Ditemukan 973 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pekerjaan pengenaan pedesaan pemetaan penetaan pekejaan pekeraan pekerjan pebenaan pekeiaan pekelaan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-02-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PTUN PADANG Nomor 5/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 28
  • Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahankeempat terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada pasal93 ayat ail dan a2 secara tegas disebutkan yaitu pada ayat 1menyatakan berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang atau jasatidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikankesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnyapelaksanaan pekenaan untuk menyelesaikan pekerjaan, ayat 2 setelahdiberikan kesempatan menyelesaikan sampai 50 hari kalender sejak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 26-02-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Oktober 2015 — SAHARI >< 1. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (PT TELKOMSEL) 2. PT. SANDHY PUTRA MAKMUR (PT. SPM)
121 — 26
  • No. 19 tahun 2012 tentang syaratsyaratpenyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, yangberbunyi : Apabilaperusahaanpemben pekenjaan menyerahkan sebagianpelaksanaan pekenaan kepada perusahaan penerima pemborongansebelum memilikibuktipelaporan sebagaimanadimaksud dalamPasal6, maka hubungan kena antarapekerna/buruh denganPage 21 of 65Putusan Nomor: 147/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Jakarta PusatJuncto, Pasal 63 ayat (1) dan (2) UU No 13 tahun 20083 tentangketenagakerjaan, berbunyi : (1) Dalam hal perianlian
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 10-04-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 102/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
BABAY SUHAEMI, DKK.
Tergugat:
CV. KURNIA AGUNG SEJATI
102 — 27
  • bersifat tetapdalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terusmenerus, tidak terputusputus, tidak dibatasi waktu danmerupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satuperusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yangtidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu.Apabila pekeryaan itu merupakan pekerjaan yang terusmenerus, tidak terputusputus, tidak dibatasi waktu, danmerupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapitergantung cuaca atau pekenaan
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Wanprestasi
Register : 28-01-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mme
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
KUNGRADUS TERISNO, (Dirut PT.TIGA PUTRA SEJATI MANDIRI)
Tergugat:
1.WEMPY LAY,S.ST.M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018
2.THOBIAS RESSIE,ST Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan Kerja NVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019
3.Ir.SUHARTINI A.WELLO.M.SI Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2018
4.YUBLINA D.BUNGA,ST.,MT. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2019
205 — 85
  • Consortium), yang mana dengan alasan sebagai berikut: Bahwadidalam pelaksanaan kontrak antara Penggugat denganTergugat I,terdapat SyaratSyarat Umum Kontrakdan SyaratSyaratKhusus Kontrakyang tidak terpisahkandari dokumen surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak)Nomor KU.03/SNVT.PP.NTT/287/IV/2018tertanggal 16 April 2018 dan berdasarkan syaratsyarat umumkontrak tersebut, dalam Poin A Ketentuan Umum Nomor 14tentangPengawasan Pelaksanaan Pekerjaan, sebagaimana berisi 14.1Selama berlangsungnya pelaksanaan pekenaan
    Pengawas pekenaan berkewajiban untukmengawasi pelaksanaan pekerjaan. Bahwa selain itu diatur juga dalam Poin G mengenai PengawasanMutu dan point nomor 69 (enam puluh sembilan) didalam syaratsyarat umum kontrak, sebagaimana berisi 69. Pengawasan danPemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan danpemeriksaan terhadap pelaksanaan pekeraan yang dilaksanakanoleh penyedia.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 02-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — Pembanding/Terdakwa : PIATOR SIMBOLON, ST
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : PIATOR SIMBOLON, ST
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
Terbanding/Penuntut Umum : FEBBY SALAHUDDIN, S.Kom, SH
143 — 48
  • Penyediabarang/ jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihakHal. 25 Putusan Nomor 13 /Pid.SusTPK/2018/PT.DKIlain, kecuali sebagian pekeraan utama kepada penyediabarang/jasa spesialis.2) Ketentuan dalam dokumen pengadaan yang termuat di dalamsyaratsyarat umum kontrak (SSUK), pada:(1) Ketentuan umum 10.3 yang menyebutkan secara tegas yaituPenyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaandan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekenaan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 745/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Notaris Kamelina, S.H
Pembanding/Tergugat V : Nn. KELLY TANIA
Terbanding/Penggugat : LAY TJIN NGO
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. SUNNY CHANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : HEINRICH CHANDRA
Turut Terbanding/Tergugat IV : CHARLIE CHANDRA
311 — 190
  • berdiri diatas 3, sertifikat terdaftar atasbidang tanah tersebut. nama Sumita Chandra,berikut bangunan gudang4.8 3(tiga) unit kendaraan mobil sebagai(tiga) g yang berdiri diatas bidangberikut : Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI No.548/PDT.G/2015/PN.JKT.UTRNo.153/PDT.G/2020/PN.JKT.UTR 4.10 Uang 3.8.1. mobil merk Isuzu Pickup, NomorPolisi B 9882 JU.3.8.2. mobil merk Toyota KijangInnova, Nomor Polisi B 8123 NF.3.8.3. mobil merk Nissan Juke, NomorPolisi B 1099 BZO.4.9 Mesinmesin pekenaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-12-2017 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr
Tanggal 9 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ROMZA SEPTIAWAN, SH,. MH.
Terdakwa:
Drs. ABDUSSAMAD Bin ARMIN
98 — 23
  • RAIHPANGESTU adalah selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitungsejak terbitnya SPMK yaitu tanggal 12 Juni 2013 dan harus selesaiselambatlambatnya pada tanggal 8 November 2013.Pelaksanaan Pekenaan : Bahwa DARU PRABOWO KUSUMO, S.Hut Bin TEDJO MANTRISUTEDJO selaku Direktur CV.
    2017/PN Smr TOTAL 95,204,353.30 5.27 5.27Xx PEKERJAAN SANITASI1 Pemasangan kloset jongkok 16,381,400.00 0.91 0.002 Tempat air kapasitas 50 Itr 5,600,000.00 0.31 0.003 Septictank terpasang + accesories 87,113,530.00 4.82 0.004 Floor Drain + Pipa Pembuangan @ 2 2,065,000.00 0.11 0.00TOTAL 111,159,930 6.15 0.00Xl PEKERJAAN PEMASANGAN PIPALISTRIKPemasangan pipa listrik @ 5/8 8,120,000.00 0.45 0.45TOTAL 8,120,000.00 0.45 0.45JUMLAH 1,806,895,274.7 100.0 88.890 0DIBULATKAN 1,806,895,000.00 Pembayaran Pekenaan
    290 Putusan Nomor 86/Pid.SusTPK/2017/PN Smr X PEKERJAAN SANITASI1 Pemasangan kloset jongkok 16,381,400.00 0.91 0.002 Tempat air kapasitas 50 Itr 5,600,000.00 0.31 0.003 Septictank terpasang + accesories 87,113,530.00 4.82 0.004 Floor Drain + Pipa Pembuangan @ 2 2,065,000.00 0.11 0.00TOTAL 111,159,930 6.15 0.00Xl PEKERJAAN PEMASANGAN PIPALISTRIKPemasangan pipa listrik @ 5/8 8,120,000.00 0.45 0.45TOTAL 8,120,000.00 0.45 0.45JUMLAH 1,806,895,274.70 100.00 88.89DIBULATKAN 1,806,895,000.00 Pembayaran Pekenaan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 20-08-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 10 Desember 2018 — Penggugat:
PT. MITRA AGUNG INDONESIA Diwakili oleh MAULUDDIN
Tergugat:
KEPALA DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG
259 — 711
  • penetapansanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang sekurangkurangnya memuat:Halaman 50 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor: 35/G/2018/PTUN.BNAa. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:1) nama Penyedia Barang/Jasa (nama perusahaan apabila berbentukbadan usaha atau nama yang menandatangani surat penawaran/suratpenanjian apabila berbentuk orang perseorangan);2) alamat Penyedia Barang/Jasa;3) nomor izin usaha (untuk Penyedia Barang/Jasa yang memiliki izinusaha); dan4) NPWP Penyedia Barang/Jasa;nama paket pekenaan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
BUDI SURYADI
Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
472 — 607
  • Putusan Nomor : 153/G/2020/PTUNJKT.1) Bersikap tidak jujur, tertib dan cermat dalammelaksanakan tugas, menandatangani dokumenpembayaran SPMLS atas pekenaan pengadaanpartisi dinding dan partisi setengan badang yangbelum selesai;2) Menerima uang setidaknya sejumlahRp. 30. 000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sar.Syahril Nasution yang diakui sebagai jaminan ataspekerjaan pengadaan partisi dinding dan pasrtisisetengah badan yang belum selesai;3) Bersamasama dengan Sar.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-06-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 947 K/Pdt/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DENGSI PANGARIBUAN (Istri sekaligus ahli waris dari almarhum Djanji Sitorus atau disebut juga Djanji Ongam Sitorus), dkk lawan MARINTAN SIAGIAN dan BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MEDAN
73 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian Mateni:Bahwa akibat gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi danlaporannya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan, waktu,tenaga, pikiran, pekenaan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensimenjadi terganggu sehanhanannya dan oleh karena itu Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian matenil sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau total kerugian Tergugat dalamKonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yaitu kerugian
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ILZA PUTRA ZULVA.SH
Terdakwa:
2.MARDIUS
3.Ahmad Fauzi
243 — 85
  • Taufik, MT. menandatanganiLaporan Kemajuan Pekerjaan 100% tersebut, padahal Saksi Ermen,STtelah mengetahui Kemajuan Pekenaan per tanggal 20 Oktober 2017adalah kurang lebih sebesar 97 ,86%.Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (laporan Mingguan ke26) danBerita Acara Serah terima pertama pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, telah digunakan sebagai dasar dalam pembayaran 100 % PekernaanPenataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau PunjungKabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017.Berdasarkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 20-12-2019 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 312/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat:
Moh Ridwan, Dkk.
Tergugat:
1.PT. PRIMADAYA HARUMMAS
2.PT GOODYEAR INDONESIA, Tbk,
3.III. PT ATALIAN GLOBAL SERVICE
225 — 91
  • Dengan menerapkan prinsippengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidaklagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasapekerja/buruh kepada suatu perusahaan outsourcing yang lamadan memberikan pekenaan tersebut kepada perusahaanoutsourcing yang baru, maka selama pekenaan yangdiperintahkan untuk dikeyakan masih ada dan berlanjut,perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkankontrak kena yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubahketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Sim
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.DOHAR TIGOR PARLUHUTAN GURNING
2.MANGIHUT PURBA.
3.MONANG MANIK.
4.MARKUS RUMAHORBO.
Tergugat:
1.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD KabupatenSimalungun
2.Bupati Kepala Daerah Kab Simalungun
3.kepala kantor badan pertanhan Nasional Kab,Simalungun
4.kepala dinas perizianan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kab Simalungun
5.camat Girsang Sipangan Bolon
6.Lurah Kelurahan Parapat
7.Komando Rayon Militer Parapat
8.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
9.Masrida Napitupulu
10.RizkyFebryka
409 — 186
  • tentang HakHak Ekonomi,Sosial dan Budaya (Kovenan EKOSOB):Halaman 12 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2021/PN SimNegara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwahakhak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakantanpadiskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asalusul kebangsaanatau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.Pasal 6 ayat (1) Kovenan EKOSOB:Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekenaan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 06-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 20/Pid.Pra/2020/PN Pbr
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
ERIANTO Bin INTIN Alias ERI KABAU
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
68 — 13
  • normatif, angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015menyebutkan: Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 91) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000(seratus juta rupiah).2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksuddalam pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacatsehingga tidak bisa melakukan pekenaan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Wanprestasi
Register : 24-01-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 20 Desember 2018 — PT Sutera Sejahtera LAWAN Tuan Freddy Regawa
223 — 98
  • Paku, sebab tanggung jawab sisa pekerjaan pembangunan sepenuhnyasudah diambil alih oleh Penggugat sejak tanggal 14 Juni 2017;Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 12, denganalasan:Bahwa sebagaimana Pasal 95 ayat (5) huruf a Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010, yang berbunyi :Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atashasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak sehinggakondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-11-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2720 K/PDT/2017
Tanggal 28 Nopember 2017 — PT MATA NANDA, dkk. VS Ny. LILYANA ONG, dk.
145 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dibuktikantidak adanya complain serta dibenarkan berdasarkan keterangan saksiMugroho Warsito, "Dalam hal pekenaan yang dilakukan oleh Tergugat II hal ini PTPerdana Mitraindo (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding l/Tergugat I!) baik dalamprosesnya maupun basil pekerjaannya sudah prosedur dan perencanaan yangsudah oleh Konsultan perencana dan sudah disetujui oleh PT Mata VandaTermohon Kasasi II dahulu Terbanding Il/ Tergugat ) dan PT Cinajasa CiptaMandin;Halaman 47 dari 64 hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-03-2010 — Putus : 12-01-2011 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 82/Pdt.G/2010/PN.MDN
Tanggal 12 Januari 2011 — ADJIE WIGATIE LAWAN HARYO PATMO ASMOLO, DKK
120 — 13
  • PUTUSA NNomor : a2/Pdt.G/20710/PN.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata gugatanpada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkaraantara ADJIE WIGATIE, umur 48 tahun, agama Islam, pekenaan Pegawai NegeriSipil, alamat Jalan Candi Lontar 2, Blok 41 D/58 Kota Surabaya dansesual dengan Akte Kuasa Nomor 5 tanggal 12 Nopember 2005 yangdiperbuat dihadapan Notaris RANTI NURSUKMA H., S.H., diSurabaya, juga bertindak sebagai
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2012 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN AMBON Nomor 60 / Pid.Tipikor / 2012 / PN.AB
Tanggal 9 Desember 2013 — Nama Lengkap : WAHYU SUCIPTO ADI, ST Tempat lahir : Jombang Umur / tgl lahir : 42 tahun / 07 Juli 1970 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Kebun Cengkih Kec Sirimau Kota Ambon. A g a m a : I s l a m. Pekerjaan : Swasta . Pendidikan : S.1. Terdakwa : ll : Nama Lengkap : JHON SANGADJI Tempat lahir : Ambon Umur / tgl lahir : 37 tahun / 07 Juni 1975 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec Nusaniwe Kota Ambon. A g a m a : Kristen Ptotestan Pekerjaan : Swasta . Pendidikan : SMA
102 — 51
  • ; bahwa Dalam pemeriksaan pada awalnya saksi menggunakan gambar dari Kejaksaan danlampiran RAB; Bahwa saksi mengukur tidak menggunakan kontrak; bahwa saksi temukan di lapangan adalah perbedaan gambar antara gambar rencana denganpekerjaan di lapangan sehingga pada peninjaun kedua saksi minta gambar As Built Drawing /24gambar jadi dalam pengertian setelah pekerjaan selesai ada gambar sketsa dan kemudiandikasi gambar jadi dan kemungkinan dan ada perbedaan; Bahwa hasil pengukuran saksi ada dua item pekenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-05-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 25-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. BAHTERA PESAT LINTASBUANA, DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI;
348 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 35 P/HUM/2020pekerja/buruh untuk mendapatkan pekenaan dan upah yang layak, dan untukmeminimalisasi hilangnya hakhak konstitusional para pekerja outsourcing,Mahkamah perlu. menentukan perlindungan dan jaminan hak bagipekerja/buruh. Dalam hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan untukmelindungi hakhak pekerna/buruh.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 08-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2016/PT BJM
Tanggal 20 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Kamin. SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Ir. H. M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI Diwakili Oleh : Ir. H. M. SABRIE MADANI, MM BIN H. MADANI
83 — 31
  • M.P Binti Akhmad Saleh, sehingga perbuatan tersebutbertentangan dengan:> Pasal 94 Ayat (1), (3) dan (4) Perpres 54 Tahun 2010, menyatakan:setelah pekerjaan selesai 100 % (seratuS persen) sesuai dengankontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepadaPA/KPA melalui PPK untuk penyerahan barang, dan apabila terdapatkekurangan Panitia Penerima hasil Pekerjaan PPK memerintahkankepada penyedia barang/jasa untuk memperbaiki atau melengkapikekurangan pekenaan sebagaimana yang disyaratkan dalam