Ditemukan 1205 data
127 — 39
Melarang Tergugat untuk melakukan kegiatankegiatan pembangunandiatas Objek Sengeketa;17.18.Hal.5 Putusan No.192/Pdt.G/2015/PN.JKt. Pst.b. Melarang Tergugat untuk melakukan over alih hak terhadap ObjekSengketa dengan pihak manapun juga;c.
PT. BANK PERMATA, TBK
Termohon:
TARUMANEGARA RIVAI
276 — 543
.; PERMOHONAN PKPU A QUO YANG DIAJUKAN TELAH BERALASAN DANBERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN 17.18.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Permohonan PKPU a quojelas telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU sebagaimana diaturdalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu:a.
A.M. ANZARIH, ST.MT
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
195 — 148
)17.18.Oleh karena gugatan Penggugat disusun dengan tidak cermat sehinggagugatan kabur (obscure libel).Pertama, ketidakcermatan Penggugat terlinat dalam dalil angka 9halaman 8 gugatan, dimana Penggugat menyatakan telah mengirimsurat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019, bahkansebelum Objek Sengketa diterbitkan.Dalil Penggugat dikutip sebagai berikut :Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUNJKTBahwa setelah menerima Objek Sengketa a quo, Penggugatmengirim surat
WEDHIA PURWANINGSIH
Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KAB.BOGOR
2.Direktur Utama PT. BAHANA SUKMA SEJAHTERA
517 — 401
dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwabarang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya.Bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan,maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan.Bahwa dengan demikian dalildalil PENGGUGAT pada butir 1 hingga 8gugatannya serta petitum No 3, 5 dan 6 terbukti tanpa dasar hukum yangjelas dan oleh karenanya harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT II 17.18
1.Nurhadi Warisun
2.Siti Komariyah
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk,
2.Menteri Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala KPKNL Kupang
3.Marlin Yosepha Ulumbu
111 — 41
Fotocopy dari Asli Tanda Bukti Penyetoran tanggal 12 Juni 2017. yang telahdilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende dan diberi meteraisecukupnya diberi tanda P.16.17.Fotocopy dari Asli Tanda Bukti Penyetoran tanggal 11 Juli 2017. yang telahdilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende dan diberi meteraisecukupnya diberi tanda P.17.18.
62 — 9
No.0221/Pdt.G/2015/PA.Ba.17.18.TERMOHON pada Perkawinan Hesti Dianingrum (ferlampir Bukti T13, Bukti T14, Bukti T15) ;b.
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Negara Indonesia
54 — 166
PENGGUGAT TETAP BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP TAGIHAN KARTUKREDIT MILIKNYA BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PEMEGANGBNISTYLE TITANIUM MASTER CARD, DIMANA PEMEGANG KARTU WAJIBMENJAGA KARTU AGAR TIDAK JATUH KEPADA PIHAK LAIN DAN SELURUHKERUGIAN DAN BIAYA YANG TIMBUL AKIBAT PENYALAHGUNAAN KARTUBAIK KARENA KESALAHAN/KELALAIAN PEMEGANG KARTU, MENJADITANGGUNG JAWAB PEMEGANG KARTU 17.18.Bahwa sesuai dengan ketentuan Formulir Aplikasi Kartu Kredit yangtelah ditandatangani oleh PENGGUGEAT, diatur bahwa :Dengan menandatangani
121 — 31
Unit ID 17.18, Lantai 17 Nomor 18, seluas 30M2, dahulu bernama The Kalyana Condotel, Bandung, dan sekarang bernama Tower Champa, Newton The Hybrid Park, Bandung, ID 17.18, seluas 32 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1714, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu, No.5 Rt.02, Rw. 04, Kelurahan Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, yang telah dibeli oleh Drs. Abu Bakar (Penggugat Intervensi IV);6.
PIntervensi 4 A);Perjanjian Kerjasama Program Khusus 150 Unit The Kalyana CondotelBandung Tertanggal 08 April 2014 dan Perjanjian Kerjasama ProgramKhusus 150 Unit The Kalyana Condotel Bandung Tertanggal 24 April2014 (Bukti PIntervensi 4 B);Bukti Kwitansi pembayaran lunas atas 2 (dua) unit The KalyanaCondotel Bandung, yakni ID 09.17dan ID 10.17 secara tunai kerasyang diterbitkan oleh TERGUGAT INTERVENSIII (Bukti PIntervensi 4C);PENGGUGAT INTERVENSI IV membeli UnitThe Kalyana Condotel,Bandung ID 17.18
35 — 23
Sedangkan terkait dengan keputusan Penggugat pulang ke Bantenuntuk mengurangi biaya hidup di Lampung sangat tidak relevan dan tidak adakaitannya dengan Para Tergugat;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14, 15, 16 dan 17, yang padaintinya Penggugat meminta penjelasan mengenai posisi Penggugat di dalamHalaman 33 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.17.18.Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 20142018 setelan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Bapak IR. LUKAS BUNTORO, selaku Direktur PT Maju Gemilang Serpong
Tergugat:
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
548 — 234
JKt.Brt.17.18.yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan padasuatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon padapoin ini terkait adanya bukti yang menentukan demi hukum tidak dapatdijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehinggapatutlan bagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakimperkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yangdiajukan Pemohon.Adapun terhadap
27 — 13
Apabiladalam jangka waktu tersebut belum didapati hasilnya maka akandilanjutkan dengan cara lelang;Halaman 8 dari 57 Putruaan No. 1692/Pdt.G/2018/PA.Cbn.17.18.Bahwa apabila nantinya didapati dari hasil penjualan harta bersama danpembagian atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat masihada kekurangan pembayaran dari Tergugat untuk biaya kesehatan danpendidikan kedua orang anak, maka kekurangannya tersebut tetap menjaditanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat
26 — 8
No. 0372/Pdt.G/2018/PA.TBK.17.18. Pemohon lah yang tidak memberikan nafkah lahir bathin kepadaTermohon karena Pemohon yang tidak pernah pulang kerumahkediaman selama 2 (dua) tahun 2 bulan. bu kandung Pemohon yang menyuruh Termohon untuk mencari jodohdan menikah dengan lakilaki lain.Bahwa dari semua dalildalil yang diajukan Pemohon tersebut tidak benar,dan hanya merekayasa saja dan memfitnah Termohon serta mencaricar!
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK BTPN Tbk Cabang Pekalongan
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN
Terbanding/Turut Tergugat I : SUTOMO
Terbanding/Turut Tergugat II : ADIYA KUMALA, Amd.
112 — 44
SMG.17.18.PENJUAL (TERGUGAT 1)).
345 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya demi hukumpendaftaran merek White Horse atas nama Tergugat Rekonvensi dengan SertifikatMerek Nomor IDM000118546 tertanggal 17 Maret 2008 (vide bukti T7/P6)maupun merek White Horse Ceramic yang didaftarkan oleh Tergugat Rekonvensidengan Sertifikat Pendaftaran Nomor 535170 tertanggal 9 April 2003 (vide buktiT8/P5) haruslah dibatalkan;Permohonan Putusan Sela;17.18.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat 1 UU Nomor 15/2001, maka gunamencegah Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang
142 — 51
No. 146/Pdt.G/2015/PN.Bks.17.18.(conservatoir beslag) terhadap, yaitu berupa:a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di di PropinsiJawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, KelurahanPusaka Rakyat, atau setempat dikenal sebagai Perumahan HarapanIndah 2 Blok HY 30 No.46, seluas 112 M?
Pembanding/Penggugat II : IR. IDA MARDIANA Diwakili Oleh : MUJIONO, SH
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PDAM KOTA BALIKPAPAN
44 — 33
Balikpapan Cq MajelisHakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan( Consevatoir Beslag ) atas obyek sengketa yang terletak dahulu dikenaldengan Kampung Gunung Kilat, Gunung Sari Ulu) Balikpapan UtaraHal 7 dari 48 hal Putusan No 31/PDT/2020/PT SMRsekarang dikenal jalan Pembangunan Rt. 38 Kelurahan Telaga Sari,Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timurdengan ukuran dan batas batasnya adalah sebagai berikut :Adapun ukuran tanah milik Para Penggugat adalah :65,0m;17.18
431 — 190
seorang yangberutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atauselagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan,mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnyabaik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksudakan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atassurat permintaan orang yang berkepentingan ketuapengadilan negeri dapat memberi/perintah, supaya disitabarang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkanHalaman 32 dari 59 halamanPutusan nomor 944/Pat.G/2015/PA.Madn.17.18
PROF DR O C KALIGIS S H M H
Tergugat:
1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
134 — 39
Pst.17.18.C.dengan Sembilan Agenda Prioritas yang dikenal dengan nama Nawa Citayang dijanjikan oleh TERGUGAT II.Bahwa tindakantindakan Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebutdi atas menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan tugasnya yangdiamanatkan Pasal 1 Jo. Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2015tentang Kementerian Dalam Negeri Jo.
PT. SANDERS BERSAUDARA ABADI diwakili oleh JUNAEDI ABDILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
154 — 97
Permohonan : 17.18.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum diatas, karenanya adalahwajar Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat,yaitu: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/33/427.62/2018, TentangPencabutan Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha PariwisataDan Surat Izin Usaha Perdagangan PT.
165 — 79
Put.Prap No.20/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.17.18.a. Unsur perbuatan material, seperti perbuatan mengambil(dalamkasusu pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan),memiliki/mengklaim dalam kasus penggelapan, menggerakkanhati/pikiran orang lain dalam kasus penipuan dan sebagainya;b. Unsur benda/barang;c. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harusmerupakan milik orang lain;d.