Ditemukan 2790 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1247 1254 1217 1157 1255 1957 1258 1287 1207
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Wanprestasi
Register : 27-08-2020 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN TANGERANG Nomor 757/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat: Mr. Anton Kaspar Mayer Tergugat: 1.Saudara Hendri Satria Wijaya 2.Saudara Asep Supriyadi 3.Saudara Pajar Bastian
285 — 0
  • SHM No. 02681/Ciputat, PBB tahun 2014, 2015, 2016, 2017 AJB No. 1104/Ciputat/2016/(30-12-2016) AJB No. 1257/Ciputat/2009/(17-12-2009 1 budel surat pernyataan (tanggal 16 Nop 2009), dll dari kelurahan PBB tahun 2016, 2017 SSB 1Budel dari kelurahan (tanggal 21 Des 2016) PBB tahun 20014 Blue Print IPR, IMB, Pengesahan Rencana Tapak Dokumen Aset 24 Kontrakan, Sertifikat Cinangka SHM No. 01049/Kedung PBB tahun 2013, 2014, 2015, 2017 Akta Pembatalan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 14-07-2014 — Upload : 08-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 999/Pdt.G/2013/PN.Sby
Tanggal 14 Juli 2014 — PT. BANK UOB INDONESIA VS TIMBUL DAUD MAURIT NAINGOLAN DKK
37 — 5
  • atas nama Timbul Daud Mauritz Nainggolan, bukti2 Fotocopy Akta Jual Beli No.1257//1990 tanggal 01 Nopember 1990, yang dibuat dihadapanAbdul Rachim, SH, Notaris di Surabaya, bukti T.I2 ;BUKTI TERGUGAT II : === == 22222 nono nnn nn nnn nnne Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.6281, Surat Ukur No.185/ManukanKulon/2009, tanggal 07 September 2009, luas 409 M?
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 11-11-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Nopember 2011 — Drs.SUTOPO GASIF.S.Pd. MPd
126 — 21
  • Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Surabaya Sidoarjo tanggal 20 22 April 2005 sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1183 tanggal 14 November 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur) tanggal 14 18 September2005 sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).7 Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1257
    Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Surabaya Sidoarjo tanggal 20 22 April 2005 sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1183 tanggal 14 November 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur) tanggal 14 18 September 2005sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).7 Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1257
    Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Surabaya Sidoarjo tanggal 20 22 April 2005 sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1183 tanggal 14 November 2005,Terdakwa telah menerima Biaya Paket Penunjang Kegiatan Anggota DPRDKabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka Kunjungan Kerja KeluarDaerah ke Jawa Barat (Sukabumi Cianjur) tanggal 14 18 September 2005sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah).Sesuai dengan bukti pembayaran Nomor: 1257
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/TUN/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA vs. MUSTHAFA RACHMAN, S.H, DKK
106 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta No.2906/600.1831/XIV/2011 tanggal 22122011;Bahwa kemudian, Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaTimur memberitahukan kepada Musthafa Rachman, SH tentangpermohonan pengecekan Sertipikat Hak Milik No. 3407/Ceger yangdiajukan oleh yang bersangkutan belum dapat diproses, karenaterhadap sertipikat tersebut sedang dalam penelitian, sesuai suratNo. 1257/7.31.75/X1V/2011 tanggal 28122011;Bahwa Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-06-2011 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 347/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 27 Februari 2012 — Hj. NOKTO SUMANINGSIH lawan PT. BILLY & MOON HOUSING DEVELOPMENT Cs
64 — 15
  • Billy & Moonberdasarkan :e AJB Nomor 1257/1974 tanggal 9 Juli 1974 luas 2.000M? ;e AJB Nomor 1261/1974 tanggal 9 Juli 1974 luas 2.168 M?e AJB Nomor 1268/1974 tanggal 9 Juli 1974 luas 4.000 M2Total luas 7.168 M?Pada data PBB tanggal 26 Juli 1967, Girik C Nomor 52 PersilD.I/11 gtelah dijual ke C Nomor 943 atas nama: Ali bin Kojan +2.850 M?, yang kemudian dibebaskan PT. Billy & Moonberdasarkan :e AJB Nomor 324/DB/1974 tanggal 10 Mei 1974 luas2.059 M?
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Perijinan
Register : 29-04-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 24 September 2014 — MARTONO Melawan Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru
109 — 48
  • Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau;Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127 Desa/Kelurahan Tanah Datar,Kecamatan Pekanbaru Kota, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau ;Surat Keterangan Riwayat Pengolahan Tanah Nomor : 02/SKRPT/TD/11/2013 tanggal 16 Januari 2013 ; Surat Kuasa tanggal 04 September 2013 dari Winna Chandra kepada RizaArvianti; Surat Pernyataan Liana Chandra dkk tanggal 20 Agustus 2013 ;Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor :55121/WASOALMRLJ/1257
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum
Register : 16-11-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN SIBOLGA Nomor 386/Pid.B/2017/PN Sbg
Tanggal 17 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARPAN C. PANDIANGAN, SH
Terdakwa:
KARLOS SIANTURI
81 — 9
  • nama KEDES EDREI ENHAJOR SIANTURI tanggal 08 Agustus 2017 ditanda tangani oleh KEDES EDREI ENHAJOR SIANTURI dan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Muara Bolak (belum ditanda tangani);

    - 1 (satu) eksemplar asli Surat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah atas nama KEDES EDREI ENHAJOR SIANTURI;

    e. 1 (satu) eksemplar berkas permohonan atas nama SORIADI SITUMORANG, terdiri dari:

    - 2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1201 0958 1257

    Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah atas nama KEDES EDREI ENHAJOR SIANTURI tanggal 08Agustus 2017 ditanda tangani oleh KEDES EDREI ENHAJORSIANTURI dan saksisaksi serta diketahui oleh Kepala Desa MuaraBolak (belum ditanda tangani);1 (satu) eksemplar asli Surat Risalah Penelitian Data Yuridis danPenetapan Batas Tanah atas nama KEDES EDREI ENHAJORSIANTURI;. 1 (Satu) eksemplar berkas permohonan atas nama SORIADISITUMORANG, terdiri dari :2 (dua) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 12010958 1257
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 08-08-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 484/PDT/2016/PT.DKI
74 — 24
  • Ketentuan umum mengenai perikatan atau Perjanjian, sebagaiberikut :Pasal 1234 KUH Perdata :"Tiaptiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untukberbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu";Pasal 1257 KUH Perdata :"Semua syarat harus terpenuhi secara yang mungkin dikehendakidan dimaksudkan oleh kedua belah pihak";Pasal 1238 KUH Perdata ;"Si berhutang adalah lalai, apabita ia dengan perintah atau dengan Oo DN PSsebuah akta sejenis itu. telah dinyatakan lalai, atau demiperikatannya sendiri
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 21-07-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 22 Nopember 2017 — Penggugat:
1.RONNY HARTANTO
2.DIDI MULYADI
3.AHMAD ICHSANI
4.AHMAD AZIZI ULIN NUHA
5.YUDHI NATA EFENDI
Tergugat:
PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING
133 — 19
  • Dengan memperhatikan syarat yang ada di Lampiran Pasal 31 Putusan No. 137/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 104PKB sepanjang pada kalimat akan diatur kemudian oleh perusahaan ataupengusaha dan dibicarakan dengan Serikat Pekerja dengan demikiandidukung Pasal 5 ayat 2 PKB tersebut hanya TERGUGAT lah yangberwenang mengatur pelaksanaan syarat pembayaran Pengganti TunjanganTransportasi bagi pekerja dan MEMULAI pembayarannya.2.5.Sesuai asas dalam Pasal 1257 KUH Perdata bahwa semua syarat harusdipenuhi dengan
    Dengan selesainyapenerapan sistem dan pendataan tersebut maka pembayaran secara otomatisakan DIMULAI sesuai Pasal 1257 KUH Perdata ditandai dengan diterimanyapembayaran oleh pekerja.2.7.Bahwa pendataan ulang yang dilakukan PUK SPAMK FSPMI PT YIMM yangberada di West Java Factory pada lembar 51 (butir 12) tidak sesuai denganLampiran Pasal 31 PKB karena dalam PKB yang diamanatkan mengaturadalah TERGUGAT bukan PUK SPAMK FSPMI PT YIMM yang berada diWest Java Factory dengan demikian pendataan ulang yang
    Dengan memperhatikan syarat yang ada di lampiran Pasal 31 PKBsepanjang pada kalimat akan diatur kKemudian oleh perusahaan atau pengusahadan dibicarakan dengan serikat pekerja dengan demikian didukung pasal 5 ayat2 PKB tersebut hanya Tergugat lah yang berwenang mengatur pelaksanaansyarat pembayaran pengganti tunjangan transportasi bagi pekerja dan memulaipembayarannya.10.Bahwa sesuai asas dalam pasal 1257 KUH Perdata bahwa semua syarat harusdipenuhi dengan cara yang dikehendaki dan dimaksudkan oleh
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1401 B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengakui pinjaman yang diberikan olehorganisasi keuangan internasional (vide Surat Terbading Nomor S316/PJ.31/2004 tanggal 28 April 2004) tidak mengenakan PajakPenghasilan dan pajakpajak lain sehubungan dengan pinjaman, sehinggaBunga Luar Negeri atas Biaya Bunga Surat Berharga Subordinasi sertaBiaya Bunga berkaitan tidak terutang pajak (Vide Putusan MahkamahAgung dalam in casu Nomor Lippo Bank Nomor 110 s/d 114B/PK/PJK/2014, dan 117 B/PK/PJK/2014 s/d 120 B/PK/PJK/2014 sertaDanamond Bank Nomor 1257
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 12-12-2013 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 33/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 10 Juli 2014 — AEMAN MOHIDIN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU 2. SYARIF MUBIN RAJA DEWA
742 — 910
  • T3 : Suratsurat yang terdiri dari ;e Surat Tugas Nomor : 1257/KT.PL/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli); e Surat Tugas Nomor : 1258/KT.PL/VIH/2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy sesuai dengan asli); e Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Nomor : 789/00219.05/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan asli); e Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 834/BA72.71/VII/2013tanggal 21 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan asli); Hal 19 dari 51 Hal. Put.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-10-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 46/Pra.Pid/2016/PN Mdn
Tanggal 10 Juni 2016 — - LUKITO WIBOWO (PEMOHON) - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq.Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (TERMOHON)
93 — 35
  • .: 540 / 1257 /DISTAMBEN / 2013, tanggal 25 Juli 2013.bahwa saksi tidak mengetahui jumlah emas yang dihasilkanoleh PT. M3 selama pertambangan sejak tanggal 25 Juni2013 s/d 30 Januari 2016 karena seluruh hasil produksidiserahkan pekerja / penambang kepada Sdr.
    Madina tersebut yaitu sejak Kadistamben Kab.Madina geluarkan Surat No.: 540/1257/DISTAMBEN/ 2013,tanggal 25 Juli 2013 perihal Instruksi, yang mana dalam Surattersebut menginstruksikan kepada PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
Tergugat:
1.PT. BANK IBK INDONESIA
2.ALFORT CAPITAL LIMITED
Turut Tergugat:
MUHAMAT HATTA, SH
236 — 68
  • untuk membuktikan apakah ketujuh piutang Bank Sindikasi yangtelah dialinkan melalui Lelang PPAK VI atau hanya piutang milik 3 (tiga)Bank Sindikasi.Bahwa, fakta lain yang menguatkan bahwa FIREWORKS VENTURESLIMITED bukanlah satusatunya kreditur atas hutang PENGGUGAT yangHalaman 84 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt Pstberasal dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8 tanggal 28 November1995, yang mana fakta tersebut terungkap dalam Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor 1257
    GWP yang timbulberdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit No. 8, tanggal 28 Nopember1995 tidaklah tepat, hal tersebut di dukung dengan putusan pengadilandalam Perkara No. 26/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Oktober 2013 yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap memuat kewajiban yang harusdibayar oleh PT GWP kepada GASTON INVESMENT LIMITED, putusan inimenunjukkan bahwa terdapat Kreditur lain selain FIREWORKS VENTURESLIMITEDMaka, atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri DenpasarNomor 1257/
    Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor502/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 13 Oktober 2014Bukti T.ll 19, fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Kasasi No. 1116 K/PDT/2015 tanggal 7 Oktober 2015;Bukti T.lIl 20, fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Peninjauan Kembali No. 145 PK/Pdt/2017 tanggal 4 April 2018;Halaman 95 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst21.2723.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.Bukti T.ll 21, fotocopy Putusan Perkara Pidana No.1257
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-11-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 PK/PDT/2012
Tanggal 26 Nopember 2014 —
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ambo Dalle ditanggung oleh pihak pertamatanpa mempertimbangkan seluruh isi persyaratan yang diperjanjikan dariperjanjian kerjasama tersebut, dan pertimbangan dari Majelis Hakim Agung inisangat ironis dan menyimpang dengan rasa keadilan dan kepatutan sesuai denganperaturan perundangundangan yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1257 yangmengatakan bahwa: Semua syarat harus dipenuhi dengan cara yang dikehendakidan dimaksudkan oleh Pihakpihak yang bersangkutan jo.
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama
Register : 04-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PTA SURABAYA Nomor 112/Pdt.G/2024/PTA.Sby
Tanggal 21 Maret 2024 — Pembanding melawan Terbanding
36 — 28
  • Menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1257/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa:
2.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2016 — Upload : 19-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2678 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — RUSLING SARAGIH, S.Sos, DKK VS PT. SUMATERA SYLVA LESTARI
116 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANJ ................. 1257 m;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Muharranm ............. 2210 m;e Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah TK. Raja Gunung ..... 1281 m;Yang selanjutnya disebut tanah objek terperkara;Bahwa areal tanah tersebut diperoleh Para Penggugat dari 6 (enam) orangpemilik sebelumnya sebagai pemegang Hak Milik Adat, masingmasingbernama Sutan Malim, Muharram, Julpan Hasibuan, Bgd. Hasibuan, H. Mhd.Sutan Guru Hasibuan, Tk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-07-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/PID.SUS/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — ROKHALI Bin SANAD
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RW. 6. 129 1257. RW. 7. 157 143 148.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-02-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2744 K/Pdt/2013
Tanggal 21 Februari 2014 — LIE YOE HIN selaku Direktur PT GALA BUMI PERKASA., ; RENNY SUSETYO WARDANI sebagai pribadi dan sebagai Direktur PT DIAN FORTUNA ERISINDO,
105 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cara27menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu,maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadinyaperistiwa itu;Bahwa salah satu dari syarat dalam perjanjian tersebut Pasal 9 adalah*pengalihan hak atas tanah dilakukan jika sertifikat hak atas tanah telah terbitatas nama pihak pertama;Bahwa syarat yang tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan kesusilaanyang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undangundang sebagaimanadiatur dalam Pasal 1254 dan 1257
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 400/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 28 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat II : Anton Bin Amen
Pembanding/Penggugat III : Irem Rokayah
Pembanding/Penggugat I : P.T. Pura Delta Lestari,Tbk, Perseroan
Terbanding/Tergugat II : Napan Bin Ganyang
Terbanding/Tergugat III : H. Jamin Bin Karna
Terbanding/Tergugat I : Hj. Nunung Alias Enung
72 — 55
  • Nunung alias Enung bintiSupaeji dengan Napan bin Gayang selama masa Perkawinan berupaSebidang Tanah darat , luas + 1700 M2, yang terletak di Kampung TembongGunung , Rt. 08 / Rw. 04 , Desa Sukamahi , Kecamatan Cikarang Pusat ,Kabupaten Bekasi sesuai Akta Jual No. 438/2000 Persil Nomor 67 Blok 81Kohir Nomor : C. 1257, dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah Pecahan Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya; Sebelah Barat : Tanah Aspal Sebelah Timur : Tanah Ali Cahyadi;BahwatTergugat IdanTergugat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-09-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 404/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 15 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Melfilia Oktavian Diwakili Oleh : Zulham Effendi Mukhtar, SH.CN
Terbanding/Tergugat : Aiptu S. Matondang, SH / Penyidik Pembantu Polresta Medan
Terbanding/Tergugat : Kompol Jean Calvin Simanjuntak, SH,SIK / Kasatreskrim Polresta Medan
Terbanding/Tergugat : Kasat Reskrim Polresta Medan
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Resort Kota Medan
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Terbanding/Tergugat : Kepala Kepolisian RI
78 — 64
  • Selanjutnya perkembangan penyidikan perkara tersebutdiberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Tergugat Ill NomorB/1257/IV/2014/Reskrim tanggal 30 April 2014 yang telah dijadikan Penggugatsebagai bukti dalam perkara Praperadilan Nomor : 21/Pra.Pid/2014/PNMdntanggal 11 September 2014, sehingga dalil Penggugat bahwa para Tergugattidak pernah memberitahukan perkembangan penyidikan laporan Penggugatberalasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan ;Bahwa selanjutnya Penghentian Penyidikan laporan