PENETAPANNomor 0005/Pdt.GS/2020/PA.SbyZa aA > 2KeysDEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikutdalam perkara gugatan sederhana antara:PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan CabangSurabaya , berdasarkan Surat Kuasa Knusus Nomor008/DIR/BPRSLTWIII/2020 tanggal 17 Maret 2020,bertindak untuk dan atas nama serta mewakilikepentingan PT.

Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXX Nomor008/3/V/2020 tanggal 06 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebuttelah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (buktiP.11);12. Asli Surat Keterangan atas nama XXXXXXX Nomor008/13/V1I/2020 tanggal 12 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh KepalaHal 6 dari 15 hal Penetapan.

dan ketertiban beracara majlis berpendapat bahwaterhadap perkara ini RV masih diperlukan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon namunberdasarpentepan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor008

Membebankan biaya perkara kepada PemohonSUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadiladilnya:Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan pada hari yangtelah ditentukan, sedang Termohon walaupun telah dipanggl secara syah danpatut sebagaimana surat panggilan (relaas) tertanggal 16 Januari 2006 Nomor :008 1/Pdt.G/2006/PA.Bwi, dan tertanggal 04 Februari 2006 Nomor008 1/Pdt.G/2006/PA.Bwi, tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untukhadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak

Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaBatam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Nomor008/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September 2020;3. Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Batam Nomor 008/PKARB/BPSK/VII/2020 tanggal 1 September2020 yang dibacakan pada persidangan tanggal 1 September 2020 bataldemi hukum;4.

Cicilia dengan keterangan penerima: orang serumah, sehingga pengajuan gugatanmemenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor 008/JJG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 dilampiri dengansalinan Keputusan Tergugat Nomor KEP 847/WPJ.24/2012 tanggal Tanpa tanggal,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan : Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor008

dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut oleh jurusita pada tanggal 27 Januari 2011 dan tanggal 14 Februari2011 padahal tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsuatu halangan yang sah.Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati penggugat agarmengurungkan niat bercerai namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannyatelah mengajukan bukti surat yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor008

No. 908K/PID.SUS/2009Proyek proyek Kaltim (PPKaltim No.167/K 13) tanggal20 September 2004 sebesar Rp. 45.000.000, ;Photo copy tanda terima uang tanggal 14 September 2004sebesar Rp. 45.000.000, ;Bukti penerimaan uang Nomor : Bpn/091/XII/2004 sebesarRp. 725.000.000, ;Bukti penerimaan uang pengembalian kas proyek proyekKaltim (Kaltim PP Kaltim No.461/K 13 Nomor008/BTK/II/2004 sebesar Rp. 14.600.000.000, ;Photo copy tanda terima uang tanggal 02 Februari 2004sebesar Rp. 600.000.000, ;Bukti penerimaan

uang untuk pekerjaan proyek proyekKaltim Nomor : 016/BTK/V/2004 Rp. 250.000.000,tanggal 20 Mei 2004 ;Bukti penerimaan pengeluaran Kas by Operasionalsebesar Rp. 250.000.000, ;Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementaraproyek proyek Kaltim (PP Kaltim No.194/K 13 Nomor008/BTKN/04 sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 11 Mei2004 ;Photo copy tanda terima uang tanggal 05 Mei 2004sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 05 Mei 2004 ;Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementaraproyek proyek Kaltim (PP Kaltim

2007sebesar Rp. 5.000.000, ;Bukti kwitansi sisa pinjaman lunas~ dari Jarnoko12tanggal O06 Januari 2007 Rp. 5.000.000, ;Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementaraproyek proyek Kaltim (PPKaltim No.167/K 13) tanggal20 September 2004 sebesar Rp. 45.000.000, ;Photo copy tanda terima uang tanggal 14 September 2004sebesar Rp. 45.000.000, ;Bukti penerimaan uang Nomor : Bpn/091/XII/2004 sebesarRp. 725.000.000, ;Bukti penerimaan uang pengembalian kas proyek proyekKaltim (Kaltim PP Kaltim No.461/K 13 Nomor008

/BTK/II/2004 sebesar Rp. 14.600.000.000, ;Photo copy tanda terima uang tanggal 02 Februari 2004sebesar Rp. 600.000.000, ;Bukti penerimaan uang untuk pekerjaan proyek proyekKaltim Nomor : 016/BTK/V/2004 Rp. 250.000.000,tanggal 20 Mei 2004 ;Bukti penerimaan pengeluaran Kas by Operasionalsebesar Rp. 250.000.000, ;Bukti penerimaan uang pengembalian bon sementaraproyek proyek Kaltim (PP Kaltim No.194/K 13 Nomor008/BTK/V/04 sebesar Rp. 100.000.000, tanggal 11 Mei2004 ;Photo copy tanda terima uang tanggal

Menghukum Tergugat untuk mencairkan selurun Bank Garansi Nomor006/BGR/004/420/XII/16, Nomor 007/BGR/004/420/X1I/16, Nomor008/BGR/ 004/420/XII/16, Nomor 001/BGR/004/420/1/17, Nomor002/BGR/ 004/420/ 1/17, dan membayarkannya kepada Penggugatterhitung sejak putusan ini dijatuhkan;4. Menghukum Tergugat dengan bunga 12% (dua belas persen) pertahun untuk keterlambatan pencairan Bank Garansi terhitung sejakdimohonkan hingga dicairkan;5.

mengajukan bukti berupa suratsurat sebagai berikut :Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK7601021512740002 tertanggal 27 November 2012, diberi tanda P.I;Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK7601024406760001 tertanggal 27 November 2012, diberi tanda P.II;Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon dengan No.7601022803055329 yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2015, diberi tandaPIII;Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan Nomor008

kualitassebagai novum, sedangkan bukti PK5 berupa tanda terima pembayaranpelunasan hutang dari PT Ristra Indolab kepada PT Mensa Bina Suksesberkaitan dengan bukti PK sebelumnya, maka bukti tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai novum; Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyatadari Putusan Judex Juris maupun Judex Facti Pengadilan Tingggi Jakarta,oleh karena permasalahan yang menjadi sengketa adalah wanprestasinyaTergugat atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Distributor Nomor008

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dinyatakanbahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusdidasarkan kepada keputusan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agamasetempat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 11 Tahun 2007; Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon padatanggal 02 April 1989 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor008

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON Melawan:Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di KabupatenCilacap, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHONPengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di muka persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 03 Januari 2008,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor008

Satrio No. 164 KaretSemanggi Setiabudi Jakarta Selatan 12930, yang diwakilioleh Masayuki Sawa jabatan Direktur Keuangan;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imam Subekti,kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008/SI/TAX/12019, tanggal 2 Januari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang

berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2012/PJ/2016 tanggal 3 Juni2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SOE MAKMUR RESOURCES, beralamat di Jalan RayaNikiNiki RTO16 RWO008, Supul, Amanuban Barat, TimurTengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh DediKurniawan, jabatan Direktur PT Soe Makmur Resources;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purwoko AryWibowo, kewarganegaraan Indonesia, jabatan kuasa hukumPT Soe Makmur Resources, beralamat di TangerangSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008

Rasuna Said Blok X1 Kavling 1& 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,yang diwakili oleh Engki Wibowo, jabatan Direktur PTWahana Baratama Mining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andika Arisori.kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Melati Indahlll RT OO1/RW 014, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008/WBMPP/I/2018, tanggal 5 Januari 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan

Putusan No.0008/Pdt.G/2013/PTA.ABMembaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama AmbonNomor W24A/1058/Hk.05/X1/2013 tanggal O6 November 2013 yangmenerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TinggiAgama Ambon dalam Register Perkara Banding pada Nomor008/Pdt.G/2013/PTA.AB tanggal 06 Desember 2013 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDalam proses bandingMenimbang, bahwa dari suratsurat perkara dalam proses bandingsebagaimana tersebut di atas yang diterima Majelis Hakim Tingkat

Menghukum Pengadu dan Teradu untuk melaksanakan putusan ini.Menimbang, bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor008/Per/2014/BPSKSB, tanggal 17 Desember 2014 tersebut, PemohonKeberatan dahulu Tergugat/Pelaku Usaha telah mengajukan Keberatantertanggal 23 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTebing Tinggi pada tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor Register Perkara:16/Pdt.Sus/2015/PN.Tbt, yang isinya sebagai berikut

Tergugat/Pelaku Usaha terhadap Putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor008/Per/2014/BPSKSB, tanggal 17 Desember 2014 telah lampauwakiu/kadaluarsa ataukah tidak;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (2)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangberberbunyi "Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada PengadilanNegeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menenmapemberitahuan putusan tersebut.

No. 16/Pdt.Sus/2015/PN TbtMenimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Serdang Bedagai tidakmempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara Nomor008/Pen/2014/BPSKSB, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedurproses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Serdang Bedagaiadalah cacat demi hukum;Menimbang, bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Serdang Bedagai tidak mempunyai kewenangan untukmemeriksa

Penggugat Nomor008/766/SEKRE/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya, bukti surattersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.3;Saksi1.

Putusan No. xxxx2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama MuaraTeweh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkaraini;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Izin Perceraian atasnama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nomor008/766/SEKRE/2020 tanggal 24 Agustus 2020, telah bermeterai cukup dancocok dengan aslinya, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalamPasal 3 ayat (1)

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum PosBantuan Hukum Propindo, beralamat di Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor008/RBPS&A/IV/2021, tanggal 7 April 2021;Pemohon Kasasi;LawanBADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK),tempat kedudukan di Gedung 3 lantai 5, Kantor BadanKepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo Nomor 12Cililitan, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir.