Ditemukan 1153 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dwangsom duangson dianson danggon dingson duanson dwangsoon dwangsoom dwangsome duangsom
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
LILIK SUGIHARTO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
95 — 9
  • Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini tidak jelas dasar hukumnyayaitu berdasarkan SHM nomer berapa terhadap tanah yang ditempatioleh Tergugat maka sudah tepat apabila tentang mengosongkan danmenyerahkan tanah dan menyerahkan rumah serta uang paksa(dwangson) untuk ditolak;Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka sudahtepat apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk ditolakseluruhnya.Dalam RekonvensiMenolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata
Register : 15-01-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Mjl
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat: 1.Ahmad Sholehudin 2.Ita Casmita 3.Masripah 4.Sumiyati 5.Carto 6.H. Iksan Kamil 7.Heni Kurnia Ningsih 8.Enjo Ahmad Suhrjo 9.Saepullah 10.Taufik Ismail 11.Hj. Badriah Tergugat: 1.H. Ade Suganda Bin H. Dolop Supratman 2.Muhamad Ridwan Bin Solihin 3.Ahmad Sarudi Bin Isya 4.Hj. Yunanih 5.Samian, S.Ag. Bin Saca
96 — 25
  • tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiilserta tidak beralasan hukum, dengan demikian maka petitum angka 7 haruslahditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 yaitu menghukum Tergugat ,ll, Ill dan V untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000, rupiah secaratunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejakputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 tentang permintaan uangpaksa (dwangsom) pada hakekatnya uang paksa (dwangson
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN KOTOBARU Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Kbr
Tanggal 9 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Marlis Hamid Glr Ambang Langik
2.Zamrinaldi Glr Khatib Bandaro
3.Risnawati
Tergugat:
3.Muslim Glr Nan Barantai
4.Fakhrurrijal Glr Rajo Bukik
5.Aspitro Maimora
6.Rio Asmara Putra Glr Rajo Usali
141 — 24
  • Nomor 34/Padt.G/2020/PN Kbr.21,dalam keadaan bebas dari segala penguasaan maupun titel hukumapapun, serta menyerahkan kepada kaum Para Penggugat dengansecara sukarela dan apabila Para Tergugat berbuat engkar maka dapatdilakukan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;Bahwa guna menghindari Para Tergugatberbuat ingkar atas putusan pengadilan maka cukup beralasan hukumpula Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quountuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangson
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 14-09-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Prp
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 68
  • 50.000.000, per hektar dalam setiap bulanberjalan, maka Para Penggugat dirugikan sebesar Rp 50.000.000, dixX 32.Ha = Rp.1.600.000.000, di x 45 bulan = Rp 72.000.000.000,(Tujuhpuluh dua miliar rupiah).24.Bahwa mengingat kerugian yang diderita Para Penggugat cukup besardan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat. danTergugat.I untuk memberikan ganti rugi tersebut kepada ParaPenggugat, maka mohon kiranya agar Tergugat. dan Tergugat Ildihukum secara tanggung renteng untuk membayar dwangson
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
DODY HANDOKO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
66 — 8
  • Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini tidak jelas dasar hukumnyayaitu berdasarkan SHM nomer berapa terhadap tanah yang ditempatioleh Tergugat maka sudah tepat apabila tentang mengosongkan danmenyerahkan tanah dan menyerahkan rumah serta uang paksa(dwangson) untuk ditolak;Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka sudahtepat apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk ditolakseluruhnya.Dalam RekonvensiMenolak gugatan Rekonvensi seluruhnya.Dalam KonvensiHalaman 26 dari
Pengadilan PN BALIGE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-10-2020 — Upload : 16-06-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 14 Oktober 2020 — TITO SIAHAAN LAWAN Ir. NURDIN TAMPUBOLON, MM, dan kawan kawan
119 — 84
  • Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum karenadalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Maret 1996 Nomor: 1346 K/Pdi/1991ditentukan bahwa putusan atau amar mengenai dwangson/ uang paksa haruslahditiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riel eksekusi danberhubung dengan itu petitum angka 9 (Sembilan) ini patut untuk ditolak;Halaman 69 dan 74 Putusan Nomor 98/Pat.G/2019/PN BigMenimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 11 (Sebelas) gugatanPenggugat, oleh
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-03-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 28 Maret 2019 — 1. Wibert Taman Roda, ST 2. Rulesi, S.Pd Lawan PT. Lifere Agro Kapuas
110 — 29
  • pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksuduntuk menjamin pelaksanaan sungguhsungguh dari perjanjian, sedangkandalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhanpenghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, makadapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaransejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitudengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelangeksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa(dwangson
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
ADELLIA OCTAVIANI
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
51 — 5
  • Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini tidak jelas dasar hukumnyayaitu berdasarkan SHM nomer berapa terhadap tanah yang ditempatioleh Tergugat maka sudah tepat apabila tentang mengosongkan danmenyerahkan tanah dan menyerahkan rumah serta uang paksa(dwangson) untuk ditolak;Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka sudahtepat apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk ditolakseluruhnya;Dalam RekonvensiMenolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-05-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 301/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
Tanggal 14 Desember 2015 — Ir. SALEH EFFENDI Lawan 1. SELIYANI, 2. KEZIA JANTI LEGA, SH, 3. LAURA ELISABETH PALILINGAN, SH. 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) JAKARTA SELATAN.
114 — 70
  • oleh karena telah dinyatakan bahwa tanah danbangunan yang terletah di jalan Metro Pondok indah sektor V .Kav.33 Blok TBKelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatandengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3200 atas nama Seliyani adalah milikPenggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi maka Tergugat dalamrekonpensi/ Penggugat dalam konpensi dihukum untuk menyerahkan tanah danbangunan tersebut kepada Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalamkonpensi ;Menimbang bahwa tentang tututan dwangson
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mad
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
SOEDJARWO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
103 — 9
  • Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini tidak jelas dasar hukumnyayaitu berdasarkan SHM nomer berapa terhadap tanah yang ditempati olehTergugat maka sudah tepat apabila tentang mengosongkan danmenyerahkan tanah dan menyerahkan rumah serta uang paksa(dwangson) untuk ditolak;Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka sudahtepat apabila gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk ditolakseluruhnya;Dalam RekonvensiMenolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak
Pengadilan PN ENDE Perdata Tanah
Putus : 23-02-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN ENDE Nomor 11 / Pdt.G / 2016/ PN.End
Tanggal 23 Februari 2017 — - FATIMAH MUSTAFA - AMBROSIUS GOSI - ALOYSIUS TIRO - YEREMIAS SATU - YOHANES DON BOSCO WATU - ANYELINA ERO - EMANUEL SENA - KRISTOFORUS SIKU
154 — 142
  • Endemenetapkan dan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) atasobyek sengketa;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perluadanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan ParaTergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yangjenis dan jumlahnya akan kami ajukan di kKemudian hari;Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isiputusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangson
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 08-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA BIMA Nomor 1610/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 21 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
150 — 114
  • natura, maka para Pengguggat meminta kepadKetua Pengadilan Agama Bima untuk dilakukan penjualan secara lelangdimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil Penjualnyadibagi kepada para Penggugat dan kepada para Tergugat sekarang ini sesualporsi yang ditentukan berdasarkan Kompilasi hukum Islam;Bahwa apabila Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat III tidak maumentaati isi putusan dalam perkara a quo, maka kepada Tergugat I, Tergugatll, dan Tergugat dapat dihnukum untuk membayar uang paksa ( dwangson
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mak
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
ZETHMIN KAROMA'
Tergugat:
1.ERNA PASILA alias INDO' DEAN
2.TULAK PASILA
3.SO'RANTE alias PONG BERLIN
4.LAI' UNI alias INDO' LILING
91 — 42
  • diperoleh dari tanah objek sengketa yangtelah direbut/dirampas penguasanya secara paksa oleh para tergugat daritangan penggugat, dan bahanbahan penggugat yang masuk ke TanahSengketa seperti biaya memperbaiki sawah dan pematang beni dicabutpara tergugat dan ditaruh di pematang, ikan mas yang ada siap panenberjumlah total Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawanhukum, maka adalah beralasan hukum para tergugat dihukum untukmembayar uang paksa (Dwangson
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-11-2013 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 10-06-2015
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 2676/Pdt.G/2013/PA.JS
Tanggal 15 Januari 2015 — Darma Satria Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH., Msc. MELAWAN Drg. Ratna Sekundaria Dewi Rustamadji binti Prof dr. H. Rustamadji, DPH, M.sc, Tresnadjaya Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH, M.sc., Primariadewi Rustamadji binti Prof. dr. H. Rustamadji, DPH, M.sc., Budi Sakti Rustamadji bin Prof. dr. H. Rustamadji, DPH, M.sc.
93 — 35
  • ., MSC. bin Sabilan Rasyad, oleh karenanyaapabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menetapkan bagiannya masingmasing ahli waris, maka apabila Tergugat tidak menyerahkan bagian atauterlambat menyerahkan bagian tersebut, maka dihukum dengan membayar uangpaksa (dwangson) sebesar Rp. 10.000.000, setiap hari keterlambatanmelaksanakan putusan dengan pembayaran penuh, tunai, seketika dan sekaligus.Maka : berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Tergugat li dan Tergugat Illmohon kepada Majelis
Pengadilan PN BANTA ENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN BANTA ENG Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Ban
Tanggal 10 Nopember 2020 — Perdata 1.HJ ST NURHAYATI R 2.Ir. NAZARUDDIN 3.HASANUDDIN 4.SYAFRUDDIN R 5.NUR UPGRAWATI Lawan 1.H. YUSUF RAMLI 2.NURCAYA 3.SALMA 4.HAERIAH 5.SYAMSUDDIN 6.ABD. ASIS 7.INTANG 8.MARDIA 9.NURHIKMA Binti H. Abdillah 10.NURHIKMA Binti H. Yusuf
241 — 141
  • Zaenab Binti Nompo yang terjadi padatanggal 8 maret 1991.13.Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada poin 14 yang padaintinya menyatakan bahwa agar para Tergugat membayar uang paksaadalah dalil yang keliru dikatakan demikian karena dalam hukum perdataadat tidak dikenal dengan adanya uang paksa (dwangson) oleh karena ituberdasar hukum terhadap dalil ini dapat dikesampin gkan.14.Bahwa khusus dan berkenaan dengan dalil penggugat yang selebihnya,Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapinya
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 306/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
Aldo Joe, S.H., M.H
Tergugat:
1.PT. Mitra Cemerlang Grupindo
2.Sunarto
3.Gerry Luis Sutedja
4.Timothy Tandiokusuma
5.William Tanoto
6.Wilson Luis Suteja
7.Angeline Fransisca
8.Firmanto Halim
9.Sugiman Halim
299 — 243
  • Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara Ssukarela memenuhi isiputusan dalam perkara ini, mohon agar Para Tergugat untuk membayaruang paksa (dwangson) sebesar Rp500.000,00/hari (lima ratus riburupiah perhari), setiao Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan,terhitung sejak putusan ini diucapan dan sampai dilaksanakan;Hal. 10 dari 97 hal. Putusan No. 306/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.37.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 16-01-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
2.DEWAN PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
3.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI & PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROV.JABAR
4.PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN & MINUMAN SERIKAT PEKERJA SEL.INDONESIA PROV.JABAR
5.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA 1992 PROV.JAWA BARAT
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
7.DEWAN PIMPINAN WILAYAH GABUNGAN ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT
8.DEW. PIMP.DAERAH FED.SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI,PERTAMBANGAN,MINYAK,GAS BUMI & UMUM PROV.JABAR
9.KONFEDERASI SERIKAT NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
10.PENGURUS KONGRES ALIANSI SERIKAT BURUH INDONESIA WILAYAH PROV.JAWA BARAT
11.DEWAN PIMPINAN WIL. FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PROV.JABAR
12.D
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
530 — 790
  • Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa(dwangson/ astreinte) sebagai :sejumlah uang yang ditetapkandalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat,di dalam hal sepanjang atau sewaktuwaktusi terhukum tidakmelaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatujJumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupunsetiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.;b.
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata Tanah
Register : 17-02-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Pdp
Tanggal 26 Agustus 2016 — Penggugat - ERIZAL DT. PANDAK Tergugat - HJ. RASIMAH, DKK
139 — 71
  • sikumbang tidak berhak dantidak ada hubungan waris dengan tergugat menyangkut milik tergugat dan kaum penggugat (kaum Dt.Pandak) tidak ada hak atas seluruh objekperkara dan semua perbuatan tergugat dan tergugat Il maupun tergugatlainnya adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum dan tidak adasatupun yang melanggar hak penggugat, sehingga dengan demikiansangat beralasan untuk menolak tuntutan gugatan penggugat ini ;10) Bahwa tergugat dan Il membantah dalil gugatan penggugat angka 18mengenai uang paksa/dwangson
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat:
GUSTAF HUGO PATTIRUHU
Tergugat:
1.PIETER MUSKITA
2.GUSTAF PATTIRUHU
3.EDMOND PATTIRUHU
4.JACOB PATTIRUHU
5.FREDRICK PATTIRUHU
6.ELIZABETH PATTIRUHU
7.MESAK ALFONS
8.DR. ROERY AKYUWEN, SH.,MH
9.JOHAN AILOPA
10.SONNY PATTIASINA
11.BILI ARTHUR HEHANUSA
12.ERICK WILLIAN PORMES
13.DEVANO RIRINE
14.JACKSON DE FRETES
15.GENESSIS VAN HARLING
16.RUSLY REXON RUMLAKLAK
17.EDWARD DIAS
18.HENDRA BUALBUAL
19.STEVAN van HARLIN
20.JEMI LOHY
21.NENGSI TEHUPURING
22.HANS MANUHUTU
23.PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
24.Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
102 — 44
  • gugatanPenggugat di atas, olehnya itu tidak ada Perbuatan Melawan Hakmaupun Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, kepadapenggiugat, dengan demikian sangatlah tidak masuk di akal sehat, dantidak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa yangdikuasai oleh Tergugat I, kepada penggiugat, dengan demikiansangatlah tidak masuk di akal sehat, dan tidak dapat dibenarkan olehhukum tentang Tergugat dituntut untuk membayar uang paksa /dwangson
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
133 — 38
  • LIV Rekonvensi secara tanggungrenteng untuk membayar uang paksa (dwangson) kepada PenggugatRekonvensi sebesar Rp 54.000.000, (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)untuk setiap hari kelalaiannya menjalankaan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde ).. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adabanding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij voorraad).DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :51Menghukum Para Penggugat s/d.