Larangan dalam penempatan personil Pokja ULP/Panitia Pengadaan diaturpada Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yangmenyatakan bahwa kepala ULP dan Anggota Pojkja ULP dilarang duduksebagai PPK, PPSPM, Bendahara, dan APIP (kecuali menjadi PejabatPengadaan / anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya.Halaman 183183183 dari 290 Halaman Putusan Nomor 22/Pid. Susc.

Larangan dalam penempatan personil Pokja ULP/Panitia Pengadaan diaturpada Pasal 17 Ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yangmenyatakan bahwa kepala ULP dan Anggota Pojkja ULP dilarang duduksebagai PPK, PPSPM, Bendahara, dan APIP (kecuali menjadi PejabatPengadaan / anggota ULP untuk PBJ yang dibutuhkan instansinya.c.

Sehinggapermasalahan disposisi dalam hal permintaan keuangan seluruhnyamerupakan kewenangan Sekretariat.Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran pencairan dana hibahmerupakan kewenangan BPP dalam hal ini Bendahara Pengeluran.Bahwa saksi menerangkan Laporan Pertanggungjawaban terhadapDana Hibah dibuat berdasarkan koordinasi dari Ketua dan KoordinatorSekretriat Bawaslu.Bahwa saksi menerangkan terdapat Audit Internal (APIP) terhadapPenggunaan Dana Hibah dalam Penyelenggaraan Pemillu yangdilakukan

Sehinggapermasalahan disposisi dalam hal permintaan keuangan seluruhnyamerupakan kewenangan Sekretariat.Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran pencairan dana hibahmerupakan kewenangan BPP dalam hal ini Bendahara Pengeluran.halaman 175 dari 320 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.MnkBahwa saksi menerangkan Laporan Pertanggungjawaban terhadapDana Hibah dibuat berdasarkan koordinasi dari Ketua dan KoordinatorSekretriat Bawaslu.Bahwa saksi menerangkan terdapat Audit Internal (APIP) terhadapPenggunaan

PDM :PDM / MTP / 17 / 07 / 0027 Tanggal 26 07 2017 atas nama YenniAudina, Putri Sasmitasari, Eti Puriyanti, Yudi Haryono, Waluya, Subhan,Sofyani, Ruswanto, Adi Rosadi, Karmila, Sri Bulan, M Apip Ridha, LukyFebrianingtyas, Charlie Yostan Tanau, Endang S, Muhammad R,Achmad Farug, Dedi Yusup, Nana Syuryana, Najidah, Jainudin1 (satu) Bendel Asli berkas pengajuan STNK dan Notice Pajak No.

dan dibuatkan Berita Acara Klarifikasi;Bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten Fakfak, Sekretaris dan Bendaharasemuanya diklarifikasi, dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi;Bahwa dalam klarifikasi tidak perlu diambil sumpah, dan dilakukan tidaksecara bersamaan sesual jadwal yang telah ditentukan;Bahwa LAPKKN didukung dengan buktibukti pendukung;Bahwa sebelum melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah, Auditor telan menanyakan kepada Penyidik apakah ada Instansiseperti BPK atau APIP

. , atas nama Apip B. Jari, dengan batasbatas :e Utara : Mursanahe Timur : H. Mansure Selatan : Satirane Barat : H. MansurSebidang tanah seluas 2530 m2, terletak di Desa PasirKembang, Blok Rancawiru, Kecamatan Maja, KabupatenLebak, Provinsi Banten, Girik No. 462, Persil 96, SPPTPBB No. , atas nama Sanamah B. Sakilan, denganbatasbatas :e Utara : H. Abdule Timur : H.

Buton Utara Tahun 2016.Bahwa TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut saat ini belumdifungsikan karena belum diserahterimakan ke pihak Pemda KabupatenButon Utara, karena masih ada pekerjaan lanjutan di tahun 2017 dan 2018.Bahwa pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun2016 belumpernah ada pemeriksaan dari APIP terkait pekerjaan PembangunanHal. 121 dari 281 Hal. Putusan No. 9/Pid.SusTPK/2020/PN.kKdiTPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, namun Ir.

sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Uang Persediaan di Sekretariat DPRD Kabupaten SitubondoTahun 2017.Saksi mempunyai Sertifikasi keahlian jabatan antara lain :e Sertifikasi Auditor AhliMudatahun 2014;e Sertifikasi Auditor Ahli Madya tahun 2018;e Sertifikasi Kursus Keuangan Daerah Khusus PenatausahaanAkuntasi Keuangan Daerah tahun 2007;e Sertifikasi Kursus Keuangan Daerah tahun 2008;e Sertifikat mengikuti Sosialisasi Probity Audit dan SosialisasiPenerapan Tata Kelola APIP

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan AparatPengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a mengatur, aparatpengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui : audit,selanjutnya ada dua jenis audit yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) PP No. 60Tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu.

Bahwa sebagai auditor, ahli pernah mengikuti pelatihanpelatihan atau diklat auditorahli yang diselenggarakan oleh BPKP.Bahwa tugas dan fungsi ahli selaku Auditor Muda pada Inspektorat PemerintahKabupaten Bojonegoro adalah memimpin pelaksanaan pengawasan pelaksanaanpembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa, melaksanakan auditkinerja dan audit tujuan tertentu.Dan sesuai dengan PERMENPAN No.5 Tahun 2008 tentang standar audit APIP(Aparat Pengawas Internal Pemerintah), tugas Auditor

Bawaslu Kabupaten Fakfak, Sekretaris dan Bendaharasemuanya diklarifikasi, dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi;Bahwa dalam klarifikasi tidak perlu diambil sumpah, dan dilakukan tidaksecara bersamaan sesuai jadwal yang telah ditentukan;Halaman 189 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN MnkBahwa LAPKKN didukung dengan buktibukti pendukung;Bahwa sebelum melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah, Auditor telan menanyakan kepada Penyidik apakah ada Instansiseperti BPK atau APIP

Pemerintah Kabupaten Bojonegorosejak tahun 2013 hingga sekarang.Bahwa sebagai auditor, ahli pernah mengikuti pelatihanpelatihan atau diklat auditorahli yang diselenggarakan oleh BPKP.Bahwa tugas dan fungsi ahli selaku Auditor Muda pada Inspektorat PemerintahKabupaten Bojonegoro adalah memimpin pelaksanaan pengawasan pelaksanaanpembinaan atas penyelenggaraan dan urusan pemerintahan desa, melaksanakan auditkinerja dan audit tujuan tertentu.Dan sesuai dengan PERMENPAN No.5 Tahun 2008 tentang standar audit APIP

dan dibuatkan Berita Acara Klarifikasi;Bahwa Komisioner Bawaslu Kabupaten Fakfak, Sekretaris dan Bendaharasemuanya diklarifikasi, dan menandatangani Berita Acara Klarifikasi;Bahwa dalam klarifikasi tidak perlu diambil Sumpah, dan dilakukan tidaksecara bersamaan sesuai jadwal yang telah ditentukan;Bahwa LAPKKN didukung dengan buktibukti pendukung;Bahwa sebelum melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara /Daerah, Auditor telan menanyakan kepada Penyidik apakah ada Instansiseperti BPK atau APIP

jelas tidak berkesesuaian dengan Perubahan Ketiga UUD 1945dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIIIl A) dengan tigaPasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat, yang dalam ayat 23E ayat(1) yang menyatakan : "Untuk memeriksa pengelolaan dantanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu BadanPemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri ;Bahwa seperti yang dinyatakan dalam Makalah Pusdiklat BPKPtentang Kode Etik dan Standard Audit Tahun 2008, BPKP merupakanAparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP

B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep1093/K/D6/2007tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalampenanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuanganNegara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk danaNonbudgeter,Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintahyang di dalamnya menjelaskan standard Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuanbagi seluruh APIP dalam melaksanakan

BRI (Persero) Tbk merupakan BUMN sesuaidengan UU No 19 tahun 2003 tentang BUMN, karenaPemerintah RI mempunyai kepemilikan saham mayoritasyaitu. 57,37% sesuai dengan Akta Notaris NilaNoordjasmani Soeyasa Besar Nomor 1 tanggal 2 Januari2007 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank RakyatIndonesia (Persero) Tbk sebagaimana telah dicatatkanpada Kementerian Hukum dan HAM sesuai nomor W7HT.01.04612 tanggal 15 Januari 2007.e Bahwa menurut PERMENPAN 5 Tahun 2008, kegiatanaudit yang dapat dilakukan oleh APIP

Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020) tanggal 4 Februari 2020;
9. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 303/KEP/HK/VI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 258/KEP/HK/VI/2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Setelah Hasil Verifikasi dan Reviuw APIP

Kegiatan Stimulan Perbaikan Rumah di Nusa Tenggara Timur No: B-57/BNBP/D-IV/RR.02.03/02/2023 tanggal 07 Februari 2023
295. 1 (satu) map Data Berencana berwarna hijau
296. 1 (satu) jepit Telahaan Staf Nomor 360/97/BPBD tanggal 19 Juli 2021
297. 1 (satu) map Berita Acara Bantuan Logistik berwarna kuning
298. 1 (satu) Map berwarna hijua Surat Pengantar Pengirimiman Data Nama Wilayah KMPS dan Jumlah Anggaran setelah hasil Validasi APIP

TTU Th 2022;
409. Keputusan Bupati TTU Nomor 303/KEP/HK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 258/KEP/HK/VI/2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Berat Pasca Bencana Angin Siklon RTROPIS, Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang setelah hasil Verifikasi dan Reviuw APIP BNPB di Kab.

Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020) tanggal 4 Februari 2020;
9. 1 (satu) jepitan fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 303/KEP/HK/VI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 258/KEP/HK/VI/2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Ringan, Rusak Sedang dan Rusak Berat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Setelah Hasil Verifikasi dan Reviuw APIP

Kegiatan Stimulan Perbaikan Rumah di Nusa Tenggara Timur No: B-57/BNBP/D-IV/RR.02.03/02/2023 tanggal 07 Februari 2023
295. 1 (satu) map Data Berencana berwarna hijau
296. 1 (satu) jepit Telahaan Staf Nomor 360/97/BPBD tanggal 19 Juli 2021
297. 1 (satu) map Berita Acara Bantuan Logistik berwarna kuning
298. 1 (satu) Map berwarna hijua Surat Pengantar Pengirimiman Data Nama Wilayah KMPS dan Jumlah Anggaran setelah hasil Validasi APIP

TTU Th 2022;
409. Keputusan Bupati TTU Nomor 303/KEP/HK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 258/KEP/HK/VI/2021 tentang Penetapan Jumlah Kerusakan Rumah Berdasarkan Kategori Rusak Berat Pasca Bencana Angin Siklon RTROPIS, Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang setelah hasil Verifikasi dan Reviuw APIP BNPB di Kab.

Bahwa mengenai peranan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah ( APIP)dikaitkan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo itu sedapat mungkindiselesaikan dalam hukum Administrasi yaitu kalau ada kerugian Negaramaka itu harus dikembalikan sebagaimana Pasal 20 UU No. 30 tahun 2014.Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.14. Saksi AGUS RIYANTO BIN H. ARIANSYAHPUTUSAN NOMOR : 19/PIDSUSTPK/2016/PN. Bjm.

Penasihat hukum dalam hal ini, yang berhakmenentukan ada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan PemeriksaKeuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) itupun dengan metode perhitungan yang benar tidak asalasalan ataumengadangada seperti sangkaan jaksa, yang harusnya melaksanakan auditinvestigasi sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/M.PAN/03/2008tentang Standar Audit Pengawas Intern Pemerintah yang menyatakan (APIP

Jika keputusannya adalah untuk melakukan audit investigatif, APIP harusmenentukan rencana tindakan yang antara lain mengidentifikasikemungkinan pelanggaran hukum, peraturan, atau perundangundangan,dan memahami unsurunsur yang terkait dengan pembuktian ataustandar.2. Sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yangberindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangannegara/daerah.PUTUSAN NOMOR : 19/PIDSUSTPK/2016/PN. Bjm. Halaman 8543.