Ditemukan 367674 data
13 — 2
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
9 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
10 — 4
bahwa meskipun gugatan Penggugat digugurkan akantetapi oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dantermasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat;Mengingat pasalpasal dari peraturan perundangundangan yang berlakudan dalildalil syar'i
DWI HERVIYANTI BINTI SUKIR
Tergugat:
FENDIK DWI BAGUS SUSANTO BIN MASHURI
11 — 4
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor1009/Pdt.G/2018/PA.Tbn, dari Penggugat.;2.
11 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
7 — 1
Pemohon tidakbertentangan dengan ketentuan yang berlaku karenanya pencabutan terhadapperkara tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara imi termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
17 — 11
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
8 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
37 — 4
makagugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat akan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,serta dalil syar'i
8 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
14 — 1
tidakbertentangan dengan Hukum, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3telah mohon agar ditetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yangberlaku;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 7tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon;Mengingat akan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'i
12 — 7
dengan demikian identitas Penggugat dinyatakantidak jelas dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhirtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
13 — 1
., dicabut;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, dan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalamperkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kinidihitung sejumlah Rp. 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah);Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang undangan yangberlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut
8 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
10 — 1
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
13 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
15 — 4
Pemohondinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pmohon ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
15 — 2
, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV,Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan danperkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagidipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanAgama Dumai Nomor 0155/Pdt.G/2015/PA.Dum, tanggal 23 Maret 2015, makabiaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan AgamaDumai;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku danketentuan hukum syar'i
14 — 2
peraturan perundangHal 2 dari 4 hal Penetapan No.0624/Pdt.G/2016/PA.Btlundangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkandan dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
13 — 14
karenanya gugatan Penggugat tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i