Ditemukan 5379 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : netto neno nego neti nemo noto nento
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1119/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — DRS. ALWIN TJIE melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktukompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitasperpajakan; dan/atauHalaman 27 dari 31 halaman.
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-12-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 347/Pid.B/2018/PN Pkl
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.TEUKU SYAHRONI, SE., SH.,MH
2.EKO HERTANTO, SH
3.AAN SULISTYONO, SH
Terdakwa:
KRISNA
97 — 21
  • Pol kendaraantersebut dan pada system sudah tercatat volume timbangan 1 (kosong)dan timbangan 2 (muatan) dan neto (hasil timbangan 2 timbangan 1)setelah data lengkap selanjutnya saksi print struk timbangan dan sopirselanjutnya melakukan pembayaran cash/tunai. Selanjutnya berdasarkanstruk timbangan saksi input ke neraca harian (Sama terdapat data No.tanggal, No.
    sistimnya danmulai dua minggu ini sudah dicantumkan secara lengkap nomor polisikendaraan) selanjutnya sopir membawa kendaraan untuk mengisimaterial A atau B, setelah terisi kembali ketimbangan dan dilakukanpenimbangan berat isi, selanjutnya saksi print out hasil timbangankemudian hasilnya saksi catat dan lampirkan dinota penjualan yang saksiberikan kepada sopir, dan saat itu sopir membayar secara tunai, bahwadalam print out hasil timbangan sudah tertera berat isi dikurangi beratkosong sama dengan neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2010
Tanggal 14 Oktober 2011 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING
24 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, menyebutkan sebagaiberikut :"Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saat mulaitersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagianatau seluruhnya ;7 Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan PerkiraanPenghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-11-2014 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDONESIA DWI SEMBILAN;
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ngoro Industri Persada S1 Lolawang, Ngoro,Mojokerto 61385, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp 6.228.504.569,00Penghasilan Kena Pajak Rp 6.228.504.569,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 1.851.051.370,00Kredit Pajak:Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 1054/B/PK/PJK/2014b. Dipotong/dipungut oleh pihak lainb.1. PPh Pasal 22 Rp 220.461.084,00b.2. PPh Pasal 23 Rp 167.477.508,00c. Dibayar Sendiric.1. PPh Pasal 22 Rp 197.088.222,00c.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-07-2010 — Putus : 14-10-2011 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 B/PK/PJK/2010
Tanggal 14 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
41 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 18 Tahun 2000,Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 452/B/PK/PJK/2010sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2002, menyebutkan sebagai berikut:Terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi pada saatmulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata,baik sebagian atau seluruhnya;Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 738 B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WARNER MUSIC INDONESIA;
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2005 dengan perhitungan sebagai berikut: Peredaranusaha Rp. 66.048.227.270 Rp. (1.195.100.103) Rp. 64.853.127.167Harga pokok penjualan Rp. 35.623.776.611 Rp. 987.558.703 Rp. 34.636.217.908Laba bruto Rp. 30.424.450.659 Rp. (207.541.400) Rp. 30.216.909.259Biaya usahalainnya Rp. 19.315.390.592 Rp. 167.054.239 Rp. 19.148.336.353Laba operasional Rp. 11.109.060.067 Rp. (40.487.161) Rp. 11.068.572.906rongeenten (blaya)nato dan uar Rp. (14.557.030.310) Rp. 2.756.079.620 Rp. (17.313.109.930)Laba/(rugi) neto
Pengadilan PN BAJAWA Perdata
Register : 29-07-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan PN BAJAWA Nomor PN_BJW_18_PDT_PLW_2013_16_APRIL_2014_VBT
Tanggal 16 April 2014 — - MURIA UTOMO HERMANUS,dkk vs - MARTINUS SUSILO,dkk
82 — 20
  • dijual ;Bahwa akta yang saksi buat bisa dijadikan sebagaidasar penerbitan sertifikat ;Page 26 of 38e Bahwa tanah yang menjadi milik penjual yangdibuatkan akta ;e Bahwa batasbatas di dalam akta yaitu Utara : PitusEna, Selatan : Jalan Raya, Timur : Wellem JonatanHermanus, Barat : Pemda Ngada/ Kompleks PasarNgada ;e Bahwa Akta jual beli Nomor : 18/ PPAT/ 24/ 29/ 08/ 1.4/2004 ;e Bahwa pada saat itu syaratsyarat pembuatan aktasudah lengkap ;e Bahwa akta PPAT hanya boleh diajukan satu kali Saja ;Saksi NETO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 12-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979/B/PK/PJK/2014
Tanggal 12 Maret 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IL JIN SUN GARMENT
175 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto SebagaimanaDimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah DiubahTerakhir Dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnyadisebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberianJasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yangHalaman
    ; danJasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankanpemerintahan secara umum.Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan jasa maklonsebagai salah satu dari kelompok jasa yang tidak dikenakan PajakPertambahan Nilai, sehingga dapat diketahui bahwa Jasa Maklon tidakdikecualikan dari jasa yang tidak dikenakan PPN.Bahwa berdasarkan Angka 4 Lampiran III Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor : KEP 170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 TentangJenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 17-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117/B/PK/PJK/2015
Tanggal 17 Februari 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
151 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 30 dari 34 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
140 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;hpencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 508/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
DEDI PURNAMA PUTRA HASIBUAN
37 — 23
  • .: 4495/NNF/2020 tanggal 8 April 2020 dari BidangLaboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwabarang bukti berupa:A. 1 (Satu) pipa kaca kecil berisikan lekatan kristal berwarna putin denganberat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan berat neto 0,03(nol koma nol tiga) gram;B. 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 19-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LES NOUVEAUX CONSTRUCTEUR PRIMIER REAL PROPERTY INDONESIA
179 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman Kav.1011Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220, sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagaiberikut :Penghasilan Neto Rp (9.028.386.959,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 530.855.028.00 PPh yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp (530.855.028,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.28949/PP/M.XIII/ 15/2011, tanggal 31Januari, diberitahukan kepada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 10 ayat (8) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh 26 atas dividen sebesarRp1.179.189.000,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk masa Juli 2008 seharusnya menjadi NIHIL denganperincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Halaman 25 dari 30Halaman.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT AMBON Nomor 56/PDT/2020/PT AMB
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : NELSON JEFRY ENGKA bertindak untuk atasa nama PT.Mitrakoe
Terbanding/Tergugat I : Ny. LIDYA LORENS
Terbanding/Tergugat II : Ny.LIDYA GOSAL
Terbanding/Tergugat III : CHRISTANTO RAMBITAN
Terbanding/Turut Tergugat I : RONNY RAMBITAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
126 — 35
  • Bila hal ini ditafsir yaitu :Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2020/PT AMBKeuntungan hasil SPBU harga ratarata per hari untukPremium 10.000 liter X 200 Rp. 2.000.000,00Pertalite 7.000 liter X 320 Rp. 2.240.000,00Pertamax 300 liter X 370 Rp. 111.000,00Solar 5.000 liter X 370 = Rp. 1.000.000,00 +Total per hari = Rp. 5.351.000,00Total per ratarata per bulan 31.32.33.Rp. 5.351.000,00 X 30 = Rp. 160.530.000,00Biaya operasional per bulan = Rp. 45.000.000,00 +Total kKeuntungan Neto per bulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1144 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
60 — 788 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1144/B/PK/PJK/2017tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satupelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan diIndonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-02-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447/B/PK/PJK/2011
Tanggal 8 Februari 2012 — PT DJAJA MAKMUR METROTAMA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUK
32 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, pada Lampiran Ill, Angka 4,menyebutkan sebagai berikut :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran "Keputusan ini adalah semua pemberian
Pengadilan PN BANGLI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-09-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN BANGLI Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Bli
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.NI NYOMAN BUDIASIH, SH.
2.I NYOMAN CARIKYASA, SH.
Terdakwa:
Wahyudi Ananda
82 — 12
  • Terdakwabersama seseorang bernama FITRI yang dikenal Terdakwa di Media SosialFacebook yang tinggal di Bangli, namun rencana Terdakwa tersebut tidakterlaksana karena terlebin dahulu tertangkap tangan oleh anggota polisi.Disamping itu Terdakwa sudah sejak tahun 2016 menggunakan narkotikagolongan jenis shabu dengan pemakaian tidak tentu;Menimbang, bahwa maksud untuk dipergunakan sendiri tersebutsemakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang dimilikiTerdakwa, yaitu sebanyak 0,14 gram neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang