Ditemukan 5379 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 394 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — dr. STEREN SILAS SAMBERI
167 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen)dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/nonmedis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimanaKeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatandi Rumah Sakit Pemerintah SeProvinsi Papua dengan rincian, sebagaiberikut :No Uraian % Jumlah (Rp) Potongan PPh (Rp) Jumlah Neto
dengan perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen) dari alokasidana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/non medis)sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuh puluhpersen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana KeputusanGubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RumahSakit Pemerintah SeProvinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut : No Uraian % Jumlah (Rp) Potongan PPh (Rp) Jumlah Neto
dengan perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen)dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/nonmedis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimanaKeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatandi Rumah Sakit Pemerintah SeProvinsi Papua dengan rincian, sebagaiberikut : No Uraian % Jumlah (Rp) Potongan PPh (Rp) Jumlah Neto
No. 394 K/Pid.Sus/2017persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimana KeputusanGubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di RumahSakit Pemerintah SeProvinsi Papua dengan rincian, sebagai berikut : No Uraian % Jumlah (Rp) Potongan PPh (Rp) Jumlah Neto (Rp)1 Jasa Medis 85 165.750.000,00 2.499.000,00 163.251.000,002 JasaNonMedis 15 29.250.000,00 29.250.000,00Jumlah = 100 195.000.000,00 2.499.000,00 192.501.000,00 Namun
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 22-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Sdw Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI
65 — 17
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
ANDRI SAPUTRA bin ARYANI EFENDI
65 — 17
karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider,yaitu Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan bukantanaman sebagaimana dakwaan Subsider;Menimbang, bahwa meskipun dalam fakta yang terungkap dalampersidangan Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai narkotika jenissabusabu dengan berat bersih atau neto
Register : 28-02-2011 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. BUANA WIRALESTARI MAS;
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.H.Thamrin Kav.22 No. 51, Jakarta 10350, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak2001, harus dihitung menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (rugi) (Rp.46.440.674.998,00)Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 131/ B /PK/PJK/2011Kompensasi Kerugian Rp. 0.00Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 0.00Pajak Yang Kurang/(Lebih) dibayar Rp. 0.00Sanksi Administrasi Pasal13 ayat (2) KUP Rp. 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 03-09-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Stg Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
SUKIRMAN EFENDI Alias ANDUT Bin MAT DUAN RUSLI
73 — 13
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
SUKIRMAN EFENDI Alias ANDUT Bin MAT DUAN RUSLI
73 — 13
BuktiNomor: 132/10925/2020 tertanggal 20 April 2020 yang diterbitkan olehKantor Pegadaian (Persero) Cabang Sintang dan ditandatangani oleh IwanPerdana selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Cabang Sintang, EkaSetiawati selaku Pelaksana Penimbangan dan Rio Yunandar, S.H. selakupenyerah dan penerima barang bukti, diperoleh keterangan bahwa barangbukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu warna putih kristaldibungkus dengan plastik klip transparan yang disita dari Terdakwa memilikiberat bersih (neto
Putus : 26-05-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 93/B/PK/PJK/2014 Tanggal 26 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. IL JIN SUN GARMENT
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1)Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak PenghasilanSebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 hurufk Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka prosespenyelesaian suatu barang tertentu yang
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
sendiriPenjualan kepada PT Smelting atasperbedaan syarat pembayaran senilai Rp603.316.811,00dengan didasarkan pada hasil ekualisasi antaranilaiPeredaran Usaha dalam PPh Badan 2007 dibandingkandengan nilai penyerahan dalam SPT Masa PPN;Bahwa faktanya, koreksi koreksi Penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiriPenjualan kepada PT Smelting atasperbedaan syarat pembayaran senilai Rp603.316.811,00bersumber dari koreksi positif Peredaran Usaha berupaHarga Transfer (Price Adjustment) pada sengketaPenghasilan Neto
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
XPerkebunan Kelapa Sawit PT Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajalPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO,
161 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis berkesimpulan untuk mengabulkanpermohonan Pemohon Banding dan koreksi Terbanding atasperedaran usaha berupa harga jual batu bara bagi hasil sebesarRp18.661.031.547,00 tidak dapat dipertanhankan, PemohonPeninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa KenaPajak sebesar Rp2.616.960.715,00 terkait dengan sengketakoreksi Penghasilan Neto yaitu koreksi atas Harga JualBatubara Bagi Hasil sebesar Rp18.661.031.547,00 dalamPutusan Majelis Nomor Put
Register : 07-12-2011 — Putus : 22-11-2012 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 B/PK/PJK/2011 Tanggal 22 Nopember 2012 — DIRJEN PAJAK VS PT. HANSAE INDONESIA UTAMA;
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000(selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan:"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksudpada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semuapemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentuyang
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
154 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 00)10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan (PO 900 9090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:' Pengkreditan Pajak Masukan pupuk ataspenyerahan TBS yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan
Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Mattel Indonesia
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan PerkiraanPenghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebutKEP170/PJ./2002), menyatakan:Angka 4 Lampiran IIIYang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksudpada angka 2 huruf k Lampiran I!
Register : 27-05-2011 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2011 Tanggal 13 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUPRA MATRA ABADI
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
. sebesar 15% (lima betas persen) dari jumlah bruto atas :1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;2. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f ;3. roya/ti;4. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufe;b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat finalatas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;c. sebesar 15% (lima betas persen) dari perkiraan penghasilan neto
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1145/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
53 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi:Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996") menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negendari pengangkutan orang dan/atau barang
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Register : 21-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN BANGLI Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Bli Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Dicky Aditya, SH
2.I Putu Wahyu Pradiptha Wirjana, SH.MH.
Terdakwa:
I Wayan Tenang
28 — 18
1.Dicky Aditya, SH
2.I Putu Wahyu Pradiptha Wirjana, SH.MH.
Terdakwa:
I Wayan Tenang
28 — 18
menggunakannarkotika tersebut bersamasama dengan DEWA PACUNG di tempat DEWAPACUNG di Gianyar, yang selanjutnya sisa dari narkotika tersebut rencananyaakan digunakan sendiri oleh Terdakwa di kandang babi milik Terdakwa di Bangli.Disamping itu Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan shabu agar kuatberaktivitas sebagai peternak babi;Menimbang, bahwa maksud untuk dipergunakan sendiri tersebutsemakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang dimilikiTerdakwa, yaitu sebanyak 0,16 gram neto
Register : 05-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 401/Pid.Sus/2021/PN Srh Tanggal 9 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
ADIT NUGRAHA Als ADIT
22 — 13
ERWIN ADE PUTRA SILABAN, SH
Terdakwa:
ADIT NUGRAHA Als ADIT
22 — 13
sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandungMetamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagaipenyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri sedangkan kualifikasitindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan; Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotikajenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit yakni berat neto