Ditemukan 1771 data
46 — 40
Komariah Emong Supardjaja,SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunyahukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidakada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
145 — 42
peradilan perubahangugatan merupakan kebutuhan dalam penyelesaian perkara maka dengandemikian apabila ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana dan biayaringan perubahan gugatan akan sangat efektif dan efisien didalammempercepat pemeriksaan dan penyelesaian perkara sehingga perubahanHalaman 19 dari 93 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN Polgugatan tersebut sangat diperlukan untuk memperbaiki kesalahanpengetikan (Clerical error) dan kesalahan perhitungan (error inComputation) sebagaimana menurut Soepomo
102 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imam Soepomo, S.H dalam bukunya Hukum Perburuhan,adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaandengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain denganmenerima upah. Hukum perburuhan memiliki 2 (dua) hakekat: yuridis dansosiologis. Secara yuridis buruh memang bebas, namun secara sosiologis buruhtidak bebas.
82 — 25
Soepomo, yang menyebutkan :Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri. 7.
182 — 614
olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnyaHal. 28 dari 108 Putusan No. 15/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST24.25.ditetapbkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uangpaksa.Sementara itu, berdasarkan Pasal 606b Rv dinyatakan bahwa : Bilakeputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari Terhukumberwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksayang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak barumenurut hukum.Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
54 — 26
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khususdalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
100 — 22
Soepomo, SH., No. 178, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 Februari 2011;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara makaterlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi denganmenunjuk H. Aksir, SH.MH.
61 — 20
KomariahEmong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkanoleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. Drt Tahun 1951).b.
541 — 1374
Soepomo, SH No. 10Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatanggal 8 Oktober 2018 Nomor07.KS/06/DJB/2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangunpada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor56/Kh.Pdt/2018/PN Srl, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT 1;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah memperhatikan buktibukti surat, keterangan SaksiSaksi danketerangan Ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimukapersidangan
74 — 8
Soepomo, yang menyebutkan :"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri. "7.
607 — 523
Soepomo, SH No. 231, Kelurahan MentengDalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili olen Deddy SA Kodir selaku Ketua PengurusKoperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog SeluruhIndonesia KOPELINDO dan telah memberi kuasa kepadaRahmadany Firmansyah, S.H, R.
212 — 639
menjadi satugugatan antara Penggugat melawan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VII;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggabungan gugatanatau kumulasi gugatan adalah penggubungan dari beberapa tuntutan kedalam satu gugatan;Menimbang, bahwa penggabungan dapat berupa kumulasi subyektifapabila penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satugugatan dan kumulasi obyektif apabila penggabungan beberapa tuntutanterhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;Menimbang, bahwa menurut Soepomo
234 — 57
Komariah Emong Supardjaja, SHhanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masihberlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupunterbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndangRI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).b.
184 — 50
Komariah EmongSupardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidakada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 DrtTahun 1951).b.
1.Nursamawati Binti Usman TK
2.Muhammad Ansari Bin Syarifuddin
3.Mahda Lena Binti Syarifuddin
Tergugat:
1.Safpelita Ali
2.Husaini,
3.M. Indrawan Nursabil
4.Siren
5.Pemerintah Republik Indonesia, C.q Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.q Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
6.PT. Tower Bersama,
7.Masitoh
8.Muhammad Resep Ginting
9.Khalid Musliadi
10.Sayed Fajar
11.Ermawati
12.Edi Wulan Saputra
13.Erismawati
14.Cut Keumalasari,
15.Drg. Doni Asirin
16.Desry Wahyuni
Turut Tergugat:
1.Camat Kuala
2.Keuchik Gampong Ujong Patihah
3.Notaris M. Hardisyah N.K, S.H., M.Kn,
136 — 94
dalamJawabannya tersebut, maka sesuai tertib hukum acara perdata yang berlaku,Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebin dahulu kebenaran EksepsiHalaman 110 dari 117 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skmeksepsi tersebut, apakah beralasan hukum atau tidak, sebelummempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi pokok perkaranya sendiri;Menimbang bahwa terhadap Eksepsi dari para Tergugat Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut;DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa menurut Prof Dr.R Soepomo
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
210 — 144
Soepomo, SH. :... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangHalaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2021/PN Ambdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan. (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 5152).A.
155 — 90
Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 2000, hal. 11).Dengan demikian, sudah jelaslah penggunaan Pasal 165 Rv sebagaidasar pengajuan eksepsi kompetensi absolut tidak dapat diterima sesuaipengaturan pasal 393 ayat 1 dan ayat 2 HIR yang menyatakan tegasHal 83 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.pengadilan negeri tidak boleh menggunakan acara yang lain atau yanglebih daripada yang ditentukan dalam reglemen iniB.
101 — 8
bahwa sepanjangdan setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harusdiserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim,dan uang tersebut dinamakan uang paksa, sementara berdasarkan Pasal 606bRv dinyatakan bahwa : Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihaklawan dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadapsejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperolehalas hak baru menurut hukum;Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
219 — 122
Soepomo, SH No. 44 Jakarta Selatan,12870, Telp. (021) 83701957, 83701958 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Desember 2014, yang kuasanya berakhir tanggal 18 Desember 2014 berdasarkansurat pemberitahuan pengakhiran kuasa tanggal 17 Desember 2014, dan digantikanoleh PIETER ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, JOHANIS H. MATURBONGS, SH danDAVID SOUMOKIL, SH, masingmasing sebagai Advokat pada Kantor AdvokadPIETER ELL, SH dan ASSOCIATES, beralamat di Jl.
1.FEBRIAN JAMES
2.ADIANSYAH
3.MAWARDI
Tergugat:
1.PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk
2.PT. Town Management Development, Tanjung Bunga. Cq. PT. Wahana Mustika Gemilang
Turut Tergugat:
Kantor PDAM Perusahaan Air Minum Kota Makassar)
163 — 66
Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan menuruthukum adalah yang tidak mengubah dan menyimpangi kejadian materil.Menurt Soepomo, perkataan pokok gugatan berasal dari onderwerp vanden eis. Beliau mengakui perkataan ini tidak terang. Kita sependapatdengan penegasan, sehingga perkataan itu) dalam pengkajianyurisprudensi tergolong penggarisan kabur (vague outline) atauHalaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 435/Pat.G/2020/PN.MKSmengandung pengertian luas (broad term).