Ditemukan 1638 data
149 — 184
susunan Direksi.Fc sesuai Asli Surat KBU prhl pengajuan kredit.Fe Surat No. 0163/BJUBSMI/2012 Tgl 23 Feb 2012prhl permohonan kredit diatas kewenangan cabang.Fo Memo No.020/MKSMK/MPK/2012 Tgl 8032012 Ttg Permohonan Persetujuan Khusus (Tahap iFc sesuai asli Memorandum Pengajuan Kredit(MPK) No.019/MKSMK/M/202 Tgl 2012 (Tahap )).Fe Surat Keputusan Kredit (dari Pimdiv) No016/MKSMK/KK/2012 Tgl 8 Maret 2012 (Tahap ).Fe Surat Bank BJB Cab SukabumiNo.465/KRD/BJBSMI/2012 Tgl 5 Juni 2012(pengajuan kredit Hap
226 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanriajeng melakukan tindak PidanaKorupsi sehingga Terdakwa dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana atauPasal 65 KUHPidana dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi;Bahwa Terdakwa hanya ibarat saksi saksi yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum yang diperintahkan oleh Terdakwa HPA Tanriajeng dalam mengirim danmenyerahkan uang kepada pihak yang akan membantu dalam hal mendapatkandana untuk kepentingan HPA Tanriajeng dalam pemilihan Walikota Palopountuk kedua kalinya, namun saksi yang diperintahkan oleh HAP
128 — 107
Cp. 087753932909 081918377009 Kode Pos83653 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.PA02/HAP/VIII/2020 tanggal28 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan AgamaSelong Nomor W22A4/311/SK/HK.05/IX/2020, tanggal 4 September 2020;AMAQ TANGKUL, umur + 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Potun Alas, DesaWakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur,selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7;DABAL, umur + 40 tahun, agama Islam
73 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena klaim insentif (tagihan komisi penjualan) atas penjualan belum15.16.juga dibayarkankan oleh Tergugat Rekonvensi, maka pada hari Selasa tanggal 16Agustus 2011 Penggugat Rekonvensi menanyakan haknya atas klaim insentif(tagihan komisi penjualan) kepada Tergugat Rekonvensi dalam hal ini ShinichiHirota (finance director HAP) yang ditembuskan kepada Chikara Hirose (Director &CEO);Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi meminta penjelasan atas tagihankomisi yang sudah diajukannya sejak
Mei 2011, namun sampai dengan bulanAgustus 2011 (selama 3 bulan) belum juga dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi;Bahwa atas pertanyaan dari Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensidalam hal ini Chikara Hirose (Director & CEO HAP) menjawabnya yang pada17.1819.20.pokoknya menerangkan bahwa klaim insentif (tagihan komisi) atas nama PenggugatRekonpensi masih disimpan oleh Oshima Satoshi (senior gm mining sales);Bahwa setelah beberapa bulan lamanya menanyakan tentang klaim insentif (tagihankomisi
1.ROSANDI, SH
2.HARYONO, SH
3.AGUNG SETIAWAN, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
5.AJI YODASKORO, SH.
Terdakwa:
NOOR MAESWARI als HARI bin H. HAMDANI
39 — 22
Bogor Propinsi Jawa Barat dan Fajar (DPO) yangdiboncengnya langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bom molotov yangdisimpan di balik bajunya dan kemudian menyalahkan sumbuhnya denganmenggunakan korek api hingga menyala dan selanjutnya melemparkan bommolotov tersebut ke arah kantor PAC PDIP Cileungsi hingga meledak danmengakibatkan terbakarnya gulungan kabel listrik yang ada di sampingkantor dan juga membakar dinding tembok kantor hingga berjelaga danberwarna Hitam, selanjutnya saksi Ahmad Sihabudin Als hap
177 — 73
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;10.Perpanjangan Penahanan Il oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejaktanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;11.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1)KUHAP, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;12.Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KU HAP,sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17
467 — 276
(Fotokopi sesuai denganfotokopi)Surat Nomor: 07/HAP/KBRT/TUN/VI/2021 tanggal7 Juni 2021, Pengajuan Keberatan dari PT. BahanaMakmur Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Pengadaan Pekerjaan Rekontruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (KhususKabupaten) MlangsenPripih Kabupaten Kulon ProgoTA. 2021 dan Kepala Dinas Pekerjaan UmumPerumahan dan Kawasan Pemukiman (KabupatenKulon Progo.
1.Nolly Wijaya, SH., MH
2.MONA AMALIA, SH
Terdakwa:
TONY TJANG
155 — 66
., Bhd. 16 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
38 Statue Fruit Cocktail 820 g Kwang Hap Siang (S) Pte Ltd. 24 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
39 Shrimp Paste Ket Hoe Trading Sdn Bhd. 100 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
40 Malabar Bryani Masala Zubir Food Sdn.Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
64 Macadam Selai Nanas 1 Kg - 36 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
No. Nama Barang Pabrik Jumlah Keterangan
65 Pandan White Pepper Powder 500 g Thong Chew Food Industries Pte Ltd 3 Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
66 Statue Peach Halves 820 g Kwang Hap
305 — 185
Penyelenggaraan Proyek Petisah Komando WilayahPertahanan Jalan Binjai Medan No. 22 tanggal 23 Oktober 1976 yangdibuat oleh dan dihadapan Barnang Armin Poeloengan, SH Notaris diMedan, berikut perpanjangannya berupa Akte Perjanjian PerpanjanganPenyelengaraan Proyek Petisah Komando Wilayah Pertahanan JalanBinjai Medan, berturutturut Akte No. 99 tanggal 16 Pebruari 1979yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko Notaris diMedan, Akte No. 46 tanggal 8 Desember 1980 yang dibuat oleh dandihadapan Hap
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak menerapkan peraturan hukumtidak sebagaimana mestinya, mengakibatkan putusan Hakim tinggi menghukumTerdakwa sebagaimana dakwaan subsidair, sedangkan apabila Majelis Hakimmenerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) jo Pasal197 (1) huruf d dan penjelasannya maka seharusnya putusan tersebut akanmembebaskan Terdakwa;IM Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuanhukum Pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal 185ayat (6) KU HAP
Terbanding/Terdakwa : FERY NIAGARA, SE Bin Alm MARDONIUS GARANG Alm
237 — 98
., Advokad &Penasihat Hukum pada HAP LAW FIRM & PARTNER beralamatdijalan CUT NYAK DIEN Nomor 27 Palangka Raya Berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27Januari 2020, Nomor: 4/PID.SUSTPK/2020/PT.PLK tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DR. AFRILLIANNA PURBA, SH. MH
170 — 161
468,443,99944 1534400916 TUKIMIN 12 23/09/14 23/09/18 485,000,000 453,687,49945 1534400917 INSIYAH 12 24/09/14 24/09/18 500,000,000 468,444,99946 1534400933 SAFARUDDIN 12 9/10/2014 9/10/2018 500,000,000 479,161,66247 1534400934 RUDILOHO 12 9/10/2014 9/10/2018 500,000,000 479,161,66248 1534400935 AHMADI 12 14/10/14 14/10/18 500,000,000 479,098,22049 1534400936 SURINA 12 14/10/14 14/10/18 500,000,000 478,983,70050 1534400938 HARIYONO 12 14/10/14 14/10/18 500,000,000 472,661,662REPOL51 1534400939 ipo Hap
48 — 11
Kasintan HaraSH,MA. hap, S.Pd sekiraakhir bulanDesember 201333 SMP Negeri 10 Drs. Rajo 1.000.000,00 Diberikan melaluiMedan Batubara H. Kasintan Harahap, S.Pd sekirabulan Agustus2013.34 SMP Negeri 11 Khairani, SPd 1.000.000,00 Diberikan melaluiMedan H. Kasintan Harahap, S.Pd)35 SMP Negeri 13 Drs. Jaya 1.000.000,00 Diberikan melaluiMedan Ginting H. Kasintan Harahap, S.Pd sekirabulan Agustus2013 Putusan No : 101 / Pid. Sus TPK/2014 /PN. MdnHalaman 25 36. SMP Negeri 16 Dra.
75 — 24
untuk komplek kantor kecamatan 4,2600 Hab. untuk P&K dan generasi muda 10,5600HaC. untuk Perindustrian 7,9700Had. untuk Koperasi 3,1800 Hae. untuk Pramuka 4,0600 Haf. untukPKK 2,2000 Hag. untuk BPP Dinas Pertanian 7,1300Hah. untuk Kebun B/bit Buahbuahan 10,6000Hai. untuk bibit tanaman bahan baku kerajinan 5,6800Haj. untuk Dinas Peternakan 7,1200Hak. untuk Dinas Perkebunan 11,1800 HaF untuk S.K.K. 5,4500 Ham. untuk Lapangan Olah Raga 5,0000 Han. untuk jalan/selokan 8,0000 HaO. untuk B.M.T.P 7,6200 Hap
229 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada halaman 84 point 3 putusannya, Judex Juris memberikanpertimbangan sebagai berikut :3. bahwa pada tanggal 24 Maret 1999, terdakwa telah mendisposisisurat Bank Indonesia tanggal 22 Maret 1999 No. 31/1658/UP/UPPB/HaP, yang berbunyi "RM.BL Harap diproses lebih lanjut"walaupun isi surat tersebut antara lain menyatakan pemeriksaanterhadap BDNI tidak berjalan lancar;" ;Pertimbangan hukum Judex Juris tersebut mengandung kekhilafanyang nyata, berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :14.1.
281 — 82
Kesempatan yang sama bagi pelaku usaha ;f Mencegah praktek monopoli dan persaingan usahatidak S@HAP Ra ceereeeee eeg.
83 — 22
SUPALMIN.......... ce ceecceeec eee eeeseeeneeeseeeeeeeeeees Rp. 21.040.580,15) 2 HAP SON Ove ws ox: sxe osc sav vars ove one os oni ove avis one ove Oe oa e Rp. 20.005.767,16). PAUNG MASKUN,............ccseccseeceeeaeeeaeeeaeeseeeees Rp. 16.887.720,17). WiISNU PrAMUAYO............cccceceeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 22.881.066,18).
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal182 ayat (3) dan (4) KU HAP sebagaimana diuraikan dibawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3. Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhiruntuk mengambil keputusan dan apabila perlumusyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi,penasihal hukum, penuntut umum dan hadirinmeninggalkan ruang sidang.4.
62 — 17
alm.Trisyanto ;Bahwa dasar terbitnya Sertifkat atas nama Terdakwa adalah letter C desa ;Bahwa Panitya A percaya saja karena secara admunistratif data/ dokumen sudahlengkap ;Bahwa berdasarkan Kesimpulan, dapat diberikan Hak atas permohonan Haryanto danTerdakwa ;Bahwa yang membuat kelengkapan berkas adalah Muryanto atau Sekretaris Panitya A;Bahwa yang bertanggung jawab atas daftar isian 201 adalah Satgas Yuridis ;Bahwa yang tanda tangan dalam daftar isian 201 adalah masingmasing team laludiserahkan ke Seksi HAP
304 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
memerintahkan : Diserahkan kepada yangberhak, yaitu Sekretariat Negara RI cq Badan Pengelola GelanggangOlahraga Senayan (BPGS) selaku pemegang Hak Pengelolaan No.1/Gelora".Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalamputusannya salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, yaitu pertimbangan dalam putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Jakarta tidak melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat(1) KU HAP