Ditemukan 367674 data
9 — 6
yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwapara Pemohon tidak bersungguhsungguh dengan permohonannya, dankarena itu cukup alasan untuk mengugurkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni,maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnyakepada para Pemohon;Memperhatikan dalildalil syar'i
10 — 1
danmencabut perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakimharus mengabulkanya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
24 — 1
Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangundangNomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
13 — 7
surat gugatanPenggugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepadaTergugat, kKemudian Penggugat mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
9 — 0
danmencabut perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakimharus mengabulkanya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahankedua telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
7 — 0
makapencabutan kembali atas perkara tersebut dapat dikabulkan dan Ketua Majelismenyatakan bahwa perkara Nomor 2829/Pdt.G/2015/PA.Mjl berakhir dengandicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalildalil syar'i
43 — 10
surat gugatan Penggugat, sehingga surat panggilan tidakdapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugat mencabutgugatannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
SUWANTI BINTI SUPANI
Tergugat:
SUROTO BIN SLAMET
6 — 4
;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor2697/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Penggugat.;2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara.Penetapan, Nomor 2660/Pdt.G/2017/PA.Tbn., Halaman 2 dari 33.
10 — 6
berpendapat bahwapara Pemohon tidak bersungguhsungguh dengan permohonannya, makadengan mendasarkan kepada pasal 148 R.Bg. telah cukup alasan bagiMajelis Hakim mengugurkan permohonan para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni,maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankanseluruhnya kepada para Pemohon;Memperhatikan dalildalil syar'i
9 — 5
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADLLI1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor0271/Pdt.P/2016/PA.Tbn, dari Para Pemohon.;2.
13 — 2
peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Hal 2 dari 4 hal Penetapan No.262/Pdt.G/2017/PA.Btldan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
14 — 3
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
15 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 3
dari Termohon), maka permohonanpencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus adapersetujuan dari Termohon ; 220222 nn nnn nn nnnMenimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Pemohon,maka perkara tersebut telah selesai ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara diajukansetelah disidangkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biayaDerkala INI j $2 nn nnn enone nnn enna nnn nnn nen ne nn nen nen ne nnnMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
50 — 8
;Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untukkepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaseluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,serta dalil syar'i
13 — 2
surat gugatan Penggugat, sehingga suratpanggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat, kemudian Penggugatmencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
10 — 0
Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangundangNomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yangjumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlakuserta dalil dalil syar'i
11 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
6 — 0
makapencabutan kembali atas perkara tersebut dapat dikabulkan dan Ketua Majelismenyatakan bahwa perkara Nomor 2936/Pdt.G/2014/ PA.Mjl berakhir dengandicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalildalil syar'i
9 — 1
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i