Ditemukan 1638 data
323 — 239
LINK dan8 (delapan) Hap kabel1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095CF; 10.1 (satu) unit sepeda motobr KLS merkKawasaki ;11.Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec.
LINK danRocket; e 8 (delapan) Hap kabelLAN ; 2922222 n nnn nn nne 6 (Enam) lembar slip penyetoran/Transfer dari ABD GAFAR TADU @PULU ke rekening 0040201007960 PT.Bank sulteng an.HENGKYAMIR, SE.;D. Penyitaan dari rumah tersangkaberupa :e 1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095CF; e 1 (satu) unit sepeda motobr KLS merkKawasak ;e Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec.
LINK danRocket; 8. 8 (delapan) Hap kabelLAN; 9. 1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095CF; 10.1 (satu) unit sepeda motobr KLS merkKawasaki ;11.Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec.
Tergugat:
1.MARULLAH
2.SUHERMAN
3.SYAWALUDDIN
4.M.MUHAMMAD MAKIN
5.MIFTAKHUL HUDA
6.ANDI PRASTIO
7.CATUR BUDI SUDARNO
8.ARFAN
9.IGINURI YANSAH
10.SUDIMAN
11.WARIS AGUS SUTONO
12.LIU HAP KHOI
13.HERI SULISTYONO
14.SUDIANTO
15.SY.
172 — 35
STEADFAST MARINE
Tergugat:
1.MARULLAH
2.SUHERMAN
3.SYAWALUDDIN
4.M.MUHAMMAD MAKIN
5.MIFTAKHUL HUDA
6.ANDI PRASTIO
7.CATUR BUDI SUDARNO
8.ARFAN
9.IGINURI YANSAH
10.SUDIMAN
11.WARIS AGUS SUTONO
12.LIU HAP KHOI
13.HERI SULISTYONO
14.SUDIANTO
15.SY.
212 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Pasal 2 Anggaran Dasar PemohonKeberatan XIV, Solidaritas Perempuan, dinyatakan bahwaPerserikatan berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak AsasiPerempuan (HAP) yang utuh dan bersifat universal. Selanjutnya padaketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon Keberatan XIV,Halaman 17 dari 73 halaman.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
terdakwa yang diduga keras berdasarkan buktiyang cukup akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barangbukti dan atau mengulangi tindak pidana.Dengan demikian aparat penegak hukum pidana dituntut untukmemenuhi kriteria objektif yaitu berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangkaatau terdakwa yang ditahan memang akan melarikan diri, merusak ataumenghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.Munculnya praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesiabermula dari pembahasan RUU HAP
Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasanmelalui hakim komisaris di negeri Belanda.Gagasan tersebut diperkenalkanoleh almarhum Oemar Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
208 — 211
nnn nnn nn nnn ence cence neces PENGGUGAT;Melawan:BUPATI GIANYAR: berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor: 57 Gianyar,Lingkungan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, Provinsi Bali;Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala KejaksaanNegeri Gianyar selaku Jaksa Pengacara Negara,beralamat: di Jalan Ciung Wanara Nomor: 12 A GianyarBali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/0879/HK/2017 Tertanggal 16 Januari 2017, kemudianKepala Kejaksaan Negeri Gianyar memberikan kuasaSubstitusi kepada:~qg"haP
213 — 124
(lima puluh juta rupiah) jangkawaktu 6 buian dengan suku bunga 1,2% sebulan,dibayar kembali pada tanggal 3 Juli 2011 dan bungadibayar hap tanggal 3 (bulan berjalan), (bukti P.III3.C),e. Surat Deposito berjangka No. 001166 tertanggal 31 Maret 2011,sebesar Rp. 100.000.000.
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga ini adalah merupakankesalahan besar, dimana di HAP sesuai /nzage tertulis 40 hari, padakenyataannya belum melampaui batas waktu 40 hari sudah dianggapmediasi gagal, dan Pemohon Kasasi/Tergugat belum sempatmenyampaikan resume Pemohon Kasasi/Tergugat, acaranya dirubahpembacaan gugatan dan pembacaan jawaban. Jadi putusan halaman 4 PNTanjungpinang yang menyebutkan pembacaan Gugatan tanggal 23 April2013 adalah tidak benar.
84 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap SH, cara penyusunan surat dakwaan yang umumseolaholah berupa isyarat bagi pembaca, bahwa penuntut masih kurangmatang ketrampilan teknis yustisialnya (hal.414 Pembahasan PermasalahanDan Penerapan KU HAP Penyidikan dan Penuntutan Ed. 2 cet.5;4. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1999 dapat dilihatunsurunsur yang harus ada dalam pasal tersebut, yakni 1). setiaporang, 2). Secara melawan hukum, 3). Memperkaya diri sendiri atauHal. 49 dari 67 hal.
7.CATUR BUDI SUDARSONO
8.ARFAN
9.IGINURI YANSAH
10.SUDIMAN
11.WARIS AGUS SUTONO
12.LIU HAP KHOI
13.HERI SULISTYONO
14.SUDIANTO
15.SY.
47 — 47
ANDI PRASTIO
7.CATUR BUDI SUDARSONO
8.ARFAN
9.IGINURI YANSAH
10.SUDIMAN
11.WARIS AGUS SUTONO
12.LIU HAP KHOI
13.HERI SULISTYONO
14.SUDIANTO
15.SY.
Alexander Aditya Nugraha,S.H.,M.H.
Terdakwa:
Destian Panji Prawira
315 — 130
Bahwa Pasal 1 angka 28 UndangUndang1997 tentang Peradilan bliMajelis Hakimidan tepat danMiliter dalam BerdasarkanPengujianHukumsebagai bePasal 116 a HAP dan 27, Pasal 65,Pasal 184 ayat (1a) KUHAPndang Dasar 1945 sepanjangorang yang dapat memberikana penyidikan, penuntutan, dan sehingga mutlak menjadi alat bukti yang sahara Terdakwa.
334 — 518
Ade Septi Mardiana(Saksi2) pada tanggal 18 Mei 2019 melalu Media Sosial jenisAplikasi Hago, pada saat perkenalan Saksi2 mengakuseorang janda dan Terdakwa tidak memberitahukan statusnyatelah mempunyai istri.Bahwa setelah berkenalan melalui Aplikasi Media Sosial HagoTerdakwa dan Saksi2 saling bertukar nomor HP, Terdakwamemberikan nomor Hap kepada Saksi2 dengan nomorSimcard 081376780143 dan nomor simcard 081396975299,sedangkan Saksi2 memberikan nomor HP kepada Terdakwadengan nomor 081376780143.Bahwa
ANNISA RK, SH
Terdakwa:
ROCHIS Als ABU PUTRA Als PUTRA Als ABU SYUHADA Als PEDAGANG BERDEBU Als Q RINDU SYAHID
250 — 147
menyakinkan melakukan tindak pidanapermufakatan jahat melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dakwaanKesatu;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yangHal 72 dari 75 hal Putusan No.488/Pid.Sus/2020/PN JKT TIMdapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KU HAP
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
389 — 442
Bukti T.II.Intv10September 2013, dibuat dihadapan Hap ChusenBisn,S.H., Notaris di Kota Malang (fotocopy dari fotocopy).Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YayasanPendidikan Taman Harapan Malang Nomor 31, tanggal02 Februari 2016, dibuat dihadapan Muhammad HarisFathony, S.H., M.Kn Notaris di Kota Malang (fotocopydari fotocopy).Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YayasanPendidikan Taman Harapan Malang Nomor 207, tanggal19 Juli 2017, dibuat dinadapan Muhammad Haris Fathony,S.H., M.Kn., Notaris
HOTMAIDA, SH
Terdakwa:
DWI SURYAPUTRA Alias DWI Bin ABAS ABDUL SYUKUR
142 — 87
seperti tersebutdiatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukantindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana Terorismesebagaimana dakwaan Pertama;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadapTerdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yangdapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, makaTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai denganperbuatannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KU HAP
98 — 39
HAP menerima dana bantuansebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) dari yangseharusnya diterima sebesar Rp.10.580.000, (sepuluh juta limaratus delapan puluh ribu rupiah)sehingga ada sejumlah uangyang tidak dibayarkan sebesarRp. 580.000, (lima ratus delapanpuluh ribu rupiah) ;5.
Pokmas Berekah 2 pada pencairan tahap Ilbantuan berupa uang perbaikan rumah, laukpauk dan family kit dengan uraian penerimasejumlah 10 KK/rumah rusak, yakni:1) HAP!
62 — 29
., 600.000.tanah 17 ha 17 Ha 600.000,e Biaya pembajakan = 2,125 HOK 25.000,e Biaya Penggauran 213 HOK 25.000,e Biaya pembuatan. 177 HOK 25.000,terasering; 231 HOK 25.000,e 6Biaya pemupukan850 HOK 25.000,dasare Biaya Penanaman 35 HOK 25,000, Stek 46 HOK 25.000,e = Anakan Biaya pemeliharaanBiaya PenyulamanStekAnakan 17 Pemagaran Pengadaan pagarys gog p tg 7.500,hap 1000 HOK 25.000,e Biaya pemasangan 846 Rol 60.000,e Biaya pengadaan2!
176 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
termasuk keputusan tata usaha negara, makaapabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya baliknama sertifikat tersebut, maka yang berwenang untuk memeriksa danmengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanyaPengadilan Negeri Depok tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 846/K/Pdt/1997 tanggal 18 November 1999, tuntutan pembatalanperalinan tanah ex Verponding Nomor 272 dan 273 atas nama Oei Hap
67 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
201713.14.15.16.17.18.sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo dibatalkan olehMajelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;Latar Belakang Sengketa Pajak;Bahwa tanpa mengurangi dalildalil Pemohon Peninjauan Kembalisebagaimana yang telah diuraikan pada butir 612 di atas, PemohonPeninjauan Kembali juga akan menguraikan latar belakang sengketa pajakdalam perkara a quo di bawah ini;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PT Sasco Indonesia) (PT Sl) adalahdistributor pupuk, di mana pupuk dibeli dari Hap
Pembanding/Tergugat II : PT. Primajaya Prasarana Diwakili Oleh : Vicki Puspawardana, SH
Terbanding/Penggugat : PT. JAKARTA PROPERTINDO
Turut Terbanding/Tergugat IX : Tuan Umang
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan Rudin bin Empong
Turut Terbanding/Tergugat V : Tuan Jemy Hendra Uisan
Turut Terbanding/Tergugat XVIII : Tuan Miftahulpalah
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan H. Moch. Haris
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Nona Gina Suwondo
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Tuan Kosasih
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tuan Iis
Turut Terbanding/Tergugat X : Ny. Rohasih
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Ny. Aan binti Jumin
Turut Terbanding/Tergugat VI : Tuan Acep
Turut Terbanding/Tergugat IV : Tuan Ignatius Mulyono
Turut Terbanding/Tergugat XVII : Ny. Hajjah Sofiah Sues
Turut Terbanding/Tergugat XV : Ny. Enjo
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Tuan Haji Sulaeman
Turut Terbanding/Terg
56 — 44
cara pembayaran kepada Tergugat,dimana Pihak Penggugat bersedia untuk menambah uang mukapembayaran pelepasan dan/atau pengoperan hak atas tanah tersebutsebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp. 5.545.570.000, (Sepuluhpersen) dari total transaksi atau lebih kurang dan memberikanperpanjangan/tenggang waktu untuk melengkapi semua dokumen yangmasih belum dipenuhi oleh Tergugat adapun perubahan mekanismepembayaran menjadi sebagai berikut : Ta : Sebesar 9,44% (Sembilan koma empat puluh empat persen)hap
149 — 184
susunan Direksi.Fc sesuai Asli Surat KBU prhl pengajuan kredit.Fe Surat No. 0163/BJUBSMI/2012 Tgl 23 Feb 2012prhl permohonan kredit diatas kewenangan cabang.Fo Memo No.020/MKSMK/MPK/2012 Tgl 8032012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap iFc sesuai asli Memorandum Pengajuan Kredit(MPK) No.019/MKSMK/M/202 Tgl 2012 (Tahap )).Fe Surat Keputusan Kredit (dari Pimdiv) No016/MKSMK/KK/2012 Tgl 8 Maret 2012 (Tahap ).Fe Surat Bank BJB Cab SukabumiNo.465/KRD/BJBSMI/2012 Tgl 5 Juni 2012(pengajuan kredit Hap