Ditemukan 367674 data
7 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 3
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun2006 yang kemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini ;MENGADILI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor2484/Pdt.G/2016/PA.Tbn, dari Penggugat.;2.
13 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
12 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
11 — 10
yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwapara Pemohon tidak bersungguhsungguh dengan permohonannya, dankarena itu cukup alasan untuk mengugurkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni,maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnyakepada para Pemohon;Memperhatikan dalildalil syar'i
18 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
20 — 14
telah mengucapkan sumpah yangtelah dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas harus dinilai telah terbuktidan oleh karenanya harus dikabulkan;Menimbang,bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diputus secaraverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syar'i
8 — 8
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahuntuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubahdengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0997/Pdt.G/2016/PA.Tbn,dari Pemohon.;2.
13 — 6
tersebutpatut dikabulkan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini dinyatakan selesai dengandicabut, oleh karena itu pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubah kedua dengan UU No. 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat peraturan perundangundangan dan dalil dalil syar'i
9 — 0
pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidakmelawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
10 — 0
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1)HIR dan sejalan pula dengan dalil syar'i :dl so Yb gb st bo cpabell SS 2 SE US! 69 oeArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
ini dijatuhnkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amarputusan di bawah ini;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlakudan dalil syar'i
11 — 2
PEMOHON II ASLI), yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama AYAH KANDUNG PEMOHON II namun akad nikahnya diwakilkankepada K.H.Muhdhor dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaSAKSI NIKAH PARA PEMOHON dan SAKSI NIKAH Il PARA PEMOHONserta para undangan lainnya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); Pada waktu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak ada laranganmelaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundangundanganyang berlaku maupun syar'i
Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islamserta peraturan perundangundangan lain dan hukum syar'i yang berkaitandengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON ASLI) denganPemohon II (PEMOHON II ASLI) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben KabupatenSampang;3.
9 — 9
dikumpulkan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hakserta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuanpasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
Undangundang No. 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undangundang No. 7 tahun 1989 serta segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan denganperkara ini; MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat; 4.
11 — 1
Mahrus dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernamaSAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II serta para undangan lainnya denganmaskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa pada wakiu akad nikah dilaksanakan kedua mempelai tidak adalarangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundangundangan yang berlaku maupun syar'i; Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernahbercerai dan tetap beragama Islam; Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya
Pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sertaperaturan perundangundangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan denganperkara ini ;Him 8 dari 10 him.Salinan Pen.No.0273/Pat.P/2019/PA.Spg.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON ASLI) denganPemohon II (PEMOHON II ASLI) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal01 Februari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben,Kabupaten Sampang;3.
10 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Croesals eg pig) Ca pay cL we 18 5 yo GUAArtinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonanPemohon
dan Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
11 — 5
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan paraPemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapatifaktafakta sebagai berikut: Bahwa, Pemohon telah menikah secara Islam dengan Pemohon II padatanggal 29 Februari 2001 di Tawau, Sabah, Malaysia dengan wali nikahadalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Asis;> Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon danPemohon II adalah Sulaiman dan Arsad;> Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Pemohon Ilsecara syar'i
mencatatkanpernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Malinau Kota KabupatenMalainau;Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalamperkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah menjadi UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon II:Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundangundangan serta dalildalil syar'i
14 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan yang ma'ruf, tau menceraikan dengan cara yang baik";Menimbang, bahwa berdasakan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Pemohon, a quo telah beralasan dan permohonanPemohon tidak melawan hukum, oleh
meliputi tempat kediamanPemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinandilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006, sertasegala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
8 — 0
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengandalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat Al Bagoroh ayat 229 yangberbunyi sebagai berikut:ol uw2l ayy wig!
talak termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, Pasal 49 UndangUndang nomor 7 tahun 1989, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
7 — 0
membuktikan kebenaran dalil12permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidakmelawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohonharuslah dikabulkan; Menimbang bahwa Permohonan termasuk bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, yang kemudian dirubah lagidengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala ketentuan perundang undangan yangberlaku, dan dalil syar'i
yang bersangkutan denganperkara ini;DALAM REKONPENSI DAN REKONPENSL : Menimbang bahwa karena putusan ini adalah putusanakhir dan perkara ini di bidang perkawinan maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) undang undang Nomor 7tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undangnomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang jumlahnyaakan disebutkan dalam Amar putusan Mengingat segala ketentuan perundang undangan yangberlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan
12 — 5
Rizky Maulana;Menimbang, bahwa dari faktafakta di atas, Majelis Hakim perlumengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan olehDaruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil ;dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali AlJalal dalam Kitab I'anatutThalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat MajelisHakim sebagai berikut:Artinya : (Dapat) diterima pengakuan
majelis hakim berpendapat bahwaperkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, makabiaya perkara dibebankan kepada para pemohon;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i