Menjatuhkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat (Unggul Panghudi bin Yoemono) terhadap Penggugat (Lia Andriati binti Rojali);---------------------------4.

LIA ANDRIATI binti ROJALIUNGGUL PANGHUDI bin YOEMONO

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR;;

UNGGUL TATA PERSADA

UNGGUL TATA PERSADA, Perusahaan berbadan hukum, bergerak dibidang usaha jasa laundry / cuci pakaian yang berkedudukandi Jl.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA UNGGUL PUSAKA

UNGGUL RITONGA

UNGGUL RITONGA;tempat lahir : Jakarta ;umur/ tanggallahir: 26 tahun/20 Mei 1985 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Vila Pertiwi Blok I. 4/6, RT.03/015Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Depok;agama : Islam;pekerjaan : Mahasiswa;Terdakwa berada di dalam tahanan :1:Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret2011 ;. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2011sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;.

UNGGUL RITONGA dengan pidana penjara selama 6 ( enam )tahun penjara dan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)subsidairselama : 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetapditahan;Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ paket daun Ganja yangterobungkus kertas koran dengan berat netto 0,9530 gram agar dirampasuntuk dimusnahkan ;Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,(seribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No: 656/PID

SABRI ZAINI, DkkLawanPT KASWARI UNGGUL

PT MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1046/B/PK/PJK/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT MITRA UNGGUL PUSAKA, tempat kedudukan di JalanM.H.

Berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Mitra Unggul Pusaka,Saudara Suwir Laut bukanlah pihak yang berwenang mewakili PTMitra Unggul Pusaka (Pemohon Banding) sehingga PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 dengan terdakwa Saudara Suwir Laut alias LiuChe Sui alias Atak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penerbitanSKPKBT terhadap Pemohon Banding;.

Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara a quo, JPU tidak pernahmencantumkan PT Mitra Unggul Pusaka tidak pernah dijadikanTerdakwa.

Sebagaimana di dalam Surat Dakwaan yangdibacakan dalam persidangan tanggal 16 Februari 2011, JPUhanya mencantumkan Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Ataksebagai pihak yang di dakwa dan sama sekali tidakmencantumkan keberadaan PT Mitra Unggul Pusaka sebagaiTerdakwa di dalam dakwaannya;Namun demikian, meskipun di dalam Surat Dakwaannya sudahjelas tidak pernah mencantumkan PT Mitra Unggul Pusakasebagai Terdakwa, Majelis Hakim di tingkat Kasasi di dalamamar putusannya justru menyatakan sebagai berikut

didakwakan dan dituntutoleh Jaksa/Penuntut Umum, melainkan yang menjaditerdakwa adalah Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak;b.4.Bahwa dalam Surat Dakwaan perkara a quo, JPU tidakpernah mencantumkan PT Mitra Unggul Pusaka tidakpernah dijadikan Terdakwa.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ALBA UNGGUL METAL, tersebut;

PT ALBA UNGGUL METAL VS I KETUT SUDARTA

PUTUSANNomor 913 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT ALBA UNGGUL METAL, berkedudukan di Jalan IndustriRaya Ill Blok AC, Nomor 02 Kelurahan Bunder, KecamatanCikupa, Kabupaten Tangerang, diwakili oleh Irwan IswaraWibisono selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikuasa kepada Taha Haji Musa, S.H., Advokat dan KonsultanHukum

Menghukum Tergugat untuk membayar dan merapel kelebihan jam kerjaPenggugat selama Penggugat bekerja di PT Alba Unggul Metal sertamemberikan sanksi pidana kepada Tergugat karena telah melanggarUndang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal (77),Pasal (78), Pasal (79) dan Kepmenakertras Nomor Kep 233/MEN/2003.Dimana pelanggaran terhadap pasal tersebut sanksinya adalah Pasal187 dan Pasal 188 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun2003;.

sebagaisecurity untuk kontrol area kerjanya mengakibatkan perusahaan mengalamikejadian pencurian di shift Penggugat/Termohon Kasasi bertugas;Bahwa akibat kelalaian dan kecerobohannya maka adil TermohonKasasi tidak berhak atas Upah Proses 6 (enam) bulan menyimpangi SEMANomor 03 Tahun 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi PT ALBA UNGGUL

MITRA UNGGUL PUSAKA;

ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1233/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 14 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA UNGGUL

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 577/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT CAHAYA UNGGUL NUSANTARA, tempat kedudukan di JalanPanglima Sudirman, Nomor 22, Kartoharjo, Madiun, dalam hal inidiwakili oleh BOBBY WIBOWO, tempat tinggal di Jalan FlamboyanRT.006, RW.008, Kelurahan Cengkareng Barat, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Direktur Utama PT Cahaya UnggulNusantara, berdasarkan

dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sertaperaturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CAHAYA UNGGUL

PT ENERGI UNGGUL PERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

MITRA UNGGUL PUSAKA

MITRA UNGGUL PUSAKA, tempat kedudukan di JalanM.H.

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51522/PP/M.XIIIA/16/2014 tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP14383/WPJ.06/2012tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2009 Nomor 00245/207/09/073/11 tanggal 24 Oktober 2011, atas nama PTMitra Unggul

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51522/PP/M.XIIIA/1 6/2014Tanggal 25 Maret 2014, menyatakan mengabulkan sebagian permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1433/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00245/207/09/073/11tanggal 24 Oktober 2011, atas nama PT Mitra Unggul Pusaka, NPWP01.452.968.9073,000

Putusan Nomor 1576/B/PK/PJK/2017 Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1433/WPJ.06/2012 tanggal 16 Oktober 2012, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00245/207/09/073/11 tanggal 24Oktober 2011, atas nama PT Mitra Unggul Pusaka, NPWP01.452.968.9073,000, Alamat : Jalan M.H.

BUMI CAHAYA UNGGUL

BUMI CAHAYA UNGGUL, tempat kedudukan di JakartaIndustrial Estate Pulo Gadung, Jalan Rawa Kepiting Nomor 3,Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52519/PP/M.XI.B/16/2014 tanggal 14 Mei 2014 yang

Tidak sesuai dengan buktibukti dokumen yang ada;2.1.a.2.1.b.2.1..PT Jaya Mandiri Powerindo Perkasa Nomor QT071/JM/V/09tanggal 20052009 telah menerbitkan Surat Pernyataan resmi,bahwa FakturPajak Nomor 010.000.07.00000017 tanggal04062007 sebesar Rp620.000,00 adalah benar diterbitkanuntuk PT Bumi Cahaya Unggul;Terlampir Bukti Lampiran 1 Daftar Pajak Keluaran dari PT JayaMandiri Powerindo Perkasa (formulir 1107 A) SPT Masa pajakJuni2007 yang tertera faktur PPN untuk PT.

Bumi Cahaya Unggul, NPWP 01.372.938.9007.000, beralamat diJakarta Industrial Estate Pulo Gadung, Jalan Rawa Kepiting Nomor 3, RawaTerate Cakung, Jakarta Timur, sehingga Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007 dihitung kembali menjadisebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Ekspor Rp 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 39.826.519.547,00Penyerahan yang PPNnya dipungut Pemungut Rp 4.965.235.794,00Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 817.952.926,00Jumlah

Bumi Cahaya Unggul;c. Fotocopy Invoice Nomor 1.020I/JMPP/VI/2007 tanggal 4Juni 2007 dan fotocopy Faktur Pajak Standar Nomor010.000.07.00000017 tanggal 4 Juni 2007 diketahuibahwa Invoice dan Faktur Pajak tersebut diterbitkan olehPT Jaya Mandiri Powerindo Perkasa untuk PemohonBanding dengan Dasar Pengenaan Pajak Rp6.200.000,00dan PPN Rp620.000,00;d.

BumiCahaya Unggul (Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding));Artinya, dalam persidangan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak pernahmembuktikan bahwa PT Jaya Mandiri Powerindo Perkasanyatanyata telah melaporkan adanya pemungutan pajakmasukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding).Faktanya, terhadap PT Jaya Mandiri Powerindo Perkasa(NPWP 01.939.197.8042.000) belum dilakukan penagihanatas pemungutan pajak masukan Termohon PeninjauanKembali (semula

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MITRA UNGGUL PUSAKA

PUTUSANNomor 2324/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1242/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA UNGGUL PUSAKA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT MITRA UNGGUL PUSAKA,

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 40 42, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1237/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MITRA UNGGUL

PT MITRA UNGGUL PUSAKA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 215/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MITRA UNGGUL PUSAKA, beralamat di Jalan M. H.Thamrin Nomor 31, Kebon Melati, Tanah Abang, JakartaPusat, yang diwakili oleh Ir.

Uraian Banding tanggal 14 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59042/PP/M.XIIIA/15/2015, tanggal 23 Januari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1669/WPJ.06/2013 tanggal31 Oktober 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor 00005/206/03/073/13tanggal 23 Mei 2013, atas nama: PT Mitra Unggul

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 59042/PP/M.XINA/15/2015 yang diucapkan tanggal 23 Januari 2015, yang telahmengadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1669/WPJ.06/2013 tanggal 31Oktober 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2003 Nomor: 00005/206/03/073/13tanggal 23 Mei 2013, atas nama: PT Mitra Unggul Pusaka, NPWP01.452.968.9073.000

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT MITRA UNGGUL PUSAKA;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59042/PP/M. XIIIA/15/2015, tanggal 23 Januari 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT MITRAUNGGUL PUSAKA:2.

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA, tempat kedudukan diJalan Panglima Sudirman Nomor 22, Kartoharjo, Madiun;Diwakili oleh BOBBY WIBOWO, selaku Direktur UtamaPT.

Cahaya Unggul Nusantara, dalam hal ini memberi kuasakepada MANUARANG MANALU, S.H., Advokat pada KantorHukum Manuarang Abednego & Partners, beralamat diJalan Tebet Timur Dalam VII Nomor 15, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.47808/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa bersama ini perkenankanlah Pemohon Banding:Nama Pemohon Banding : PT Cahaya Unggul

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevanlagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembalidihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015 oleh Dr. H.

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;

PT CAHAYA UNGGUL NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 581/B/PK/PJK/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PT CAHAYA UNGGUL NUSANTARA, beralamat di Jin. P. SudirmanNomor 22, Kartoharjo, Madiun, dalam hal ini diwakili oleh Bobby Wibowo,beralamat di JI.

dalam peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT CAHAYA UNGGUL

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA, tempat kedudukan JI.Panglima Sudirman No. 22, Kartoharjo, Madiun, dalam hal inimemberikan kuasa kepada: Manuarang Manalu, S.H., Advokatdari Kantor Hukum ManuarangAbednego & Partners alamat Jl.Tebet Timur Dalam VII No. 15 Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Tanggal 17 Februari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JI. GatotSubroto Nomor 4042 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1.

Cahaya Unggul Nusantara, NPWP 02.302.058.9621.000,beralamat di JI. P. Sudirman No. 22, Kartoharjo, Madiun;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap = yaitu.

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi,S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, Dr.

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA, tempat kedudukan di Jalan diPanglima Sudirman Nomor 22, Kartoharjo, Madiun, diwakili oleh BobbyWibowo, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Flamboyan RT. 006RW. 008, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, JakartaBarat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasakepada

Cahaya Unggul Nusantara,NPWP 02.302.058.9621.000, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 22,Kartoharjo, Madiun;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47805/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 17 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 18 November 2013, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 17 Februari 2014, diajukan permohonan

CAHAYA UNGGUL NUSANTARA tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung s pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2015, olehDr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN. danDr. H.M. Hary Djatmiko, SH.