Ditemukan 5379 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 09-12-2013 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589/B/PK/PJK/2013
Tanggal 9 Desember 2013 — PT. D & D PACKAGING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6138 Berkekuatan Hukum Tetap
  • olehTermohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka seharusnyaperhitungan pajak Pajak Penghasilan Badan Pemohon Peninjauan KembaliTahun Pajak 2008 adalah sebagai berikut (selaras dengan yang tercantumdalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semulaPemohon Banding):UraianPeredaran Usaha cfm TerbandingKoreksi diajukan PKPeredaran Usaha cfm Pemohon PKHarga Pokok PenjualanLaba BrutoBiaya Usaha cfm Majelis 1.054.639 ,24Koreksi diajukan PK 82.233,02Biaya Usaha cfm Pemohon PKPenghasilan Neto
    Jumlah (ab)Penghasilan Neto Luar NegeriJumlah Penghasilan NetoKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPPh Terutang (USD 580.557,25 x Rp 9.263,60) 10% X Rp 50.000.000 15% X Rp 50.000.000 30% X Rp 5.278.050.141,10Jumlah TerutangPPh Badan Terutang = Rp 1.595.915.042,33 : 9.263,60Kredit PajakPPh yang lebih dibayarHalaman 85 dari 88 halaman.
Register : 19-10-2021 — Putus : 04-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN BONTANG Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Bon
Tanggal 4 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.ARDIANSYAH,SH
2.Sonny Arvian Hadi Purnomo, SH
Terdakwa:
YUNITA FEDHI ASTRI Binti MISTO YUWONO
278165
  • LaporanYang dimaksud dengan laporan adalah laporan yang dibuat oleh Bankbaik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluanintern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekeningadministratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN);6.
    cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atautidak benar atau fiktif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembukuan adalahpencatatan dalam jurnal, subledger, dan ledger;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah laporanyang dibuat oleh Bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuanganuntuk keperluan intern atau ekstern, antara lain neraca, Laporan Laba Rugi,rekening administratif (off balancesheet), laporan direktur kepatuhan, laporanBMPK, laporan Posisi Devisa Neto
Upload : 09-01-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BTN.
Nama lengkap : Ir.IING SUWARGI Bin SAMBAS SURYADI ; Tempat lahir : Kuningan ; Umur/tgl lahir : 58 Tahun / 01Mei 1957 ; Jenis Kelamin : Laki-Laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Komplek Taman Puri Indah Blok A 06 Nomor 06 Rt.006 /017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang ; A g a m a : Islam ; Pekerjaan : PNS ( Kepala Dinas SDAP Propinsi Banten ) ;
5730
  • Pembayaran neto (AB) 4.308.836.365,00 D Nilai rupiah atas realisasi pekerjaan PT Surtini 1.698.269.320,78Jaya Kencana berdasarkan Laporan Audit Fisikdan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Ahlidari BPPT E. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (CD) 2.610.567.044,22 Perbuatan Terdakwa Ir. ling Suwargi, bersama sama dengan Drs. H. lyusPriatna dan Dadang Priatna, ST yang dilakukan secara melawan hukumtersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,sebagai berikut :Bahwa Drs.
    Pembayaran neto (AB) 4.308.836.365,00D Nilai rupiah atas realisasi pekerjaan PT Surtini 1.698.269.320,78Jaya Kencana berdasarkan Laporan Audit Fisikdan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Ahlidari BPPTE. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (CD) 2.610.567.044,22 Perbuatan Terdakwa Ir. ling Suwargi, bersama sama dengan Drs.
Putus : 25-04-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 385/Pid.Sus/2016/PN.Sby
Tanggal 25 April 2016 — M. EDY SUNARKO, BA
15730
  • Jumlah yang ditulis pada lembar cek tersebutadalah neto setelah dipotong dan dipungut pajak (PPh dan PPN):d Setelah cek ditandatangani oleh Ketua KPU, cek tersebut diserahkan kepada rekanan.Kalau jumlahnya kecil dibayarkan secara tunai, menyesuaikan dengan jumlah yang adapada uang kas;e Atas uang pajak yang dipungut atau dipotong, saksi bayarkan melalui ADE AGUNG.10111213141516171819Bahwa saksi melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak terhadap seluruhrekanan serta pegawai yang menerima honorarium
    Jumlah yang ditulispada lembar cek tersebutadalah neto setelahdipotong dan dipungutpajak (PPh dan PPN):Setelah cek ditandatanganioleh Ketua KPU, cektersebut diserahkan kepadarekanan.
Register : 07-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Februari 2016 — Ir. Hj. ADE SOPHIA
8344
  • KU.08.08/PPKPRKB/SATKERPRNTT/PRKKB6U/26 tanggal 8 Oktober 2012 dan kontrak Nomor.KU.08.08/PPKPRKB/SATKERPRNTT/PRK KB10U/28tanggal 8 Oktober 2012, terdapat Kerugian KeuanganNegara dengan rincian sebagai berikut : Uraian JumlahJumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT.
    Jumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT. Ayu 0Mustika Rizki untuk paketRumah Khusus PRK KB5U,PRK KB 6U, dan PRK KB 10U sesuai dengan dokumenSP2D setalah dikurangipajak 2. Rumah khusus yang selesai/Rp 261.092.336,dibangun : 29e PRK KB6U 1. unitsenilaiRp.23.735.669,59 ;e PRK KB10 U 10 unitsenilal Rp.237.356.666,70Jumlah (12) Rp 3.652.847.963,71 Menimbang, bahwa terhadap uang komisi atau imbalan yangtelah diterima oleh Terdakwa Ir. HJ.
    Jumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT. Ayu 0Mustika Rizki untuk paketRumah Khusus PRK KB5U,PRK KB 6U, dan PRK KB 10U sesuai dengan dokumenSP2D setalah dikurangi pajak2.
    Jumlah pembayaran Neto Rp 3.913.940.30yang diterima oleh PT. Ayu 0Mustika Rizki untuk paketRumah Khusus PRK KB5U,PRK KB 6U, dan PRK KB 10U sesuai dengan dokumenSP2D setalah dikurangipajak dibangun : 292.
Register : 10-08-2015 — Putus : 27-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 624 B/PK/PJK/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
2818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 624/B/PK/PJK/2015 Uraian Unit Kebun Unit Olah/Pabrik BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10) 10 TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16 B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai; Terjadi ketidaksamaan perlakuan
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2025 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
15239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UU PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UUPPN menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukan danditerapkannya
Putus : 30-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MULTI SARANA AVINDO
23365 Berkekuatan Hukum Tetap
  • barabagi hasil sebesar Rp. 18.661.031.547,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaran usahayang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalam PPhBadan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa Kena Pajaksebesar Rp.1.421.905.535,00terkait dengan sengketa koreksiPenghasilan Neto
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1954 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA;
3312 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehnan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding
Putus : 14-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2026 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS
16140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Papal Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada butir 1) dan butir 3) di atas,maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakan keadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingat bahwapokok pikiran dalam UU PPN dan Memori Penjelasan Pasal 16B UUPPN menghendaki keadilan pembebanan pajak dan diberlakukandan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 945/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT AMP PLANTATION
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN bajaPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 0)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 23-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 395 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. VALE INDONESIA, Tbk (d/h. PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA, Tbk);
7736 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct sellingdan kegiatan sejenis lainnya;Pasal 6Untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26,penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam mata uang asingdihitung berdasarkan nilai tukar (Kurs) yang ditetapkan oleh MenteriHalaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/201 72D.Keuangan yang beriaku pada saat pembayaran penghasilan tersebutatau pada saat dibebankan sebagai biaya;Pasal 8 ayat (1)Besarnya penghasilan neto pegawai
Register : 17-02-2016 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MULTI SARANA AVINDO;
4324 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bagi hasil sebesar Rp18.661.031.547,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa sengketa banding terkait dengan sengketa peredaranusaha yang terdapat dalam PPh Badan;Bahwa sengketa terkait Peredaran usaha yang terdapat dalamPPh Badan telah diputus dengan putusan nomorPut.55259/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa atas sengketa dalam putusan tersebut, Terbandingmengajukan Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena Koreksi Positif Penyerahan Jasa KenaPajak sebesar Rp1.462.426.377,00 terkait dengan sengketakoreksi Penghasilan Neto
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 930/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERKEBUNAN MILANO
4525 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPP PK PPN DPPPM DPPPK PPN Fajak Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada Tabel 1 dan Tabel 3 diatas, maka terdapat kesamaan perlakuan yang menciptakankeadilan.Bahwa mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UU PPN dan Memori PenjelasanPasal 16B UU PPN menghendaki keadilan pembebananpajak dan diberlakukan dan diterapkannya
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA
2523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90)Neto 90 90 bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding)), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon~
Putus : 14-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1018/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
211103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembatalanSKPKB berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP, tetapi melaluikeberatan berdasarkan ketentuan pasal 25 UU KUP;Bahwa Terbanding dalam persidangan menjelaskan bahwa atas upayakeberatan Pemohon Banding dimaksud telah dikeluarkan keputusanHalaman 79 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016keberatan yang dalam keputusan tersebut keberatan Pemohon Bandingditolak;Bahwa mengenai perhitungan pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKB,terbanding mendasarkan pada angka Penghasilan Neto
    maupun potensikerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggalberkekuatan hukum tetap yang fotokopinya dilampirkan oleh Terbanding18 Desember 2012 yang telahdalam penjelasan tertulisnya;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tangggal 18 Desember2012, perhitungan koreksi Penghasilan Neto maupun Potensi KerugianNegara berdasarkan perhitungan Ahli Pemeriksaan Pajak Tahun 2002sampai dengan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 607 B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
3241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN RojakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor : 06/PID.SU/TIPIKOR/2013/PN.PL
Tanggal 23 Juli 2013 — OKIE DEWANTARA
373196
  • Catwalk 1 Rp 1.000.000,Rp 1.000.000, 13 Cable Instalation I Rp 7.500.000,Rp 7.500.000, Harga Neto Rp 83.650.000, Harga yang mereka tawarkan sudah termasuk ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihan89kepada Operator. e Bahwa pembayaran alatalat Lab. yang dilakukan olehMadrasah kepada CV Bintang Timur atas alatalat Lab.
    Cable Instalation 1 R 7.500.000, Rp 7.500.000,PHarga Neto Rp 83.650.000, Harga tersebut masih dalam batas kewajaran, mengingatharga tersebut sudah termasuk dengan ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihankepada Operator.e Bahwa 1 (satu) unit komputer (server) untuk Lab.
Register : 16-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PN MALINAU Nomor 40/Pid.B/2017/PN Mln
Tanggal 20 Juni 2017 — Syamsul Risal Bin Libe
8646
  • pencetakan pada SKB di kolom penerima dan kegaitantersebut saksi lakukan pada bulan Oktober tahun 2016, kemudianpada bulan Oktober 2016 saksi ada mengirimkan kepada SaksiWELLING 4 (empat) buku SKB yang diantaranya 2 (dua) sudahterstempel check point dan 2 (dua) buku lainya belum terstemple, danpada akhir bulan Oktober 2016 saksi menelpon Saksi WELLINGuntuk membuat SKB fiktif dengan cara memberitahukan nomor suratkirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim, nama DT, beratbruto,berat tara dan berat neto
    penerima dan kegaitan tersebut Terdakwa Ferri lakukanpada bulan Oktober tahun 2016, kemudian pada bulan Oktober 2016 SaksiFerri ada mengirimkan kepada Saksi WELLING 4 (empat) buku SKB yangdiantaranya 2 (dua) sudah terstempel check point dan 2 (dua) buku lainyabelum terstemple, dan pada akhir bulan Oktober 2016 Saksi Ferri Irawanmenelpon Saksi WELLING untuk membuat SKB fiktif dengan caramemberitahukan nomor surat kirim, jam masuk dan keluar pada kolom kirim,nama DT, berat bruto,berat tara dan berat neto