Cokroaminoto No.57, asal Persil Pemberian HakHPL.01/1973.Seb., Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, tanggal 9 Juli 1992,No.SK.1119/HGB/KW.24PBR/1992, Surat Ukur tanggal 18September 1991 No.156/1991, Luas 85 M*, adalah sebagiandari G.S.

No.191 PK/Pdt/200813.Kios diatasnya selaku pemilik Toko MUDA MUDI Jalan GangGembira No.11 A, Pasar Pusat Sukaramai, Pekanbaru Kota,sesuai dengan :a.Petikan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlPekanbaru No.SK.09/HPLPbr/1978 tanggal 2 Januari 1978,Pemberian Hak Pakai kepada ST.

No.191 PK/Pdt/20081991 No.SK.1043/HGB/KW.24PBR/1991, Penerbitan SertifikatPekanbaru tanggal 9 Juli 1991, berakhir hak tanggal 10 Januari2011, Surat Ukur tanggal 22 Desember 1990 No.173/1990,Luas 74 M*, adalah pengganti Surat Ukur No.118/89 (buktiP17.a) ;.

No.191 PK/Pdt/200820.No.29 A, Pasar Pusat Sukaramai, Pekanbaru sesuai dengan :a.Petikan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlPekanbaru No.SK.09/HPLPbr/1978, tanggal 2 Januari 1978,Pemberian Hak Pakai kepada ST.

No.191 PK/Pdt/20082.20.2.21.Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat IlPekanbaru No.SK.09/HPLPbr/1978 tanggal 2 Januari 1978,Pemberian Hak Pakai, terletak di Jalan Pasar Pusat, kepadaST.

Djalan Baru & Co. berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No.SK.29/HP/DA/84 tanggal 6Maret1984 ;Bahwa tanah HP. No.104/Jelambar berdasarkan SK Mendagri No.SK.29/HP/DA/84tanggal 6Maret1984, dasarnya adalah Keputusan Mendagri Nomor : SK.5/HP/1968 tanggal 6Pebruari1968, yang isinya : memberikan Hak Pakai kepadaH.A. NAWAWI qq NV. Djalan Baru & co. atas sebidang tanah seluas 2.150 M2terletak di Jalan Tangerang Desa Jelambar, Kecamatan Grogol, Daerah Tk.I DKIJakarta Raya (yang kini dikenal JIn.

Jelambar, Jakarta Barat DKIJakarta, untuk digunakan Tapak Kantor Usaha Dagang Kayu;Bahwa tanah tersebut oleh pemegang haknya dilepaskan kepada Negara, dulu pernahdiberikan Hak Pakai sesuai SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68, isi :mencabut SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68 tentang pemberianHak Pakai kepada H.A. Nawawi qq. NV.

Nawawi sebagai Pemhon Hak Pakai tersebut, menyatakan sebidang tanahberdasarkan SK Mendagri No.SK.5/HP/68 tanggal 6Pebruari1968 adalah seluas2.150 M2 ;Bukti TI8, Surat Keterangan Rencana Kota No.2207/GSB/JB/81 menunjukkanadanya Rencana Pelebaran Jalan di JIn. Daan Mogot No.100 A ;Bukti TI9, Surat Keputusan Mendagri No.SK.29/HP/DA/84.

TI9, yakni SK Mendagri No.SK.29/HP/DA/84, dalam bagian membaca antara lain : Surat permohonan tanggal 16Nopember1981dari saudara H.A. Nawawi, fotocopy salinan SK.

Mendagri tanggal 6Pebruari1968No.SK.5/HP/68, pada bagian memutuskan antara lain : Mencabut SK Mendagri tanggal 6Pebruari1968 No.SK.5/HP/68, permohonannya seluas 2.722 M2 (bukti TI6) dan diberikanHak Pakai seluas 2.464 M2 ;Menimbang, bahwa dari kedua SK Mendagri tersebut di atas, jelas adahubungannya karena yang dijadikan dasar alas hak adalah SK Mendagri No.SK.5/HP/68,tanah seluas 2.150 M2 dan sesuai dengan pernyataan dari Pemohon sendiri (bukti TI7)adalah tanah tersebut luasnya 2.150 M2 bukan 2.464

memiliki barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalamkekuasaan bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannyaterhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarianatau karena mendapat upah untuk itu perbuatan tersebut memilki hubungansedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, , perbuatan yang3dilakukan terdakwa berawal terdakwa berdasarkan Surat keputusan Pengurus KSP TorusJay Mandiri No.SK

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsudengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut memilki hubungan sedemikianrupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut perbuatan yang dilakukanterdakwa berawal terdakwa berdasarkan Surat keputusan Pengurus KSP Torus JayMandiri No.SK

Rw.15 Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek KabupatenBandung, telah melakukan penggelapan dalam jabatan secar berlanjut ;e Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal terdakwa berdasarkan Suratkeputusan Pengurus KSP Torus Jaya Mandiri No.SK.086/KSPTJM/2008 tanggal2 Juni 2008 menjabat sebagai staf KSP Torus Jaya Mandiri yang bertugas5diantaranya yang menyetujui setiap permohonan pinjaman kepada koperasi jugamengawasi pelaksanaan peraturan dalam KSP Torus Jaya Mandiri ;e Bahwa selanjutnya terdakwa

Hamka denganmembeli kepada CV.Tunas Agung milik Terdakwa; Bahwa penjualan kayu jenis Ipil oleh CV.Agung milik terdakwa semua jenis ipilmilik terdakwa dilengkapi dengan FAKO yang dbuat oleh terdakwa sebagaimanasurat keputusan Balai Pemantauan Femanfaatan Hutan, produksi wilayah XIIISamarinda No.SK.292/BP2HP.XIII3/2009; berlaku sampai 28 Desember 2009; Bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terdakwa membeli kayu jenis ipildari CV.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31Btl/2011 tanggal 1212011 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama Pt. DjabesmenLtd terletak di Jalan Moch.

Nomor: 149 K/TUN/2008 tanggal 08082009, Tergugat hanya melaksanakan ataumenindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta denganmenerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31Btl2011 tanggal1212011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambiratas nama PT.

Djabesmendiberi tembusannya; Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakanTergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31Btl2011tanggal 1212011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009 yang kemudian ditindaklanjuti oleh KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta denganmenerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB /BPN.31Btl2011 tanggal1212011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta No.SK.001/HGB/BPN.31Btl2011tanggal 1212011 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

SHM 31 dan SHM 69 ini berarti menunjukan ketidaktelitian dankecerobohan aparatur pemerintah jaman Orde Baru yang notabene ini menunjukanbahwa surat keputusansurat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pada saat itumengandung cacat hukum.Bahwa dengan demikian jelas gugatan penggugat timbul dan keberatan atas terbitnyakeputusan SK MENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK.371/DJA/1986 tentangPenguasaan langsung oleh Negara sambil menunggu penyelesaian lebih lanjut, terhadaphak tanah yang terletak

1986 Nomor : 0283/ Tahun 1986 tentang menyatakan Status Quo danmembekukan Sertifikat hak atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut dan10terbitnya SK MENDAGRI tertanggal 28 Februari 1987 Nomor : 15/DJA/ 1987tentang Pembatalan 648 Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di Kecamatan BatiBati,Pelaihari, Jorong, dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, ProvinsiKalimantan Selatan.12Karenanya sengketa perdata ini disebabkan dengan terbitnya keputusan SKMENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK

SHM 31 dan SHM 69 ini berarti menunjukan ketidaktelitian dankecerobohan aparatur pemerintah jaman Orde Baru yang notabene ini menunjukanbahwa surat keputusansurat keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pada saat itumengandung cacat hukum.910Bahwa dengan demikian jelas gugatan penggugat timbul dan keberatan atasterbitnya keputusan SK MENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK.371/DJA/1986 tentang Penguasaan langsung oleh Negara sambil menunggupenyelesaian lebih lanjut, terhadap hak tanah yang terletak

1987 tentang Pembatalan 648Sertifikat Hak Atas Tanah terletak di Kecamatan BatiBati, Pelaihari, Jorong,dan Takisung, Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Provinsi KalimantanSelatan terhadap sertifikatsertifikat hak atas tanah sebagaimana dimaksudmenurut keputusankeputusan tersebut diatas dinyatakan dibatalkan dan tidakberlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah serta ditarik dari peredarannya.Sedangkan berkaitan dengan terbit dan berlakunya surat keputusan SKMENDAGRI tertanggal 11 Juli 1986 No.SK

tanah tersebut memang tidak dimanfaatkan sesuai denganperuntukkannya, dan secara de jure SHM a quo mengandung cacat hukumadministrasi dalam proses penerbitannya, oleh karenanya adalah beralasan menuruthukum dibatalkan haknya oleh pemerintahan pada saat itu (1987), yang dalam hal iniadalah Kementerian Dalam Negeri.Bahwa dalil Penggugat dimaksud di atas, juga tidak beralasan atau tidak berdasar,sebab pelaksanaan pembatalan hak atas tanah dimaksud telah didasarkan kepada :a Surat Keputusan Mendagri No.SK

Pupuk SriwijayaPalembang No.SK/DIR/102/1974 tentang Peraturan Pensiun Karyawan PT.Pupuk Sriwijaya Pasal 9 ayat (2) Penggugat berhak menerima pensiun hari tua,Hal. 1 dari 7 hal. Put.

Pupuk Sriwijaya Palembang No.SK/DIR/102/1974 ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayarkan hak pensiun Penggugatsebagaiamana ditentukan Surat Keputusan Direksi PT.

Pupuk SriwijayaPalembang No.SK/DIR/102/1974, maka Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiilmaupun inmateriil ;Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupuninmateriil, maka menurut hukum Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepadaTergugat sebesar Rp.28.045.782, (dua puluh delapan juta empat puluh limaribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) secara seketika dan

adalah pemilik sah terhadap sebidang tanah seluas 21.924 M2 (lebih kurang dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak / berlokasi di Desa Kwala Tanjung , Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan kemudian disebut Dusun I Padang Serunai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, sekarang disebut Dusun II Sei Besar, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan dasar / alas Hak SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No.SK

Rugi No.593/29/I-/KI/1995 tertanggal 9 Januari 1995 dicatat antara Sisum Kwala (alm) dengan Daut (alm) yang diketahui oleh Tergugat VII sekarang Terbanding VII dan Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII atas bidang tanah seluas 10.800 M2 (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau ukuran baru seluas 10.435,5 M2 (lebih kurang sepuluh ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima meter persegi) yang merupakan bahagian dari sebidang tanah alas hak SK Gubernur Sumatera Utara No.SK

Tergugat IX;(3) Berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh Penggugat V bahwa,sebagian lagi tanah seluas + 10.750 M2 dari seluruh luas tanah alas hak SKGubernur Sumatera Utara No.Sk.92/DA/HML/A/1977 tertanggal 25 Juni 1977an. Sisum Kwala penerima hak milik nomor urut 96 dan Gambar bidangtanah nomor code D.96 telah dibeli oleh Nurlela ic.

Tergugat IX;(4) Berdasarkan penjelasan Tergugat VI ketika ditemui Penggugat V, padaintinya Tergugat VI membenarkan ada membeli sebagaian tanah alas Hak SKGubernur Sumatera Utara No.Sk.92/ DA/HML/ A/1977 tertanggal 25 Juni1977 an. Sisum Kwala melalui Mhd.

Kabupaten Asahan, kemudian disebut Dusun PadangSerunai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara,sekarang di sebut Dusun II Sei Besar, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka,Kabupaten Batu Bara dengan dasar Hak SK Gubernur Sumatera Utara No.Sk.92/DA/HML/A/1977 ter tanggal 2561977 an.

No.029/3/ SKGTRI/KI/1995 tertanggal 9 Januari 1995 yang merupakan bagian darisebidang tanah alas/dasar hak SK Gubernur Sumatera Utara No.Sk.92/DA/HML/A/1977 tertanggal 2561977 an.

Bahwa bilapun quod non benar Hardi Leo Tanjung pada tahun 1994menyerahkan jaminan berupa SK Gubernur Sumatera Utara No.SK/.92/DA/HML/A/1997 kepada Sum As (ic. Suami Tergugat VII) danmenerima uang pinjaman dari Sum As (ic. Suami Tergugat VII) sebanyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi Kenyataannya pada tahun 1995Sisum Kwala (ic.

No.SK/39/VI/2013 tanggal 26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.- - 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,-( Sepuluh ribu rupiah),-.

No.SK/39/VI/2013 tanggal 26 Juni2011 atas nama Terdakwa. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

No.SK/39/VI/2013 tanggal 26 Juni2011 atas nama Terdakwa. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n.

No.SK/39/VI/2013 tanggal26 Juni 2011 atas nama Terdakwa.e 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa.Adalah suratsurat yang berkaitan dengan ketidak hadiran Terdakwa yang memperkuat pembuktiandalam perkara Terdakwa ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UUNomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI :1.

No.SK/39/VI/2013 tanggal 26 Juni2011 atas nama Terdakwa. 1 (satu) lembar daftar absensi personel Kipan C, Yonif 113/JS a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,( Sepuluhribu rupiah),.Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 di dalam MusyawarahMajelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP.548431 sebagai Hakim Ketua, serta AsrilSiagian, SH.

adalah pemilik sah terhadap sebidang tanah seluas 21.924 M2 (lebih kurang dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) yang terletak / berlokasi di Desa Kwala Tanjung , Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan kemudian disebut Dusun I Padang Serunai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, sekarang disebut Dusun II Sei Besar, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara dengan dasar / alas Hak SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No.SK

Rugi No.593/29/I-/KI/1995 tertanggal 9 Januari 1995 dicatat antara Sisum Kwala (alm) dengan Daut (alm) yang diketahui oleh Tergugat VII sekarang Terbanding VII dan Tergugat VIII sekarang Terbanding VIII atas bidang tanah seluas 10.800 M2 (lebih kurang sepuluh ribu delapan ratus meter persegi) atau ukuran baru seluas 10.435,5 M2 (lebih kurang sepuluh ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima meter persegi) yang merupakan bahagian dari sebidang tanah alas hak SK Gubernur Sumatera Utara No.SK

Tergugat IX;(3) Berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh Penggugat V bahwa,sebagian lagi tanah seluas + 10.750 M2 dari seluruh luas tanah alas hak SKGubernur Sumatera Utara No.Sk.92/DA/HML/A/1977 tertanggal 25 Juni 1977an. Sisum Kwala penerima hak milik nomor urut 96 dan Gambar bidangtanah nomor code D.96 telah dibeli oleh Nurlela ic.

Tergugat IX;(4) Berdasarkan penjelasan Tergugat VI ketika ditemui Penggugat V, padaintinya Tergugat VI membenarkan ada membeli sebagaian tanah alas Hak SKGubernur Sumatera Utara No.Sk.92/ DA/HML/ A/1977 tertanggal 25 Juni1977 an. Sisum Kwala melalui Mhd.

Kabupaten Asahan, kemudian disebut Dusun PadangSerunai, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara,sekarang di sebut Dusun II Sei Besar, Desa Kuala Indah, Kecamatan Sei Suka,Kabupaten Batu Bara dengan dasar Hak SK Gubernur Sumatera Utara No.Sk.92/DA/HML/A/1977 ter tanggal 2561977 an.

No.029/3/ SKGTRI/KI/1995 tertanggal 9 Januari 1995 yang merupakan bagian darisebidang tanah alas/dasar hak SK Gubernur Sumatera Utara No.Sk.92/DA/HML/A/1977 tertanggal 2561977 an.

Bahwa bilapun quod non benar Hardi Leo Tanjung pada tahun 1994menyerahkan jaminan berupa SK Gubernur Sumatera Utara No.SK/.92/DA/HML/A/1997 kepada Sum As (ic. Suami Tergugat VII) danmenerima uang pinjaman dari Sum As (ic. Suami Tergugat VII) sebanyakRp6.000.000,00 (enam juta rupiah) akan tetapi Kenyataannya pada tahun 1995Sisum Kwala (ic.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan olehKepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, KabupatenDeliSerdang;b.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 923/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 besertaturunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan olehHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDNKepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliSerdang ;Bahwa oleh karena Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan KuasaNomor: 922/L/2012 tertanggal 05 Oktober

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliSerdang;b.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupaSurat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, KabupatenDeliserdang;4. Menyatakan Penggugat sebagai satusatunya pemegang alas hak yangsah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara;5.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor : 923/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan olehKepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang;12.Menyatakan Penggugat sebagai satusatunya pemegang alas hak yangsah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara;13.

Terdakwa merupakan lahan yang masihtermasuk dalam Kawasan Hutan Produksi tetap IUNPHHKHT PT.WKS;Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.SusLH/2016/PN.KLT Bahwa Saksi menerangkan lokasi tersebut masuk kedalam KawasanHutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betaradan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IJPHHKHTPT.WKS sesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret2001 tentang Pemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman IndustriPT.WKS dan diperbarui dengan SK.Menhut No.SK

Sungai Baung Kec.PengabuanKab.Tanjab Barat; Bahwa dengan titik koordinat tersebut setelah Ahli flotkan ke PetaKawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalam Kawasan Hutan ProduksiTetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara dan kawasanhutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKS sesuaiHalaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.SusLH/2016/PN.KLTdengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dandiperbarui dengan SK.Menhut No.SK

lokasi di Jl. 182 Areal hutankonservasi Distrik PT.WKS Desa Sungai Baung Kec.PengabuanKab.Tanjab Barat;Bahwa dengan titik koordinat tersebut setelah Ahli flotkan ke PetaKawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalam Kawasan Hutan ProduksiTetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara dan kawasanhutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKS sesuaidengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dandiperbarui dengan SK.Menhut No.SK

diJl. 182 Areal hutan konservasi Distrik PT.WKS Desa Sungai BaungKec.Pengabuan Kab.Tanjab Barat kemudian dengan titik koordinat tersebutsetelah Ahli floikan ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi masuk kedalamKawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betaradan kawasan hutan tersebut merupakan areal Konsesi IUPHHKHT PT.WKSsesuai dengan SK MenhutNo.16/KptsI/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentangPemberian Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri PT.WKS dan diperbaruidengan SK.Menhut No.SK

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK/06/ XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Laporan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa. b. 67 (enam puluh tujuh) lembar daftar absensi personel Kodim 0113/GL sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 a.n. Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Agar barang bukti berupasuratsurat:a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK/06/ XV/2016 tanggal23 Nopember 2016 tentang Laporan telah meninggalkanKesatuan sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan sekaranga.n. Terdakwa.b. 67 (enam puluh tujuh) lembar daftar absensi personel Kodim0113/GL sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Desember2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalamperkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita AcaraPemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkasperkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara BelumDitemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untukdiajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secaraIn Absentia).: Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidanganberupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK

atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yangdimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat,sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwasebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil danseimbang dengan kesalahan Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.: Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa suratsurat:a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat :a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0113/GL No.SK/06/ XV/2016 tanggal 23 Nopember2016 tentang Laporan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 12 Mei 2016sampai dengan sekarang a.n. Terdakwa.b. 67 (enam puluh tujuh) lembar daftar absensi personel Kodim 0113/GL sejak bulanMei 2011 sampai dengan bulan Desember 2016 a.n. Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

IndahKiat Pulp & Paper Corporation dengan nama Kapal MOTOR TUNDASEVEN SEAS, Panjang 20,54 meter, Lebar 5,40 meter, Tanda Selar GT.76No.259/PP telah tercecer/hilang di seputaran Kota Pekanbaru, yang manahal ini telah dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu POLDARIAU dengan bukti Laporan Polisi No.SK/227/VIII/2020/SPKT/POLDA RIAUtanggal 11 Agustus 2020;Bahwa untuk melengkapi proses administrasi dalam permohonanpengajuan Penerbitan Kembali Grosse Akta Pengganti yang hilang, makadengan ini

Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru berkenan mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang GrosseAkta tersebut adalah milik Pemohon yang telah hilang/tercecer sesuaidengan Laporan Polisi No.SK/227/VIII/2020/SPKT/POLDA RIAU tanggal 11Agustus 2020 dan selanjutnya memerintahkan kepada DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta untukmenerbitkan kembali Akta Pengganti atas Grosse Akta Kapal tersebut;:Berdasarkan halhal dan bukti surat tersebut diatas, dengan

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa surat Tanda Penerimaan LaporanKehilangan Laporan Polisi No.SK/227/VIII/2020/SPKT/POLDA RIAU tanggal 11Agustus 2020 menerangkan bahwa Kepolisian SPKT Polda Riau telahmenerima lapioran kehilang barang/surat berharga berupa 1 (Satu) lembargrosse Akte Pendaftaran kapal asli atas nama PT.

No. 399 PK/Pdt/2006sengketa antara Tergugat dengan pewaris Para Penggugat (vide pasal 1340dan 1341 KUHPerdata);Bahwa dalam kedudukan pewaris Para Penggugat tersebut diatas adalahtelah memenuhi syarat menjadi pembeli dan pemilik atas tanah objek sengketa,sehingga dengan permohonan dan segala persyaratan yang diperlukan, makaTergugat IX dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Juli 1976 No.SK/230/HGB/DA/76 telah menetapkan antara lain sebagaimana yang diuraikandalam surat gugatan;Bahwa berdasarkan Surat

Dirjen Agraria tanggal 28Oktober 1981 0.SK.230/HGB/DA/76/A/40 telah dicabut kembali SK tanggal 14Juli 1976 No.SK.230/HGB/DA/76 dan membatalkan HGB tanggal 1 September1977 No.1784 serta menyatakan sertifikat HGB No.1784 tanggal 1 September1977 tidak berlaku dan menarik sertifikat tersebut dari peredaran;Bahwa melalui surat kKeputusan Mendagri cq.

Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Oktober1981 No.SK.230/HGB/DA/76/A/40;6. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria tanggal 3 September1985 No. Peta.7/DA/38/85;7. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum sertifikat HakGuna Bangunan No.78 Kelurahan Merdeka, Surat Ukur No.34 tahun 1982,luas 691 M2 atas nama Penggugat dalam rekonpensi yang selanjutnyadipisah menjadi :a.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq.Dirjen Agraria tanggal 14 Juli 1976 No.SK.230/HGB/DA/76 yang dijadikanHal. 14 dari 28 hal. Put. No. 399 PK/Pdt/2006alas hak untuk menggugat dalam perkara ini sudah dibatalkan haknya sejaktanggal 28 Oktober 1981 dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara;b. tanah a quo sudah berubah status haknya, baik subjek maupun objeknya,yaitu sudah menjadi HGB No.86/Merdeka dan HGB No.87/Merdeka,masingmasing atas nama Ny. Gustiar Bikmansyah;c.

Dirjen Agraria tanggal 28 Oktober 1981,No.SK.230/HGB/DA/76/A.40;Menyatakan sah dan berharta serta berkekuatan hukum Surat KeputusanMendagri cq. Dirjen Agraria tanggal 3 September 1985 Nomor Peta7/DA/38/85;Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum sertifikat HGBNomor 78 Kelurahan Merdeka, Surat Ukur Nomor 34 tahun 1982, luas 691M2 atas nama Penggugat dalam rekonpensi yang selanjutnya dipisahmenjadi :a.

No.SK.33/DJA/1983 tertanggal 19 Februari 1983 dantelah ditindak lanjuti oleh Tergugat I ;2 Bahwa oleh karenanya apabila ada yang merasa dirugikan atau ada yangmerasa mempunyai kepentingan atas Pembatalan yang telah dilakukan olehIIMenteri Dalam Negeri dan telah ditindak lanjuti oleh Tergugat I tersebut,tentunya adalah Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie makaseharusnya Kemas Zainuddin Yani (Tjek Yan) bin Kemas Onie, yangmengajukan Gugatan ;Dan gugatan tidak dapat diajukan oleh Penggugat

Notaris Haji ZulkifliSitompul, SH. tersebut, Penggugat memperoleh tanahSHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 danSHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974yang masingmasing atas nama Kemas Zainuddin Yani(Tjek Yan) bin Kemas Onie ;2 Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dan Kuasa dimaksudadalah TIDAK SAH SECARA HUKUM, karenaSHMSHM yang dibeli oleh Penggugat tersebut telahdibatalkan 15 (limabelas) tahun yang lalu olehMenteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Februari 198326IIldengan Surat Keputusan No.SK

tidak semua ahli waris Raden Achmad Soleman yangdiajukan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka Gugatan PenggugatKurang Para Pihaknya ;IV EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL (GUGATAN OBSCUUR LIBEL).OBSCUUR LIBEL (PERTAMA).1 Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakanmemiliki tanah seluruhnya seluas = 3115 M2 yangterdiri dari luas 645 M2 berdasarkan SHM No.163/26Ilir dan luas 2470 M2 berdasarkan SHM No.164/26 Ilir,dan SHMSHM tersebut telah dibatalkan oleh MenteriDalam Negeri dengan Surat Keputusannya No.SK

.800/26 Ilir tertanggal 17 Mei 1983tersebut, adalah TIDAK JELAS, sehingga Gugatan Penggugat yangdemikian dapat dikategorikan OBSCUUR LIBEL ;Vv MENGENAT RECHTS VERWERKING.1 Bahwa SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember1974 GS No. 1290/1974 tertanggal 22 Agustus 1974dan SHM No.164/26 Ilir tertanggal 25 Nopember 1974,GS NO.1625/1974 tertanggal 7 Nopember 1974, yangmasingmasing atas nama Kemas Zainuddin Yani (TjekYan) bin Kemas Onie ; TELAH DIBATALKAN olehMenteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No.SK

Robert Tjahjaindra) SH.MBA Notaris/PPAT di Palembang,sedangkan Penggugat tidak pernah menguasai dan memiliki tanahsengketa, karena Penggugat hanya secara formal membeli 2(dua) Sertifikatyaitu SHM No.163/26 Ilir tertanggal 7 Nopember 1974 dan SHM No.164/26 Ilirtertanggal 25 Nopember 1974 yang masingmasing atas nama Kemas ZainuddinYani ( Tjek Yan ) bin Kemas Onie, YANG TELAH DIBATALKAN 15(limabelas) tahun yang lalu oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19Februari 1983 melalui Surat Keputusannya No.SK

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103/Aceh Utara No.SK/03/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aceh Utara, Terdakwa atas nama Sertu Sunarwan, NRP 31940397500772 sejak tanggal 22 Agustus 2011 sampai dengan sekarangTetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah).

Memohon agar barang bukti berupaSuratsurat :a 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0103/Aceh Utara.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103/Aceh Utara No.SK/03/VI/2013tanggal 24 Juni 2013 tentang Telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/AcehUtara, Terdakwa atas nama Sertu Sunarwan, NRP 31940397500772 sejak tanggal 22 Agustus2011 sampai dengan sekarangTetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan RepublikIndonesia dalam keadaan aman/damaiMenimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yangberupa :Suratsurat :a 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0103/Aceh Utara.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103/Aceh Utara No.SK/03/VI/2013 tanggal24 Juni 2013 tentang Telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0103/Aceh Utara,Terdakwa atas nama Sertu Sunarwan, NRP 31940397500772

memperhatikan halhal tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbangdengan kesalahan Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayarbiaya perkara.Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yangberupaSurat surat :b = 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0103/Aceh Utara.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103/Aceh Utara No.SK

Menetapkan barang bukti berupaa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kodim 0103/Aceh Utara.b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dandim 0103/Aceh Utara No.SK/03/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim0103/Aceh Utara, Terdakwa atas nama Sertu Sunarwan, NRP 31940397500772 sejak tanggal22 Agustus 2011 sampai dengan sekarangTetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Urut 61 Lampiran UndangUndang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika.Berdasarkan Surat Keterangan dari Yayasan PrimagunaBakti Mandiri No.SK/V/VII/2010 tertanggal 14 Juli 2010 yangditandatangani Dr.

Bahwa pertimbangan hukum j udex facti menambah hukumankepada PEMOHON KASASI sebagaimana putusan halaman 12tidaklah logis dengan alasan sebagai berikutBahwa PEMOHON KASASI adalah pengguna dan pemakai shabushabu untuk kesehatan tubuh dan selalu'~ ketergantunganshabu shabu sebagai mana surat keterangan PsikiaterPanti Rehabilitasi Mental Yayasan Primaguna BhaktiMandiri No.SK/V/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010, sehinggacukup beralasan pada saat Suwandi alias Popay menyuruhuntuk membeli shabu shabu dan memberikan

Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.35Tahun 2009, karena perbuatan PEMOHON KASASI dalammempergunakan shabushabu sebagaimana yang terungkapdipersidangan untuk kebutuhan kesehatan tubuh PEMOHONKASASI dan secara kebetulan akan dilakukan bersamaSuwandi alias Popay, Wipin Wahyudi alias Pipin danJuarsa alias Joe bin Amir, hal ini dapat dibuktikansebagaimana Surat keterangan Panti MRehabilitasi MentalYayasan Primaguna Bhakti Mandir i No.SK/V/V11/2010tanggal 14 Juli 2010 yang ditandatangani Dr.

Bahwa j udex facti telah salah dan keliru~ menafsirkansurat keterangan dari Panti Rehabilitasi Mental YayasanPrimaguna Bhakti Mandiri No.SK/V/VII/ 2010 tanggal 14Juli 2010.Bahwa dengan menyatakan PEMOHON KASASI telah melaku kanperbuatan pengulangan dimasa lalu berdasarkan suratketerangan Panti RehabilitasiMental Yayasan Primaguna Bhakti Mandiri No.SK/V/VII/2010tanggal 14 Juli 2010 sehingga tidak cukup alasan untukmelepaskan PEMOHON KASASI dari dakwaan melanggar PasalHal. 14 dari 15 hal. Put.

151978 No.SK.152/HGB/DA/78 dengan luas 90 M?dimana batasbatas tanah Penggugat adalah sebagai berikut: Batasbatas:Timur : Kav 27Barat :Kav25Utara : Jalan JogloSelatan : Kav 3Penggugat Il adalah pemilik yang sah secara hukum terhadap sebidangtanah yang terletak di Jakarta berdasarkan bukti kepemilikan Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 3260/Joglo, kel.

berdasarkan bukti kepemilikan berupaSertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 30/Joglo, tertanggal 21Januari 1979, sebagaimana diuraikan dalam buku tanah sebagaidokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisiksuatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya yang dikeluarkanoleh Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan MenteriDalam Negeri tgl 151978 No.SK.152/HGB/DA/78 dengan luas 90 M?

atas nama Enan Bin Gatongkepada Departemen Pertahanan & Keamanan (Hankam), kemudianmenggugat keabsahan sertipikat milik Para Penggugat hanyaberdasarkan laporan kehilangan atas gjrik ; Bahwa terdapat bukti hukum berupa Surat yang dikeluarkan oleh DepartemenDalam Negeri No.SK.152/HGB/DA/78 tanggal 151978 dimana padaintinya surat tersebut sebagai FAKTA/BUKT HUKUM YANG TIDAKTERBANTAHKAN, bahwa Girik No.

Kepala Direktorat Agraria tanggal 24 Desember 1975 No.SK.1554/Dit.Pht/HM/75 tentang pemberian hak milik atas tanah Negara kepadasaudara Nazir dkk. Dan pembatalan Sertifikatnya atas tanah terletak di DesaTugu Selatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,khusus mengenai Pembatalan SertifikatSertifikat Hak Milik para Penggugat,No.245 Desa Cibeureum seluas 14.000 M2 atas nama Tn. Sutrisno Eddy Cokrodan Sertifikat Hak Milik No.244 Desa Cibereum seluas 14.000 M2 atas namaNy.

Dan pembatalan Sertifikatnya atas tanah terletak di Desa TuguSelatan dan Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor,Propinsi Jawa Barat, sebagaimana dimohon Penggugat dalam suratnya No.SK No.280/Dja/1987 tertanggal 24 Oktober 2002 ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut, Surat Keputusan Menteri DalamNegeri No.280/DJA/1987/ tanggal 10 Oktober 1987 tentang PencabutanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratCq. Kepala Direktorat Agraria tanggal 24 Desember 1975No.

KepalaDirektorat tanggal 24 Desember 1975 No.SK.1554/Dit.PHT/HM/75 tentangPemberian Hak Milik Atas Tanah Negara kepada Sdr. Nazir, dkk danHal. 9 dari 14 hal. Put.

Kepala Direktorat Agrariatanggal 24 Desember 1975 No.SK.1554/Dit/PHT/HM/75 yang mana dalampencabutan Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan : Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972 Pasal 14 ayat (1)yang menyatakan Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan hak atastanah yang berakibat batalnya Sertifikat dan ayat (2) yang menyatakan "Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu hak atas tanah yangberakibat batalnya Sertifikat "dan ayat (2) yang menyatakan " wewenanguntuk menegaskan perubah