Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 71/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 28
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Ssaingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 74/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ERY PURNAWATI ZAITUN FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 31
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 70/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
JAHARUDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 26
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
63 — 26
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Perceraian
Register : 15-08-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 2853/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 14 Januari 2020 —
78 — 55
  • Suku Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;Bahwa pada awal mula perkawinan kehidupan rumah tangga antaraPemohon dan Termohon berlangsung secara normal dan rukun dimanaPemohon dan Termohon keduanya masih menjalankan StudiKedokteran Spesialis Kandungan di Universitas Indonesia, Depok,Jawa Barat;Bahwa selama menjalankan studi dimaksud Pemohon dan Termohonbertempat tinggal di ALAMAT, dan selain tinggal dirumah tersebutkeduanya Kost di Pekanbaru untuk keperluan tugas akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 23 Februari 2017 — HARYONO, Am.KL, dkk vs BUPATI DOMPU
150 — 110
  • Sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS.Oleh karena itu objek sengketa bertentangan dan tidak sejalan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantaudalam Objek Sengketa ke1 dan ke2 tidak sesuai aturan yang berlaku,bahkan yang menjadi Tim Pemantau di objek sengketa ke1 dan ke2tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 214/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Dr. dr. GILBERT W.S. SIMANJUNTAK, Sp.M (K),
Tergugat:
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
304 — 194
  • melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) sejakSemester Ganjil 20192020, namun Saksi tidak mengetahui apakah hal ituberkaitan dengan Bukti P4 tersebut ataukah tidak.Bahwa, selain untuk kerapihan administrasi, tujuan utama pelaporan BKDadalah untuk memperoleh Tunjangan Setifikasi Dosen, bagi Dosen yangtidak melakukan pelaporan BKD hanya sebatas tidak memperoleh TunjanganSetifikasi Dosen saja tanpa ada konsekuensi lainnya.Bahwa, Pelaporan BKD tidak menjadi syarat atas usulan Profesor, melainkansecara akademis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 12-04-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 30 Agustus 2017 — ATTY SUHARTI H.M. ITOC TOCHIJA
440 — 206
  • daerah dan dana bergulirpada tanggal 11 s.d 12 Januari 2016.1 (satu) buah map berwarna biru muda yang terdapattulisan tangan SPPD Muhammad Yani Asli yangdidalamnya terdapat :a. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/2461/Dispenda untuk melaksanakan konsultasi &koordinasi mengenai pinjaman daerah ke DirektoratJenderal Perimbangan Daerah Kemendagri tanggal 5Agustus 2016.b. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/4045/Asminum untuk menghadiri rapatpenyusunan rapat naskah akademis
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 110/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
Baharuddin Bin Abdul Razak
491 — 130
  • Energi dan Sumber DayaMineral Penempatan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak Bulan Desember 2016 sampai sekarang;Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Analis KeselamatanPertambangan Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Penempatan Dinas Energi dan Sumber dayaMineral Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: mempelajari peraturan perundangundangan yang berkaitandengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara;e mempelajari literatur akademis
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 02-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 69-K/PM I-03/AD/V/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — Kopka Efi Herman
196 — 247
  • Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat5 huruf h Undangundang Nomor 11 Tahun 2008menyebutkan Yang dimaksud dengan ahli adalahseseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangTeknologi Informasi yang dapat dipertangqgunqjawabkan secara akademis maupun praktis mengenaipengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidakvideodan rekaman suara yang direkam oleh Saksi1Sdri. Sukriati.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 46-K/PM I-03/AD/IV/2019
Tanggal 17 Mei 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S,E.,S.H Terdakwa: Serda Lulut Septa Hendrawan
98 — 59
  • Putusan Nomor46K/PM 03/AD/IV/2019MenimbangAnugerah Sitorus secara akademis bukanlah disebabkantindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yangjelaskan oleh Saksi5 dimuka persidangan.Bahwa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa bukan untukmembebaskan yang bersalah, karena Penasihat Hukum tidakakan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwakalau Penasihat Hukum yakin Terdakwa bersalah.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-01-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 17/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Prof. Dr. Ani M Hasan M.Pd
Tergugat:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
318 — 630
  • Bahwa asumsiasumsi demikian adalah asumsi yang sesat danmenyesatkan serta sangat bertolak belakang dengan nilainilaiakademis apalagi Penggugat adalah orang terdidik bergelar Guru Besaryang seharusnya dalam membangun argumentasi didasari dengan faktafakta yang bernilai akademis. dan oleh karena itu gugatan a quoharuslah dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Dalam Pokok Perkara.Majelis Hakim Yang Mulia,Adapun dalam Pokok Perkara, Tergugat II Intervensi memberikan jawabansebagai
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus ITE
Register : 16-05-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 7 Agustus 2018 — DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN
646 — 468
  • ,MH(AhliHukum Pidana):Bahwa ahli pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti;Bahwa Ahli menjelaskan,Saat ini ahli bekerja Fakultas Hukum UniversitasTrisakti, sejak Tahun 2004,sebagai Dosen, dengan jabatan akademis Lektor;Bahwa dengan fakta bahwa tanggal 5 maret 2018 jam 8:14, terdakwaDANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun FacebookKDANANGPAYJLENKdanpemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLANdidalamgroup SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postinganAngga Yoga Pradana didalam group
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 30-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.MUH. DIMAS YULIAN SAPUTRA BIN SLAMET ANWAR WIYONO, DK
149 — 49
  • berpendapat dalammenyampaikannya diatur juga salah satunya melalui UU No. 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi;Bahwa dilingkungan tempat Ahli mengajar yaitu UMS, PPA Mastakepanjangan dari Program Pengembangan Akademik Masa Taarufmerupakan sarana pengenalan bagi mahasiswa baru atau ospek;Bahwa jika mahasiswa tidak setuju atau sependapat atau mengkritik dengankebijakan kampus atau dosen itu diperbolehkan;Bahwa dalam menyampaikan pendapat tersebut mahasiswa ada batasanbatasannya, antara lain melalui forum akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 42
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-08-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1072/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
AGUS TRI HARTONO, SH. MH.
Terdakwa:
ABDUL GAFAR ALIAS ABU AFIF ALIAS ABU ABDULLOH BIN HAMZAH ALM
240 — 144
  • UtrMenimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme(penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidana
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 582/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RIFKY MONTAZERI Alias RIFKI Bin ABDUL GOFUR.
235 — 118
  • Tim.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasi yangberkaitan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (penafsiranhistoris), disebutkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali mengandalkan paraahli yang mengambil bagian secara terbatas namun penting artinya. Satu orangmungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alatpeledak dan satu orang lagi mengirimkannya.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 75/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUH. SAFEI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 31
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 23-11-2012 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 05-03-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 139/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 13 Februari 2013 — - NURLAILAH, SPd,CS
90 — 88
  • Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggiadalah : Adanya Rencana Induk Pengembangan (RIP), kurikulum, tenaga kependidikan,calon mahasiswa, statuta, kode etik sivitas akademika, sumber pembiayaan, sarana danprasarana, penyelenggaraan perguruan tinggi; Bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan atau menerbitkan iin pendirian suatuUniversitas adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam hal ini melaluiDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti); Bahwa dalam melaksanakan aktivitas akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 76/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
IRA SUSANTI, A. MA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 31
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal