Ditemukan 1091 data
1.HOWARD LITYO
2.DAVY LITYO
Tergugat:
2.PT. SUMBER SENTOSA CEMERLANG
3.DAVID ISRAEL SUPARDI
4.SAMAN TEDJA
5.TOTO BAGIYO
6.PT. QUANTUM NIKKERU NUSANTARA
7.DIANA RIA WINANTI NAPITUPULU SH. MKN.
8.MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
577 — 305
Pasal 108 UU PerseroanTerbatas, termasuk untuk mengadakan RUPS Tahunan, menyediakanLaporan Tahunan, dan membagikan dividen pada PT SSCterlebihdengan menghubungkan dalil dalil Para Penggugat sendiri dalamPoin 4 dan Poin 5 yang bahkan tidak mengetahui adanya perubahan perubahan terhadap data perseroan dan anggaran dasar Tergugat I.Dengan demikian, adalah sangat janggal dan tidak berdasar hukumsaat ini melalui Surat Gugatannya Para Penggugat secara tiba tibamempersoalkan adanya RUPSLB PT SSC yang antara
159 — 42
Dengan demikian DAMIN Bin TONDO yaitu Penggugat I.Dengan demikian baik Girik No. 183 maupun C. 202 adalah milik dan atasnama orang yang sama yaitu DAMIN bin KIRAN / DAMIN bin TONDO;Bahwa DAMIN bin KIRAN/DAMIN bin TONDO tidak pernah menjual/mengalihkan tanah miliknya secara dibawah tangan kepada HajiSualih bin Haji Gomin sebagaimana dimaksud dalam Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa BaratNo. 6280/HM/KWBPN/1 997 tanggal 3 November 1997 ; e Telah ditandatangani
187 — 77
No. 07/CB/2007/PN.Jkt.Tim. yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan permohonan sita jaminanyang diajukan oleh TURUT TERGUGAT, dan bukan oleh TERGUGAT I.Dengan demikian terbukti UNSUR HUBUNGAN KAUSAL (DIRECTCAUSALITY) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365KUHPer TIDAK TERBUKTI/TERPENUHI.5.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN cq PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTIM CABANG BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : HANGKY RIBOWO,SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
105 — 71
Bahwa beliau bertindak dalamjabatannya selaku Pemimpin Cabang Balikpapan berdasarkanKutipan Surat Keputusan Direksi nomor 128/KA/DIRSDM/2015tanggal 18 Juni 2015 nomor 384/SK/DIRSDM/2012, yang olehkarenanya sah bertindak untuk dan atas nama Terbanding I.Dengan kata lain, hal tersebut menunjukan bahwa kewenangandireksi untuk bertindak dalam hal pembuatan perjanjian kredit danHalaman 89 dari 104 Putusan Nomor 49/PDT/2019/PT SMRsejenisnya, telah didistribusikan pada Pimpinan Cabang, termasukCabang Balikpapan.c
206 — 86
yang merupakan bagiandari pantai yang bersandingan langsung dengan SHGB Tergugatl.Bahwa pada bulan Januari 2016 Tergugat Il mendapatkan tembusan suratsomasi No. 35/SMS/H2B/l/2016 tanggal 25 Januari 2016 dan tembusan suratsomasi dengan No. yang sama akan tetapi tanggalnya dikosongkan danbulannya tertulis bulan Februari 2016, yang keseluruhan tembusan suratsomasi tersebut berasal dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I.Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan telah berkalikalimengirimkan
Terbanding/Tergugat I : Hendra Kiandinra
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Nagekeo Di Mbay
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI cq Menteri FDalam Negeri cq Gubernur Propinsi NTT cq Bupati Nagekeo cq Camat Aesesa
78 — 36
Ngada) dilakukan oleh saksi yang dibiayai olehTergugat I/Terbanding I.Dengan demikian sangat jelas isi Akta Jual Beli buatan PPAT (buktT.2 7) tersebut tidak sesuai dengan fakta,berisikan kebohongan, dantidak benar.Saksi H.DUSTI MUHARIS H. ISMAIL DM telah dengan sempurnamembuktikan kebohongan/ketidakbenaran Akta Jual Beli tersebutdipersidangan.Selanjutnya, apakah benar Saksi H.DUSTI MUHARIS H.
I Made Sondra
Tergugat:
1.Perseroan Terbatas Bali Pecatu Graha
2.Drs. I Ketut Sudikerta
3.Hendro Sumampauw
Turut Tergugat:
1.Eddy Nyoman Winartha. S.H.
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
126 — 83
., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaiMediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebutpara Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:Jawaban TERGUGAT I.Dengan ini mengajukan jawaban atas Gugatan
173 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
maupun benda tak bergeraksebagaimana diuraikan pada posita angka 2 dan 3 NAMUNdalil posita angka 2 dan 3 tersebut oleh Penggugat telahdipatahkan didalam petitumnya angka 2, dimana ternyata dalilposita Penggugat angka 2 dan 3 tersebut masih akandimintakan didalam pemeriksaan perkara ini yakni tertuangdidalam petitum Penggugat angka 2 yakni minta agar sahamatas Perseroan Terbatas serta harta tak bergerak berupabeberapa bidang tanab dinyatakan sebagai harta bersamaantara Penggugat dengan Tergugat I.Dengan
151 — 130
Perjanjian SGU No. 16, jelas merupakan FinanceLeasekarena merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaanbarang modal kepada PENGGUGAT secara sewagunausaha dengan hakopsi untuk membeli;Bahwa terhadap kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barangmodal, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban membayar uangsewa PENGGUGAT kepada TERGUGAT menyebabkan timbulnya bungadan denda bagi PENGGUGAT yang kemudian mengakibatkan adanyautang yang harus dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.Dengan
Pembanding/Tergugat II : Pimpinan PT Prudential LifeAssurance Diwakili Oleh : Pimpinan PT Prudential LifeAssurance
Terbanding/Penggugat : DARMIN RUMAHORBO
Turut Terbanding/Tergugat III : YESSICA CHRISTIAN BR. MANULLANG
122 — 89
Demikianpula dalam perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat Il, tidak adadiatur mengenai kewajiban Tergugat untuk memonitor para agen diwilayah kerja Tergugat I.Dengan perkataan lain bahwa tidak adahubungan hirarki(hubungan antara atasan dan bawahan) antaraHalaman 24 dari 106 Putusan Nomor 226/Pdt/2020/PT MDN10.Tergugat dengan para agen in cassu Tergugat III maupun TergugatIl.Dengan demikian maka tidak ada kewajiban Tergugat untukmengontrol setiap pekerjaan para agen demikian pula sebaliknyatidak
148 — 69
yangterletak di Jalan Utan Jati, Kelurahan Pegadungan Kalideres,Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, langsungditindak lanjuti dengan melakukan balik nama sertifikat Hak GunaBangunan No. 1658/Pegadungan menjadi atas nama Tergugat I.Dengan sahnya proses perolehan atas tanah seluas 146.845 m?
Terbanding/Penggugat : Ir. Ali Amril
Turut Terbanding/Tergugat II : Sayid Azhary ST M.Si Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh
171 — 71
Kuta Alam, Kota Banda Aceh23123 berikut bangunan di atasnya, sebab faktanya obyek yangdimohonkan sita jaminan tersebut adalah kantor badan hukum PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta, bukanmilik pribadi Tergugat I, sehingga bukan menjadi asset milik Tergugat I.Dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan olehPenggugat adalah salah alamat dan sudah semestinya untuk ditolak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seluruh dalil Penggugat didalam gugatannya telah
125 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai bukti kepemilikan hak, sebagaiupaya cobacoba untuk mengelabui persidangan;Muslihat berlanjut, bahwa setelah gugatan Perdatanya dinyatakan ditolak dipengadilan tingkat pertama dan banding, Termohon Peninjauan Kembali yangsemula bersikukuh menyatakan SPHKAT tanggal 23 Juli 2009 tidak mempunyaikekuatan hukum karena HGB sudah hapus dengan berakhir jangka waktunya,dalam Memori Kasasinya berbalik mengakui adanya pelepasan hakkeperdataan dan meminta perlindungan sebagai pembeli yang beriktikad baik I.Dengan
1.PT. HUMA BANGE INDAH
2.Nyonya DUMARIA DOTOR PAIMATUA
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK. KANTOR CABANG JAKARTA KELAPA GADING
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA II
3.BAMBANG HARYANTO P, Msc
108 — 68
Bahwa dengan adanya penandatanganan dokumensebagimana angka 35 tersebut diatas terbukti bahwa Penggugat IIsecara sadar telah setuju dan sepakat untuk menjadikan ObjekSengketa sebagai agunan fasilitas kredit Penggugat di Tergugat I.dengan demikian, dengan diikatnya Objek Sengketa membawaakibat hukum apabila ternyata Para Penggugat tidak dapatmelakukan kewajibannya sesuai perjanjian (wanprestasi) makaagunan tersebut dapat dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dan hasilnya akan digunakan
91 — 48
DKI tanggal 24Januari 2000 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 189/Pid.B/1998/PN.Jkt.Pst. adalah TURUT TERGUGAT, bukan TERGUGAT I.Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut di atas adalah sangat tidakberdasar hukum jika PENGGUGAT telah menyatakan TERGUGAT telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan PutusanMahkamah Agung No. 720 K/Pid/2001 tanggal 11 Oktober 2002 Jo PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 100/Pid/1999/PT.
152 — 93
Lebih lanjut, Tergugatll bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dari Tergugat I.Dengan demikian, Tergugat Il tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadiatas tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I.Lebih dari itu, Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melihat bahwa Penggugattidak dapat menyediakan detail atas kerugian materil yang dimintakan olehPenggugat.
134 — 157
Tergugat I di Pengadilan TataUsaha Negara Jambi terdaftar dengan register perkara no.04/G/TUN/2004/PTUN.JBI yang diputus pada tanggal 13 Juli 2004, sedangkan Para Penggugattidak ada melakukan upayaupaya hukum, setelah adanya putusan PTUN Jambiyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Para Penggugat merekayasa danmengclaim tanah obyek perkara adalah miliknya, namun rekayasa tersebut tidakberjalan dengan baik karena Tergugat II juga telah melaporkan perbuatanpidana yang dilakukan oleh Para Penggugat I.Dengan
PT PRIMASAKTI RIZKI PERTIWI
Tergugat:
1.PT TH INDO PLANTATIONS
2.TH INDOPALMS SDN BHD
3.TH INDO INDUSTRIES SDN BHD
4.LEMBAGA TABUNG HAJI
263 — 163
Terlihat juga bahwa Tergugat sendiri yang pernah menolakmenghadiri langsung dan kemudian diwakili kuasanya dalam RUPS Tergugat I.Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwaPenggugat tidak pernah diundang dan hadir dalam RUPSRUPS yang diadakanTergugat I, karena faktanya sejak menjadi pemegang saham Tergugat ,Penggugat hadir, tidak hanya sekali, namun dalam beberapa kesempatan, atausetidaknya menerima undangan untuk hadir dalam RUPSRUPS Tergugat yangmembahas laporan tahunan
361 — 190
Bahwa benar dari rangkaian keadaankeadaan yangdiuraikan di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwamenghendaki dan menginsyafi perobuatannya danTerdakwa juga mengetahui bahwa pada saat melakukanpersetubuhan dengan Saksi II yang telah menikah secarasah dengan Saksi I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsurketiga Padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin.telah terpenuhi.Bahwa oleh karena semua unsurunsur Dakwaan Oditur Militertelah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan OditurMiliter
115 — 49
Jadi bukanTim Penaksir Harga Interdep yang ternyata dibentuk sendiri olehTERGUGAT I.Dengan perkataan lain, bahwa TERGUGAT tidak mempunyai wewenanguntuk mengeluarkan Keputusan No.236I1997 tanggal 31 Desember 1997dan Keputusan No.210I2003 tertanggal 17 Oktober 2003, karenakewenangan untuk menetapkan persetujuan pelaksanaan tukar menukartanah SHP NO.9 ada pada Direktur Jenderal Anggaran atas nama MenteriKeuangan RI.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelaslah KeputusanMenteri Negara Agraria