Ditemukan 5379 data
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 00) 10TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:" Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;" Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan
32 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN RojakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkanTBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peranunit pengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkansebagaimana alasan banding Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding
373 — 196
Catwalk 1 Rp 1.000.000,Rp 1.000.000, 13 Cable Instalation I Rp 7.500.000,Rp 7.500.000, Harga Neto Rp 83.650.000, Harga yang mereka tawarkan sudah termasuk ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihan89kepada Operator. e Bahwa pembayaran alatalat Lab. yang dilakukan olehMadrasah kepada CV Bintang Timur atas alatalat Lab.
Cable Instalation 1 R 7.500.000, Rp 7.500.000,PHarga Neto Rp 83.650.000, Harga tersebut masih dalam batas kewajaran, mengingatharga tersebut sudah termasuk dengan ongkos kirimSampai ditempat dan biaya pemasangan serta pelatihankepada Operator.e Bahwa 1 (satu) unit komputer (server) untuk Lab.
167 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum yang bersifat ... [Selengkapnya]
No. 2646 K/Pid.Sus/2016PPh sebesar Rp24.921.156,00 jumlah pembayaran neto sebesarRp805.754.044,00 ;Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 24/466910/PAPUA/ 2012tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Jhon Philips PepuhoKuasa Pengguna Anggaran;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 852354Z/063/111tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II pekerjaan subsidipengoperasian Bus perintis Jayapura sebesar Rp805.784.044,00(setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013yang
Surat Perintah membayar (SPM) oleh Anselma Tjoe selakupejabat penandatangan SPMLS Nomor 00023 tanggal 04 Juli2012 untuk keperluan pembayaran tahap Il Pekerjaan SubsidiPengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp30.705.200,00di potong pajak PPh sebesar Rp24.921.156,00 jumlahpembayaran neto sebesar Rp805.754.044,00 ;Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Jhon PhilipsPepuho Kuasa Pengguna Anggaran;Hal. 61 dari 86 hal. Put.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) BebanDPP PM DPP PK PPN DPPPM DPPPK) PPN Faia Pupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Membandingkan perlakuan PPN pada tabel 1) dantabel 3) di atas, maka terdapat kesamaan perlakuanyang menciptakan keadilan.Mengingat halhal tersebut di atas dan mengingatbahwa pokok pikiran dalam UndangUndang PajakPertambahan Nilai dan Memori Penjelasan Pasal16B UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaimenghendaki
72 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang PPh, Pasal 10ayat (3) Tax Treaty IndonesiaAmerika Serikat dan United Nation Convention onIncome Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi ataskonversi biaya bunga mejadi dividen sebesar Rp294.975.807,00 dapatdibatalkan;Kesimpulan;Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB PPh Pasal 26 untuk Masa Februari 2008 seharusnya menjadi Nihildengan perincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (USD)Penghasilan Neto
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 387/B/PK/PJK/201132"Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusahayang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan NormaPenghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000, dapat dihitung dengan menggunakan pedomanpenghitungan pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan olehMenteri Keuangan" ;Pasal 8"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanDPP PM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Halaman 37 dari 49 halaman.
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangundang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan :"Yang dimaksud dengan Jasa Maklon Sebagaimana dimaksud padaangka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasadalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang
77 — 54
AlfindoNuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kit listrik danmagnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika (neto6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000) kepadaZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung serta bukti kirimdari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret 2011.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
/BASTANP/XI/2010 tertulis Rabu tanggal 23 Maret 2011 yang menerangkan PT.Alfindo Nuratama Perkasa telah menyerahkan barang rincian : Kitlistrik dan magnet, Kit Optik, Kit Mekanika, Kit Panas dan Hidrostatika(neto 6.025.000) dan model Torso Wanita Tanpa kepala (neto 450.000)kepada ZAENAL ARIFIN Kepala MTs Persis Cisomang Bandung sertabukti kirim dari ID Logistic No. AWB 002097 tanggal kirim 23 Maret2011;1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Barang No...
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 830/B/PK/PJK/2015 DPPPM; DPPPK) PPN DPPPM; DPPPK) PPN Pupuk 100 10 10TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90) 90 Neto 90) 80) Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada butir1) dan butir 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melanggarketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan.bahwa dalam hal
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM) DPPPK PPN PajakPupuk 100 00) 1TBS 400 Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Halaman 39 dari 54 halaman.
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit BebanppppM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN PajakPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 90 90 Bahwa dalam hal peran unit perkebunan danperan unit pengolahan dilakukan oleh perusahaanyang sama (Termohon PeninjauanHalaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 1792/B/PK/PJK/2017 Kembali/semula Pemohon Banding), dan PajakMasukan atas pupuk (yang digunakan untukperolehan TBS) dapat dikreditkan sebagaimanaalasan
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2002 tanggal 28 Maret 2002 Tentang JenisJasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir DenganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut KEP170/PJ./2002), menyatakan:Hal. dari 44 hal. Put.
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak Pupuk 100 00) TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 9090 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilaipada butir 1) dan butir 2) di atas, maka: Pengkreditan Pajak Masukan pupuk atas penyerahanTBS yang dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuan Pasal 16Bayat (3) UU PPN; Terjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilan;Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh
39 — 12
Sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi berkewajibanmengganti semua kerugian tersebut, dikarenakan Tergugat rekonvensi telahmenimbulkan kerugian akibat dari perbuatannya sebagai berikut : aPRODUKSI (RP )BULAN NETO 2 PENDAPATAN FEE 4 %KOTORNETO12012NOVEMBERe Rp. 4.316.880, Rp. 5.201.527.294,66, Rp. 208.061.091,79,TH Rp. 4.496.750, Rp. 6.842.169,60, Rp. 8.243.970.223,10, P. 1 lpp. 7.127.260,eGLOB Rp. 4.882.292, Rp. 5.595.358.179,87, Rp. 223.814.756,ALRp.
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asia Afrika No.8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2005 terutang menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 1.930.559.681 ,00Kompensasi Kerugian Rp 1.930.559.681,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 874.523.952,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 874.523.952,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.28831/PP/M.VII/15/2011, Tanggal 27
20 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
X (Pengolahan Kelapa Sawit) Beban DPPPM DPPPK PPN DPPPM DPPPK PPN Pajak Pupuk 100 10 10 TBS400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkan CPO 900 90 90 Neto 10 90) 80 Membandingkan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai padatabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:Pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan TBSyang dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai, melanggar ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan NilaiTerjadi ketidaksamaan perlakuan yang menciptakanketidakadilanBahwa dalam hal
27 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban Pajak DPPPM DPPPK) PPN DPPPM DPPPK ~PPN Pupuk 100 00) 10 TBS 400) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90 Neto 90 80 Membandingkan perlakuan Pajak PertambahanNilai pada tabel 1) dan tabel 2) di atas, maka:7 Pengkreditan Pajak Masukan pembelianpupuk, perlengkapan perkebunan dansebagainya atas penyerahan TBS yangdibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, melanggar ketentuanPasal 16B ayat (3) UU PPN;Halaman 39 dari 53 halaman.
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Y Pengolahan Kelapa Sawit Beban PajakDPP PM DPP PK = PPN DPP PM DPPPK =PPNPupuk 100 Tidak dapat Tidak dapatdikreditkan dikreditkan0) Dibebaskan 400 Tidak dapatdikreditkanCPO 900 90 90)Neto 90 90 TBS 4Ss Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan yang sama(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), dan Pajak Masukan atas pupuk (yangdigunakan untuk perolehan TBS) dapat dikreditkanHalaman 37 dari 51 halaman.