Ditemukan 5379 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1466 B/PK/PJK/2017 Tanggal 29 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. ENSCO BOLLAND BV;
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2336/WPJ.07/2012 tanggal 6Desember 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakPajak Pajak 200700004/206/07/081/11 tanggal 18 Oktober 2011 atas nama BUT EnscoHolland BV, NPWP: 02.058.404.1081.000, alamat: Graha Inti Fauzi Lantai 4,Jalan Buncit Raya Nomor 22, Jakarta Selatan, 12510, sehingga PajakKurang Bayar Penghasilan Tahun NomorPenghasilan Tahun Pajak 2007 dihitung kembali menjadi sebagai berikutPenghasilan Neto
Register : 17-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
KabupatenGarut, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan denganperkara ini karena selain Pemohon Konvensi tidak berperkara dengan prodeo,Pemohon Konvensi mampu menggunakan jasa lawyer/Advokat, dengandemikian bukti tersebut laayak untuk tidak dipertimbangkan/dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3, adalah bukti berupa Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Owner Cukurbro Barbershop Outlet 1, yangmenerangkan bahwa Pemohon Konvensi seorang karyawan Barbershoptersebut dengan penghasilan neto
Putus : 07-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 01-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 702 /B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED (SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkanpenghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WajibPajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilanbruto dengan tarif pajak sepadan; danc.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — Drs. ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 27 dari 31 halaman.
Putus : 16-07-2010 — Upload : 02-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/MIL/2010 Tanggal 16 Juli 2010 — YULIUS RANTE TASAK
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kriminalistik Nomor Lab4540/KNF/2005 tanggal 15 Agustus 2005 bahwa barang bukti serbuk putihdengan berat neto 199,7179 gram tersebut benar mengandung Heroin danterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 19 lampiran UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.ATAUBahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat sebagaimanatersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juli 2005 dan pada hari Senin tanggal 1Agustus 2005 atau setidaktidaknya dalam tahun 2005 di Perumahan PermataDepok Jalan
Putus : 25-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1077/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan.Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat (2)berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteriaantara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan;o 29 5pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto
Putus : 17-10-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2011 Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPUTERA â BOT FINANCE
138 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan 12910, sehinggajumlah Pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 41.479.174.487,00Penghasilan Kena Pajak Rp 41.479.174.487,00PPh Terutang Rp 12.426.252.200,00PPh yang dipotong pihak lainPPh kurang/(Iebih) dibayarRp 1.000.000.00Rp 12.425.252.200,00Kredit Pajak Rp12.404.769.100.00PPh kurang/(Iebih) dibayar Rp 20.483.100,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasall3 ayat (2) KUP Rp 9.833.833.00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 30.316.933,00Halaman
Register : 08-09-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694 B/PK/PJK/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajyib Pajak mengajukan keberatan;pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 27 dari 32 halaman.
Register : 09-11-2015 — Putus : 18-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Januari 2016 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksaan.Bahwa PMK No. 199/PMK.03/2007 khususnya pada Pasal 30 ayat (2)berbunyi sebagai berikut :Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dilakukan dengan kriteriaantara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;Wajib Pajak mengajukan keberatan;e290 5pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto
Putus : 13-01-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN DEPOK Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Dpk Tanggal 13 Januari 2015 — Oke Fadillah Als Idung Bin M. Muslich
23 — 9
23 — 9
Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanMetamfetamin dengan berat neto 0,1433 gram didalam bekas bungkus rokokSampoerna Milddirampas untuk dimusnahkan14.
Register : 11-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Jax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention on Income Taxmenjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh Pasal 26 atas dividensebesar Rp Rp1.247.038.400,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Agustus 2008 seharusnya menjadi Nihildengan perincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
Putus : 20-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — NURCAHYANTO
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluh persen)dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan (medis/nonmedis) sedangkan untuk biaya operasional adalah sebesar 70% (tujuhpuluh persen) dari alokasi anggaran yang diberikan sebagaimanaKeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatandi Rumah Sakit Pemerintah SeProvinsi Papua dengan rincian, sebagaiberikut : No Uraian % Jumlah (Rp) Potongan PPh (Rp) Jumlah Neto
dengan Perbandingan adalah 30% (tiga puluhpersen) dari alokasi dana yang diberikan adalah untuk jasa pelayanan(medis/non medis) sedangkan untuk biaya operasional adalahsebesar 70% (tujuh puluh persen) dari alokasi anggaran yangdiberikan sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor151 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PembebasanBiaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah SeProvinsiPapua dengan rincian, sebagai berikut: No Uraian % Jumlah (Rp) Potongan PPh (Rp) Jumlah Neto
Putus : 17-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117/B/PK/PJK/2015 Tanggal 17 Februari 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
151 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 30 dari 34 halaman.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto, f pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2009 Tanggal 9 Desember 2009 — I GEDE RAKA TANTRA, GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
156 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tambahan kekayaan neto yang berasal daripenghasilan yang belum dikenakan pajak ;q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah ;r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang yang mengatur mengenai ketentuanumum dan tata cara perpajakan; dans. Surplus Bank Indonesia ;2.2 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat finaladalah :a.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut: Uraian PL XPerkebunan KelapaSawit ) PTY Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPPPM) DPPPK PPN PajahPupuk 100 00) l0TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan(P() 900 40) 40)Neto
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
158 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
YPengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PahPrpuk 100 00) l0)TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan(P() 900 40) 40)Neto 0 0 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Payjak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Ternadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 0) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan