Penuntut Umum tanggal 18 November 2014, Nomor : PRINT 426/N.1.17/Euh.2/10/2014 ,Sejak tanggal 18 November 2014 s/d 07 desember 2014;3. Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 24 November 2014Nomor :96/Pid.Sus /2014/PN.Ttn:, sejak tanggal 24 November 2014 s/dtanggal 23 Desember 2014.4. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 11 Desember 2014 Nomor :96/Pid.Sus /2014/PN.Ttn: sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 21Februari 2015.Pengadilan Negeri Tersebut ;.

Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 Nomor : Print 406/P.1.17/Ep.1/07/2013 sejak tanggal 25 Juli 2013 sampaidengan tanggal 13 Agustus. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 31 Juli 2013Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.TBN, sejak tanggal 31 Juli 2013Sampai dengan 29 Agustus 2013;.

terhadap anaknya, Majelis Hakimtingkat banding mendasarkan kemampuan seorang suami/seorang ayahdengan mepertimbangkan bukti 1.3, T.4, T.5 dan T.6 yang pada intinyaselama bulan Agustus tahun 2015 Pemohon/Terbanding memberi nafkahterhadap Termohon/Pembanding sejumlah Rp35.285.246,00 danberdasarkan bukti T.7 dan T.8, selama bulan September 2015 sejumlahRp.17.716.741,00 dan berdasarkan bukti 1.9,17.10,T.11, 1.12 selamabulan Oktober 2015 sejumlah Rp35.586.341,00 berdasarkan bukti7T.13,7.14,1T.15 1.16 dan 1.17

telah dilahirkan seorang anak yang bernama Yuliana Helena Olla(Penggugat Pembanding) dan nama Yulianan Helena Olla yang tertulis dalamAkta Perkawinan No. 2015 adalah karena penipuan karena Simon Olla tidakdapat membaca dan menulis dan dari buktibukti surat yang diajukan dari ParaTergugat /Terbanding dalam perkara ini seperti tersebut di atas, telahmenunjukan bahwa tanah sengketa masih atas nama Simon Olla sesuaidengan Sertifikat Hak Milik No. 202, tanggal 6 September 1973, sedangkanbukti (T.2 s/d 1.17

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelahn mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukumanyang seringanringannya;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadapPermohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM78.6/L.1.17/07/2020 sebagai berikut:PertamaBahwa

Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan NomorPRINT628/R.1.17/Euh.2/05/2018 tanggal 09 Mei 2018, sejak tanggal09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;3. Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2018/PNAmr tanggal 16 Mei 2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengantanggal 14 Juni 2018;4.

., Advokat/Pengacara (NIA : 97.10328),berkantor di Perumahan XXXX Blok 1.17 Jl.

atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat ,Tergugat Il dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut :DALAM EKSEPSIEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTSebelum mengajukan Jawaban dalam Pokok Perkara, bersama ini kamimengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut bahwa Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Pusat WAJIB MENYATAKAN DIRINYA SECARA MUTLAKTIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat denganalasanalasan sebagai berikut:BERDASARKAN PASAL 1.17

Dengan berlakunya UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial ("UU No. 2/2004") pada 14 Januari 2005, makaberdasarkan Pasal 1.17 dan Pasal 56 UU No. 2/2004 penyelesaian seluruhperselisihan hubungan industrial yang terdiri dari perselisinan hak, perselisihankepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja hanyadalam satu perusahaan, merupakan jurisdiksi dari Pengadilan HubunganIndustrial.Pasal 1.17 UU No. 2/2004 menyatakanbahwa:"17.

hubungan industrial mengenai hak merupakan salah satu dari 4jenis perselisihan hubungan industrial;dand. penyelesaianperselisihan hubungan industrial tunduk pada UU No. 2/2004.Dengan demikian, walaupun dalam Posita dan Petitum GugatanPenggugat mendalilkan dasar gugatannya pada perbuatan melawan hukum,namun berdasarkan faktafakta di atas TERBUKTI perselisihan antaraPenggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat jelasjelas merupakanperselisihan hubungan industrial mengenaihak yang berdasarkan Pasal 1.17

tahun / 20 Mei 1961;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : Kota Lama Kelurahan Morgo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : PNS Pemda Biak ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;1Penyidik Kepolisian Sektor Nabire tanggal 10 Januari 2012 Nomor : SPP/01/I/2012/ResNarkoba, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari2012 ; Perpanjangan Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 04/T.1.17

/Epp.2/01/2012, sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret2012 ; Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2012, Nomor : Prin79/T.1.17/Ep.2/02/2012 sejaktanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret2012 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PN.NBE, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 MaretHall. 1 dari 21 hal.

B240/P.1.17/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 24 Januari2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 Maret 2014, No. :PRINT202/P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 04 Maret 2014 sampai dengantanggal 23 Maret 2014;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Penetapan tanggal13Maret 2014 Nomor. 30/Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 11 April 2014 ;5.

., Advokat / Pengacara yang berkantor di Perumahan GriyaPrajamukti Blok 1.17 JL.

.);17.Damris AJB No. 0228/SH/1981 tanggal 11 Maret 1981 (bukti T.1.17./PR.17.);Bukti surat sempadan sebelah Selatan:18.H.Yusu, sesuai dengan surat keterangan No. 593/46/KT/1988 tanggal 21 Maret 1988 (bukti T.I.18./PR.18.);19.Umar, BA sesuai dengan surat keterangan Ganti KerugianNo. /BR/1992 tanggal 18 Desember 1992 (bukti T.1.19./PR.19.);Bukti surat Ssempadan sebelah Barat:20.Umar, BA sesuai dengan surat keterangan Ganti KerugianNo. /BR/1992 tanggal 18 Desember 1992. (bukti T.1.20.

/PR.16.);17.AJB No. 0228/SH/1981 tanggal 11 Maret 1981 a/n Damris (buktiT.1.17./PR.17.);18.Surat keterangan No. 593/46/KT/1988 tanggal 21 Maret1988 a/n H. Yusuf (bukti T.1.18./PR.18.);19.Surat Keterangan Ganti Kerugian No. /BR/1992 tanggal 18Desember 1992 (bukti T.1.19./PR.19.);20. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 110/Pdt.G/2008/PN.Pbr (bukti T.1.20./PR.20.);21.Laporan Polisi No. Pol.Lp/36/III/2009/reskrim tanggal 25Maret 2009 (bukti T.1.21./PR.21.);Hal. 23 dari 27 hal. Put.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Setelahn mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukumanyang seringanringannya;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadapPermohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM 78a/.1.17/07/2020 tanggal 20 Juli 2020

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 3302016705800002,yang dikeluarkan oleh dinas DINDUKCAPIL Kabupaten Cilacap tanggalPutusan Nomor.5786/Pdt.G/2017/PA.ClpHalaman 6 dari 15 halamanB.1.17 Februari 2015, telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelen diKantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnyaoleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi tandadengan (P.1);Foto kopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 0001/001//2015 yangdikeluarkan oleh Pegawai

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak memberi kuasa kepadaPenasihat Hukum;Terdakwa tidak ditahan;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi BandaAceh tanggal 25 Maret 2021 Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNA serta berkasperkara Pengadilan Negeri Takengon Nomor 21/Pid.B/LH/2021/PN Tkn dansuratSsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KejaksaanNegeri Aceh Tengah tanggal 25 Januari 2021 NO.REG.PERKARA : PDM157/L.1.17

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2007/PT.TUN.Jkt, Tanggal 30 Mei 2007 (Bukti T.1.17) jo. PutusanMahkamah Agung Nomor 438 K/ TUN/2007, Tanggal 30 Januari 2009(Bukti T.1.18), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pastiHal. 34 dari 55 hal.Put. Nomor 1399 K/Pdt/2013(inkracht van gewijsde) berdasarkan Surat Keterangan Perkara Nomor45/G/2006/PTUNBdg jo.

Dewi Sartika Nomor 12, semula tercatat atas nama Basuki, terakhirtercatat atas nama Hajah Suhaya, terbit pada tanggal 2081985 telahdinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Nomor 45/G/2006/PTUNBdg, Tanggal 20 Desember 2006 (Bukti T.1.16) jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2007/PT.TUN.Jkt, Tanggal 30 Mei 2007 (Bukti T.1.17) jo.

Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2007/PT.TUN.Jkt, Tanggal 30Mei 2007 (Bukti T.1.17) jo. Putusan Mahkamah Agung No. 438 K/TUN/2007, Tanggal 30 Januari 2009 (Bukti T.1.18), yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) berdasarkanSurat Keterangan Perkara Nomor 45/G/2006/PTUNBdg, jo. Nomor58/B/2007/PT.TUN.Jkt, Nomor 438 K/TUN/2007 yang dikeluarkanPanitera Nomor 45/G/2006/PTUNBdg, jo.

.02/PW.01/693/2002; T.I.6 : Surat Keterangan Susunan AbhliWaris Nomor 474.3/75/WRS/ LEMBANG, tanggal 06 Januari 2003,yang dikeluarkan oleh Camat Lembang atas nama Bupati Bandung;T.I.7: Copie Collationee Surat Pernyataan Penjelasan Dari Saksi TuanDasta Bin Wiranta, tanggal 09 Desember 2004, yang diberikan olehNotaris Uci Sanusi, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, tanggal14 Desember 2004; T.1.16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung, Nomor 45/G/2006/PTUNBdg, tanggal 20 Desember 2006;T.1.17

demikian dimohonkankepada Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili danmemutuskan pelanggaran TERMOHON PRAPERADILAN yang jelasPolisi yang melakukan penangkapan tersebut tidak pernah melakukanpenyidikan dalam BAP Projustisia pada tanggal 29 Mei 2019 dantanggal 30 Mei 2019 dengan tersangka Kivian Zen;Bahwa, pembuatan Berita Acara Penangkapan jelas disebutkan dalamSurat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/1201/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019 yang menggunakan SPDPNomor B/9465/V/RES.1.17

Dan statusTersangka & Penangkapan di tanda tangani pada tanggal 30 Mei 2019di Unit 1 Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jakarta sedangkanpemeriksaan sebagai Tersangka sudah dimulai tanggal 29 Mei 2019tanpa pernah menerima tembusan SPDP;Bahwa, SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang diberikanoleh TERMOHON PRAPERADILAN kepada PEMOHONPRAPERADILAN adalah nomor B/9465/V/RES.1.17/2019/Datro tanggal21 Mei 2019 yang di tanda tangani oleh Wadirreskrimum selakuPenyidik AKBP NRP 76090773 H.

Marly DanielOlo Parulian SH dengan demikian pelanggaran administrasi danprosedur penyidikan telah terjadi sebagaimana berikut ini;e Penyidik in casu TERMOHON PRAPERADILAN telah memberikanSPDP yang tidak sah kepada PEMOHON PRAPERADILAN yaitunomor B/9465/V/RES.1.17/2019/Datro tanggal 21 Mei 2019;e Penyidik tidak pernah menyerahkan SPDP Nomor:B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 yang sahkepada PEMOHON PRAPERADILAN;e Penangkapan tanggal 29 Mei 2019, BAP Projustisia tanggal 29 dan30 Mei 2019

2019/Datro tanggal 31Mei 2019;Bahwa, dengan telah menjadi objek praperadilan penetapan tersangka,maka kewenangan Yang Mulia Hakim Tunggal untuk memeriksa,mengadili dan menjatuhnkan putusan mencabut status Tersangkakarena tidak memenuhi kewenangan yang diberikan oleh KUHAPidana,Putusan Mahkamah Konstitusi, Yurisprudensi dan UU Kepolisian jo.Peraturan Kapolri;PENAHANANBahwa, TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penahananterhadap Kivlan Zen in casu PEMOHON PRAPERDILAN berdasarkanSPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17

SelBahwa, TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penyitaan terhadapbenda/ barang milik Kivlan Zen in casu PEMOHON PRAPERDILANberdasarkan SPDP Nomor B/9465/V/RES.1.17/2019 tanggal 21 Mei2019 dan bukan berdasarkan SPDP Nomor: B/10025/V/RES.1.7/2019/Datro tanggal 31 Mei 2019 dengan demikian merupakanPENYITAAN yang tidak sah yang telah melanggar administrasipenyidikan dan prosedur penyidikan dimana PENYITAAN hanya dapatterjadi setelah SPDP terbit jo.

Sa ee =a oeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:PEMOHON, tempat tanggal lahir : Tegal, 07 Februari 1977, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxKabupaten Tegal yang dalam hal ini menguasakan kepadaHadi Basuki, SH advokat yang berkantor di Perumahan GriyaPraja Mukti Blok 1.17

Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,bermeterai cukup (bukti P16).1.17.Fotokopi Kartu) Keluarga dengan Nomor 71740431110120004,tertanggal 10 Mei 2013 a.n. Kepala Keluarga Erwin Sumantri, yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan danHal. 6 dari 17 Penetapan No. 006/Pdt.P/2017/PA.Lbt.Catatan Sipil Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk el atas nama Gunardi, Nomor :3374121003740003 tanggal 13 Nopember 2012, bermeterai cukup,telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P16)1.17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk el atas nama Siwin Turahawin,Nomor : 1902015505780003 tanggal 21 Oktober 2012, bermeteraicukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P17)1.18.