PUTUSANNomor 17 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1. CV.

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (3)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:I.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

Bahwa pemberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan No P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 sangat merugikan Pemohon khususnya terkait kerugian materiilberupa kewajiban pembayaran nilai tegakan yang wajib dibayar olehpemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain(APL) periode 4 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember2015.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasalHalaman 24 dari 48 Putusan Nomor 247/Pid.B/LH/2020/PN Sbsdari hutan hak, yang dimaksud dengan Hutan hak adalah hutan yangberada pada tanah yang dibebani atas hak tanah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 8 / 2017 tanggal 9Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK / SETJEN / 1/11 /2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasaldari hutan hak, dijelaskan bahwa hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak adalah hasil hutan berupa kayu hasil budidaya di atasareal hutan hak. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

P.48 / Menlhk / Setjen / Kum.1/8/ 2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Perubahan atas peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P. 85 / MENLHK /SETJEN / 1 / 11 / 2016 tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak bahwa pada pasal (1)terhadap perbuatan tersebut mengikuti ketentuan sanksi pidanasebagaimana diatur pada UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

diketahui pihak Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk

/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam

Pemerintah dan diatur dalam UndangUndang sehingga keberadaan satwaBekantan tidak boleh dimusnahkan; Bahwa Satwa jenis Bekantan adalah satwa yang dilindungi yang diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tanggal 28 Desember 2018 yaituBekantan (Nasalis Larvatus) yang terdapat dalam lampirannya nomor 18;Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidakkeberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan

Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

/Setjen/Kum.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

pemeriksaan lebih lanjut;> Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa jika barang bukti berupaUang sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) merupakan hasilpenjualan dari Telur Penyu yang telah dijual oleh Terdakwa pada hariSelasa tanggal 24 Maret 2020> Bahwa Telur Penyu sebanyak + 602 butir tersebut merupakan TelurPenyu Hijau dan Telur Penyu Sisik dan selanjutnya Penyu Hijau danPenyu Sisik tersebut termasuk jenis Satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran pada Permen LH & Kehutanan Rl, NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPermen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf e UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan Penuntut Umum dantidak

Bahwa satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, telahditetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, turunannya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi.

Dan terakhir telah diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindungi.Tumbuhan dan satwa dilindungi dapat dimiliki oleh orangperorang atau badan usaha serta dapat diperjualbelikan berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang PemanfaatanTumbuhan Dan Satwa

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

/ SETJEN /Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil

dimaksudpada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan dan SKSHHKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kalipengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.Bahwa perbuatan Terdakwa JUSMAN Als PAK DAENG Bin HALImelakukan pengangkutan Kayu hasil hutan tanpa dilengkapi denganDokumen tersebut adalah perbuatan yang merugikan Negara.1) Mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan, yaituPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.71 / MENLHK

/ SETJEN / HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rug!

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 11 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi, yaitu: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis)sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekor terdaftar di No.

Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut:Bahwa hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul18.55 WIB Brigpol Rio Kusbiantoro Bin Sumaryo bersamadengan Bripka Rubi Ardiansyah Bin H.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 20 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaAd.b.Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi,terdapat 3 (tiga) jenis burung tang termasuk sebagai satwayang dilindungi yaitu:a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsismoluccensis) sebanyak 58 (lima puluh delapan) ekorterdaftar di No.

Selainitu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahuladanya ketentuan pidana dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam danHal 5 dari 18 Putusan Pidana No.690/Pid.SusLH/2016/PN. SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkan Surat KeputusanKementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan NomorSK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentangPenetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman HutanRaya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep. BangkaBelitung.Bahwa setelah diinterogasi kayu yang terdakwa potong akanterdakwa jual kepada sdr. APU di Desa Air Mesuk Kec.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27Juli 2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan HutanTaman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah ProvinsiKep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasil penangkapanpelanggaran kehutanan an.

Bangka Tengah berdasarkanSurat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang PenetapanFungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab.Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasilpenangkapan pelanggaran kehutanan an.

Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.

;Dan Di atur dalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak.;Dan hutan hak tersebut dapat berasal dari APL Murni dan Pelepasan.;UBahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayu yangberasal dari Hutan hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi daya di atasareal hutan hak.

NomorP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutandan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan,Dana Reboisasi,Ganti RugiTegakan, Denda Pelanggaran Eksplotasi Hutan Dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan. ;Subjek PSDH meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuhalami sebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 2 Ayat 1Butir (k) Permenihk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Subjek DR meliputi dan/atau wajib dikenakan kepada pemilik kayu tumbuh alamisebelum terbit alas titel pada Hutan Hak/Hutan Rakyat (Pasal 4 Ayat 1 Butir (g)Permenlhk P.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

;Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamdan lingkungannya (Pasal 1 Ayat 10 PermenlhkP.71/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2016).

Menyatakan Terdakwa Arbain Als Bain telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, memelihara, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,No 05 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan

/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bahwa satwa tersebut diatasbenar adalah satwa yang dilindungi dengan jenis:a.

Kucing akar / Kucing Batu (Pardofelis marmorata)sesuai denganpoin57Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana pasal 21 Jo. pasal40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya

penangkapan terhadapTerdakwa melakukan penjualan satwa jenis Lutung Emas sebanyak 3 ekor;Bahwa Di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor anak elang dan 1 (Satu) ekoranak kucing akar yang disimpan dan dipelihara oleh Terdakwa kepada PihakKepolisian untuk selanjutnya satwa dilindungi tersebut diamankan dan dibawa keKantor Ditreskrimsus Polda Sumut;;Bahwa benar satwa tersebut adalah merupakan satwa yang dilindungi sesuaidengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor :P.92/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa, pemilik Lutung Emas, ElangBrontok dan Kucing Akar yang ditemukan pada saat penangkapan adalahTerdakwa;Halaman 5 dari 13Putusan Pidana No 800/Pid B/LH/2019/PN Mdn Bahwa sesuai dengan data yang ada di Kantor BBKSDA Sumatera Utara,Terdakwa tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dalam

P66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi Bahwa sistem kerja Penatausahaan Hasil Hutan melalui sistemOnline (SIPUHH Online) yaitu) SIPUHH mencatat danmelaporkan secara elektronik seluruh rangkaian pelaksanaanpenatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi,penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pengangkutan

Dan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 hak akses dapat ditutupsementara dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaranpenatausahaan hasil hutan, belum terpenuhinya kewajibanPNBP, atau adanya permintaan pihak lain yang dapatdipertanggungjawabka Dy dari 49 putusan No. 44Terhadap ketePattgartWRIP4eSebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;2. Ahli Teguh Yuwono,S.Hut.

kayu gergajian, veneer dan serpihyang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolaholeh industri primer yang memiliki izin sah; Bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) P.43/ MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk /Setjen/Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, Nota angkutanadalah dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan hasilhutan dari kawasan hutan negara dari hutan alam dalam bentuk:1.

Bahwa untuk kayu olahan dari pohon yang tumbuh alamisebelum terbitnya alas hak atas tanah /menjadi hutan haksesuai pasal 4 ayat 4 Permenlhk Nomor P.85/Menlthk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan. Kayu Budidaya vang, Berasal dari Hutan Hakmengacu pada KteAtuatePerhenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan di Hutan Alam).

Sukses Etam Raya Nomor :522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 adalahpenerapan ketentuan PermenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016, khususnya pasal 15 tentangPenetapan TPTKO;Bahwa berdasarkan pasal 15 PermenLHK P43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, dan Izin PenetapanTPTKO Nomor : 522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur diatur bahwa

P.20/MENLHK/SETJEN/KKUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui PerturnanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 34/ Pid.B/ LH/ 2020/ PN SoeP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menten Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KKUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui PerturnanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJENKUM.1/12/2018tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi sebagaimana telah diubah melalui Pertuman Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaPeraturan Menten Lingkungan Hidup dan KehutananNo.

P.20/MENLHK/SETJENKUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, rusa Timor merupakan salah satu hewan yang dilindungi sebagaimana dalamLampiran Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan MentenLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Balai PengelolaanHutan Produksi Wilayah VIII Pontianak dengan jabatan sebagai tenagaFungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH);Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor: 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1, angka 13,yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayubulat kecil, kKayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK

Tegakan (GRT) ternadap kepemilikan kayu bulatberjenis kelompok rimba campuran sejumlah 200 (dua ratus) batang atausama dengan volume 27,74 m* yang tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan danPeraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.64/MenLHK

/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti RugiTegakan adalah sebagai berikut : Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan GantiRugi Tegakan) sebesar:Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 146/Pid.B/LH/2021/PN MpwRp.500.000 x 10% x 27,74 m*

(dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat meter kubik) yang dilakukan olehTerdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)maka timbul kerugian negara yang mana berdasarkan keterangan ahli, kerugiannegara tersebut meliputi: Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) (berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untukPerhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan

legalitas, karena pada saat ditangkap petugasKepolisan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) sebagai dasar legalitas kepemilikan kayunya, padahal dokumentersebut diwajibkan oleh Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahandan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, sertaPemanfaatan Hutan juncto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.66/MENLHK

. :163/KptsII/2003 tentang pengelompokan jenis kayu sebagai dasarpengenaan iuran kehutanan tanggal 26 Mei 2003, sedangkan untukkayu bulat jenis Jengkol sebanyak 4 batang (1,08 m) merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nya adalah : TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00.

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentangpengangkutan hasil hutan kayu budidaya, berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,TOTAL PSDH adalah Rp. 326.970,00,TOTAL DR adalah Rp.1.056.679,28

~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM, Pasal 11 , Pasal12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.Apabila yang berasal dari Hutan Negara diatur dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14dan Pasal 15.Apabila yang berasal dari Hutan Hak diatur dengan Peraturan MenteriKehutanan Nomor: P. 85/MenLHK

/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,Pasal 7, pasal 8 dan pasal 10.Berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Nomor: P.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari Hutan Hak sudah sangat jelas diaturpada Pasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dariHalaman

9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.SusLH/2020/PN KsnKawasan Hutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksitelah diatur dalam Permen LHK, Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM pada Pasal 3,Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 serta PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN ~ HASILHUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADAHUTAN PRODUKSI

P.64 /MENLHK /SETJEN /KUM /12 /2017, TentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan DRatas kayu olahan yaitu :a. Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah :Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume =Rp. 1.500.000,00 x 10 % X 2 X 5,5355 MS = Rp. 1.660.650.;Pembayaran DR sebanyak: 5,5355 MS X 2 X USD$ 18 = USD$ 199,278;b.

Bahwa DokumenBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHkK).

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 10 / 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pasal 1angka (4) disebutkan bahwa hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yangtidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keselurunhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamlingkungannya.

Bahwa Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK /SETJEN /KUM.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 1angka (27) disebutkan bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, danserpih.

(empatkoma dua lima enam nol meter kubik), Sebagaimana Berita AcaraPengukuran Barang Bukti Kayu Olahan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021bukan termasuk kayu olahan yang dihasilkan dari pohon hasil budidayasesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.

,Jabatan Kepala Biro WHukum pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor KS.59/Menlhk/Setjen/KUM.6/5/2019, tanggal 31Mei 2019;Pemohon Kasasi IV:Lawanl. PT. MULYAKARYA JAYACO, tempat kedudukan diJalan Thamrin, Nomor 3 BC, Medan, yang diwakili olehJusuf Abdul Gani, jabatan Direktur Utama;Termohon Kasasi I:ll. PT.

berpendapat alasanalasan tersebut dapat dibenarkan,karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telahkeliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa dalam proses permohonan perpanjangan IUPHHKHA yangdiajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi I, Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melengkapipersyaratan permohonannya sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) danPasal 1/7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.32/MENLHK

Putusan Nomor 484 K/TUN/2020Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/MENLHK/SETJen/KUM. 1/7/2018, melalui Surat Peringatan I, II dan III; Bahwa Penggugat tidak pernah melengkapi persyaratan perpanjanganIUPHHKHA sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek sengketa a quo telahsesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf b dan ayat (5)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.28/MENLHK/SE TJen/KUM. 1/7/2018;Menimbang, bahwa

Bahwa satwa liar Burung Rangkong Badak/Enggang Cula (BucerosRhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan terdaftar pada nomor urut245 lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/ 2018 tentang perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40ayat

/Sekjen/Kum.1/8/2018,tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, burung Enggang Cula/RangkongBadak (Buceros Rhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan beradadalam Nomor Urut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut; Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam statuskonservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN dan Appendix Il;menurut

/Sekjen/Kum.1/8/2018, tentang perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi, burung Enggang Cula/Rangkong Badak (BucerosRhinoceros) merupakan satwa yang dilindungi dan berada dalam NomorUrut 245 dalam lampiran Peraturan Menteri tersebut; Bahwa Enggang Cula atau Great Rhinoceros Hornbill dalam statuskonservasi masuk kategori Vulnerable (VU); menurut IUCN danAppendix Il; menurut

/Sekjen/Kum.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.20/MenLHK/Sekjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindung;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diketahui bahwaTerdakwa telah membunuh satwa liar berupa 1 (Satu) ekor burung RangkongHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2021/PN StrBadak/Enggang Cula dengan cara menembak menggunakan 1 (satu) pucuksenapang angin merek sharp pada hari Kamis tanggal

P 51/MenLHK/Setjen/KUM.1/6/Halaman 12 dari 39 halaman.

P.51/Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016;2.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016,dimana hal tersebut telah Judex Facti sebutkan dalampertimbangannya halaman 73;Il.3.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016), diaturbahwa penetapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan merupakankewenangan Menteri Kehutanan;.

P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016), Pasal 1 angka 8 diatur : Pelepasankawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadibukan kawasan hutan. Dari ketentuan tersebut diketahui HutanKonservasi tidak dapat diubah peruntukannya dengan mekanismesebagaimana Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang DapatDikonversi;.

burung Nuri Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);SUBSIDAIRBahwa

burung Nuri Bayan tersebutterdakwa tidak memiliki ijindokumen dari pihak yang berwenang dan 2 (dua)ekor burung Nuri Bayan tersebut merupakan satwa yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), diaturdalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang diatur kembali dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengannomor urut 537;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (4) UndangUndang RINo. 5 tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAE);Menimbang,

/SETJEN/KUM.1/12/2018, tanggal 28 Desember 2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi , yang tercantum dalam daftar dengan nomor urut 537;Menimbang, bawa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksisaksi, keterangan ahli, petunjuk sertaketerangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuian satu dengan yanglainnya yaitu : Pada hari Rabu tanggal

Kayu Meranti Merah ukuran 1,5 cm x 17 cm x 400 cm dengan jumlah 28keping volume 0,2856 Ms.Jumlah keseluruhan 1.003 keping dengan volume 10,2306 Ms.Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar :PSDH = Volume KO x 2 x tarif harga patokan kayu bulat= (10,2306 x 2) x (10% x Rp.760.000)= Rp.1.555.051,20 untuk pembayaran PSDH sebagaimana diaturdi Permenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016DR = tanggal 12 Agustus Pasal 11.= Volume KO x 2 x tariff.= (10,2306 x 2) x US$ 18US $ 368,30

untuk pembayaran DR sebagaimana diaturPermenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal12 Agustus Pasal 14.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai

P.60/MenLHK/Setjen/Kum/I/2016 Tanggal 12 Juli 2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sertaPermenLHK No.

pasal 11 DR = Volume KO x 2 x tariff. = (10,2306 x 2) xUS $18 = US $ 368,30 untuk pembayaran DR sebagaimana diatur diPermenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12Agustus 2017 pasal 14;bahwa tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secaralangsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkanhasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan Negara;bahwa kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensipenerimaan dari pembayaran luran kehutanan berupa

Kayu meranti merah ukuran 1,5 cm x 17 cm x 400 cm dengan jumlah 28keping volume 0,2856 MsJumlah keseluruhan 1.003 keping dengan volume 10, 2306 Ms Bahwa akibat perobuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian negara,sebesar : PSDH = Volume KO x 2 x tarif x harga patokan kayu bulat =(10,2306 x 2) x (10% x Rp. 760.000) = Rp.I.555.051,20 untuk pembayaranPSDH sebagaimana diatur di Permenhut NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 11 DR= Volume KO x 2 x tariff. = (10,2306 x 2