persetujuan terdakwa keterangan para saksi tersebutdibacakan oleh Penuntut Umum;Saksi Ahli BAYU HERDI AL HUDA,S.Farm, Apt: e Bahwa benar Pil trinexyphenidyl tersebut termasuk obat terlarang daftar G denganizin edar Register Nomor: GKL8920903710A1;Halaman 7 dari 15 Halamane Bahwa sebelum obat tersebut beredar di pasaran, maka harus ada izin edar yangmengeluarkan surat izin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distibusinyaharus ada izin distribusi obat sesuai dasar hukum yaitu PermenkesNo.1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat,Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besar farmasi dan Kepmenkes1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;e Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi,oengamanan,pengadaan,penyimpanan dandistribusi;e Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar farmasi,karena terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidakmemiliki izin dari BPOM, sehingga perobuatan

farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang ditetapkan oleh Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan terdakwamemperoleh pil tersebut tanpa adanya resep dari seseorang bernama TOMO danbukan dibeli diapotik menggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa sebelum obat tersebut beredar maka harus ada izin edaryang dikeluarkan BPOM sedangkan sedangkan untuk distibusinya harus ada izindistribusi obat sesuai dasar hukum yaitu Permenkes No.1331/Menkes

/SK/X/2002tentang pedagang eceran obat, Kepmenkes/1191/SK/IX/2002 tentang pedagang besarfarmasi dan Kepmenkes 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang ijin Apotik;Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa bukan termasuk pedagangeceran/pedagang besar farmasi dan tidak memiliki izin untuk menjualnya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasunsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka seluruh

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam konsideransmenimbang halaman 15 (lima belas) poin 2 (dua) menyatakan bahwapemeriksaan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukan berdasarkanKeputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012, sehingga proses tidakpro yustisial;.

Bahwa tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tidak sesuai Perka BNNNomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananLaboratorium Pengujian Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional (PerkaBNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN Nomor 11Tahun 2011 dan tidak dilakukan di tempat yang telah ditentukanberdasarkan Keputusan Menkes Nomor 194/MENKES/SK/VI/201 2;3.

PemeriksaNarkotika Dan Psikotropika Projustitis Dan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika Dan Psikotropika.Analisis Yuridis, UnsurUnsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UUNo 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:1) Unsur Setiap Penyalahguna, Penasehat HukumTerdakwa sependapat dengan Oditur Militer.2) Unsur Narkotika Golongan , Penasehat HukumTerdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, denganpendapat

Keterangan Tedakwa: dan/atauSurat.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang dibacakan dan tidak dapat digunakan dalam perkaraini, Oditur Militer berpendapat bahwa alat yang digunakanberupa Multi screen merk PROMEDS bukan alat yangdapat dikalibrasi.Keberatan Penasehat Hukum terkait pengambilan sampleurine Terdakwa oleh Saksi4 yang tidak memiliki dasarhukum dan bertentangan dengan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012, Oditur Militer berpendapatbahwa

Kepmenkes RI tersebut sudah tidak berlaku lagidan yang berlaku Surat Kepmenkes RI NomorHK.02.02/MENKES/402/2014 tanggal 17 Oktober 2021,yang mana RS Bayangkara Polda Kalbar memiliki ijintentang penetapan Institusi Penerima Wajid Laporsehingga telah sah menyelenggarakan pelayananmasyarakat antara lain pelayanan instalasi laboratoriumyang mendapat kewenangan klinis pemeriksaan urinenarkoba.Keberatan Penasehat Hukum terkait keterangan Saksi4yang harus dikesampingkan karena RS Bayangkara PoldaKalbar

RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012.Bahwa Oditur Militer menyatakan Kepmenkes RI Nomor923/Menkes/SK/X/2009 dan Kepmenkes RI NomorHalaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 48K/PM.105/AL/1X/2021Menimbang194/Menkes/SK/VI/2012, sudah tidak berlaku dan telahdiganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: HK.02.02/Menkes/402/2014 tanggal 17 Oktober2014 adalah kekeliruan atau kesalahan fatal menafsirkanhal tersebut, Penasehat Hukum berpendapat SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/Menkes

RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun demikian hasilpemeriksaan yang dilakukan Rumkit Bhayangkara Polda Kalbartersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Sdr.Syaipullah (Saksi2) yang menerangkan pernah menggunakanshabushabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yangterakhir pada tanggal 30 Juli 2021 di Pos Pemuda Pancasila Jl.Puyuh/Gertak 1 Kel.

Tergugat baru menyampaikan jawaban melalui suratNomor KP.04.01/Menkes/603/2020 tanggal 8 September 2020 halTanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 kepada Penggugat pada Selasa, 8September 2020 malam hari setelah adzan Isya (di luar jam kerja ataudi atas jam 16.00 WIB).

Bahwa pada Selasa, 8 September 2020 Tergugat menyampaikansurat Nomor KP.04.01/Menkes/603/2020 hal TanggapanTerhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat;3. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 9 dari 87 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun, atas nama AhmadAbdul Hay NIP 198104042005011005, Pangkat Penata Muda TingkatI, Golongan III.b, jabatan pelaksana Penyusun Bahan Kebijakan, yangditerbitkan pada 21 April 2020;3.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTMenyatakan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan PangkatSetingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama AhmadAbdul Hay, SKM tertanggal 21 April 2020 tetap sah dalam penerbitandan pelaksanaannya;Menolak memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketaberupa Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/Menkes/269/2020 tentang Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Ahmad

/603/2020, Hal:Tanggapan Terhadap Keberatan Atas Terbitnya Kepmenkes NomorKP.04.01/Menkes/269/2020, sebagai jawaban terhadap KeberatanPenggugat; Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 November 2020.Halaman 70 dari 87 halaman.

Bahwa permohonan cerai ini sudah mendapatkan izin dari atasanbagi PNS yang mengajukan perceraian dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan nomor KP. 04.02/Menkes/249/2019 tentang izin untuk melakukanPerceraian Menteri Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal 03 Mei 20198. Bahwa Permohonan gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuaidengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam9.

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkspernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanSurat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019, tanggal 03 Mei2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena rumahtangga Penggugat dengan

Putusan Nomor 1981/Pdt.G/2020/PA.Bkstahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugatmengajukan gugatan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud,oleh karena itu Pengadilan Agama Cianjur berwenang memeriksa danmemutus perkara aquo ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan Surat Persetujuan cerai Nomor: KP. 04.02/Menkes/249/2019,tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, (P.2) dengan demikian ketentuan

., A.Pt dengan kesimpulan sample obat Heximer (tablet warna kuning)mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual olen terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2017/PN SrgKeputusan Menteri Kesehatan

No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obat bebasterbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat) yangmemiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawab teknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenangyakni Kementrian Kesehatan.Bahwa dari beberapa kali melakukan penjualan obat jenis Heximerbersama Tiar Als Ewek, terdakwa telah mendapatkan keuntungan totalnyasebesar Rp.250.000,00

sample obat yang diketemukan oleh petugas Satnarkoba PolresSerang telah diuji oleh Badan POM RI dan berdasarkan LaporanPengujian Nomor : PM.01.05.911.04.17.8510 tanggal 27 April 2017 yangditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Pengujian TeranokokoHening Setyowati., S.Farm., A.Pt dengan kesimpulan sample obatHeximer (tablet warna kuning) mengandung Triheksifenidil HCI.Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak dalam kemasan khusussebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.10277/MENKES

/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian diApotek.Bahwa pada saat mengedarkan atau menjual obat Heximer, terdakwajuga tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tahun 2002tentang Pedagang Eceran Obat yang menjelaskan obat bebas dan obatbebas terbatas hanya dapat dijual oleh pedagang eceran obat (toko obat)yang memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggungjawabteknis farmasi.Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin

Kj. atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakartadisetujui oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan SuratKeputusan Nomor : 02 / Menkes / SK / / 2006 tanggal 04 Januari 2006Hal. 2 dari 122 hal. Put.

Berdasarkan keterangan saksisaksi yangsaling bersesuaian dan telah didengar keterangannya di depanpersidangan diperoleh faktafakta hukum yang tidak terbantahkan yaituPertama, bahwa memang benar pada tahun 2002 sampai dengan 2004 diRumah Sakit Jiwa Daerah terdapat pelayanan Pasien Miskin yang belumdiganti oleh Pemerintah Pusat (MENKES) yang menurut Surat KeputusanMenteri Kesehatan No. 02 / Menkes / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006 besarnya adalah Rp 2.334.505.334, (vide, bukti Jaksa No. 1).Kedua

Dwi PriyoHartono, SpKj., dan sesuai pula dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 02 / MENKES / SK / / 2006, tanggal 06 Januari2006)..

Bahwa judex facti salah dalam pertimbangannya tentang PengelolaanKeuangan Rumah Sakit Daerah, yang pada satu sisi tunduk pada beberapaaturan, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. 56 / Menkes / SK / 1 / 2005,Surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal16 September 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 777 / Menkes / SK / VI / 2002 tentang Pedoman PenatalaksanaanProgram Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan.

No. 20 K/Pid.Sus/2010peraturanperaturan tersebut, Terdakwa telah melanggar Keputusan MenteriKesehatan No. 56 / Menkes / / 2005, Surat Direktur Jenderal PelayananMedik No. PR.03.03.1.1.4060 tertanggal 16 September 2005 dan KeputusanMenteri Kesehatan RI. No. 777 / Menkes / SK/ 1/2005. 29 Tahun2.

sepenuhnya mengelola apotik dalam bidangbidang : pelayanan kefarmasian , administrasi dan keuangan ;Bahwa saksi tahu sesuai pasal 4 dalam melakukan/menjalankantindakan harus mendapatkan persetujuan dari PSA ;Bahwa saksi tidak tahu dalam pasal 4 yang dimintail persetujuanberupa tindakan : meminjam uang, melakukan pembelianpenjualan, menggandakan barang ;Bahwa tindakan apoteker dalam kefarmasian itutanggungjawabnya ;Bahwa saksi tidak tahu PP No. 51 tahun 2009 ;Bahwa saksi tidak tahu Kemenkes No. 1332/Menkes

/SK/X/2002tentang perubahan Peraturan Menkes No. 922/Menkes/Per/X/1993 ;Bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa PSA tidak mempunyai kewenangan kefarmasian ;Bahwa sebelum apoteker keluar, 3 bulan sebelumnya mencaripengganti ada dalam Perjanjian kerjasama ;Bahwa benar dalam pasal 8 berakhirnya kerjasama : jangka waktukerjasama ; dicabutnya Surat Ijin Apoteker (SIA) karenapelanggaran peraturan dibidang farmasi, apoteker mengembalikanSIA ke Dinas Kesehatan ;Bahwa apotik Dirgantara tidak

31 dari 3837.Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik.38.Fotocopy Surat Ijin Apotik No. 049/445/SIA/11.04/BPPT/V1/2011 tetanggal23 Juni 2011 atas nama Agnes Budiarti SF, Apt.Menimbang, bahwa selanjutnyadari keterangan saksisaksi, Ahli sertaketerangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti serta alatalat buktiberupa fotocopy seperti tersebut

/SK/X/2002 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan R.I No. 922/Menkes/Per/X/1993 TentangKetentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik.

DKK Kodya Semarang yang akhirnya kegiatanApotik Dirgantara dicabut ijinnya melalui Keputusan Kepala BadanPelayanan Perijinan Terpadu Semarang dengan no. 445.8/2 tanggal 19Januari 2011 ;Menimbang, bahwa selajutnya oleh karena alasan Terdakwamelakukan tindakan pengamanan tehadap obatobatan Narkotika &Psikotropika, maka perlu meneliti agoakah dasar hukumnya yang dijadikanalasan Terdakwa melakukan pengamanan telah sesuai dengan aturan ;Bahwa dalam pasal 29 dari Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1332/Menkes

,Apt, akan tetapi oleh Oditur Militer surat tersebut tidakdimasukkan sebagai barang bukti di dalam surat dakwaannya.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasionaladalah merupakan salah satu lembaga yang berwenang untukmelakukan Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, oleh karena ituMenimbang15walaupun Oditur Militer

Kartonno,dan Lembaga tersebut adalah lembaga yang mempunyaikewenangan sesuai yang ditunjuk Berdasarkan KeputusanKemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V1/2012 tanggal 15 Juni2012, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa,olehkarenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Terhdap 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorisa.n.

Danlembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuai yangditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai 2 Lembar Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris a.n.

Kartono, danLembaga ini merupakan lembaga yang berwenang sesuaiyang ditunjuk Berdasarkan Keputusan Kemenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar pada waktu di Denpom V/3 Malang Terdakwajuga diambil sampel rambut kemudian sampel rambutTerdakwa dibawa ke Balai Laboratorium Narkoba BadanNarkotika Nasional dan sesuai Berita Acara PemeriksaanLaboratoris a.n.

,Apt, dan Lembaga ini merupakan lembagayang berwenang sesuai yang ditunjuk BerdasarkanKeputusan Kemenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012.Bahwa benar para Saksi dalam perkara ini tidak ada yangpernah melihat ataupun mengetahui bahwa Terdakwa telahmenggunakan narkotika apapun jenisnya.Bahwa Pasal 171 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer menyebutkan Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi trisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaHalaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN PwtSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwaSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5gram tersebut di atas adalan mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpulun dua) dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika dan mengandungsenyawa sintetis 4FLUORO MDMBBUTICA adalah termasuk ke dalamgolongan NEW PSYCHOACTIVE SUBTANCES(zat psikoaktif) yang belumterdaftar dalam peraturan MENKES RI no.22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutketentuan Pasal 112 ayat 1 UndangUndang R.I No.35 Th.2009 TentangNarkotika. 2229 222 nn nnn nnn nnn nnn

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas beratbersih 309,5 gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35

FENDI PUTRANURRAHMAN als FENDI bin AWAL RAHMADI, dengan kesimpulan bahwasetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB 402/2021/NNF berupa irisan daun tersebut diatas berat bersih 309,5 gramtersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua)dalam peraturan MENKES RI Nomor 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35

dalam menjual obat pil warna putihberlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan terdakwa juga bukan seorangyang bekerja di bidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian ataukewenangan untuk mengedarkan obat yang termasuk obat keras tersebut.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa berdasarkan keterangan Ahli INDAH KUSUMAWATI, S.Si, Aptbahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki Kandungan yangsama dengan obat/pil jenis Trinexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor :949/Menkes

sepengetahuan Ahli bahwa yang dapat mendistribusikan/menyalurkan obat kepada orang lain sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pedagang Farmasi,yang dapat mendistribusikan obat kepada orang lain yaitu Apotek,Rumah Sakit, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan Klinikyang menggunakan Resep Dokter dan untuk Toko obat hanya bolehmendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuaiPenggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 917/Menkes

/Per/X/1993 Nomor949/Menkes/Per/VI/2000;Bahwa untuk Apotek antara lain harus ada Apoteker PenanggungJawab yang ditetapkan Dinas Kesehatan, sedangkan untuk Perorangantidak diperbolehkan;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan karena tidak memiliki ijin sertatidak mempunyai keahlian dan kewenangan dari Dinas Kesehatan danperbuatan tersebut merupakan melanggar hukum;Bahwa sepengetahuan Ahli tidak diperbolehkan, karena sesuaiPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor917/Menkes/Per/X/1993 Nomor 949

/Menkes/Per/VI/2000 obat/ piltersebut merupakan obat/ pil jenis keras tertentu yang dapat diberikanhanya dengan resep dokter;Bahwa obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut sepengetahuan sayasama dengan obat/ pil jenis Tryhexiphenidyl, hanya saja tampilan padaobat/ pil tersebut terdapat logo yang menyerupai huruf Y;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmj Bahwa kegunaan obat/ pil warna putin berlogo Y tersebut yaitu untukobat paskinson/ syaraf dan dalam sekali minum cukup 1 (Satu)

dalam menjualobat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifenidil tersebut dan Terdakwajuga bukan seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan ataumempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat yangtermasuk obat keras tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan Abli INDAHKUSUMAWATI, S.Si, Apt bahwa obat pil warna putin berlogo Y tersebutHalaman 18 dari 26 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2018/PN Lmjmemiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesualPermenkes RI Nomor : 949/Menkes

TAUFIK, ST selakuPemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB3535/2020/NNF dan BB 3537/2020/NNF berupa berupa irisan dauntersebut diatas disita dari Terdakwa FREDY ANDRIAN Alias FREDY AliasDOYOK Bin SUTARNO adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Cabang Semarang yang diketahui olehWAHYU MARSUDI, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium ForensikCabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa : BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa APRIAN MUQORROBUN Als GENDON Bin ABDULAHMASDAR adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikCabang Semarang Nomor : 1681/NNF/2020 tanggal 09 Juli 2020,diperoleh kesimbulan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkuskertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun52,60582 gram disita dari saksi Aprian adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Sci, Apt Binti Ratno Susilo, menerangkan bahwa :Obat Merk Samcodin termasuk sediaan Farmasi Obat bentuk Tablet, bahwaObat sediaan Farmasi di Golongkan menjadi 5 Golongan antara Lain ,Narkotika, Psikotropika , Obat Keras, Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas,yang menggolongkan sediaan Farmasi atau obatobatan tersebut di aturdalam Peraturan Mentri Kesehatan nomor 949/MENKES / VI / 2000, TentangRegistrasi Obat Jadi, dan juga di atur oleh Badan POM RI dengan Nomor 24tahun 2017 tentang kreteria dan tata

laksana Registrasi obat serta jugadiatur dalam peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1010 / MENKES / PER /XI / 2008 Tentang Registrasi Obat, Obat Merk Samcodin termasuk dalamGolongan Obat Bebas Terbatas yang ditunjukan dengan nomor Registrasiobat DTL dan Lingaran Biru yang tertera di Bungkus Obat, Obat Bebasterbatas yaitu Obat Keras yang bisa diperoleh tanpa Resep Dokter,Kandungan yang terdapat didalam Obat Samcodin Tablet tersebut yaituDextromethorpahane HBr, Guaifaenesin dan Chorphenamine Maleate,Apabila

/ PER /X / 1993,Tentang Wajib Daftar Obat Jadi dan juga di aturoleh Badan POM RI dengan Nomor 24 tahun 2017 tentang kreteria dan tatalaksana Registrasi obat serta juga diatur dalam peraturan Menteri KesehatanNomor : 1010 / MENKES / PER/ XI / 2008 Tentang Registrasi Obat; Bahwa Ahli menerangkanKandungan yang terdapat didalam obatsamcodin Tablet tersebut yaitu Dextromethorpahane HBr, Guaifaenesin danChorphenamine maleate; Bahwa Ahli menerangkanapabila mengkonsumsi sesuai aturan pakalyang tertera pada

Aturan untuk penggunaan obat yang boleh di konsumsi untuk 1 (Satu)kali pemakaian bisa dilihat pada dosis yang tercantum di label / kemasanobat; Bahwa Ahli menjelaskanpada keputusan menteri kesehatan RepublikIndonesia No 1331/MENKES/SK/X/2002 Tentang perubahan atas peraturanmentri Keehatan Republik Indonesia No. 167 / KAB / B.VIII / 1972 TentangPedagangan Eceran Obat. bahwa Pedagang Eceran Obat harus memilikitenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab dan hanya bisamenjual obat bebas dan obat

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Aptdari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkanbahwa sesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan(2), Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatandan sesual dengan peraturan Menteri Kesahatan No.1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesual dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

yang akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenangBahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwasesuai dengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal106 ayat (1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuaidengan peraturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

akan dijual kembali oleh terdakwa dengankeuntungan Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per produk yang tidakdilengkapi dengan ijin edar dari instansi yang berwenang Bahwa berdasarkan keterangan Ahli VERONIKA SANDRA LOLITA, S.Si, Apt dariBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya menerangkan bahwa sesuaidengan Bab Ketentuan Umum Pasal 1, Pasal 105 ayat (1) dan (2), Pasal 106 ayat(1) dan (2) UU RI No. 36 Tahun 2019 tentang Keshatan dan sesuai denganperaturan Menteri Kesahatan No. 1176/MENKES

tidak memperpanjangijin edar di Badan POM ; Bahwa tablet dobel L yang di edarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak di produksi oleh pabrikan resmi / obat tanpa ijin edar /obat palsu tidak dibenarkan untuk diedarkan karena tidak dilengkapipenandaan dan pelabelan sesuai ketentuan dan mengedarkan obat tidakada nomor pendaftaran / ilegal yang harus diuji dulu mutu Keamanan dankemanfaatannya dan tidak membahayakan kesehatan manusia;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No1952/Menkes

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/ menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasHalaman 10 dari 28 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2019/PN TigKesehatan diberi Wewenangnya

/SK/II/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan / menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 106ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaanfarmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edardan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yangdiedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untukmemperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar

/SK/II/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No1448/Menkes/Per/Il/2011 yang diberi izin untuk mendistibusikan/ menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi(PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas, telah ternyata bahwaTerdakwa tidak memiliki izin edar Pil Dobel L, serta bukan sebagai pekerjafarmasi, sedangkan tujuan Terdakwa mengedarkan Pil dobel L adalah sematamata untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakimmenyimpulkan

Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa Safaruddin

mendapatkan obat Gmerek Y/THD warna putin Terdakwa langsung kembali menuju Kab.Sinjai ;Bahwa sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib pada hariSenin tanggal 04 Mei 2020 sekitar jam 21.30 wita, Terdakwa telahmenjual/ mengedarkan obat G merek Y/THD warna putin kepada SaksiAbbas Bin Ansar (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) sebanyak25 (dua lima) butir dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa Safaruddin Bin Atong tidak memilik izin edar sesuaidengan Permenkes RI no. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkankeamanan dan ketetapan pengunaan serta pengiriman Distribusi dalammembeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus);Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanMenimbang, bahwa setelan dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwamenerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk

Multivitamin dan lainlain, sedangkan obatobatan yang tidakbisa dijual bebas oleh masyarakan dan harus menggunakan resepdokter adalah obatobat bebas terbatas logo lingkaran biru, obat keraslogo lingkaran merah, obat tertentu psikotropik dan narkotika yanghanya bisa dijual di Apotik;Bahwa mekanisme penjualan obat keras atau obat tertentu harusmengacu kepada Peraturan yang berlaku sebagimana dijelaskan dalamUU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diperjelas keputusanMenteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes

biru termasuk kedalam obat bebas terbatas adalah Kepmenkes RI No. 2380/A/SK/VI/83tentang Tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, sesuaipasal 3 ayat (2) yang berbunyi "tanda khusus untuk obat bebas terbatasadalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam.Bahwa benar yang harus dimiliki oleh seseorang jika menjual obat/pil warnakuning bertuliskan DMP adalah orang tersebut harus mendirikan toko obatdengan penanggung jawab tenaga teknis kefarmasian sesuai dengankeputusan Menkes

nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang perubahanPeraturan Menkes No. 167/Kap/B.VIII/1972/X/1993 tentang perdaganganeceran obat pasal 5 atau asisten apoteker dan selain itu dapat mendirikanapotik dengan penanggung jawab apotik sesuai dengan keputusan menterikesehatan nomor 922/Menkes/SK/X/20012 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/1993 tentangketentuan dan tata cara pemberian ijin Apotek bab pasal IV.Bahwa benar prosedur perijinan tentang peredaran obat/pil warna kuningbertuliskan

No. 1331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/KAB/B.VIII/1972. Tentang Pedagang Eceran Obat;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;Surat Dinas kesehatan Kota Madiun No. 442/1845/401.103/2009 tanggal,17 September 2009 tentang tidak adanya izin perdagangan eceran obatdi Toko Obat Kharisma Jalan.

No. 153 K/Pid.Sus/2010. 1 (satu) lembar fotocopy uang kertas pecahan Seratus Ribu bernomor seri YCF184941;2. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/ MENKES/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NO. :167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Perdagangan Eceran Obat;3. 1 (satu) bendel fotocopy Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Peredaran ObatKeras Pada Toko Obat Tanpa Izin Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 (StudiKasus di Pengadilan Negeri Surakarta);4. 1 (satu) buku

No. 138331/MENKES/SK/X/2002. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 167/KAB/B.VIII/1972.

No. 13831/MENKES/SK/X/2002.Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Rl.No.167/KAB/B. VIII/1972.

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal