Dir/X/243/2001 tanggal 27 Maret2001 tersebut di atas antara lain berbunyi: Sehubungan dengan areal eksHGU Kebun Lama PTP Nusantara yang berada dalam kawasan DesaPondok Pabrik (Dusun Nuri dan Garuda), dimana terdapat assets PTP.Nusantara (Persero), dengan ini disampaikan halhal sebagai berikut:1. Pada prinsipnya sebagian besar dan assets PTP. Nusantara (Persero)dilokasi tersebut berupa perumahan kami lepas untuk penghuni yangpada umumnya pensiunan Afkoofd PTP. Nusantaral (Persero);2.

(tiga ratus enam puluh meter persegi) yangdicadangkan untuk dibangun rumah pemondokan anak sekolahyang orang tuanya Karyawan PTP. Nusantara tetapi berdomisilirelatif jauh diluar Kota Langsa;Halaman 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 547 PK/Pdt/20143. Dalam hubungan ini dapat dinyatakan bahwa di luar asset dan lahanpada butir dua di atas dilepas bagi warga Dusun Nuri dan Garuda yangpelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatsebelumnya oleh warga dan unsur PTP.

Putusan Nomor 547 PK/Pdt/2014Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTP Nusantara (Persero)Nomor 01.6/P/Skep/228/2003 tanggal 21 November 2003 tersebut makauntuk mengosongkan Rumah Dinas PTP Nusantaral (Persero) NomorRS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok PabrikKecamatan Langsa Timur Kota Langsa sudah harus Penggugatserahkan/mengembalikan kepada PTP Nusantara (Persero), ternyatasampai saat ini masih Penggugat kuasai dan tempati, maka langkah atautindakan Tergugat/PTP Nusantara

Pabrik Kecamatan Langsa Timur KotaLangsa yang dilakukan oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) adalahsesuatu keharusan dalam rangka memelihara Asset PerusahaanTergugat karena masih termasuk dalam HGU (Hak Guna Usaha)Tergugat dan sudah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlakudan menjadi kKewenangan daripada PTP Nusantara (Persero) sehinggatidak lagi melalui Putusan Pengadilan Negeri Langsa;2.

Gugatan Prematur;Bahwa proses penyelesaian pengosongan Rumah Dinas RS.0004.R/2004 yang terletak di Dusun Garuda Desa Pondok Pabrik KecamatanLangsa Timur Kota Langsa milik PTP Nusantaral (Persero) yang saatini masih ditempati oleh Penggugat Jumiati Cut dan sudah beberapa kalidiberitahukan/dihimbau oleh Tergugat/PTP Nusantara (Persero) agarPenggugat mengembalikan atau menggosongkan Rumah DinasTergugat Tergugat Nomor:1.

KabupatenTanah Laut, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbatNikah tertanggal 02 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Pelaihari dengan Nomor 169/Padt.P/2019/PA.Plh tanggal 02 April 2019telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan JorongKabupaten Tanah Laut.Hal. 2 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Pih8.

Hidayatullah RT. 030 Kelurahan Teluk Dalam KecamatanBanjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa :Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Plh Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandungPemohon ; HubunganPemohon !

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Anu Rahman bin Ismail Marzuki)dengan Pemohon II (Sarinah binti Durahman) yang dilaksanakan padatanggal 12 Januari 2013 di Kelurahan Belitung Selatan KecamatanBanjarmasin Barat Kota Banjarmasin;Hal. 10 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Pih3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon Il untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong KabupatenTanah Laut;4.

Panggilan : Rp 220.000,00Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.PIh4. Redaksi : Rp 10.000,005. Materai >: Rp 6.00000 ,Jumlah Rp 336.000,00Pelaihari, 24 April 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 169 /Pdt.G/2019/PA.Pih

Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ItsbatNikah tertanggal 02 Januari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 02Januari 2019 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

;Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 15/SKM/SM/X/2018 tanggal30 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Mulia yangcocok dan sesuai aslinya, Kemudian diberi kode P. 5;Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PlIh6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 16/SKM/SM/X/2018 tanggal30 Oktober 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Mulia yangcocok dan sesuai aslinya, Kemudian diberi kode P. 6;B. Saksi:1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon danPemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan HukumHal. 10 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PlihMunakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo.

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehibertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag.yang ditetapbkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Dra.Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.PlihHj.

Materal : Ro 6.000,00 +Jumlah ; Rp 231.000,00Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 1/Pdt.P/2019/PA.Plih

Jamhuri, beralamat diJalan Desa Handil Babirik RT.003 RW.001 Kecamatan BumiHal. 1 dari 12 hal Ptp No 420 /Padt.P/2018/PA.PihMakmur Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagaiPemohon II;;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama

berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan .Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dantidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon II bertempattinggal di rumah bersama di Desa Handil Babirik RT. 003 RW. 002Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 16Hal. 2 dari 12 hal Ptp

Majelis Hakim segeramemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Hal. 3 dari 12 hal Ptp No 420 /Pdt.P/2018/PA.PihPrimer:1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilangsungkan pada tanggal 23 Maret 2002 di Desa Handil BabirikKecamatan Bumi Makmur;3.

Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 013/KDHB/SKSI/X/2018tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.HandilBabirik Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3 di paraf);Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 420 /Pdt.P/2018/PA.Pih4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Nomor:125/Kua.17.116/PW.01/X/2018 tanggal10 Oktober 2018 yang dikeluarkanoleh KUA Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4);5.

Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.Hakim Anggota,Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 420 /Pat.P/2018/PA.Plhttd,Rashif Imany, S.HI., M.SI.Panitera Pengganti,ttd,Drs. Mamun.Perincian Biaya:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 220.000,004. Redaksi : Rp 5.000,005. Materal : Rp 6.000,00Jumlah Rp 311.000,00Pelaihari, 13 Nopember 2018Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 420 /Pat.P/2018/PA.Plh

Mulia Industrindo Tbk ( PTP. SBKIKEF PT.MI). Berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Desember 2009 ; Selanjutnya disebut : PARA PENGGUGAT. , LAWANPT. MULIA GLASS , sebuah badan hokum yang berkedudukan di Indonesia, beralamat JalanRaya Tegal Gede, Lemah Abang Cikarang Kab.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP. SBKIKEFmeminta penjelasan kepada TERGUGAT, namun ternyata tidak ada penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap sdr. Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTP.SBKIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepadaTERGUGAT untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata TERGUGATtetap padapendiriannya .....................pendiriannya untuk mem PHK Sdr.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

ParmanZamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, makatanggal 24 Desember 2009 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berunding kembali dan mau10.11.12,mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata TERGUGAT tetap dengansikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, PTP SB KIKEF kembali mengajukan surat

pemberitahuan rencanaAksi Mogok Kerja kedua dan ketiga tetapi pihak TERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya.Maka PTP SB KIKEF dengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rosional dengan dalih Efisiensi ;Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.Mulia Industrindo Tbk dan anak perusahaan ;Hapuskan Sistem Kerja Kontrak dan Outsoursching di PT.

Ptp No. 112/IN.terpadu.4.dan mohon agar diperintahkan Pemohon! dan Pemohon Il untukmendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat tinggal Pemohon!

Ptp No. 112/IN.terpadu.

Ptp No. 112/IN.terpadu.Perincian Biaya Perkara:1.234,5 Biaya Pencatatan : Rp. 30.000.Biaya Proses : Rp. 50.000.Biaya Panggilan : Rp. 150.000.Redaksi :Rp. 5.000,Materai :Rp. 6.000.Jumlah Rp. 241.000,( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)Hal. 12dari 12 hal. Ptp No. 112/IN.terpadu.

Juman memberitahukan kepada terdakwa tempatlokasi buah sawit tersebut dikumpulkan melalui Via SMS, kalau buah sawit tersebutdikumpulkan di Kawasan Perkebunan PTP. Mitra Ogan Afdeling VII. Dan Sdr. Jumanjuga berkata kepada terdakwa Debi Pranata bin Saiful Anwar bahwa buah sawittersebut baru siap diangkut sekira pukul 05.,00 WIB ;Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Juman dilokasi Arealperkebunan Sawit milik PTP.

Mitra Ogan menderitakerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.000.000,(Dua juta rupiah) ;e Bahwa setahu saksi pelaku pencurian tersebut mengambil buah sawittanpa disuruh atau seijin PTP.

Mitra Ogan menderitakerugian yang ditaksir sekitar Rp.2.000.000,(Dua juta rupiah) ;Bahwa setahu saksi pelaku pencurian tersebut mengambil buah sawittanpa disuruh atau seijin PTP.

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas menguruskeuangan organisasi,maka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untukterlebin dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap padapendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebin dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melaluisurat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal,17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat:069/PTP.

No. 102 PK/Pdt.Sus/2012Kembali tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;7. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untukmempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melaluisurat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal,17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat:O69/PTP.

MI, Tergugat juga melakukan pemotongan iuran organisasi/Cos ( Check OfSystem) terhadap 1.075 orang buruh yang tergabung didalam PTP. SBKIKEFyang diantaranya juga Para Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernahmenyetorkan dari hasil pemotongan itu ke kas organisasi dimana paraPenggugat menjadi anggota PTP. SBKIKEF. PT.5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2008 Sdr. Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP.

Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional ParaPengurus PTP SBKIKEF meminta penjelasan kepada TERGUGAT, namunternyata tidak ada penjelasan ;6. Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr. Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP. SBKIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi, maka PTP. SBKIKEF meminta kepada TERGUGAT untukmerundingkan terlebih dahulu SBKIKEF. Namun ternyata TERGUGAT tetappada pendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan dengan PTP.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTERGUGAT tidak menghormati PTP SBKIKEF sebagai organisasi serikatburuh yang legal dan berbadan hukum ;7. Bahwa, oleh karena upaya PTP SBKIKEF untuk mempertanyakan alasan PHKterhadap Sdr.

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dariperundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, maka tanggal 24 Desember2008 PTP SBKIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berundingkembali dan mau mendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namunternyata TERGUGAT tetap dengan sikapnya tidak mau berunding (tidak terjadikesepakatan) ;8.

Bahwa Tanggal 6 dan 12 januari 2009, PTP SN KIKEF kembali mengajukansurat pemberitahuan rencana Aksi Mogok kerja kedua dan ketiga tetapiTERGUGAT tetap saja tidak mau menanggapinya. Maka PTP SB KIKEFdengan terpaksa melakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :I. Cabut Perjanjian Rasionalisasi yang tidak rasional degan dalih Efisiensi; 2. Hentikan PHK SEPIHAK dengan alasan rasionalisasi ;3. Berikan Upah Layak untuk Buruh PT.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.Bir2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxxXXXXXXXXXXXXX(Pemohon.Il) yang telah bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi olehKantor Pos, yang keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuentanggal xx Juli 2020, telah dicocokan dengan aslinya diberi tanda(P.2);3.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.Bir8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, NomorXxxx/2022/SKM/BBJ/IX/2020 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberimeterai cukup dan Dinazegelen Pos yang dikeluarkan oleh GeuchikGampong XxxXxXXXXXXXXXXXXXxXxX, Kecamatan Kuta Blang, KabupatenBireuen tanggal xx September 2020, telah dicocokan dengan aslinya(P.8);9.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.BirMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penetapan abhiwaris ini diajukan Pemohon untuk kelengkapan administrasi mengurus hartapeninggalan berupa Tabungan milik Almarhumah xxxxxxxxxxXxxXXXXXxXx padaBank BNI Cabang Lhokseumawe dan Tabungan pada Bank Aceh CapemMatang Glp.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.BirONH dan uang Tabungan almarhumah xxxxxxxxXxXxXXXXXXXXXXXXX pada :1. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe, 2. Uang Tabunganpada Bank BPD Aceh Kantor Capem Matang Glp. Dua.5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp.106.000,00.

Anonim Ptp.: 180/Pdt.P/2020/MS.Bir

.: Ketua Umum PTP Gesburi PT. TCK.: Indonesia.: PURNOMO.: Pasirsari, Tegelgede Cikarang BekasiJawa Barat.: Buruh PT. Tara Citra Kusuma.: Bendahara PTP Gesburi PT.TCK.: Indonesia.: TULAM RIYANTO.: Tegalgede Rt.007/003 CikarangBekasiJawa Barat.: Buruh PT. TaraCitra Kusuma.: Kadiv Advokasi PTP Gesburi PT.TCK.: Indonesia.: SUYADI.: Pasirsari , Tegalgede CikarangBekasiJawa Barat.: Buruh PT. Tara Citra Kusuma.: Staf Divist Advokasi PTP.

Sutrisno (Wakil Sekretaris Umum), Penggugat IV (StaffDivisi Hukum & Advokasi) dikenakan kebijakan PHK secara sepihak dansewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat ;Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2010 sebanyak 9 (sembilan) orangpengurus harian PTP GESBURI PT.TCK dipanggil dan langsung dikenakankebijakan PHK secara sepihak oleh Tergugat, ke 9 (sembilan) orang pengurusharian PTP. GESBURI PT. TCK adalah Sdr.

No. 724 K/Pdt.Sus/201 14101112Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 terjadi pemanggilan yangdilakukan oleh Tergugat terhadap pengurus harian PTP.

Bahwa dalam hal ini, tindakan penghalanghalanganpelaksanaan aktivitas peran serta fungsi PTP GESBURI PT.TCK sebagaimanatelah diatur serta dijamin dalam Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Jo.

GESBURI No.063/DPP.GESBURI /Dept.Org.J&P /Il/10tanggal 18 Maret 2010 yangisi perihal surat tersebut : Mohon Penjelasan sehubungan denganpemberhentian karyawan Sdr.SURATNO.dkk.Bahwa pada Jam 17.15 Wib Jum/at, 19 Maret 2010 kembaliTERGUGAT/PT.Tara Citra Kusuma menerima surat dari Sdr.SRIYULIANTO berupa :1 Surat dari PTP,GESBURI PT.Tara Citra Kusuma Nomor: 002/SK/PTP.

Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi saksi dimuka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon I, Pemohon Il telah mengajukan surat permohonanItsbat Nikah tertanggal 07 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 316/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 07Agustus 2018 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

keturunan;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangmengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut danselama itu pula Pemohon dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut;Hal. 2 dari 12 hal Ptp

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 02 Juli 2008yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);Hal. 4 dari 12 hal Ptp No.316/Padt.P/2018/PA.Plh8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II tanggal 20 Januari 2006yang dikeluarkan oleh Camat Pelaihari, bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);B. Saksi:1. M. Husaini bin M.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Akhmadi bin Ibrahim) denganPemohon II (Jursinah binti Dahri) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni2017 di Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Hal. 10 dari 12 hal Ptp No.316/Pat.P/2018/PA.Plih3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkanperkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari KabupatenTanah Laut;4.

Materal : Rp 6.000,00 .Jumlah Rp 231.000,00Pelaihari, 05 September 2018Salinan sesuai dengan aslinyaHal. 11 dari 12 hal Ptp No.316/Pat.P/2018/PA.PlhPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No.316/Pat.P/2018/PA.Plih

sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta parasaksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa, Pemohon dan Pemohon Il dalam suratpermohonannya tanggal 04 Februari 2019 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Tahuna Nomor 5/Pdt.P/2018/PA Thn. tertanggal 04Januari 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalildalilsebagai berikut:Him 1 dari 12 Him Ptp

KabupatenKepulauan Sangihe;Bahwa saat ini Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, gunadijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah;Bahwa oleh sebab itu, Pemohon dan Pemohon Il memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapantentang sahnya pernikahan Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomisebagaimana surat keterangan tidak mampu Nomor 470/2006/213 yangHim 2 dari 12 Him Ptp

permohonan para Pemohon telah diumumkan olehJuru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna di papan pengumumanberdasarkan pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Thn pada tanggal 05Februari 2018 selama 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatandengan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,para Pemohon telah hadir sendiri, kKemudian Ketua Majelis memberikanpenjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, laluHim 3 dari 12 Hlm Ptp

setelah Majelis Hakim mencocokkandengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5,lalu diparaf;Fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga Sementara Nomor470/2006/310 tanggal 27 November 2014 yang dikeluarkan olehSekretaris Kampung Beha, Kecamatan Tabukan Utara, KabupatenKepulauan Sangihe, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempelpos, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyatasesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6, lalu diparaf;Him 4 dari 12 Him Ptp

Amirudin Hinelo, S.Ag.Him 11 dari 12 Him Ptp. Nomor 5 /Pat.P/2019/PA. Thn.Hakim AnggotaH. Mohamad Adan, S.H.I.PaniteraSukarni ManangkalangiPerincian biaya : 1. BiayaPendaftaran Rp 70.000,2. Panggilan Rp 165.000,3. Biaya Proses Rp 70.000,4. Redaksi Rp 30.000,5. Meterai Ro 6.000,Jumlah Rp 276.000,(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Him 12 dari 12 Him Ptp. Nomor 5 /Pat.P/2019/PA. Thn.

Parman Zamhuri selaku WakilBendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugas mengurus keuanganorganisasi,smaka PTP SB KIKEF meminta kepada Tergugat untuk terlebihdahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap padapendiriannya untuk memPHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpadibicarakan terlebin dahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelasmenunjukan bahwa Tergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasanPHK terhadap Sdr.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melaluisurat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal, 17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat:069/PTP.

ParmanZamhuri walaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SBKIKEF.Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa Termohon PeninjauanKembali tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagaiorganisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum;7. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untukmempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

Atas kebijakan tersebut SBKIKEF melaluisurat dengan nomor surat : 066/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009tertanggal,17 Januari 2009 dan surat dengan nomor surat:O69/PTP.

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.Gtlo2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perjakadalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23tahun;3. Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darahdan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku;4.

Ptp.

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.GtloMenimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut, telah salingbersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, maka Hakimberpendapat bahwa dalildalil para Pemohon harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang didukung oleh saksipemohon dan pemohon Il maka ditemukan faktafakta hukum sebagaiberikut :1.

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.GtloMenimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut di atas, telah sesualdengan doktrin ulama Ali ALJalal yang terdapat dalam Kitab lanatutTholibin, Juz Ill, halaman 308 yang selanjutnya diambil alin menjadipertimbangan Hakim dalam perkara ini yakni:awS25 aidxo dlyol cS Sally GL!

Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.GtloGorontalo, 27 Februari 2018Salinan Penetapan Sesuai AslinyaPaniteraDrs. Taufik H. Ngadi, M.HKeterangan :Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan PemohonHal.8 dari 7 hal. Ptp. No.0175/Pdt.P/2018 PA.Gtlo

Tanah Laut, disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon , Pemohon Il dan saksi saksi di mukapersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon , Pemohon Il telah mengajukan surat permohonan ltsbatNikah tertanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 72/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 11Februari 2019 telah mengajukan halhal yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut:Hal. 1 dari 12 hal Ptp

Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusahamenanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon denganPemohon Il tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon danPemohon Il tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut.Hal. 2 dari 12 hal Ptp No 72/Pdt.P/2019/PAPIh8.

Saksi:Hal. 4 dari 12 hal Ptp No 72/Pdt.P/2019/PAPIh1. A.

;Hal.9 dari 12 hal Ptp No 72/Pdt.P/2019/PAPIhMenimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengambil alihdhawabith fighiyyah berikut ini untuk dapat diterapkan:dam gf cad ke y oJ de gtk ah Ml So BINSBila seorang perempuan mengakui adanya pernikahan (dirinya atas seorang lakilaki), dan lakilaki tersebut membenarkanya, maka tetaplah pernikahan tersebut.;(Dr.

Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.Hakim Anggota, Rusdiansyah, S.Ag.tid,Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.Panitera Pengganti,Hal. 11 dari 12 hal Ptp No 72/Pdt.P/2019/PAPihttd,Wahyu Aulia, S.H.Perincian Biaya Perkara:1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. Proses : Rp 50.000,003. Panggilan : Rp 180.000,004. Redaksi : Rp 5.000,005. Materai : Rp 6.000,00 ,Jumlah Rp 271.000,00Pelaihari, 01 Maret 2019Salinan sesuai dengan aslinyaPanitera,H. Gazali, S.H.Hal. 12 dari 12 hal Ptp No 72/Pdt.P/2019/PAPIh

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugasmengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF memintakepada Tergugat untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SBKIKEF. Namun ternyata Tergugat tetap pada pendiriannya untukmemPHK Sadr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibicarakan terlebihdahulu dengan PTP SB KIKEF. Hal ini jelasjelas menunjukan bahwaTergugat tidak menghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasiserikat buruh yang legal dan berbadan hukum;.

Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Parman Zamhuriselaku Wakil Bendahara Umum PTP SB KIKEF yang bertugasmengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF memintakepada Termohon Peninjauan Kembali untuk merundingkan terlebihdahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata Termohon PeninjauanKembali tetap pada pendiriannya untuk memPHK Sdr. ParmanZamhuri walaupun tanpa dibicarakan dengan PTP SBKIKEF.

Hal inijelasjelas menunjukan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidakmenghormati PTP SB KIKEF sebagai organisasi serikat buruh yanglegal dan berbadan hukum;7. Bahwa, oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakanalasan PHK terhadap Sdr.

Bahwa dikarenakan pihak perusahan tidak maumejawab surat Nomor 056/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember 2008 tersebutkemudian melalui surat Nomor 060/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/I/2009 tertanggal 6 Januari 2009 (Bukti P5B)dengan maksud yang sama dengan surat Nomor 056/PTP. SBKIKEF/MI/Bks/XII/2008 tertanggal 24 Desember2008;d.

Kabupaten Tanah Laut, disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta saksisaksi dimuka persidangan ;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah menhgajukan surat permohonannya tertanggal 02Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama PelaihariNomor 0197/Pdt.P/2017/PA.Plh tanggal 02 Juni 2017 telah mengajukan hal halyang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Hal. 1 dari 8 hal Ptp

Nama Pemohon dari sebelumnya Budiyono Effendi menjadi BudionoEfendi.2.2.Tempat tanggal lahir Pemohon dari sebelumnya 1968, menjadiProbolinggo, 17 Agustus 1968.Hal. 2 dari 8 hal Ptp Nomor 0197 /Pdt.P/2017/PAPlh2.3 Tempat tanggal lahir pemohon II dari sebelumnya 1971, menjadi Bali 17Juni 19713. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebutpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut4.

danPemohon II adalah suami istri;Hal. 3 dari 8 hal Ptp Nomor 0197 /Pdt.P/2017/PAPlh Sepengetahuan saksi Nama Pemohon yang benar adalah Budiono Efendi,Pemohon II bernama Rohayati; Tempat lahir Pemohon di jawa; Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini adalah untukmengajukan permohonan perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikahdengan tujuan agar sama dengan yang tertera di akta lahir anak;2.

Yuliati binti Sawi, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA ,pekerjaan Mengurus rumah tangga,, tempat tinggal di RT.007 RW.003 Komp.Pasar PTP Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yangbersaksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: Saksi kenal para Pemohon karena bertetangga; Pemohon!

GAZALI, S.H.Hal. 8 dari 8 hal Ptp Nomor 0197 /Pdt.P/2017/PAPlh

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Paino Andrianto dan SaksiHariyanto tidak ada jjin sebelumnya dari PTP Nusantara VII Desa AnakTuha untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ; Bahwa akibat kehilangan buah kelapa sawit tersebut PTP Nusantara VIIDesa Anak Tuha mengalami kerugian kurang lebih sebanyakRp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang

sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empatpuluh) kilogram buah kelapa sawit milik PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha; Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Paino Andrianto dan SaksiHariyanto mengambil buah sawit milik PTP Nusantara Vil Desa Anak Tuhadengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan 3 (tiga)buah Tojok (tombak muat) bergagang Kayu menganggkut buah sawit tersebutdengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitamdengan Nopol BE 9413 YE dan 1 (satu)

Nusantara VII Desa Anak Tuha Kabupaten LampungTengah; Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Paino Andrianto dan SaksiHariyanto telah mengambil sebanyak 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empatpuluh) kilogram buah kelapa sawit milik PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha; Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Paino Andrianto dan SaksiHariyanto mengambil buah sawit milik PTP Nusantara Vil Desa Anak Tuhadengan cara memetik buah sawit tersebut dengan menggunakan 3 (tiga)buah Tojok (tombak muat) bergagang Kayu

Unsur Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secaramelawan hukumMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan terungkapbahwa Terdakwa, telah mengambil 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh)kilogram buah kelapa sawit milik PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha pada hariRabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Jam 02.00 WIB bertempat di ArealPerkebunan PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengahdan yang

Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebin dengan bersekutuMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan terungkapbahwa Terdakwa, telah mengambil 7.840 (tujuh ribu delapan ratus empat puluh)kilogram buah kelapa sawit milik PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha pada hariRabu tanggal 23 Desember 2020 sekira Jam 02.00 WIB bertempat di ArealPerkebunan PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah,dan yang menjadi korbannya adalah PTP Nusantara VII Desa Anak Tuha tanpaseijin PTP Nusantara

WIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh PT.Mulia KeramikIndahraya, Jabatan Organisasi : Anggota PTP. SBKIKEF PT.MuliaIndustrindo. Tbk., Alamat Kp Mareleng Rt.005/Rw.003, Kel. Bojongsari,Kec. Kedung Waringin Kab Bekasi.2. SAIFUL BAHRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh PT.Mulia KeramikIndahraya, Jabatan Organisasi : Anggota PTP.

Parman Zamhuri selaku Wakil Bendarhara Umum PTP SBKIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi SBKIKEF kembali mempertanyakan COS (CheckOf System) tersebut kepada Tergugat, namun ternyata Sdr. Parman Zamhuri dikenakan PHK olehTergugat. Selanjutnya atas PHK tersebut secara organisasional para pengurus PTP SB KIKEF memintapenjelasan kepada TERGUGAT, namun ternyata tidak ado penjelasan ;Bahwa atas tindakan PHK sepihak terhadap Sdr.

Parman Zamhuri selaku Wakil Bendahara Umum PTPSB KIKEF yang bertugas mengurus keuangan organisasi, maka PTP SB KIKEF meminta kepadaTERGUGAT untuk merundingkan terlebih dahulu dengan SB KIKEF. Namun ternyata TERGUGATtetap pada pendiriannya untuk mem PHK Sdr. Parman Zamhuri walaupun tanpa dibacarakan dengan PTPSBKIKEF.

Hal ini jelasjelas menunjukan bahwa TERGUGAT tidak menghormati PTP SB KIKEFsebagai organisasi serikat buruh yang legal dan berbadan hukum ;Bahwa oleh karena upaya PTP SB KIKEF untuk mempertanyakan alasan PHK terhadap Sdr.

ParmanZamhuri tidak mendapat tanggapan, serta dari perundingan bipartite yang tidak ada titik temunya, makatanggal 24 Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuan rencana Aksi MogokKerja pertama, dengan harapan pihak TERGUGAT mau diajak berunding kembali dan maumendengarkan apa yang jadi tuntutan PTP SBKIKEF, namun ternyata TERGUGAT tetap dengansikapnya tidak mau berunding (tidak terjadi kesepakatan) ;Pada tanggal 6 dan 12 Januari 2009, FTP SB KIKEF kembali mengajukna surat pemberitahuan