Ditemukan 367674 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0298/Pdt.P/2019/PA.RAP Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 1
13 — 1
Tinggi, Kecamatan Bilah Hulu, KabupatenLabuhanbatu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karenasaksi adalah kerabat Pemohon dan Pemohon II;Bahwa Pemohon dan Pemohon II suami istri, menikah di BilahHulu, wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama BADEOSITOMPUL dan saksisaksi Maholi Sitompul dan Musa Sitompul, uangsejumlah Rp50.000,00;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada halangan syar'i
Penetapan Nomor 0298/Pdt.P/2019/PA.RAPBahwa Pemohon dan Pemohon II suami istri, menikah di BilahHulu, wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernama BADEOSITOMPUL dan saksisaksi Maholi Sitompul dan Musa Sitompul, uangsejumlah Rp50.000,00;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkanpernikahanPemohon dengan Pemohon II;Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatanterhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon
Register : 28-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0304/Pdt.P/2019/PA.RAP Tanggal 14 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
14 — 1
tinggal di Dusun Talun Manumbuk Desa BandarTinggi Kecamatan Bilan Hulu Kabupaten Labuhanbatu, telah memberikanketerangan di bawah sumpah sebagai berikut:Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karenasaksi adalah saudara dan tetangga Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il suami istri, menikah diKecamatan Bilah Hulu, wali nikah ayah kandung Pemohon II JabandolRambe dan saksisaksi gaga dan Ruddin, mahar Rp5.000,00;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada halangan syar'i
Penetapan Nomor 0304/Pdt.P/2019/PA.RAPBahwa Pemohon dan Pemohon II suami istri, menikah diKecamatan Bilah Hulu, wali nikah ayah kandung Pemohon II JabandolRambe dan saksisaksi gaga dan Ruddin, mahar Rp5.000,00;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungankeluarga dan tidak ada halangan syar'i yang dapat membatalkanpernikahanPemohon dengan Pemohon Il;Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatanterhadap pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai
Register : 09-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2480/Pdt.G/2020/PA.Pwt Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 2
10 — 2
Syar'i dalam Kitab Ahkamul Quran IL:405 yang berbunyi:A B= Y ILE 5949 Ce aly cnelinall B= Oe Sl UI 2 OFArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
dijatunkan dengantanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor 50tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil Syar'i
Register : 28-01-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0296/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 0
5 — 0
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1)HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab AhkamulQur'an II: 405 yang berbunyi:dl a> Y Ab 58 OH Bo onli SS oe SE I LfArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, Iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
dijatunkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 0296/Pdt.G/2019/PA.PwtMengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlakudan dalil syar'i
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PA PATI Nomor 2341/Pdt.G/2019/PA.Pt Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0
11 — 0
Putusan No. 2341/Pdt.G/2019/PA.Ptdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakantidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksadan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :ets proline! elS> yo pSl> I 65> UxJ 67) alle 999 UxArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
Putusan No. 2341/Pdt.G/2019/PA.PtMengingat, dan memperhatikan ketentuan dalam pasalpasal PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan dalildalil syar'i yang berkaitan denganperkara inl;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap sidang, tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadapPenggugat (Pengguat);4.
Register : 18-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 1070/Pdt.G/2017/PA.Po Tanggal 21 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
5 — 1
5 — 1
adalah suatu bentuk penganiayaan yangbertentangan dengan semangat keadilan ;Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah = tanggaPemohon dan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yangsiasia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagikedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraianadalah satusatunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanyaterlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimanapsetunjuk Syar'i
perkara ini kepadaPegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun1989 jo Undangundang Nomor 3 tahun 2006 jo Undangundang Nomor 50tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 jo Undangundang Nomor 3 tahun 2006 jo Undangundang Nomor 50 tahun 2009, sertasegala ketentuan Perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 07-05-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 16-10-2014
Putusan PA PURWODADI Nomor 1094/Pdt.G/2012/PA Pwd Tanggal 20 September 2012 — PENGGUGAT
MELAWAN
TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :oe 6) J pS Ko plS> Yrolmuel! ols Ux,999 lb g> oJArtinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandangsebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II: 405). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedurmediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukanperundingan, dimana Pasal angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I.
putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor Tahun1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islamserta peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
Register : 04-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PA SAMBAS Nomor 552/Pdt.G/2015/PA.Sbs Tanggal 17 Desember 2015 — PEMOHON
9 — 0
9 — 0
Pasal 116 huruf (b) dan (f)Kompilasi Hukum Islam;Hal.13 dari 18 Putusan No.0552/Padt.G/2015/PA.SbsMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon akanmaksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an Surat alBagarah ayat 229yang berbunyi:ylask wy gl 89,201 ILuols yb po gillArtinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagidengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yangbaikMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan denganmemperhatikan ketentuan
7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Hal.15 dari 18 Putusan No.0552/Pdt.G/2015/PA.SbsMemperhatikan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,serta dalil syar'i
Upload : 12-09-2013
Putusan PA BATAM Nomor 348/Pdt.G/2013/PA.Btm PEMOHON VS TERMOHON
7 — 9
7 — 9
oleh karenanya Majelis berpandapatbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat UndangUndang Nomor Tahun1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilanyang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sertaadanya cukup alasan bahwa antara suamiisteri itu tidak dapat rukun kembali dalamsebuah rumah tangga;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i
Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
Register : 05-02-2013 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA NGANJUK Nomor 261/Pdt.G/2013/PA. Ngj Tanggal 14 Maret 2013 —
7 — 0
7 — 0
ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihakberperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damaimana oleh Majelis Hakim telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR dan dalil syar'i
Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsipmempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad menyatakan : "apabila adaseorang isten menggugat cerai suaminya, maka goncanglah arasy Allah SK(; namundemikian in casu bagi Penggugat, perceraian justru dapat dipastikan akan menjadi pintudarurat yang mau tidak mau bahkan harus ditempuh serta pil pahit yang harus ditenggaksebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
Register : 15-07-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 08-10-2013
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1450/Pdt.G/2013/PA.Lmg. Tanggal 12 September 2013 —
6 — 0
6 — 0
dalil syari dalam Kitab Kitab Bajuri juzIl halaman 195:adilons gal sed als gic aly dias ja sll 5 5 llsArtinya : Apabila seorang lakilaki bercerai dengan isterinya, dan diamempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu,isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (ob) UndangundangNomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi HukumIslam, serta sesuai dengan dalil syar'i
sejak putusan ini dijatuhkansampai anak tersebut dewasa dan dibayarkan kepada Penggu gat;Dalam Konpensi dan Rekonpensi :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49, Undangundang Nomor 7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009,tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundangundanganyang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 20-08-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 2506/Pdt.G/2018/PA.Slw Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 3
7 — 3
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dandalil syar'i :4 gr Yb 50 e cpel (S ao fe SN pArtinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (AhkamulQuran II : 405) ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedurmediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapatdilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungR.I.
No 2506/Pdt.G/2018/PA.Slwwihl> le pr a2. wl2.Il sl,eILoooJlArtinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatanMenimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqnus Sunnah Juz Ilhalaman 249 yang berbunyi:91 ic!
Register : 17-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2089/Pdt.G/2020/PA.Pwt Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya diHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2089/Pdt.G/2020/PA.Pwtpersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Ahkamul QuranIl : 405 yang berbunyi:dl ge Yb ged st 18 pall SS SE I go Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
beralasan tidakmelawan hukum, maka putusan ini dijatuhnkan dengan tanpa hadirnnyaTergugat (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang diubahkedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnyasebagaimana dalam amar Putusan ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'i
Register : 02-08-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 10-12-2017
Putusan PA PASURUAN Nomor 1115/Pdt.G/2017/PA.Pas Tanggal 19 September 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
6 — 0
6 — 0
Pasal 3Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat ArRum ayat 21,yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah,mavaddah, dan rahmah sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belahpihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tanggayang demikian akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagirumah tangga Pemohon dan Termohon ;Menimbang, bahwa disamping itu, alasan tersebut telah sesuaidengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an surat AlBagarahayat
Kantor Urusan Agama Kecamatan GratiHal. 9 dari 12 hal Put Nomor: 1115/Pdt.G/2017/PA.PasKabupaten Pasuruan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat ketentuan hukum syar'i
Register : 18-08-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 2007/Pdt.G/2015/PA.Pwd Tanggal 17 September 2015 — penggugat vs tergugat
6 — 0
6 — 0
Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandangsebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkamul Quran II: 405). Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh prosedurmediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukanperundingan, dimana Pasal angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I.
putusan dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;Memperhatikan pasalpasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009,Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah terakhirdengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor Tahun1974, Peraturan Pemerinatah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum IslamNSserta peraturan perundangundangan yang berlaku dan dalil syar'i
Register : 06-09-2010 — Putus : 03-11-2010 — Upload : 14-04-2011
Putusan PA GRESIK Nomor 1067/Pdt.G/2010/PA.Gs Tanggal 3 Nopember 2010 — Pemohon lawan Termohon
13 — 2
13 — 2
berdasarkanpasal 41 huruf ( c ) Undang undang nomor 1 tahun 1974 makamajelis hakim akan menetapkan kewajiban kewajiban kepadaPemohon mengenai apa yang dituntut Termohon tersebut Menimbang, bahwa sebagai suami Pemohon wajibmelindungi Termohon sebagai isterinya dan memberi segalasesuatu. keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan danpengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1)Undang undang No.l tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i
(b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengandalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 yangberbunyiaQQitlg iS arcer,l) orirzol ungArtinya : Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i,baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkahdan busana (yang layak) Pemohon wajib memberi mut'ah yang layak kepada Termohonsebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi HukumIslam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat AlBaqarah 241 yang berbunyi99 ,xoLl, lio wlealloli,Artinya
Register : 19-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA PATI Nomor 2431/Pdt.G/2020/PA.Pt Tanggal 10 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 1
7 — 1
danpatut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapiTergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datangmenghadap sebagai kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidakdatangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara inidiperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayatHal. 5 dari 11 Hal.Putusan No. 2431/Pdt.G/2020/PA.Pt(1) HIR dan dalil syar'i
116huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biayaperkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat semua pasal Peraturan Perundangundangan yang berlakuserta dalildalil syar'i
Register : 05-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0592/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tanggal 6 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 3
10 — 3
Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1)HIR;Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akanmerugikan diri sendiri karena akan menghilangkan hakhak hukumnya dipersidangan, hal ini sejalan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab AhkamulQur'an II: 405 yang berbuny/i:Artinya : Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, Iadipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.
inidijatunkan dengan tanpa hadirnnya Tergugat (Verstek) dengan merujukketentuan pasal 125 HIR;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah kedua dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebut dalam amarputusan di bawah ini ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danDalil Syar'i
Register : 06-10-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA PONOROGO Nomor 252/Pdt.P/2015/PA.Po Tanggal 20 Oktober 2015 — PEMOHON
12 — 0
12 — 0
berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkanbila dilihat dari segi hubungan dengan calon isterinya, yang sudah sedemikian erat, dan9sulit dipisahkan, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon sudah hamil 9 bulan, maka untukmenghindarkan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari dan akan lebih maslahah bagicalon mempelai dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, danternyata pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan menurutketentuan Syar'i
bidang perkawinan,maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 7 UndangUndang Nomor tahun 1974, pasal 49 UndangudnangNomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 ,dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
Register : 21-01-2014 — Putus : 24-02-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Mpw Tanggal 24 Februari 2014 — Pemohon vs Termohon
11 — 1
11 — 1
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai denganmaksud dalil syar'i yang terdapat dalam AlQur'an Surat AlBagarah Ayat 227yang artinya, Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawanhukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 118Kompilasi Hukum
Majelis Hakim yang berbunyi:dil ailil 5 aut ol sigigl iia 555 ulyArtinya, Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itudiputuskan dengan buktibukti (persaksian);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundanganyang berlaku dan dalildalil syar'i