Ditemukan 5379 data
23 — 9
Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikanMetamfetamin dengan berat neto 0,1433 gram didalam bekas bungkus rokokSampoerna Milddirampas untuk dimusnahkan14.
53 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Jax TreatyIndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention on Income Taxmenjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh Pasal 26 atas dividensebesar Rp Rp1.247.038.400,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Agustus 2008 seharusnya menjadi Nihildengan perincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
9 — 0
KabupatenGarut, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak relevan denganperkara ini karena selain Pemohon Konvensi tidak berperkara dengan prodeo,Pemohon Konvensi mampu menggunakan jasa lawyer/Advokat, dengandemikian bukti tersebut laayak untuk tidak dipertimbangkan/dikesampingkan;Menimbang, bahwa bukti P3, adalah bukti berupa Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Owner Cukurbro Barbershop Outlet 1, yangmenerangkan bahwa Pemohon Konvensi seorang karyawan Barbershoptersebut dengan penghasilan neto
27 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat(3) UndangUndang PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i.
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkanpenghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WajibPajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilanbruto dengan tarif pajak sepadan; danc.
151 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. pencocokan data dan/ atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 30 dari 34 halaman.
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto, f pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
156 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tambahan kekayaan neto yang berasal daripenghasilan yang belum dikenakan pajak ;q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah ;r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang yang mengatur mengenai ketentuanumum dan tata cara perpajakan; dans. Surplus Bank Indonesia ;2.2 Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat finaladalah :a.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),dan Pajak Masukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimana alasanbanding Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), maka penghitungan PPN adalah sebagai berikut: Uraian PL XPerkebunan KelapaSawit ) PTY Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPPPM) DPPPK PPN PajahPupuk 100 00) l0TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan(P() 900 40) 40)Neto
158 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
YPengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PahPrpuk 100 00) l0)TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan(P() 900 40) 40)Neto 0 0 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Payjak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN; Ternadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK) PPN DPP PM DPPPK) PPN PajakPupuk 100 0) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 0) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir 1)dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakan ketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
57 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padabutir 1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran
27 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma PenghitunganPenghasilan Neto;f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak PertambahanNilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;Halaman 33 dari 38 halaman. Putusan Nomor 1076/B/PK/PJK/20156.10.11.j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangkawaktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberianfasilitas perpajakan; dan/atauk.
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp1.933.571.897,00 yangmerupakan Pendapatan Jasa/Uang Lembur Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009, dengan perhitungan sebagaiberikut: Saldo Akhir Piuttang Dagang Rp 2.520.425.976Dikurangi Piutang PT.Usaha Yekapepe Rp 380.371.736Saldo Akhir Piutang Dagang Rp 2.140.054.240 Penerimaan Uang Rp26.340.307.784Rp28.480.362.024 Saldo Awal Piutang Rp 3.324.578.060 Penjualan Bruto Rp25.155.783.964 Kredit Pajak Rp 371.677.692 Total Penjualan Bruto dengan PPN Rp25.527.461.656 PPN Rp 2.021.548.316 PPN Penjualan Neto
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukan oleh perusahaan yangsama (Termohon Peninjauan Kembali / semulaPemohon Banding), dan Pajak Masukan ataspupuk (yang digunakan untuk perolehan TBS) tidakdapat dikreditkan sebagaimana pendapat PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) makapenghitungan PPN adalah sebagai berikut: PT X Perkebunan TBS PT Y Pengolahan CPO Uraian DPP DPP PPN DPP DPP PPN Beban PajakPM PK PM PK Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto
67 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
10 ayat (8) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh 26 atas dividen sebesarRp1.179.189.000,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk masa Juli 2008 seharusnya menjadi NIHIL denganperincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
40 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Halaman 25 dari 30Halaman.
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Speedboatyang JMB sewa dimiliki oleh individuindividu pribadi;Pasal 1 dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996tentang norma perhitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajakperusahaan pelayaran dalam negeri (KMK416/1996) menjelaskansebagai berikut:Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan peredaran bruto adalahsemua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yangditerima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeridari pengangkutan orang dan/atau barang