Ditemukan 5379 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-01-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN DEPOK Nomor 74/Pid.Sus/2015/PN Dpk Tanggal 13 Januari 2015 — Oke Fadillah Als Idung Bin M. Muslich
23 — 9
23 — 9
Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanMetamfetamin dengan berat neto 0,1433 gram didalam bekas bungkus rokokSampoerna Milddirampas untuk dimusnahkan14.
Register : 11-03-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Jax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention on Income Taxmenjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh Pasal 26 atas dividensebesar Rp Rp1.247.038.400,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Agustus 2008 seharusnya menjadi Nihildengan perincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
Register : 17-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PA GARUT Nomor 235/Pdt.G/2018/PA.Grt Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
KabupatenGarut, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan denganperkara ini karena selain Pemohon Konvensi tidak berperkara dengan prodeo,Pemohon Konvensi mampu menggunakan jasa lawyer/Advokat, dengandemikian bukti tersebut laayak untuk tidak dipertimbangkan/dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3, adalah bukti berupa Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Owner Cukurbro Barbershop Outlet 1, yangmenerangkan bahwa Pemohon Konvensi seorang karyawan Barbershoptersebut dengan penghasilan neto
Putus : 07-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
Register : 01-10-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 931 B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 702 /B/PK/PJK/2014 Tanggal 27 Nopember 2014 — VALE TECHNOLOGY DEVELOPMENT (CANADA) LIMITED (SEBELUMNYA VALE INCO TECHNICAL SERVICES LTD) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkanpenghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WajibPajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilanbruto dengan tarif pajak sepadan; danc.
Putus : 17-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1117/B/PK/PJK/2015 Tanggal 17 Februari 2016 — Drs. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
151 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 30 dari 34 halaman.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073/B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — ALWIN TJIE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto, f pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2009 Tanggal 9 Desember 2009 — I GEDE RAKA TANTRA, GREGORIUS TEDDY GUNAWAN, vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
156 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tambahan kekayaan neto yang berasal daripenghasilan yang belum dikenakan pajak ;q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah ;r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang yang mengatur mengenai ketentuanumum dan tata cara perpajakan; dans. Surplus Bank Indonesia ;2.2 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat finaladalah :a.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut: Uraian PL XPerkebunan KelapaSawit ) PTY Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPPPM) DPPPK PPN PajahPupuk 100 00) l0TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan(P() 900 40) 40)Neto
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
158 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
YPengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PahPrpuk 100 00) l0)TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan(P() 900 40) 40)Neto 0 0 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Payjak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Ternadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 0) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1146/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT JEMBAYAN MUARABARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran
Register : 09-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1076 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DRS. ALWIN TJIE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1076/B/PK/PJK/20156.10.11.j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1418/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT USAHA PATRA LIMAJAYA
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp1.933.571.897,00 yangmerupakan Pendapatan Jasa/Uang Lembur Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009, dengan perhitungan sebagaiberikut: Saldo Akhir Piuttang Dagang Rp 2.520.425.976Dikurangi Piutang PT.Usaha Yekapepe Rp 380.371.736Saldo Akhir Piutang Dagang Rp 2.140.054.240 Penerimaan Uang Rp26.340.307.784Rp28.480.362.024 Saldo Awal Piutang Rp 3.324.578.060 Penjualan Bruto Rp25.155.783.964 Kredit Pajak Rp 371.677.692 Total Penjualan Bruto dengan PPN Rp25.527.461.656 PPN Rp 2.021.548.316 PPN Penjualan Neto
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199/B/PK/PJK/2016 Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SATYA KISMA USAHA
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali / semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan ataspupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidakdapat dikreditkan sebagaimana pendapat PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: PT X Perkebunan TBS PT Y Pengolahan CPO Uraian DPP DPP PPN DPP DPP PPN Beban PajakPM PK PM PK Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015 Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
67 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 ayat (8) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh 26 atas dividen sebesarRp1.179.189.000,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk masa Juli 2008 seharusnya menjadi NIHIL denganperincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
Register : 12-05-2017 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Halaman 25 dari 30Halaman.
Register : 12-05-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1143 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Juli 2017 — PT. JEMBAYAN MUARABARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang