Ditemukan 3123 data
KURNIAWAN ANDY NUGROHO, SH. MH.
Terdakwa:
SUTRISNO Bin MERTO TARUNO
104 — 53
Ngawi;
- Asli 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun Anggaran 2017 Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Asli 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan (BK-Desa) RT-RW Desa Sidomulyo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2017
- Asli 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan (BK-Desa) Sarna
77 — 16
, saksi Nata Bin Said, saksi Koling Supriaman, saksiWarsa, saksi Ukat Sukatma, saksi Somad yang dibenarkan olehT erdakwa, para Perangkat Desa terpaksa menandatangani DaftarInsentif penerima tunjangan yang terlampir dalam Laporan SuratPertanggungjawaban atas Tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa danperangkat Desa di Kabupaten Karawang meskipun honor yangtercantum didaftar insentif tersebut tidak sesuai dengan yang diterima,sebab kalau tidak ditandatangani para perangkat desa takut tidakmenerima sarna
Pembanding/Tergugat II : Andri Kurniawan Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Terbanding/Penggugat : Cut Nurhayati
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk cq. Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor
234 — 176
., yang berbunyi:Persero Nyonya Cut Nurhayati, Sarna Ekonomi tersebut, PerseroTuan Teuku Ghiyas Kausara tersebut, dan Tuan Teuku Ghaisa Aufatersebut, Persero Tuan Widi Kusuma Bayu Putra tersebut adalahPersero Pengurus dengan gelar Direktur 1, Direktur II, Direktur III,Direktur IV.Direktur bertanggung jawab penuh dan berhak mewakili Perseroandi dalam dan diluar pengadilan dan karenanya berhak untukmenandatangani atas nama Perseroan, mengikat Perseroan padapihak lain atau pihak lain pada Perseroan
149 — 101
Putusan No.99/Pdt.G/2011/PN.JKT.SelMajelis Hakim yang terhormat secara tegas menyatakan bahwa "Sdr Yosea Iskandarresign dari Citibank N.A", dan demikian juga pada hari dan tanggal yang sarna dalampersidangan perkara No 270/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, juga di hadapan Penggugat danMajelis Hakim perkara tersebut, menyatakan secara tegas bahwa "Sdr Tigor M Siahaanberbeda atau tidak sama dengan Tigor Marsahala Siahaan";Bahwa karena pengertian hokum "menyadari perbuatan hokum" berbeda dengan "tidakmengakui;
87 — 21
Bahan bangunanLaksana Putri Rp. 11.960.000,e Tgl. 14/9 Pengadaan bahan bangunan (Depot GSP) Rp.4.326.000,e Tgl. 28/9 Upah kerja perbaikan kantor RD. 4.620.000,Jumlah Rp. 20.906.000,1.2 Pengeluaran dicatatldibiayakan dua kali dalam dua enls sumberdana yang berbeda (IKOMA dan Penggunaan Langsung PNBP)84 TAHUN 2008: 85dibiayakan dua kali dalarn satu jenis surnber Dicatspengeluaradana yang sarna PoDana(PNBP).No Tegl.
88 — 20
Bahan bangunanLaksana Putri Rp. 11.960.000,e Tgl. 14/9 Pengadaan bahan bangunan (Depot GSP) Rp.4.326.000,e Tgl. 28/9 Upah kerja perbaikan kantor RD. 4.620.000,Jumlah Rp. 20.906.000,1.2 Pengeluaran dicatatldibiayakan dua kali dalam dua enls sumberdana yang berbeda (IKOMA dan Penggunaan Langsung PNBP)84 TAHUN 2008: 85dibiayakan dua kali dalarn satu jenis surnber Dicatspengeluaradana yang sarna PoDana(PNBP).No Tegl.
190 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
. /75/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 21 Februari 2012 dengan Putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 33/Pid.B/TPK/2012/ PN.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2012, padahal isi dakwaanterhadap kedua putusan pengadilan tersebut adalah sarna dengankata lain di copy paste, yaitu dua putusan pengadilan yang sangatkontradiktif terhadap satu dakwaan yang sama, dimana pelaku tindakHal. 175 dari 185 hal. Putusan Nomor 217 PK/PID.SUS/2014pidana yang sebenarnya adalah Terdakwa H.
458 — 1432 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1838 K/Pdt/2010hukumnya bertentangan satu sarna lain oleh karena itu demi hukumtidak dapat dipertahankan dan Pemohon Kasasi memohon kepadaMajelis Hakim Kasasi yang terhormat untuk membatalkan PutusanJudex Facti.IV. TERHADAP OBJEK PERMASALAHAN YANG SAMA (KONTRAKAQUO) PERNAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILANTINGGI DKI JAKARTA MELALUI PUTUSAN PT.DKI JAKARTANo. 40 JO.
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
menjadi Produk Hukum pada tanggal 31 Desember2003, dan dijalankan selayaknya Peraturan Daerah yang lain ;Bahwa ternyata beberapa bulan kemudian DPRD Kota Malang Menerima surat dari Menteri Dalam Negeri berupa Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, perihalpedoman tentang kedudukan Keuangan pimpinan dan anggota DPRD,pada Poin E angka 1 yang menyebutkan bahwa : "Mekanisme Penyusunan, Pembahasan usulan anggaran Belanja DPRD untuk ditampung dalam RAPBD diperlakukan sarna
ADITYA HILMAWAN PRABOWO,S.H
Terdakwa:
M.ARDIANSYAH.SE Als IYAN Bin SUNI
150 — 35
dana telah cair dan saksimengatakan hal tersebut tidak benar karena semua adaaturannya,karena ini menyangkut uang Negara;Bahwa beberapa waktu kemudian setelah itu saksi di beritahu lagioleh saudara ABDUL SAMAD bahwa kontrak kedua sudah di tandatangani oleh Pak camat dan saksi kembali menghubungi terdakwayang membenarkan dan saksi kembali menyampaikan kepadaHalaman 60 dari 201 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK /2021/PN.Pbr Terdakwah bahwa ini tidak boleh dilakukan karena kontrak padalokasi yang sarna
200 — 835
Jual beli saham tersebut kemudiandicatatkan di dalam Akta Otentik berupa Akta Notaril yang dibuat dihadapan Mishardi Wilamarta, Sarna Hukum, Notaris di Jakarta,sebagai berikut:Jual Beli Saham antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT :1)2)3)Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 3, tertanggal 1Juni 1999;Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 13, tertanggal 8Juni 1999;Akta Jual Beli Saham PT Karabha Digdaya Nomor: 17, tertanggal 11Juni 1999.Jual Beli Sanam antara PARA PENGGUGAT dengan
96 — 114
Elegant Textile Industry atas nama Sarna tanggal 01 Maret 202260 1 (satu) lembar fotocopy Pemberitahuan PT. Elegant Textile Industry Nomor: 63/EL/M.3/IV/2020 tanggal 28 April 202061 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama PT. Elegant Textile Industry dan Serikat Pekerja tanggal 27 Maret 2020Dikembalikan kepada Saksi Drs. SARNA62 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kerja PT.
115 — 26
perubahan gugatan yang telah diajukan olehPenggugat adalah salah dalam menentukan subyek hukum maupunkedudukan subyek hukum dalam gugatan a quo, khususnya terkait penentuanTergugat VII, Perlu kami jelaskan bahwa Tergugat VII adalah Kepala DesaSegoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang berkedudukanhukum dulunya di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 3 Desa SegoromaduKecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, narnun saat ini telah terjadi 193 194perpindahan alarnat tetapi masih dalam kedudukan hukum yang sarna
162 — 102
dan jenis peralatan medis yang dibutuhkan olehunitunit pelayanan penunjang medis.e Bahwa Benar Adapun Tupoksi Saksi adalah :a Seksi sarana penunjang medis dipimpin oleh seorang Kepala seksi saranapenunjang medis yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Penunjang Medis.b Kepala seksi sarana penunjang medis mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas RSUD di bidang sarana penunjang medis.c Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal inikepala seksi sarna
349 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/201610.membuat perjanjian kerjasama (Perjanjian Interkoneksi) denganpara operator lainnya;Bahwa penetapan tarif referensi yang terdapat dalam perjanjiankerja sarna (PKS) Interkoneksi antara Turut Termohon (Excelcomindo) dengan Pemohon Keberatan (Mobile8), padadasarnya terkait erat dengan rezim interkoneksi SMS yangdianut di Indonesia. Di Indonesia, rezim interkoneksi SMS yangdianut adalah sender keeps all.
61 — 23
Jika PT, Margaraya SaranaSemarang (Bukan Usaha Kecil) sarna sekali belum pernah punya pengalaman dan baru berdirikurang dari 3 tahun, dan dikaitkan ketentuan Lampiran I Bab II huruf A,1.b,1) huruf i (2) yangharus memiliki KD=5Npt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecildalann kurung waktu 7 ( tujuh) tahun terakhir:Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan KD ini, Penasihat Hukum Terdakwadalam Pleidooinya halaman 92 dengan menunjuk ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal11
83 — 78
dan jenis peralatan medisyang dibutuhkan oleh unitunit pelayananpenunjang medis.e Bahwa Benar Adapun Tupoksi Saksi adalah :a Seksi sarana penunjang medis dipimpin oleh seorang Kepala seksi saranapenunjang medis yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawabkepada Kepala Bidang Penunjang Medis.b Kepala seksi sarana penunjang medis mempunyai tugas melaksanakan sebagiantugas RSUD di bidang sarana penunjang medis.c Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal inikepala seksi sarna
67 — 22
7 milyaryaitu diperuntukan untuk belanja barang Rp. 168.700.000,, belanja modal Rp.6.831.300.000..Halaman 103 dari 293 halamanPutusan No. 09/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa hubungan saksi selaku Sekdis Diskopindag dengan RevitalisasiPembangunan Pasar Wado tahun 2015 yaitu) saksi selaku PejabatPenandatangan SPM berdasarkan Surat Keputusan Menteri PerdagangnganRepublik Indonesia Nomor : 716/MDAG/KEP/6/2015 tanggal kosong tentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan DanPengembangan Sarna
535 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Kurang Pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium) KarenaNotaris/PPAT Tidak Turut Digugat(i) Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Tidak Turut Digugat1.Bahwa ternyata di dalam gugatan Penggugat sarna sekali tidakmencantumkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah masingmasing adalah : (1) Ismait Sofi B.A.
60 — 8
perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yangdisusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun us ahamasyarakat sccara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baikditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dankesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (vide: Adami Chazawi, h. 4546);406Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sarna