengawasan sebagaimanadimaksud di dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UndangUndang SPPA,mengingat klien Anak sangat menyesali perbuatannya, baru saat initersangkut perkara tindak pidana dan dari pihak orang tuanya masih sanggupmengawasi dan membina klien Anak agar ia dapat menjadi warga yang baikdan sanggup untuk memenuhi penghidupan klien Anak, baik secara morilmaupun materil demi masa depan klien Anak yang masih

Dandengan mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (5) UndangUndang SPPAmenyebutkan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakansebagai upaya terakhir,Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kKemasyarakatan tersebutHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa salah satu asas yangdiamanatkan oleh Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam proses penangananperkara Anak adalah agar penanganan perkara Anak dilaksanakan berdasarkanasas

Pengadilan Tinggi berbeda dengan PengadilanNegeri ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menerima pelimpahanperkara anak ARIF YUNIANTO Bin PARYANA tanggal 15 Juli 2014,sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara tersebut tanggal 06 Agustus 2014 dan berkas perkarabaru diserahkan kepada Majelis Hakim 29 Agustus 2014 ;Hal 9 dari 12 hal, Put No. 215/PID SUS ANAK/2014/PT SMG.Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak / SPPA

berlaku efektif 31 Juli 2014 ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 KitabUndangundang Hukum Pidana apabila sesudah perbuatan dilakukan adaperubahan dalam perundangundangan dipakai yang paling ringan bagiTerdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan TinggiSemarang ditunjuk dan menerima berkas perkara setelah berlakunyaUndangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak / SPPA maka Majelis Hakim akan menerapkan azasazas danketentuan yang berlaku dalam

Undangundang tersebut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 69 ayat 2 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak /SPPA menyatakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahunhanya dapat dikenai tindakan ;Menimbang, bahwa anak ARIF YUNIANTO Bin PARYANAberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 20659 / TP / 2007 tanggal 28Agustus 2007 dilahirkan di Temanggung tanggal 02 Juni 2001Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapattindakan yang paling tepat dikenakan

Tmg. harus diperbaiki sekedar mengenalhukuman yang dijatunkan kepada anak dari pidana menjadi tindakan,Hal 10 dari 12 hal, Put No. 215/PID SUS ANAK/2014/PT SMG.sedangkan putusan selebinnya dapat dikuatkan, yang amarnyaselengkapnya tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena Anak dikenai tindakan maka kepadanyadibebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;Mengingat, pasal 69 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA), pasal

8548/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2015 antara lain menyebutkan :analisis urine atas nama : Rizki Pratama als Rizki Botol C : POSITIFMETAMFETAMINA; Dengan demikian ABH selain melakukan tindak pidanasebagai perantara sekaligus sebagai pengguna narkotika;Menimbang bahwa, tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor. 35 tahun 2009; mencantumkan ancaman pidana penjaraminimal 5 (lima) tahun;Menimbang bahwa, dalam bab V bagian kedua, Pasal 79 ayat (3)Undang Undang Nomor. 11 tahun 2012 tentang SPPA

menyatakan ;Minimumkhusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;Menimbang bahwa, Hakim Anak Tingkat Banding dalam perkara a quoberpendapat bahwa oleh karena ketentuan dalam SPPA adalah lex specialismaka ketentuan Pasal 79 ayat (3) yang berlaku dan bersifat imperatif sehinggaancaman minimal dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 tahun2009 tidak berlaku;Menimbang bahwa, dalam Pasal 71 ayat (8) UU No. 11 tahun 21012khususnya tentang pidana denda di mana pelaku tindak pidana adalah ABHmaka

UU No.: 11 tahun 2012 tentang SPPA; jo. UU No.: 8 tahun 1981tentang KUHAP dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebingtinggi No.26/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Tbt tanggal 01 Oktober 2016 sekedarpidananya dengan amar selengkapnya sebagai berikut :1.