Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 8 Agustus 2016,kemudian dikarenakan pada tanggal 10 Juni 2017 memasuki masa hari Raya IdulFitri dan tidak ada aktifitas diperusanaan maka pada tanggal 12 juni 2017 sampaidengan 20 Juni 2017 memberitahukan kepada selurun karyawan melaluipengumuman agar melakukan pembaharuan data untuk masuk kerja kembali adapundata tersebut meliputi pas potho 3X4 (2 lembar), Fotokopi KTP, Fotokopi KK, fotokopikartu Jamsostek, Fotokopi katu BPJS, fotokopi surat keterangan domosili

Bahwa selama Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya di Jogja sejaktahun 2012 hingga akhir th 2014, Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon padaApril 2013 justru mengajukan permohonan Talak di PA Cilacap denganmenyebutkan domosili Termohon ada di Cilacap dan hal tersebutlah yangsebenarnya membuat permohonan Talak Pemohon ditolak oleh Hakim yangmemeriksa perkara pada saat itu dikarenakan Termohon terbukti berdomisili diJogja bukan di Cilacap seperti yang di dalilakn oleh Pemohon;Putusan Nomor 0827

tanda P9;Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor NomorSTBL/171/V/2017/JABAR/RES.CRB, tertanggal 3 Mei 2017, diberitanda P10;Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 130/PMK.0.10/2012, tertanggal 7 Agustus 2012, diberi tanda P11;Foto copy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013, diberi tanda P 12;Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor : 27/PMK.06/2016, tertanggal 19 Pebruari 2016, diberi tanda P13;Foto copy Surat Keterangan Domosili

Asli Surat Keterangan Domosili atas nama Penggugat Nomor : 28/V/IV/14tanggal 10 Oktober 2014 (tertanda P.1) ; 20 2nc nnn nnn enoneb. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/105/V/2010 tanggal 28 Mei 2010(fertanda, P.2) j~ nnn nnn nn rn es29c. Fotokopy rekening Koran atas nama Ina Retno Wijianingsin Nomor.0194347235 periode 01 Maret 2014 s/d Pembruari 2015 (tertanda P.3) ;d.

Nomor 1211/Pat.G/2016/PA Bjm Hal. 20 dari 33 halamanMenimbang, kemudian Tergugat memberikan dupliknya yang dalam hal inisengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi telah menjadi pertimbanganMajelis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa :1.Fotokopi Surat Pengantar Umum/Keterangan domosili Nomor474/81/RT.033/SGM/IV/2014, atas nama Dina Hermina, dikeluarkan Ketua Rt.033, Kelurahan

memeriksa,dan mengadili dan memutus perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 2 ternyata dan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinanyang sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 Pemohon berdomisili diKabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah SyariyahBireuen namun demikian alat bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan karenadalam perkara cerai talak permohonan diajukan ke tempat domosili

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Indonesia yang bergerakdalam bidang sosial dan pendidikan yang bernama YayasanKawaluyaan, yang dahulu bernama Chung Huale Yuen,berkedudukan/domosili di Jalan Kebonjati Nomor 152, Bandung;2.

RIDWAN MUHSENKeduanya memilih domosili hukum di alamat kantor kuasanya ;ARISANTO PADIDI,SH., NI PUTU DARMAWATI, SH, KARLAN S. LADANDU dan EFRAIMJIMMY P, SH pengurus Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(Korwil KSBSI) Sulawesi Tengah,DPC NIKEUBA SBSI Kota Palu dan Lembaga BantuanHukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KBSI) pada kantor KoodinatorWilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia propinsi Sulawesi Tengah yangberalamat di JI.

,selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat JenderalKementerian Keuangan, yang memilih domosili hukum di Gedung Juanda Lantai 15 Jalan DR. Wahidin No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : SKU4/PUPN/2016 tanggal 3 Agustus 2016 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara, dengan menunjuk LILIN HERLINA, SH.MH.

Helmi Rasdianto (Saksi4) pengurusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019 padahal sudahketahui Samarinda domosili alamat Sdr. Helmi Rasdianto(Saksi4) di Samarinda tidak ada kuotanya yang ada kuotawilayah Bontang dan Tenggarong sehingga sampai sekarangtidak lulus padahal janjinya Terdakwa akan mengembalikansemua uang sejumlah Rp1i24.000.000,(Seratus dua puluhempat juta rupiah) jika Sdr.

Achmad Rasidi (Saksi5) menyerahkansejumlah sejumlah Rp1i24.000.000,(seratus dua puluh empatjuta rupiah) atas pengurusan seleksi Caba PK TNI AD TA 2019padahal sudah diketahui Samarinda domosili alamat Sdr. HelmiRasdianto (Saksi4) di Samarinda tidak ada kuotanya yang adakuota wilayah Bontang dan Tenggarong sehingga sampaisekarang tidak lulus padahal janjinya Terdakwa akanmengembalikan semua uang sejumlah Rp124.000.000,(Seratusdua puluh empat juta rupiah) jika Sdr.

Kewenangan relative adalahKekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkunganperadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukumPengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domosili pihak yangberperkara.Bahwa pada dasarnya gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayahhukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat/Terlawan.Bahwa Perlawanan Para Pelawan adalah Perlawanan Atas Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Timur No. 32/2017.Eks/

Taekwang Industrial Indonesia Subang (TKIISubang), saksi bekerja di perusahaan dimaksud sejak 01 April 2014, dan saatini menjabat sebagai HRD Manager (PIt); Saksi menerangkan bahwa atas pekerjaan tersebut saksi memiliki tugas pokok /fungsi memonitor segala kegiatan yang berhubungan dengan kepersonaliaan,termasuk salah satunya berkaitan dengan proses perekrutan / penerimaankaryawan; Saksi menerangkan bahwa TKII Subang bergerak di bidang Industri SepatuOlah raga (Nike), dengan alamat domosili di Kp

Surat Keterangan Domosili (lampiran Proposal)11. Sususan Pengurus (lampiran Propasal)12. Surat Pernyataan KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)13. Analisa Kelayakan Usaha Bisnis (ICR)14. Opini Resiko15. Analisa Yuridis16. Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip SP317. Memorandum Komite Pinjaman18. Daftar Definitif19. Daftar Tagihan Piutang20. Surat Permohonan Pencairan21. Akte Perjanjian Pinjaman No 639 tanggal28 Februari 201322. Akte Pengakuan Hutang No 640 tanggal 28 Februari 201323.

TDP No 130125100686 (Lampiran Proposal)SIUP KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)NPWP ( Lampiran Proposal)Surat Keterangan Domosili (lampiran Proposal)Sususan Pengurus (lampiran Propasal)Surat Pernyataan KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)Analisa Kelayakan Usaha Bisnis (ICR)Opini ResikoAnalisa YuridisSurat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip SP3Memorandum Komite PinjamanDaftar DefinitifDaftar Tagihan PiutangSurat Permohonan PencairanAkte Perjanjian Pinjaman No 639 tanggal28 Februari 2013Hal. 83 Putusan

NPWP ( Lampiran Proposal)10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Surat Keterangan Domosili (lampiran Proposal)Sususan Pengurus (lampiran Propasal)Surat Pernyataan KSU Mitra Lestari (Lampiran Proposal)Analisa Kelayakan Usaha Bisnis (ICR)Opini ResikoAnalisa YuridisSurat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip SP3Memorandum Komite PinjamanDaftar DefinitifDaftar Tagihan PiutangSurat Permohonan PencairanAkte Perjanjian Pinjaman No 639 tanggal28 Februari 2013Akte Pengakuan Hutang No 640 tanggal

Oleh karena itu, hakimyanag bersikap menerapkan kompetensi relatif yanagberdasarkan domosili secara mutlak, bertentangan denganundangundang.Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan TurutTergugat Ill dan tanggapan atau pendapat Penggugatterhadap eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagaiberikut:Bahwa Pasal 118 ayat (4) H.I.R. menentukan bahwa jikaada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akte,maka orang yang menggugat, jika ia suka, bolehmemasukkan tuntutannya itu. kepada ketua pengadilannegeri

Elly Wartem sekitar tanggal 20 Agustus 2017 bertempat diKantor Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan; Bahwa yang memeohon saat itu adalah Saksi Nani Setianingsih; Bahwa dasar penerbitan Surat Pernyataan Waris yaitu pengajuan RT danRW setempat domosili Pemohon tinggal; Bahwa mengenai prosesnya, pemohon meminta pengantar RT RW kemudianpengantar RT RW dibawa ke Kantor Kelurahan dengan melampirkan KTP,KK, Surat Kematian Orang Tua dan Daftar Nama Keluarga.

tidak didukungdengan adanya dokumen berupa Surat Keterangan Domisili (SKD/ COD)yang berlaku sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai dengan UU PPh,sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) pembayaran atas jasa teknik tersebut tidak terutang PPh Pasal 26sesuai taxtreaty antara Indonesia dengan Inggris;Bahwa pada saat keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) menyampaikan Surat Keterangan Domosili

Metro Mini, sebagai TERBANDING II semulaTERGUGAT II ;sebagai Penggugat dan PenggugatIl diwakili oleh kuasa hukumnyabernama : Zamzamir, SH, SE, MBA, Nusirwan, SE, SH; Sawirman, SH,MHAbdul Syukur, SH.MH, Rynaldo, SH.MBA, Zenwen Pador, SH, IrwanPohan, SH, Mahmud Syaukat, SH.MH, Tigor Esron Hutahaean, SH.MH,Fahri, SH.MH, MM, Dadi Sutardi, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum diLaw Office ZAMZAMIR & Rekan, dalam hal ini memilih domosili hukum diKantor kuasanya yang beralamat di JI.

Pencabutan tidak ada kaitannya sama sekalidengan domosili Termohon di Cikarang karena fakta hukumnyapermohonan dialamatkan di kota Bekasi dan Termohon tidak pernahkeberatan proses perceraian diajukan Pemohon di Pengadilan AgamaBekasi.

Termohon Dalam Konvensi di dalam jawabannyaatupun di dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsitersebut tidak mengenai hak kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 162Rbg, oleh karena eksepsi Termohon Dalam Konpensi tidak mengenai Hakkompetensi, maka eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkara (putusan akhir);Halaman 34 dari 51 halaman Putusan No 192/Pdt.G/2020/PA.PbrHalaman 34 dari 51 halamanPutusan No 192/Pdt.G/2020/PA.PbrMenimbang bahwa domosili

Kuasa Hukum tersebut melampirkanfotocopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara sumpah dari PengadilanTinggi Palembang;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harusdipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat antara lain bahwasebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurutagamanya atau berjanji dengan sungguhsungguh disidang terbukaPengadilan Tinggi diwilayah domosili hukumnya;Menimbang, bahwa setelah Majelis