Ditemukan 5379 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
154 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanPajak Pupuk 100 00)10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan (PO 900 9090 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka:' Pengkreditan Pajak Masukan pupuk ataspenyerahan TBS yang dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yangmenciptakan ketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan
Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak vs. PT. Mattel Indonesia
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan PerkiraanPenghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat(1) huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebutKEP170/PJ./2002), menyatakan:Angka 4 Lampiran IIIYang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksudpada angka 2 huruf k Lampiran I!
Register : 27-05-2011 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 20-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/PJK/2011 Tanggal 13 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUPRA MATRA ABADI
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
. sebesar 15% (lima betas persen) dari jumlah bruto atas :1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;2. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f ;3. roya/ti;4. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) hurufe;b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat finalatas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;c. sebesar 15% (lima betas persen) dari perkiraan penghasilan neto
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATYA KISMA USAHA
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali / semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan ataspupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidakdapat dikreditkan sebagaimana pendapat PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: PT X Perkebunan TBS PT Y Pengolahan CPO Uraian DPP DPP PPN DPP DPP PPN Beban PajakPM PK PM PK Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto
Register : 15-11-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2209/Pdt.G/2017/PA.Mks Tanggal 8 Mei 2018 — Pemohon:
Hendra Baskara Cipta bin Syaiful R. Lambang
Termohon:
A. Paramita Yasir binti Ir. A. Muh. Yasir Yusuf
14 — 10
Hendra Baskara Cipta bin Syaiful R. Lambang
Termohon:
A. Paramita Yasir binti Ir. A. Muh. Yasir Yusuf
14 — 10
Rp. 3.693.700 Kredit BRIRp. 667.700 Total gaji bersih (neto)Jadi total gaji/oenghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi adalahRp. 667.700, (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).setiap bulannyaBerdasarkan hal tersebut di atas maka dalil gugatan Rekonvensi angka 9pada Halaman 6 tidak benar3.
Register : 07-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. YAMAHA INDONESIA;
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yamaha Indonesia NPWP : 01.000.638.5052.000, alamat : Jalan Rawa Gelam1/5 Pulogadung, Jakarta Timur 13260 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut : Penghasilan Neto USD 1,876,543.89Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 1,876,543.89PPh Terutang USD 561,079.15Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain USD 650,027.96Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri :e Pajak Penghasilan Pasal 25 USD = 126,302.10e Lainlain Jumlah Pajak Yang Masih Harus atau (lebih) Dibayar USD (215,250.91
Register : 16-08-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 B/PK/PJK/2012 Tanggal 27 Juni 2013 — PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA VS DIRJEN PAJAK;
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP114/WPJ.19/BD.05/2008 tanggal 28 Maret 2008 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 2 April2008, yang menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00044/206/05/1 11/07tanggal 15 Maret 2007 dengan perincian sebagai berikut : Uraian Semula Ditambah/Dikurangi Menjadi(USD) (USD) (USD)Penghasilan Neto
Register : 09-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TRANS RETAIL INDONESIA (d.a. PT. CARREFOUR INDONESIA);
122 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lebak Bulus Raya Nomor 8, Jakarta Selatan12310, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp384.504.018.116,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp384.504.018.116,00PPh Badan Terutang Rp107.661.125.072,00Kredit Pajak (Rp151.260.273.980,00)Jumlah PPh Badan kurang (lebih) dibayar (Rp43.599.148.908,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54172
Register : 17-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1203 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA;
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkanpemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biayaproduksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto).Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatkeberadaan IP dan keberadaan transaksi pengalinan hak untukmenggunakan IP.Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa :1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapabarang hasil produksinya dijual.
Register : 01-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Putus : 07-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 17-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
KabupatenGarut, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan denganperkara ini karena selain Pemohon Konvensi tidak berperkara dengan prodeo,Pemohon Konvensi mampu menggunakan jasa lawyer/Advokat, dengandemikian bukti tersebut laayak untuk tidak dipertimbangkan/dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3, adalah bukti berupa Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Owner Cukurbro Barbershop Outlet 1, yangmenerangkan bahwa Pemohon Konvensi seorang karyawan Barbershoptersebut dengan penghasilan neto
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 702 /B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED (SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkanpenghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WajibPajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilanbruto dengan tarif pajak sepadan; danc.
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1484 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN EajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajyib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1080/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
173 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
173 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebin tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 — Direktur Jenderal Pajak VS PT. Hari Sawit Jaya,
189 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM) DPPPK PPN DPPPM) DPPPK PPN PajakPupuk 100 (0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN;7 Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran
Putus : 27-01-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BINA PITRI JAYA
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
P.Diponegoro Kav.11Wisma HSBC Lt.3, Petisah Tengah, Medan 20152 dengan perhitungan sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 9.873.685.168,00Kompensasi Kerugian Rp 9.873.685.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 250.924.054,00PPh yang kurang (lebih) (Rp 250.924.054,00)dibayarSanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah yang masih harus (Rp 250.924.054,00)(lebih) dibayar Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/201312Menimbang, bahwa sesudah putusan yang
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1081/B/PK/PJK/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajyib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 1081/ B /K/PJK/2015g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;.