Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 82/Pdt.G/2019/PN Sbr
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
176 — 32
  • Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penyampaian Perolehan Nilai Bakalcalon Hasil Seleksi Akademis Nomor : 141/021Pan.Pilwu/2019 tanggal28 September 2019, selanjutnya diberi tanda T14;5.
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. LARAS BUMI RESOURCES DIWAKILI OLEH H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E.
728 — 249
  • Mempelajari literatur akademis, pedoman, dan prosedur kerjayang berkaitan dengan keselamatan pertambangan mineral danbatubara;c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan yang terkait dengankeselamatan pertambangan mineral dan batubara;d. Menyipakan bahan bimbingan teknis yang terkait dengankeselamatan pertambangan mineral dan batubara;e.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 20-11-2017 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 2 April 2018 — Penuntut Umum:
DEDI SEPTYANTO,SH
Terdakwa:
WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT alias WIJAYA EXPRES alias TRANSPORTER alias ABU UMAR
245 — 1387
  • Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan kejahatan.Bahwa dalam menafsirkan suatu undangundang dalam ilmu hukumpidana dapat digunakan penafsiran secara historis, artinya ada suatudasar filosofinya sehingga suatu perbuatan dapat ditetapkan dalamundangundang.Sebagai contoh perundangundangan terorisme,menurut naskah akademis mengenai informasi yang berkaitan RUUHalaman 80 dari 87 Putusan Nomor 1328/Pid.Sus/2017/PN .Jkt Utrtentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
215 — 802 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 64 P/HUM/201710.11.12.13.14.Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Bukti T3);Fotokopi Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok2012 2032 (Bukti T4);Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (Bukti T5);Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Bukti T6);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti T7);Fotokopi Peraturan Pemerintah
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 324/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — AJID bin (alm) SARIDI, dkk
77 — 37
  • terbakar) akibat kontak/terpapar dengan panas atau apiMenimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
368 — 155
  • keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum
Register : 13-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 02-03-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 368/Pid.B/2018/PN Tar
Tanggal 10 Januari 2019 — RUSLI LEBU Bin LEBU
268 — 82
  • Bahwa Ahli menerangkan tugas Ahli di Pusdiklat Bea dan Cukai Jakartaadalah sebagai Widyaswara dengan tugas sebagai berikut: Mengajar di bidang Kepabeanan untuk diklat pegawai Bea danCukai; Melakukan kajian akademis di bidang Kepabeanan; Mengisi seminar dan pelatihan untuk Instansi luar (peserta diluarpegawai Bea dan Cukai).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
192 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penelitian dan dokumen akademis (bahkan olehKominfo) yang mempertanggungjawabkan relevansipenipuan, tindak kejahatan dengan kartu perdana;2. Ada atau tidaknya kartu perdana, penipuan dan tindakpidana akan tetap terjadi;Halaman 12 dari 105 halaman. Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.3.Tindakan tersebut tentu. merupakan ranahnya penegakhukum;.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 928/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
YOUSEP IRWANSYAH ALIAS YUSUF ALIAS DARMEN ALIAS ABU ASSYA BIN SYAHRONI.
162 — 70
  • permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PA TANJUNG PATI Perdata Agama
Register : 03-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PA TANJUNG PATI Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LK
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 26
  • Bahwa Penggugat juga tidak konsisten dalam pemakaiangelar akademis, dimana sebelumnya Penggugat telahmenguraikan nama Penggugat yaitunya Sri Wahyu FebrinaA.Md.Keb Binti Gono, namun dalam uraian tersebut di atas tanpamenyebutkan gelar akademisnya yaitunya tertera Penggugat; Bahwa penulisan kata Tergugat adalah sudah benardimana pada pangkal kata menggunakan huruf besar, akan tetapiHalaman 31 dari 109 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2018/PA.LKdalam uraian halaman selanjutnya kata Tergugat ditulis memakaihuruf
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 4/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 5 Juni 2018 — Penggugat:
1.Moh. Supriyono
2.Nur Fatoni
3.Nur Hasyim
Tergugat:
Bupati Kendal
210 — 76
  • Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati KendalNomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan PeraturanDaerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata CaraPengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di KabupatenKendal diatur bahwa metode seleksi untuk tes kompetensidasar/tes kompetensi akademis dan tes kompetensi bidangmenggunakan Computer Assisted Test (CAT);b.
Pengadilan PA SENGKANG Perdata Agama
Register : 24-03-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA SENGKANG Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 69
  • Pada saat terbakar rumah toko saya berada dirumah sakit akademis Makassar waktu sakit para kaka saya H. Ibrahim.Selanjutnya keterangan Tergugat 1 mengenai wasiat Hj. Indo Lonjo terkaitdengan pemberian semua hartanya yang di tinggalkan setelah ia meninggaldunia kepada Hj. Sitti Aisyah Tergugat 1 .Penggugat 1 dan 2 menilai kKeputusan Hj. Indo Lonjo adalah keputusanyang tidak adil.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 25-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
NURDIN Alias AKUNG Bin TOYYIBIN.
181 — 98
  • selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiHalaman 63 dari 82 Putusan Pidana Nomor 574/Pid/Sus/2020/PN.Jak.Tim.UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 323/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — EDI alias SODON bin SAFI’I
50 — 14
  • akibat kontak/terpapar dengan panas atau api ;Menimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 140/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
222 — 110
  • Dikatakan keadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa(KTUN) terlanjur dilaksanakan, sulit dipulinkan kembali kepada keadaansemula, apabila diakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde),ternyata Gugatan PENGGUGAT dikabulkan; Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Penundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UU Tentang PTUNtersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistem hukum Civil Law dansistem hukum CommonLawdi atas, sudah cukup terpenuhi dalam perkara
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
306 — 127
  • keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
65 — 14
  • satu) Tahun ;Bahwa setelah melihat kontraknya Ahli tidak melinat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa secara Akademis
    setelah ahli melihat kontraknya tidak melihat sfesifikasi bahu jalan dansampai sekarang ahli belum melihat kontraknya ;Bahwa yang dimaksud bahu jalan menurut Pengertian Ahli adalah Beton yangdibangun dikiri dan kanan Jalan dan dalam proyek Badami Pangkalan menurutGambar ada bahu jalan tapi dilapangan bahu jalan ada yang kurang batu kerikilnyayaitu di segmen O dan ada yang tidak ada sama sekali batu kerikilnya di segmen Adan kalau kena hujan bisa tergurur oleh air ;Bahwa tehnik sampling Menurut Akademis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 01-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2019 —
266 — 360
  • (Ahli Hukum Pidana), di depanpersidangan telah memberikan keterangan/pendapatnya dibawah disumpahsesuai dengan keahliannya pada pokoknya, sebagai berikut:Bahwa Ahli menerangkan sebagai Ahli berdasarkan surat dari DirReskrimsus Polda Metro Jaya Nomor: B/240/l/2018/Datro tanggal 11Januari 2019 perihal permohonan keterangan ahli hukum pidana dan suratpenugasan ahli terlampir.Bahwa Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai stafpengajar sejak tahun 2004 dengan jabatan akademis LektorBahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 27/Pid.Pra/2019/PN Sby
Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon:
HIU KOK MING
Termohon:
1.Ditreskrimum Polda Jatim
2.KEPALA BADAN RESERSE KRIMIMNAL POLRI
83 — 34
  • Teori pragmatis: dimana banyak saksinya secara pragmatis merupakan asasdalam UU Kekuasaan kehakiman dalam bahasa akademis efektif danefisien, yaitu Sederhana dan biaya ringan;bahwa organisasi sistem peradilan pidana memperhatikan kompetensi;bahwa semua perkara dilalui tahap penyelidikan kecuali tertangkap tangankarena penyelidikannya cepat tidak sampai dua puluh empat jam , barunaik ke penyidikan;bahwa penyelidikan harus ada sprint lidik dan ada perbuatan pidanasyaratnya minimum 2(dua) alat bukti
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2014 — Putus : 19-11-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 19 Nopember 2014 — YAYASAN TRISAKTI;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.UNIVERSITAS TRISAKTI
164 — 83
  • Dengan demikian UniversitasTrisakti sebagai Perguruan Tinggi Swasta tidak dilahirkan berdasarkan KeputusanPengurus Yayasan; Bahwa sejak saat masih bernama Universitas Res Publica Djakarta yang kemudiandibekukan, dan kemudian diganti nama menjadi Universitas Trisakti pada tanggal29 Nopember 1965 , bahkan hingga saat sekarang ini, sebagian besar kegiatankegiatan akademis Universitas Trisakti, berada di bangunan gedunggedung,termasuk gedung Rektorat yang berada di areal tanah seluas sekitar 7 hektar