Ditemukan 1153 data
129 — 30
Sedangkan PenggugatSampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan belummengajukan Permohonan Perpanjangan, sehingga HGB tersebutHapus karena Hukum dan selanjut dikembalikan kepadaPengelolah,Bahwa Tergugat III Menolak dalil Gugatan Penggugatan yangmengharuskan Tergugat IIIT Untuk Membayar DwangsonKarenaGugatan Penggugat Adalah Gugatan Perbuatan Melawan HukumHalaman 88 dari 98 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT.PLG.Maka Dwangsong tidak dapat diterapkan Dalam Gugatan PMH,Karena Dwangson hanya dapat diterapbkan
SALEH SAAF
Tergugat:
1.H. BAKHRIAL,
2.BALKIS SALFITHRY,
3.HUSNA DARWIS, SH NOTARIS PPAT Wilayah Kota Madya Bogor
4.Direktur PT BANK NIAGA TBK,
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
90 — 29
Permohonan uang dwangson harus dimohonkan atas dasarhukum yang jelas, alat bukti serta cara penghitungan yang logis tidakboleh berdasarkan perkirann, dari mana angka nominal Rp.10.000.000setiap hari keterlambatan harus diuraikan.Bahwa Yurisprudendi Mahkamah Agung No: 791 K/Sip/1972,tanggal:26Februari 1973 jo Putusan Mahkamah Agung RI No:307 K/1976Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Bgrtertanggal: 7 Desember 1976 mengatakan bahwa PEMBAYARAN UANGDWANGSOM/UANG PAKSA tidak
64 — 22
diajukan olehTergugat dk/ Penggugat dr, didasarkan dengan buktibukti yang cukupdan authentik sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 191 Rbg, makasudah sewajarnya putusan dalam perkara Rekonvensi ini dapatdijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, bandingmaupun kasasi (Uitvoerbar bij voorraad).Bahwa oleh karena Penggugat dk/ Tergugat dr telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum, terhadap diri para Tergugat dk/ Penggugatdr sudah sewajarnya Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar uangpaksa (dwangson
Terbanding/Penggugat I : Para Ahliwaris Almarhum UDIN alias M. OEDIN SJAMSUDIN DOMO TRI NURDIN
Terbanding/Penggugat II : EUIS KURNIA NINGSIH.
Terbanding/Penggugat III : Dra. NONENG KOMALA NINGSIH
Terbanding/Penggugat IV : RAHMAT SETIANA
Terbanding/Penggugat V : ROMANA TARUNA NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. Y O P I
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. T R I A
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. D E A
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. ENTOCH TIRWA NURDIN
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. A D A N G
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahliwaris Almarhum UDIN alias MUHAMAD OEDIN SJAMSUDIN. TINTIN DINIR SURGAENAH, SE, MM
Terbandi
78 — 115
Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangson) kepadaPenggugat sebesar Rp. 1.000.000, per hari, setiap lalai memenuhi isiputusan, terhitung sejak putusan di ucapkan sampai dilaksanakan ;10.Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.11.Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini ;12.Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isiputusan ;Atau:Seandainya
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
Intervensi:
Pengurus Unit Kerja Kesatuan Serikat Pekerja Nasional PT Nagasakti Kurnia Textil Mills
192 — 116
Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa(dwangson/ astreinte) sebagai :sejumlah uang yang ditetapkandalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat,di dalam hal sepanjang atau sewaktuwaktusi terhukum tidakmelaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatujJumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus,maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.c.
FAISAL REDY
Tergugat:
PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk
86 — 28
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) terhadapsetiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilanhubungan industrial, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesarRp. 500.000, (Lima ratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya Parluhutan Lumban Raja, S.H., danHalaman 25Putusan Nomor 370/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnEndro Dwi Syahputra, S.H., Sedangkan Tergugat hadir
93 — 63
Mengenai uang paksa (dwangsom) yang dikenakan olehpara penggugat kepada Tergugat Ill adalah tidak beralasanhalaman 63 dari 92 putusan Nomor 149/Pdt.G/2016/PN Dpsdan berdasarkan hukum, karena Tergugat Ill tidak pernahmelakukan perbuatan hukum dengan memiliki hak milikpara Penggugat secara paksa dan melawan hukum sertabertentangan dengan hati nurani Tergugat Ill, sehinggauang dwangson tersebut patut untuk diabaikan dan tidakdapat diterapkan dalam perkara a quo;Berdasarkan uraianuraian dan sanggahan
209 — 51
Obyeksengketa I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XX, XXI dan XXII di letakkan sitajaminan.Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti yang Sah dan otentik,karenanya terdapat alasan Hukum apabila Penggugat memohon agarputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau adaupaya Hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.Bahwa untuk menjamin agar putusa perkara ini dapat di laksanakansecara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat Mohon agar Tergugat dihokum membayar uang Paksa (dwangson
264 — 726
pemerintah melalui suatu dwangsommempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguhsungguh dariperjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlahuang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatuupaya hukum biasa, maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakimberisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan denganupaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dankemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanyauang paksa (dwangson
pemerintah melaluisuatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaansungguhsungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untukpembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapatdiperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, maka dapat disimpulkanbahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uangkarena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu denganprosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelangeksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa(dwangson
291 — 97
Kaliurang Km.5 CT II/S5 CaturtunggalDepok Sleman atau di tempat lainnya.Bahwa oleh karena Para Penggugat sudah cukup banyak menderita kenrgianmateriil dan moril karena perbuatan rnelawan Hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat tersebut, serta karena adanya keraguan terhadap itikad baik ParaTergugat untuk dengan sungguhsungguh memenuhi kewajiban Hukumnya kepadaPara Penggugat, maka Penggugat juga mohon agar para Tergugatdihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar USD 120.00(seratus dua puluh
88 — 55
menetapkan dan meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa;Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini makaperlu. adanya penyitaan terlebin dahulu terhadap seluruh hartakekayaan Para Tergugat baik yang berupa barang tetap maupunbarang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari;Bahwa agar Para Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isiputusan dalam perkara ini, maka Para Tergugat secara tanggungrenteng dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangson
HARTONO
Tergugat:
1.Direktur PT UNGGUL BUDI LESTARI
2.BUDI HARIMAN TARDY
3.SILVIA
82 — 55
Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membayar uang paksa(Dwangson) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) setiap hari Tergugat dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap.7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat Il.8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebin dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding kasasi maupun Verzet.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kab.
53 — 11
Baukekuatan hukum tetap adalah beralasan hukum jika tergugat Rekonvensi(penggugat Konvensi) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson)sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitungsejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk menjatuhnkan putusannya sebagai berikut :DALAM KONVENSIDalam Eksepsi1.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;.
Terbanding/Penggugat : JANTJE MANESAH AGUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ADI GUNA SHIPYARD
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. NAWAZAR (diwakili oleh ANDI NAWAZAR Bin NAWAZAR, Ny. SYLVIA N SUGIHARTO Binti NAWAZAR, Ny. EMELIA NAWAZAR Binti NAWAZAR)
Turut Terbanding/Tergugat IV : KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
77 — 54
Bahwa, Tergugat IV menolak dalildalil gugatan Penggugat yang khususnyaditujukan kepada Tergugat IV, sebagaimana dikemukakan pada Pokok PerkaraPetitum point 5, dan 6 yang pada intinya Penggugat mohon kepada Majelishakim yang memeriksa serta mengadil perkara aquo berkenan memutus agarTergugat IV membayar uang paksa (Dwangson) dan membayar denda kepadaPenggugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak ada yang mendalilkanperbuatan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat IV sehingga melanggarhukum dan merugikan
104 — 34
hukum jika Pengadilan Negeri kelas 1 B Baubauuntuk terlebin dahulu meletakan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;Bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan yangberalasan hukum jika nantinya penggugat Konvensi (tergugat Rekonvensi)enggan atau lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyaiHalaman 28 dari 101 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Baukekuatan hukum tetap adalah beralasan hukum jika tergugat Rekonvensi(penggugat Konvensi) dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson
Terbanding/Penggugat I : NASRUN
Terbanding/Penggugat II : ERMAWATI
Terbanding/Penggugat III : BURHAN
Terbanding/Penggugat IV : ABDUL MA'AS
Terbanding/Penggugat V : WAHAB
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL HARIS
Terbanding/Penggugat VII : RUDI
Terbanding/Penggugat VIII : TAMRIN
Terbanding/Penggugat IX : PARIDA
Terbanding/Penggugat X : JALIUS
Terbanding/Penggugat XI : FAIZUL
Terbanding/Penggugat XII : ZULPAHMI
Terbanding/Penggugat XIII : ABDUL SALAM
Terbanding/Penggugat XIV : MARWAN
Terbanding/Penggugat XV : HUZAIMAH
Terbanding/Penggugat XVI : ZAITUN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA KABUN.
Turut Terbanding/Tergugat I : KEMENTRIAN KEHUTANAN RI
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V
136 — 102
50.000.000, per hektar dalam setiap bulanberjalan, maka Para Penggugat dirugikan sebesar Rp 50.000.000, dixX 32.Ha = Rp.1.600.000.000, di x 45 bulan = Rp 72.000.000.000,(Tujuhpuluh dua miliar rupiah).24.Bahwa mengingat kerugian yang diderita Para Penggugat cukup besardan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat. danTergugat.I untuk memberikan ganti rugi tersebut kepada ParaPenggugat, maka mohon kiranya agar Tergugat. dan Tergugat Ildihukum secara tanggung renteng untuk membayar dwangson
207 — 66
. 4.302.158.612 (Empat miliyar tiga ratus dua juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah)23.Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan bahwaTergugat akan ingkar dan lalai untuk melaksanakan isi Putusan Hukum yangsudah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde ) dalam Perkara inidan karenanya Para Penggugat Mohon kepada Ketua Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A KhususBandung menghukum Tergugat untuk membayaruang Paksa (Dwangson
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
216 — 84
Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa(dwangson/ astreinte) sebagai: sejumlah uang yang ditetapkandalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, didalam hal sepanjang atau sewaktuwaktusi terhukum tidakmelaksanakan hukuman.
1.RAPIK AMAH alias AMAH
2.MUSLIKIN
3.NASUKIN
Tergugat:
1.IMAM YASIR Alias IMAM SUTJIPTO
2.PEMERINTAH RI Cq WALIKOTA BATU Cq KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEPALAKANTOR PERTANAHANKOTA BATU
108 — 11
Batu yang terdaftar dalam Daftar Keterangan ObjekUntuk Ketetapan lpeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tanggal1 Oktober 1987, yaitu Persil Nomor : 5 Kelas D.II luas 0,339 da, PersilNomor : 5 Kelas D.II luas 0,513 da, Persil Nomor : 5 Kelas D.II luas0,516 da, dan Persil Nomor : 5 Kelas D.II luas 0,783 da, atas namaTergugat IMAM YASIR Alias SUTJIPTO.Bahwa dikwatirkan Tergugat dan Tergugat II tidak melaksanakanputusan dalam perkara ini, adalah berdasarkan hukum Tergugat untukmembayar uang paksa (dwangson
102 — 37
Restrukturisasi atas Fasilitas Kredit Pembiayaan SahabatMikro Murabah yang diterima oleh Penggugat khususnya terhadapjumlah angsuran kredit yang semula sebesar Rp. 36.000.000, (tiga puluhenam juta rupiah) setiap bulannya, direstrukturisasi menjadi sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya, denganmenyesuaikan kembali tenggang waktu pelunasannya;Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bilaPenggugat memohon agar Para Tergugat secara tanggung rentengmembayar uang paksa (Dwangson